Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Sukardi Sukardi]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>;
<![CDATA[Syahruddin Syarifuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.326 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisa efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel; mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulselkurang efektif karna penyidikan di dasarkan minimnya kasus yang di limpahkan ke kejaksaan negri Makassar.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat. Rekomendasi penelitian ini bahwa untuk mengefektifkan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian di polda Sulsel maka kepolisian harus bertindak lebih tegas dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian karna kepolisian berperan dari proses penyidikan hingga ke tahap penahanan polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut di sidik, ditangkap dan di tahan. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police; know and analyze the factors that affect the effectiveness of the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police. The research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of hate speech crimes at the South Sulawesi Regional Police is less effective because investigations are based on the lack of cases transferred to the Makassar public prosecutor's office. human, facilities and infrastructure factors, public legal awareness factors. The recommendation of this research is that in order to make the investigation of hate speech crimes effective at the South Sulawesi police, the police must act more decisively in handling hate speech crimes because the police have the authority to determine who should be investigated, arrested and detained. hold on.]]>
<![CDATA[Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuni Bachtiar]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.165 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perubahan batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh mengenai batasan usia minimal adalah berpengaruh disebabkan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hal ini dilatarbelakangi karna adanya kesadaran hukum dari Masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adala faktor lingkungan sosial mempengaruhi, faktor budaya kurang mempengaruhi dan faktor ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. The research objective is to analyze changes in minimum limits according to Law Number 16 of 2019 have an effect or not and the factors that influence it. The research method uses empirical normative research. The results of this study indicate that: Changes in the minimum age limit according to Law Number 16 of 2019 have an effect on the minimum age limit is that it has an effect because the Makassar Class IA Religious Court has decreased applications for underage marriage dispensation, this is motivated because of the legal awareness of Public. The factors that influence the existence of applications for dispensation of marriage from the community are social environmental factors that influence, cultural factors are less influencing and economic factors affect this because the current economic conditions, the need for life is increasing day by day, so that many parents apply for marriage dispensation.]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Lusyana Sucitra]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.9 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan para penegak hukum pada perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara Nomor: 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksaan Diversi. The research objective is to analyze the considerations of law enforcers in the criminal act of theft and the application of Diversion in case Number: 235 / Pid.Sus-anak / 2015 / PN.Mks and secondly, to determine the efficiency and effectiveness of the implementation of Diversion in case Number: 235 / Pid. .Sus-children / 2015 / PN.Mks. The research method uses empirical legal research. The results showed that the consideration of law enforcers in taking diversion steps in the determination of the judge in case No. 235 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks is in accordance with the legislation in this matter regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in taking the Diversion step the Judge has given considerations in accordance with the provisions and terms regarding implementation of Diversion.]]>
<![CDATA[Efektifitas Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris ]]>
<![CDATA[M. Syarwan Nur Hasan]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.339 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas kewenangan dari majelis kehormatan notaris wilayah Sulawesi Selatan dalam menjawab permohonan pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh institusi penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam peniltian ini adalah penelitian normatif-empiris.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada implementasinya, Majelis Kehormatan Notaris belum mampu menjalankan kewenangannya dengan efektif. Terbukti dengan jumlah sidang yang sedikit dan jawaban terhadap permohonan proses peradilan terhadap notaris yang terkesan terburu-buru. Terlebih jumlah permohonan yang ditolak yang sangat tinggi tanpa pemberian alasan yang jelas kepada institusi penegak hukum. majelis kehormtaan notaris juga belum mempunyai pedoman dasar tentang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menjawab permohonan resmi proses peradilan terhadap notaris. The research objective is to analyze the effectiveness of the authority of the notary council of honor in South Sulawesi in responding to requests for notary summons and taking photocopies of the minimum deeds by law enforcement institutions. The type of research used in this research is normative-empirical research. The results of this study conclude that in its implementation, the Notary Honorary Council has not been able to exercise its authority effectively. It is proven by the small number of trials and the answers to requests for judicial proceedings against notaries who seem hasty. Moreover, the number of applications rejected was very high without giving clear reasons to law enforcement agencies. The Notary Honorary Council also does not yet have basic guidelines on what considerations are used in responding to formal requests for judicial proceedings against notaries.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus ]]>
<![CDATA[A. Azheila Mahadewi]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.8 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan pada Putusan No.94/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks telah sesuai dan dari segi hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Andino, A. Md telah memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Faktor substansi hukum, struktur hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum berpengaruh, sedangkan faktor sarana atau fasilitas kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Kota Makassar. The research objective is to analyze law enforcement against perpetrators of corruption, abuse of authority and to analyze the influencing factors. This research is empirical normative research. The results showed that the criminal law enforcement in the Corruption Crime of Authority Abuse in Decision No.94 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.Mks was appropriate and in terms of material criminal law the actions of the defendant Andino, A. the subsidiary indictment by the public prosecutor and the panel of judges stated that the defendant was found guilty of committing the crime of corruption in accordance with Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and updated by Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Crime. Factors of legal substance, legal structure, legal awareness, and legal culture have an effect, while the factors of facilities or facilities have less influence on law enforcement against perpetrators of corruption of abuse of authority in Makassar City.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Rika Hardiana]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.998 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul eksonerasi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku atau klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajar yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an exonation clause in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the exonation clause in statutory regulations. The research method uses normative juridical research. The results of this study indicate that the inclusion of standard clauses or exoneration clauses in an agreement is a natural thing made by business actors as long as these rules do not contradict Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and The rules regarding standard clauses / exoneration clauses in legislation are things that need to be considered by every business actor in this case business actors in the field of goods delivery services because basically the Consumer Protection Law regulates the rights and obligations of business actors and consumers.]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Perjanjian Hukum Perkawinan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Meli Angriyani]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilyas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.261 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkn bahwa apabila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat persaman-persamaan, yaitu : Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata dan Akibat hukum perceraian terhadap perjanjian kawin, yaitu: Akibat hukum terhadap pihak yang membuatnya mengikat bagi suami istri yang sepakat membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, akibat hukum terhadap harta benda yang meliputi pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, akibat hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat dari pembuatan perjanjian kawin. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Harmiati Harmiati]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.779 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan prostitusi/pelacuran di Kota Makassar dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan prostitusi/pelacuran di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Polrestabes Makassar maksimal, terlihat dari upaya penanggulangan dengan cara tanpa pemidanaan seperti rehabilitasi para PSK di Panti Sosial dengan merujuk Preventif, Reprentif, dan Kuratif. Adapun motif melakukan prostitusi secara garis besar adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan atau ikut-ikutan dan faktor kesenangan. Ada pula seperti faktor internal, yaitu faktor penyebab dari dalam diri si pelaku, seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan. The research objectives are to determine and analyze the synchronization of marriage agreement law in Indonesia and to find out and analyze the consequences of divorce law on marriage agreements. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that when viewed from the procedure or process of making a marriage agreement regulated in the Civil Code and the Marriage Law, there are similarities, namely: Article 29 of the Marriage Law and Article 147 of the Civil Code and the legal consequences of divorce on the marriage agreement, namely: Legal consequences for parties that make it binding on husband and wife who agree to make a marriage agreement during the marriage, legal consequences for property which include separation of assets, separation of debts, legal consequences for third parties involved in making the marriage agreement.]]>
<![CDATA[Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook ]]>
<![CDATA[Wirfa Prasuci]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.28 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganlisis efektifitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media Facebook dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa: Efektivitas perlindungan Hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook di kota Makassar adalah Sudah Efektif yang di mana dalam hal ini polisi telah melakukan Cyber patrol (patroli dunia maya) menelusuri penyebaran suatu berita di media sosial apakah mengandung kebohongan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifvitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media facebook, antara lain; faktor substansi hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum begitu lengkap, serta faktor kesadaran hukum masyarakat yang dimana dalam hal ini masyarakat kesadaran hukum masih sangat rendah dan kadang belum sadar akan dampak hukum dari perbuatan yang dilakukannya. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for victims of the spread of fake news through Facebook and the factors that influence it. This type of research is an empirical study and was conducted at the Regional Police (Polda) of South Sulawesi. The results of the study show that: The effectiveness of legal protection for victims of spreading fake news via Facebook in Makassar is Effective, in which the police have conducted cyber patrols (cyber patrols) to trace the spread of news on social media whether it contains lies or not. Factors that influence the effectiveness of legal protection for victims of spreading fake news through Facebook, include; legal substance factors, incomplete supporting facilities and facilities, as well as community legal awareness factors, which in this case the community's legal awareness is still very low and sometimes are not aware of the legal impact of their actions.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ]]>
<![CDATA[Erwin Barabba]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.59 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana cyber crime yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif. Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana cyber crime yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of cyber crime at the Makassar City Police; and analyze the influencing factors. The research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that the investigation of cyber crime which is handled by the Makassar Police is less effective. Thus the ineffectiveness of these investigations results in delinquent cases every year. Factors that affect the effectiveness of the investigation of cyber crime reported to the Makassar Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, as well as community legal awareness factors.]]>
