cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 13   14   15   16   17 
Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yudhistira Syahrir; Ma'ruf Hafidz; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.176 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis prosedur Pencatatan Anak luar Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris yang bersifat perskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pengaturan anak luar perkawinan pada Hukum Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah. Pencatatan anak luar perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan memperoleh akta, dimana tata cara pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara pencatatan anak sah. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran anak luar perkawinan adalah Surat keterangan rumah sakit/dokter/bidan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP. The research objective was to analyze the procedure for recording children outside of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Bulukumba Regency and the factors that influence it. Research conducted. The type of research to be carried out is normative empirical research that is analytical perscriptive in nature. The results showed that the regulation of children outside of marriage in Indonesian Positive Law is regulated in the Civil Code, Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. According to the Civil Code, children outside of marriage must be registered so that they have the same position as legal children. The registration of children outside of marriage is carried out at the Population and Civil Registry Office of Bulukumba Regency which will then obtain a deed, where the procedure for recording children outside of marriage is basically the same as the procedure for registering legal children. With the conditions that must be attached in the arrangement of the birth certificate of a child outside of marriage is a hospital / doctor / midwife certificate, a photocopy of the parent/concerned ID card and family card, mother's birth certificate, and 2 (two) witnesses and attaching a photocopy ID CARD.
Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Luwu Utara Debby Pratiwi; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.349 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan terhada[ tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara. Metode Penelitian mengggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis.Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu : Menerima Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Visum Et Repertum, Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi. The research objective is to analyze the implementation of investigations against [criminal acts of persecution in North Luwu Regency. The research method used juridical-sociological legal research. The results showed that the implementation of the investigation of the crime of maltreatment was the same as criminal acts in general, namely: receiving reports, summons, arrests, detention, searches, confiscation, examination, visum et repertum, settlement and submission of case files . Meanwhile, the factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment in North Luwu Regency include: Internal and External Factors. In carrying out investigations into criminal acts of persecution in North Luwu Regency, the role of the community is a supporting factor in resolving criminal cases outreach efforts from the police to the public so that people are brave enough to be witnesses.
Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt Lestarina Alfianika Saipe; Ilham Abbas; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.074 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membatalkan hibah dalam dalam perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in deciding cases at the Limboto Religious Court in Case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding cancellation of grants and to find out the factors that can cancel the grant in case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding grant cancellation. This research is a normative legal research. The results showed that the panel of judges decided the grant case based on the reason for their decision that the grant cancellation was due to the first, the grantee had attempted to kill the grantor by crashing the grant giver with a motorbike but it did not work because it was prevented by the grantees of the grantee. Second, there is no object submission yet. Third, do not reciprocate or do not provide compensation for the grants given. The factors that canceled the grant in case number 245 / PDT.G / 2009 / PA.Lbt, namely in Article 1688 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 210 Compilation of Islamic Law.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Sutrisno Syarifuddin; Sufirman Rahman; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”. Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”.
Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil Jamaris Jamaris; Ma'ruf Hafidz; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.928 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Sistem Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dengan Hukum Perdata Sipil (Studi Komparatif). Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa hukum perdata barat lebih luas cakupan mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila. Perwalian yang merupakan permasalahan penting dikalangan masyarakat Indonesia, bertumpu pada hukum yang mengatur hubungan antara perorangan yang disebut dengan hukum perdata, hukum yang berkaitan dan mengatur tindak kejahatan yang melanggar peraturan dalam hukum perdata harus tersusun dengan rapi agar dapat terselesaikan. The research objective is to analyze the Trusteeship System in the Perspective of Islamic Civil Law with Civil Civil Law (Comparative Study). The research method uses normative legal research. The results of the study show that western civil law has a wider scope to regulate the provisions regarding guardianship when compared to Islamic civil law but the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage which in this thesis is categorized as Islamic civil law is more in accordance with the Indonesian State Ideology, namely Pancasila. Trusteeship, which is an important issue among the people of Indonesia, relies on laws that regulate the relationship between individuals called civil law, laws relating to and regulating crimes that violate the regulations in civil law must be neatly arranged so that they can be resolved.
Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara Sardinata Sardinata; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.334 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara serta untuk mengetahui dan menganalisis hak imunitas advokat ditinjau dari aturan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. The research objective is to analyze the legal strength of advocates' immunity rights in handling cases and to find out and analyze the rights of advocates immunity in terms of positive legal rules in Indonesia. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that in terms of handling cases of advocate immunity rights both inside and outside the court, the right to immunity is regulated in Article 16 of the Advocate Law and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK). In this case, the immunity of advocates is always limited by good faith, which is defined. In the elucidation of Article 16 of the Advocate Law, normatively, advocates have immunity so that they cannot be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties for the benefit of client defense inside or outside court proceedings, but this immunity is not absolute, because there are limits. certain, namely the professional code of ethics and statutory regulations, as well as good faith.
Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Zulfikar Hendra; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.39 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya efektiv akibat dari pengaruh substansi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana. Untuk itu di perlukan adanya revisi terhadap perda No. 3 tahun 2014 utamanya di punishment and reward yang belum di atur sebelumnya agar lebih komprehensif dan diharapkan dapat memenuhi ruang terbuka hijau kota Makassar, perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup agar penerapan perda No. 3 tahun 2014 lebih efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space in regulating spatial planning in the city of Makassar and the factors that influence it. This research uses empirical legal research. The results showed that the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space has not been fully effective due to the influence of legal substance, legal culture, public legal awareness, facilities and infrastructure. For this reason, it is necessary to have a revision of perda no. 3 of 2014 mainly in punishment and rewards that have not been previously arranged so that it is more comprehensive and is expected to fulfill the green open space of the city of Makassar, it is necessary to improve facilities and infrastructure that include educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, adequate finance. sufficient so that the implementation of perda no. 3 of 2014 is more effective
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Adam Mulfadrin; Kamri Ahmad; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.279 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Upaya Hukum Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor–faktor yang menjadi penghambat Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kasus kejahatan Cyber Crime di sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV Cyber Crime terhadap Tindak Pidana ini adalah Upaya Preventif dan Upaya Represif (2) Faktor yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Cyber Crime di Sulawesi Selatan yaitu faktor internal dan eksternal Hal ini berarti bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan berdasarkan paraturan yang berlaku dan masih adanya kendala dari sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana Cyber Crime yang masih belum memadai., The research objective is to analyze the Police's Legal Efforts in Handling Cyber ​​Crime at the South Sulawesi Regional Police and the factors that hamper the Police's efforts to handle cyber crime cases in South Sulawesi. This study uses primary data through a survey at the South Sulawesi Regional Police, the Directorate of Special Crime Investigation at unit IV Cyber ​​Crime. The results show that: (1) Efforts made by the South Sulawesi Regional Police, Directorate of Special Criminal Investigation at unit IV Cyber ​​Crime against Crime These are Preventive Efforts and Repressive Efforts (2) The factors that hamper police efforts in overcoming cyber crime crimes in South Sulawesi are internal and external factors. inadequate handling of cyber crime crimes.
Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Nopianti Pratiwi; A. Muin Fahmal; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.287 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Kewenangan Pemerintahan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan peraturan desa di kecamatan galesong kabupate takalar: Sumber Daya Manusia/SDM (legal drafter/LD), Prosedur Penyusunan PARDES, Pengunaan Bahasa Perundang-undangan, Sarana dan Prasarana. The research objective was to analyze the authority of the village head in drafting village regulations. The research method is a legal sociological-juridical research method. The results of the study show that the Authority of Village Government includes the authority in the field of Village Government administration, Village Development implementation, Village community development, and Village community empowerment based on community initiatives, rights of origin, and Village customs. Other authorities assigned by the Government, Provincial Government, or Regency / City Regional Government in accordance with the provisions of statutory regulations. Factors that influence the preparation of village regulations in the galesong sub-district, takalar district: Human Resources / HR (legal drafter / LD), PARDES Preparation Procedures, Use of Legislative Language, Facilities and Infrastructure.
Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Muhammad Naufal Isrul; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.679 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar adalah faktor keluarga hal ini dapat kita lihat banyak orang tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini, faktor sosial di mana lingkungan pergaulan berpengaruh pembentukan perilaku anak sehingga melanggar peraturan lalulintas dan faktor pendidikan dimana ikut berperan di dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku agar anak tidak melakukan pelanggaran lalulintas Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emtif memberikan himbauan dan arahan dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalulintas oleh anak melalui dunia pendidikan, preventif dalam hal pengawasan dengan cara melakukan sweeping kepada para pelanggar lalu lintas termasuk pada pelanggar lalu lintas oleh anak, Represif menindaki anak yang melakukan pelanggaran lalulintas dengan menilang guna memberikan efek jera agar tidak melakukan pelanggarana.. The research objective is to analyze the factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The factors that cause children to commit traffic violations in Makassar City are family factors, we can see that many parents deliberately teach their children to drive motorized vehicles at a very early age, social factors in which the social environment influences the formation of behavior children so that they violate traffic regulations and educational factors which play a role in scientific education and behavior education so that children do not commit traffic violations. efforts to prevent traffic violations by children through the world of education, preventive in terms of supervision by means of sweeping traffic offenders including traffic offenders by children, Repressive acts on children who commit offenses traffic rules by speeding a ticket to provide a deterrent effect so as not to commit offenders.

Page 15 of 45 | Total Record : 445

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue