cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 32   33   34   35   36 
Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar Andi Nurhana; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.472 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Adapun tipe penelitian adalah tipe penelitian empiris (dengan pendekatan kriminologi). Hasil penelitian menyatakan (1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang diantaranya diberikan oleh beberapa undang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Perdagangan anak disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya namun dari kesemua kondisi tersebut penulis menyimpulkan faktor utama yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keseteraan gender dan faktor Sosial budaya. This research objective to analyze the legal protection carried out by law enforcement officers against children as victims of trafficking in persons in Makassar City and what factors influence it. The type of research is the type of empirical research (with a criminological approach). The results of the study state that (1) the legal protection provided to victims of trafficking in persons is provided by several laws in Indonesia, such as: the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) Child trafficking is caused by a whole number of things consisting of various conditions and different problems, including but from all these conditions the author concludes that the main influencing factors are economic factors, educational factors, gender equality factors and socio-cultural factors.
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ariya Satria; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.718 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian empiris dengan tehnik pengumpulan data adalah dengan menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer terhadap responden yang telah ditentukan pada populasi seperti jaksa, pelaku korupsi, hakim, dan Advokat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlaluy prosuderal sehingga nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Dan faktor-faktor yang mempengarugi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum , dan Faktor Budaya hukum. This research objective to analyze the effectiveness of witness protection in corruption and the influencing factors. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical research with data collection techniques using questionnaires and interviews for primary data on respondents who have been determined in the population such as prosecutors, perpetrators of corruption, judges, and advocates. The results of the study illustrate that the effectiveness of legal protection for witnesses in criminal acts of corruption is less effective because it is too procedural so that later there is a recommendation from the LPSK that only legal protection can be given to witnesses. And the factors that affect the effectiveness of legal protection for witnesses in corruption are the legal substance factor, the legal structure factor, and the legal culture factor.
Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar Abdul Rahim R; Sufirman Rahman; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.891 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, data primer diperoleh langsung dengan pihak kepolisian yang menangani perkara tindak pidana penipuan online melalui internet sedangkan data skunder diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penyelidikan tindak pidana penipuan online yang ditangani Polrestabes Makassar kurang efektif, dengan demikian kurang efektifnya penyelidikan tersebut mengakibatkan banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online di Polrestabes Makassar adalah substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum. This research objective to analyze the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data is obtained directly from the police who handle online fraud cases via the internet, while secondary data is obtained through library research. The results showed that: (1) the investigation of online fraud crimes handled by the Makassar Police was less effective, thus the ineffectiveness of the investigation resulted in many cases that were not resolved properly. (2) The factors that influence the effectiveness of online fraud investigations at Polrestabes Makassar are legal substance, law enforcement officers factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, legal culture factors.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Sartika Sartika; Syahruddin Nawi; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.232 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Makassar saat masih kurang sesuai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No.4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi, PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makassar, yakni Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. This research objective to analyze the implementation of diversion against children in conflict with the law at the Makassar District Court and the Influencing Factors. This research was conducted at the Makassar District Court. This research was conducted using normative research methods and empirical research. The results of this study indicate that the implementation of the diversion system for children who are in conflict with the law at the Makassar District Court is still not appropriate based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures for Implementing Diversion, PP No. 65 of 2015 concerning Diversion Guidelines by conducting the Investigation Stage, Prosecution Stage, and Examination Stage in Court. The factors that influence the implementation of diversion at the Makassar District Court, namely the Legal Substance Factor, Legal Structure, and Legal Culture.
Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE Eka Wahyuni; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.658 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis keabsahan digital signature dan kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti. Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti yakni berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka kekuatan penggunaan alat bukti digital signature dalam hukum perdata memiliki kekuatan hukum dan merupakan perluasan dari alat bukti berlaku sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (2) keabsahan suatu digital signature yang tercantum dalam suatu dokumen eletronik terkait legalitasnya dalam hukum positif Indonesia dinilai sah dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. This research objective to analyze the validity of digital signatures and the strength of proof of digital signatures as evidence. The type of research is normative juridical. This research approach uses a statutory approach. The results of this study indicate that (1) The strength of digital signature evidence as evidence, namely based on Article 5 of the ITE Law, the power of using digital signature evidence in civil law has legal force and is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. (2) the validity of a digital signature contained in an electronic document related to its legality in Indonesian positive law is considered valid in the perspective of civil law based on the terms of the agreement as contained in Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment on Law Number 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.
Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Muhammad Asnawi Said; Mulyati Pawennei; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.664 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Bulukumba. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bulukumba belum berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi, yakni: Faktor Penegak Hukum, Faktor Hukum, dan (c) Faktor Sarana dan Prasarana. Rekomendasi Penelitian adalah agar dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana serta regulasi. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the effectiveness of the implementation of electronic criminal case trials as well as to find out and analyze what factors affect the implementation of electronic criminal court trials during the Covid-19 pandemic at the Bulukumba District Court. The type of research in writing this thesis is using empirical juridical research. The results of the study indicate that the implementation of the electronic trial of criminal cases at the Bulukumba District Court has not been running effectively. The influencing factors, namely: Law Enforcement Factors, Legal Factors, and (c) Facilities and Infrastructure Factors. The research recommendation is that training be carried out to improve the quality of human resources as well as improve facilities and infrastructure as well as regulations.
Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar Alif Jaya Prastya; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.91 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Advokat di terhadap perempuan korban kekerasan Kota Makassar serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder dan di samping itu penelitian ini memfokuskan perhatian pada sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi. This study aims to determine the effectiveness of providing legal aid by advocates to women victims of violence in Makassar City and to find out what are the obstacles in the implementation of providing legal assistance by advocates to women victims of violence in Makassar City. This research is an empirical juridical research using primary and secondary data and in addition this research focuses attention on the main source, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other legislation relevant to the research. The results of this study indicate that the role of advocates in providing free legal aid to women who are victims of violence in Makassar City has not been/less effective while the influencing factors are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, facilities and factors. infrastructure, and people's ignorance of legal aid. The research recommendation is that it is hoped that advocates and legal aid institutions as well as the community will understand and understand each other, and it is hoped that the factors that affect the effectiveness of the role of advocates in providing free legal aid can be addressed.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Shenora Gusti Anasakila; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.29 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aturan-aturan Militer ketika berada disatuannya Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilokasi penelitian di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, yaitu data kasus perkara tindak pidana desersi dari tahun 2019-2021.Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar antaranya (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (2) UU RI nomor 58 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (3) Peraturan Panglima TNI nomor 7 tahun 2018 tentang kedudukan daerah hukum pengadilan militer, Oditurat Militer tinggi. Sehingga setiap penyelesaian setiap perkara tindak pidana mempunyai keabsahan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI, serta hasil putusan tersebut akan menjadikan pembelajaran parajurit untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dijadikan contoh prajurit lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar: (1) faktor internal yaitu : faktor rumah tangga ,faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan si pelaku,faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil (mental). (2) faktor eksternal yaitu: kurang dipahaminya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, faktor tugas,faktor lingkungan faktor perlakuan atasan atau penguasa. The research objective to analyze the military rules when they are in the unit. In carrying out their duties, the military has regulations that must be obeyed. This study uses Primary Legal Materials obtained directly in the field with sources from interviews and direct observations at the research location at the High Military Authority IV Makassar, namely data on cases of criminal acts of desertion from 2019-2021. Data analysis uses qualitative methods. The results of this study indicate that (1) The process of law enforcement for the crime of desertion in the high military oditurat IV Makassar includes (1) Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts (2) Law of the Republic of Indonesia Number 58 of 2009 concerning Judicial Powers (3) Regulation of the Commander in Chief TNI number 7 of 2018 concerning the legal area of ​​the military court, the High Military Authority. So that every settlement of every criminal case has legal validity in the unitary state of the Republic of Indonesia, and the results of the decision will make the learning of soldiers to be good soldiers and can be used as examples for other soldiers. Factors influencing law enforcement for desertion in the high military oditurat IV Makassar: (1) internal factors, namely: household factors, economic factors, intention factors, age factors, education factors of the perpetrators, factors that are not ready to be placed in conflict areas and remote areas (mentally). (2) external factors, namely: lack of understanding of the regulations that apply within the TNI, task factors, environmental factors, treatment factors of superiors or authorities.
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Perumahan dan Pemukiman Penduduk dalam Perspektif Hukum Tata Ruang di Kabupaten Bone Imran Imran; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.188 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone berjalan kurang efektif.; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana. The purpose of the study was to analyze the process of implementing the conversion of agricultural land to residential land and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency and the factors that influence it. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the process of implementing the conversion of agricultural land to housing and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency is less effective; (2) the factors that influence the process of implementing the conversion of agricultural land to housing and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency are law enforcement factors, community factors, facilities and infrastructure factors.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Sebagai Upaya Mencegah Terbitnya Setipikat Ganda Anjar Alatas Sasmita; Ma'ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.729 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi penerapan prinsip kehati-hatian pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan kota makassar dalam pencegahan terbitnya sertipikat ganda. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap proses pendaftaran tanah sangat diperlukan mengingat terjadinya peningkatan sengketa di bidang pertanahan di kota makassar. Penataan admnistrasi dan evaluasi terhadap kinerja institusi sangat perlu dilakukan dan untuk mengatasi problem tersebut. (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian terhadap terbitnya sertifikat ganda yakni terdapat Kesalahan dari pemilik tanah, tidak adanya basis data mengenai bidang-bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah disertifikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid, Hasil ukur tidak akurat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanah maupun batas tanah maupun batas tanah, Data yang kurang akurat dan kurang lengkap Idealnya database pertahanan yang ada di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang valid dan Mafia Pertanahan. The purpose of the study was to analyze the application of the precautionary principle of land registration by the Makassar City Land Office in preventing the issuance of multiple certificates. The legal research used is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The application of the precautionary principle to the land registration process is very necessary considering the increasing incidence of disputes in the land sector in the city of Makassar. Administrative arrangements and evaluation of institutional performance are very necessary and to overcome these problems. (2) The factors that influence the application of the precautionary principle to the issuance of multiple certificates are errors from the land owner, the absence of a database on land parcels both registered and unregistered, local government factors, kelurahan or villages that does not have data on land that has been certified and already has control or invalid data, Inaccurate measurement results which result in overlapping land and land boundaries and land boundaries, Inaccurate and incomplete data Ideally the existing defense database in A valid Ministry of Agrarian and Spatial Planning/BPN and the Land Mafia.

Page 34 of 45 | Total Record : 445

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue