cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)" : 64 Documents clear
Legal Inconsistencies in the Criminalization of Fraud: Toward a Harmonized International Criminal Framework Iqbal, Mochamad; Maryano, Maryano; Darodjat, Tubagus Achmad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1525

Abstract

Fundamental differences in the definitions, criminalization, and enforcement procedures of transnational fraud have created significant obstacles to international criminal law cooperation. This study aims to identify legal inconsistencies in twelve jurisdictions and to formulate a normative harmonization framework applicable to the handling of transnational fraud. Through a comparative legal approach and doctrinal analysis, the study finds that regulatory fragmentation not only weakens the effectiveness of law enforcement but also hinders the restoration of victims’ rights and the application of substantive justice principles. This study proposes an integrated framework encompassing universal definitions, minimum procedural standards, and victim-centered cooperation mechanisms. These findings are expected to serve as a conceptual foundation for developing more inclusive and responsive international legal instruments to address the challenges of transnational fraud.
Analisis Kasus Nikel: Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia Widyartika, Dhika
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1544

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Indonesia sejak 1 Januari 2020. Uni Eropa menggugat kebijakan tersebut ke World Trade Organization (WTO) dengan dasar pelanggaran Pasal XI GATT 1994. Putusan panel WTO memenangkan Uni Eropa, namun Indonesia mengajukan banding dan tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menarik investasi asing, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan WTO bersifat mengikat, Indonesia masih memiliki argumen hukum melalui Pasal XX GATT 1994 tentang pengecualian umum, khususnya terkait konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hilirisasi nikel berpotensi meningkatkan investasi penanaman modal asing, namun juga menimbulkan risiko sosial, lingkungan, dan ketergantungan pada investor asing. Dengan demikian, diperlukan strategi hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi Irza, Muhammad Yusril; Periani, Aniek; Triana, Ikama Dewi Setia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1552

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma modern Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terhadap tindak pidana korupsi di sektor swasta dan korporasi, dengan fokus pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan, analisis peraturan, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam praktik korupsi lebih kompleks dibandingkan pelaku individu, karena melibatkan struktur organisasi berlapis dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Meskipun demikian, instrumen hukum yang ada, baik KUHAP maupun UU Tipikor, belum optimal menjerat korporasi. Kehadiran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pembaruan signifikan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda lebih tinggi, serta memperkenalkan paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi intensif terhadap KUHP baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor swasta dan korporasi.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Keberadaan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum dihubungkan dengan Tindakan Malpraktik ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Yustiarta, Ipan; Subarsyah, T; Suhandi, Iyus G
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1242

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dalam perkara pidana malpraktik medis, serta perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dari perspektif hukum pidana. Rekam medis memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diperkuat oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakui rekam medis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk menganalisis regulasi, doktrin hukum, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam medis berperan preventif, kuratif, dan represif dalam mencegah, menangani, dan membuktikan dugaan malpraktik. Perlindungan hukum bagi pasien diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2023, dan KUHP Baru, namun implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum, ketimpangan posisi antara pasien dan institusi kesehatan, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas para pihak, sinergi lintas sektor, dan pengembangan sistem rekam medis yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
Legal Liability of Patients for Concealing Infectious Diseases as a Form of Legal Protection for Dentists Ridlo, Himmaturojuli Rosyid; Sukmariningsih, Retno Mawarini; Hartini, M.C. Inge
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1252

Abstract

The concealment of information regarding infectious diseases by patients in dental care settings poses serious risks to dentists regarding health and legal implications. A patient's lack of transparency may hinder the provision of appropriate medical measures and potentially lead to legal disputes. This study examines the legal liability of patients who conceal information about infectious diseases to ensure legal protection for dentists. The research adopts a normative juridical approach through a literature study of statutory regulations, legal literature, and relevant court decisions. The analysis is conducted qualitatively using systematic and grammatical interpretation methods. The findings indicate that Law Number 17 of 2023 on Health establishes a legal basis for patients’ obligation to provide honest and accurate health information. Concealing an infectious disease may be classified as an unlawful act that causes both material and immaterial harm to dentists. In practice, dentists are entitled to legal protection if they suffer losses as a result of a patient's dishonesty. The discussion reveals that strengthening patients’ rights and obligations through precise legal instruments and public education on the importance of health information disclosure are essential measures to prevent disputes and safeguard dentists in performing their professional duties. Legal protection for dentists should be passive through patient liability and supported by consistent and enforceable policy and professional ethics.
Batas Usia Pernikahan di Indonesia Perspektif Hukum Islam Sudarmanto, Sudarmanto; Nelli, Jumni
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1294

Abstract

Tulisan ini mengkaji persoalan batas usia pernikahan di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum positif Indonesia, batas usia minimal pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak ditemukan batas usia minimal secara eksplisit, namun syarat baligh dan kesiapan fisik serta mental menjadi pertimbangan utama. Artikel ini juga membahas tentang praktik dispensasi nikah yang muncul sebagai solusi hukum atas pernikahan di bawah umur. Pendekatan fikih menunjukkan perbedaan pandangan antar mazhab mengenai usia baligh, sedangkan hukum nasional memberikan batasan lebih tegas demi perlindungan anak dan ketahanan keluarga. Kesimpulannya, dispensasi nikah merupakan jalan tengah antara prinsip-prinsip fikih dan perlindungan hukum terhadap anak, dengan menekankan pentingnya kematangan calon mempelai baik secara fisik maupun psikis.
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Desa Mohiyolo) Potabuga, Alvareza; Ismail, Dian Ekawaty; Y., Avelia Rahmah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1367

Abstract

This study aims to examine how criminal acts of assault are resolved through the Restorative Justice approach in areas located far from police stations as centers for reporting and complaints, as well as to analyze the role of the village government as a Restorative Justice House in providing justice for the community in Mohiyolo Village, Asparaga District, Gorontalo Regency. The approach applied uses a descriptive qualitative method, with data collection through interviews, observations, and documentation. The findings show that restorative settlement in the village involves the perpetrator, victim, their families, community leaders, and village officials as mediators. The geographical distance from the police station encourages the community to resolve disputes through village deliberations that prioritize the principles of justice, utility, and social harmony. The effectiveness of this approach is demonstrated by a yearly decline in reported cases. The village government acts as a Restorative Justice House that facilitates peaceful, swift, and efficient case resolution. This study recommends strengthening regulations and the role of village governments to support the sustainability of restorative justice as an alternative to the formal criminal justice system.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Formulasi Dalam Bisnis Private Label Akbar, Dimas Fajriansyah; Nasution, Krisnadi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1373

Abstract

The private-label manufacturing industry is growing rapidly in response to increasing demands for efficient and flexible production. However, ownership of product formulations within the private-label scheme remains a legally complex issue, particularly concerning intellectual property protection. This study aims to examine the ownership status of product formulas in the private-label business based on trade secret regulations and IP protection in Indonesia. Using a normative legal research method combined with conceptual and statutory approaches, the study explores the legal rights of both the brand owner and the manufacturer over the product formulation. According to Law No. 30 of 2000, a trade secret must have economic value, be unknown to the public, and be protected through reasonable efforts. In practice, the boundaries of ownership often become unclear in the absence of written agreements. This analysis delves into the concept of ownership rights in trade secrets and the potential risks of their violation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Oleh Klinik Kecantikan Yang Tidak Memiliki Izin Firli, Ana; Sesung, Rusdianto
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1386

Abstract

Menjamurnya klinik kecantikan ilegal di Indonesia menimbulkan persoalan hukum serius terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk atau perawatan dari klinik tanpa izin serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tersedia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk melalui pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagai pihak berwenang dalam perizinan. Apabila konsumen mengalami kerugian, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui sanksi administratif maupun pidana, sedangkan upaya hukum perdata memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Aturan Hukuman Mati Bagi Penarkoba, Pengedar dan Pemasok: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer Siregar, Bismar; Hamdani, Muhammad Faisal; Irham, Muhammad Iqbal
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menelaah relevansinya dari perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan nash syar‘i (al-Qur’an dan hadis), serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih kontemporer dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menetapkan hukuman mati bagi pengedar dan pemasok narkotika golongan I dalam jumlah besar sebagai upaya perlindungan masyarakat dan efek jera. Di sisi lain, fikih kontemporer membenarkan hukuman mati dalam kerangka ta‘zīr terhadap pelaku fasād fī al-arḍ, yakni pengedar dan pemasok yang menimbulkan kerusakan sistemik terhadap jiwa dan akal manusia, berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Kesimpulannya, kedua sistem hukum sepakat bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan berat yang dapat dijatuhi hukuman mati, dengan perbedaan perlakuan antara pemakai sebagai korban yang perlu direhabilitasi, dan pengedar/pemasok sebagai pelaku aktif yang pantas dikenai hukuman berat.

Page 3 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue