Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik ]]>
<![CDATA[Ahmad Farid Saputra]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.36 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.377
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional ]]>
<![CDATA[Muhammad Ahsan]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.702 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.379
<![CDATA[Tujuan penelitan menganalisis implementasi penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Melalui restructuring (penataan kembali), Faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective was to analyze the implementation of the settlement of bad credit which is tied to a mortgage at PT. Makassar National Pensiunan Savings Bank and the implementation factors of bad credit settlement at PT. Makassar National Pension Savings Bank. This research was conducted using an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of the settlement of bad credit with mortgage rights at PT. National Pension Savings Bank in Makassar, namely through rescheduling, through reconditioning, through restructuring, credit settlement implementation factors, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and factors. culture.]]>
<![CDATA[Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis ]]>
<![CDATA[Andi Ashadi Amrullah]]>;
<![CDATA[Muhammad Syarief Nuh]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.439 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.380
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisi faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahguaan narkotika oleh remaja dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan peyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah faktor Kepribadian dan faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari responden yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman kelompoknya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkotika. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika peran serta keluarga dan lingkungan pergaulan sangat diperlukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya. The research objective was to analyze the factors that cause the abuse of narcotics by adolescents and efforts to overcome the abuse of narcotics by adolescents. The research method is empirical research. The results of the study show that the most dominant factors causing the occurrence of narcotics abuse by adolescents are personality factors and social factors. narcotics abuse. So that adolescents do not fall into the abuse of narcotics, participation in the family and social environment is needed by increasing supervision of the behavior of family members.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum ]]>
<![CDATA[Wahyu Gunawan]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.409 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.381
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis cara Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah Islamiyah; dan menganalisi Belajar dari Sejarah Hukum yang diteliti untuk pembenahan Hukum di masa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah tergantung kepada deskripsi para ulama’. Proses pemilihan Khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh Ahlul halli wal aqdi (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara Syar’I hingga menyisakan satu orang saja. Calon Kholifah ini dibaiat boleh Ahlul halli wal aqdi (bay’at in ‘iqad), akhirnya umat pun membay’atnya (bay’at ta’at). Bay’at inilah yang menandai terangkatnya Khalifah dalam Negara Khilafah. The research objective was to analyze the method of selecting the Caliph in the Khilafah Islamiyah State; and analyzing learning from the history of law under study for future legal reform. The research method uses Normative legal research methods. The research result shows that the process of selecting the Caliph in the Khilafah State depends on the descriptions of the scholars'. The process of selecting the Khalifah begins with the selection of candidates by Ahlul halli wal aqdi (Assembly of the Ummah), candidates are selected based on criteria that have been determined by Syar'I, leaving only one person. This candidate for the Kholifah may take allegiance to Ahlul halli wal aqdi (bay'at in 'iqad), in the end the people took him (bay'at ta'at). Bay'at is what marks the appointment of the Caliph in the Khilafah State.]]>
<![CDATA[Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha R]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.539 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.382
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis keadaan yang dapat tergolong keadaan memaksa dengan menguji peristiwa pandemik corona virus disease 2019 dan akibat hukum pandemik corona virus disease 2019 terhadap perjanjian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai keadaan memaksa (force majeure) absolut maupun relatif atau keadaan sulit (hardship) tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Akibat hukum yang timbul dengan adanya Pandemik Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian kontrak. The research objective is to analyze conditions that can be classified as coercive by examining the 2019 corona virus disease pandemic and the consequences of the 2019 corona virus disease pandemic law on contract agreements. This research uses normative legal research methods. The results of the research show that the 2019 Corona Virus Disease Pandemic which resulted in the issuance of various policies or Government Regulations casuistically can be classified as an absolute or relative force majeure or a difficult situation (hardship) depending on the facts of the subjective or personal circumstances of the debtor concerned and the type of achievement agreed. in a contract. The legal consequences arising from the Corona Virus Disease 2019 Pandemic have resulted in the issuance of various government policies or regulations regarding contract agreements.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Mediator Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi ]]>
<![CDATA[Syamsul Zainal Siddiq]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.569 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.383
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak ]]>
<![CDATA[M. Fachrul Trihat Modjo. A]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.194 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.384
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto; dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah Terlaksana. The research objective is to analyze the factors that influence children as offenders of narcotics abuse in Jeneponto Regency; and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. The research method is. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the factors that influence children as perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been implemented.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Vicky Novriansyah]]>;
<![CDATA[Syahruddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Anzar Anzar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.468 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i3.385
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis hubungan hukum perjanjian antara dokter dengan pasien dalam prespektif hukum perdata dan menganalisis tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis dalam prespektif hukum perdata. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa Hubungan dokter dengan pasien pada dasarnya adalah hubungan kemanusiaan yang didalamnya dituntut suatu jasa dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan tertentu, yakni penyumbuhan pasien. Selanjutnya dalam hubungan dokter dan pasien dilihat dari sudut hukum perdata adalah sama yakni baik pasien maupun dokter merupakan subjek hukum yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang diikat dengan perjanjian medis (praktek penyumbuhan) atau biasa disebut dengan perjanjian terapeutik, perjanjian ini terlaksana karena suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pasien dan dokter. Tanggung jawab dokter akibat malpraktik medis lebih disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. The research objective to analyze the legal relationship between doctors and patients in the perspective of civil law and to analyze the responsibility of doctors due to medical malpractice in the perspective of civil law. This type of research is normative legal research. The results showed that the doctor-patient relationship is basically a human relationship in which a service is required to create a certain condition, namely the growth of the patient. Furthermore, in the relationship between doctor and patient, seen from the point of view of civil law, it is the same, namely that both patient and doctor are legal subjects who have the same position and rights which are bound by a medical agreement (cultivation practice) or commonly referred to as a therapeutic agreement, this agreement is carried out because of an agreement. between the two parties, namely the patient and the doctor. The responsibility of doctors due to medical malpractice is more due to illegal acts as regulated in Article 1365 of the Civil Code.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Hadijah Augiri]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.865 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum Hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit. The research objective to analyze the pedophilia crime in the decision of the Makassar District Court and to find out the factors that influence the judges' judgment for the pedophile offender. This research is an empirical research. The result of this research is that the application of the pedophile law in the decision of the Makassar District Court. is the panel of judges for the imposition of crimes that have been effective, namely by cumulatively imprisonment with a fine based on Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because what the defendant had done had a bad effect on the child and traumatized the child and also damaged the child's future . Factors affecting Judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts of pedophilia are judges seeing from the awareness factor of the Defendant who admitted to being honest and deeply regretted the act he had committed against the victim and the evidentiary factor in accordance with the testimony of witnesses and the results of Et Repertum from Hospital Forensic Medicine.]]>
<![CDATA[Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar: Studi Putusan No.70/Pid.Sus.TPKorupsi/2017/PN Mks ]]>
<![CDATA[Andi Ayu Ramdayani]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Kamal Hidjaz]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.941 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisi Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi. The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.]]>
