cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 26   27   28   29   30 
Efektivitas Penuntutan Terhadap Anak Yang Di Jadikan Kurir Narkotika: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Baso Sutrianti; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.005 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang kurang berjalan secara efektif dikarenakan tidak adanya jaksa penuntut umum yang khusus menangani perkara anak serta dalam tuntutan yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkoba di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap proses penuntutan terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika. The research objective to analize the effectiveness of prosecuting children who were used as narcotics couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney's Office and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study authors found that: The effectiveness of prosecution of children who were used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney was not running effectively due to the absence of public prosecutors who specifically handled children's cases and the demands applied by the public prosecutor to children who were used as narcotics couriers were different. with crimes committed by adults. The factors that influence the effectiveness of prosecution of children who are used as drug couriers at the Sidenreng Rappang District Attorney are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution process against children who are used as narcotics couriers.
Penyelesaian sengketa Harta Warisan: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 Atika Puspita Sari; Ma'ruf Hafidz; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.028 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa Putusan Pengadilan Agama Kolaka dalam perkara putusan No. Perkara 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 dan Akibat hukum yang timbul bagi para pihak dalam sengketa harta waris di pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menggambarkan Pengadilan Agama Negeri Kolaka Dalam Perkara Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pada hasil putusan perakara Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara sengketa harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut Sebagai saran Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. The research objective to analyze the decision of the Kolaka Religious Court in the case of decision no. Case 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017 and the legal consequences that arise for the parties in the inheritance dispute in the Kolaka Religious Court. This research is a research that conducts normative research. The results of this study describe the Kolaka District Religious Court in Decision Case No. 0148/Pdt.G/P.A.KLK/2017 is in accordance with the applicable law. Based on the results of the litigation decision. In accordance with the principle of proof applicable in civil procedural law, a provision applies which states that whoever sues he has the obligation to prove. The judge in determining the evidence in the case of inheritance disputes. Based on the examination of the trial, legal facts have been obtained that basically the Plaintiff is unable to prove the arguments of his lawsuit and the Defendants are able to prove the arguments in his rebuttal. Thus, from these legal facts, it is a suggestion for clear laws and regulations to eradicate corruption with sanctions that can cause deterrence and a fast and transparent judicial process.
Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kondisi Bencana Non Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.358 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2020 dan factor-faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Non Alam kurang terimplementasi. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan bupati dan wakil bupati gowa dalam kondisi bencana non alam yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat. The research objective to analyze the implementation of the Regulation of the General Elections Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 and the factors that influence it. This type of research uses normative-empirical legal research. The results show that Bawaslu Regulation No. 4 of 2020 concerning Supervision and Handling of Violations in the 2020 Gowa Regent and Deputy Regent elections in conditions of Non-Natural Disasters is poorly implemented. There are four factors that influence the implementation of Bawaslu Regulation Number 4 of 2020 concerning Supervision and Handling of Violations in the Election of Regents and Deputy Regents of Gowa in non-natural disaster conditions, namely legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, and community legal culture factors.
Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Sandy Alfiar Pattiwael; Syahruddin Nawi; Sahban Sahban
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.993 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi pewenang dan tanggung jawab adalah badan peradilan dan mempunyai syarat dalam pembatalan perkawinan tersebut. The research objective to analyze the form of legal protection for wives who file for annulment of marriage based on the compilation of Islamic law. This research method uses normative research or library research. The results of the research that legal protection is a guarantee of human rights and obligations in order to fulfill their own interests or in relationships with other humans. Marriage as one of the efforts to terminate the marriage is to be the authority and responsibility of the judiciary and have conditions in the annulment of the marriage.
Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Ananda Eka Saputra; Baharuddin Badaru; Satrih Satrih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.701 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim atas pemberian putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalm menjatuhkan putusan bebas yakni sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 (1) KUHAP, yakni tidak terbukti secara sah dan diputus bebas. Sebagai saran untuk mencegah Majelis Hakim melakukan putusan bebas kepada terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memasukkan pasal dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. The research objective to analyze the basis of the judge's legal considerations for giving an acquittal to the defendant of a narcotic crime, to find out and analyze the factors that form the basis of the judge's legal considerations so as to give an acquittal to the defendant of a narcotic crime. This research is a legal research conducted with an empirical approach. The results of this study illustrate that the basis for the judge's legal considerations in imposing an acquittal is in accordance with the provisions in Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code, which is not legally proven and acquitted. As a suggestion to prevent the Panel of Judges from making an acquittal to the defendant, the public prosecutor in making indictments and charges must be more careful, clear and thorough in entering articles and paying attention to the criminal elements committed by the defendant.
Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia Irmawati Irmawati; Mulyati Pawennei; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.298 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba sudah optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan local (hukum adat) pada Kawasan adat Kajang Kabupaten Bulukumba, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective to analyze the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency was optimal. The factors that influence the settlement of minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang customary area, Bulukumba Regency, are legal substance, legal structure and legal culture
Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Andi Suci Syifawaru; Mulyati Pawennei; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.123 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dan menganalisis upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor penegakan hukum, faktor pengetahuan dankesadaran hukum, serta faktor pengetahuan agama. Upaya yang dilakukan aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dilakukan melalui berbagai tindakan termasuk tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan represif. The research objective to analyze the factors that cause the repetition of criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment, and to analyze efforts to prevent repetition of crimes committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment. This research is a descriptive study with an empirical and normative juridical approach. The results showed that the factors that influence child recidivist as perpetrators of sexual harassment are family factors, economic factors, socio-cultural environmental factors, law enforcement factors, knowledge and legal awareness factors, and religious knowledge factors. Efforts made by law enforcement agencies in overcoming the occurrence of recidivists committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment are carried out through various actions including pre-emptive actions, preventive actions, and repressive measures
Implementasi Penanganan Bomb Joke Dalam Keamanan Penerbangan Guna Menanggulangi resiko Terorisme Akbar Rahman; Ma'ruf Hafidz; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2968.835 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, telah ditangani secara efektif berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku oleh petugas keamanan Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penanganan Bomb Joke dalam penerbangan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the implementation of handling bomb jokes in flight and the factors that influence it. The research method used is the empirical juridical method or the normative and empirical approach. The results of the study indicate that the handling of Bomb Jokes in flight at Sultan Hasanuddin Airport Makassar has been handled effectively based on SOPs and applicable rules by security officers at Sultan Hasanuddin Airport. In addition, the factors that influence the implementation of the Bomb Joke Handling in flight at Sultan Hasanuddin Airport are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal cultural factors and facilities and infrastructure factors.
Implementasi Ketentuan Rahasia Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Muhammad Hisfari; Syahruddin Nawi; Satri Satri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.687 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis ketentuan rahasia bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran karyawan bank mengenai definisi dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank berbeda beda dikarenakan sangat bersifat umum dan ambigu dikalangan para bankir, sehingga mengakibatkan pelanggaran di dalam pengimplementasiannya. Ketentuan rahasia bank memang sudah diatur ke dalam aturan internal bank atau standar operational prosedur akan tetapi ini juga menjadi suatu problematika dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya target bisnis perbankan dan perkembangan industri yang sangat pesat dan penjelasan aturan perundang-undangan yang bersifat umum. The research objective to analyze the provisions of bank secrecy based on the precautionary principle. This type of research is normative and empirical legal research. The results of this study indicate that the interpretation of bank employees regarding the definition of Law no. 10 of 1998 concerning bank secrecy is different because it is very general and ambiguous among bankers, resulting in violations in its implementation. The provisions for bank secrecy have indeed been regulated in the bank's internal rules or standard operating procedures, but this also becomes a problem in its implementation due to many influencing factors including banking business targets and very rapid industrial developments and explanations of general laws and regulations.
Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar Nawisa Nawisa; Muh. Syarif Nuh; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.587 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Kuota 30% Keterwakilan perempuan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 di Makassar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa 30% keterwakilan perempuan di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 belum terimplementasi, hal ini berdasarkan data dari hasil penelitian bahwa selama dua periode yaitu 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Makassar persentasenya setelah dirata ratakan selama tiga periode, hanya 26 persen dari jumlah kuota 30 persen yang dipersyaratan. Dan, (2). Belum terimplementasinya 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Makassar berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari lingkungan keluarga, faktor agama dan faktor ekonomi dan Faktor eksternal terdiri dari: faktor cultur, faktor rekruitmen, faktor struktural, dan hambatan politik itu sendiri. The research objective to analyze the implementation of the 30% quota for women's representation according to Law no. 7 of 2017 in Makassar and the Factors Affecting It. This research is an empirical legal research. The results of the study that 30% of women's representation in Makassar City. Based on Law no. 7 of 2017 has not been implemented, this is based on data from research results that during two periods, namely 2009-2014, 2014-2019 and 2019-2024 the percentage of women who became members of the Makassar City DPRD after averaging over three periods, was only 26 percent of the total the required 30 percent quota. And, (2). The implementation of 30% Women's Representation in Makassar City based on Law no. 7 of 2017, influenced by internal factors and external factors. Internal factors consist of family environment, religious factors and economic factors and external factors consist of: cultural factors, recruitment factors, structural factors, and political barriers themselves.

Page 28 of 45 | Total Record : 445

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue