cover
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Ikhsan Jamaluddin; La Ode Husen; Sutiawati Sutiawati
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.23 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah sulawesi selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara maupun melalui pertanyaan tanya jawab yang dibuat menjadi kuesioner atau angket sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas penyedikian terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian daerah Sulawesi selatan kurang efektif, Dengan demikian kurang efektifnya penyidikan tersebut mengakibatkan adanya tunggakan perkara setiap tahun.(2)faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yang dilaporkan di kepolisian daerah Sulawesi selatan adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of investigations in criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police and the factors that influence it. This study uses primary data and secondary data, primary data obtained from interviews and through question and answer questions that were made into a questionnaire or questionnaire, while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media in the South Sulawesi regional police is less effective, thus the ineffectiveness of the investigation results in the existence of arrears in cases every year. (2) factors that affect the effectiveness of investigations against criminal acts of fraud through social media reported in the South Sulawesi regional police are factors of legal substance, factors of law enforcement officers, factors of public legal awareness.
Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar Ismiyanti Ismiyanti; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.22 KB)

Abstract

Tujuan penelitian mengalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari Polrestabes dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) data sekunder diperoleh melalui dokumen atau iyaitu data kasus anak sebagai pelaku anak jalann oleh anak dari tahun 2019 – 2021. Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar masih kurang efektif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan adalah faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze criminal law policies in dealing with street children who commit crimes and the factors that influence them. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from the Polrestabes and the Child Special Guidance Institute (LPKA). . The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of criminal law policies in dealing with street children who commit crimes in Makassar is still less effective (2) the factors that influence the effectiveness of criminal law in dealing with criminal acts committed by street children are enforcement factors. law and social factors.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nur Fadillah Juanda Putri Juanda; Mulyati Pawennei; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.361 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI; (2) mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya Penegakkan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI, yaitu preventif dan represif; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI adalah faktor pihak ketiga, faktor ekonomi, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa. Rekomendasi penelitian: (1) Penjatuhan pidana yang tepat bagi terdakwa adalah anggota TNI dengan memidanakan terdakwa yang sebagaimana keputusan hakim. (2) Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan agar kiranya yang dilakukan oelh anggota TNI terungkap dalam persidangan.. The research objective is to analyze the factors that cause domestic violence by members of the TNI; (2) knowing and analyzing law enforcement against criminal acts of domestic violence by members of the TNI. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate that (1) Efforts to enforce criminal law against domestic violence by TNI individuals, namely preventive and repressive; (2) The factors that cause domestic violence perpetrated by members of the TNI are third party factors, economic factors, and urgency, torture and forced factors. Research recommendations: (1) The right punishment for the defendant is a member of the TNI by punishing the defendant according to the judge's decision. (2) Judges should pay more attention to considerations so that what has been done by members of the TNI is revealed in the trial
Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong Andi Muhammad Aliffar Affan; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.7 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini (1) Penanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong belum efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Rekomendasi dalam penelitian ini (1) Sangat dibutuhkan peningkatan dalam pelatihan terhadap bidang IT. (2) Dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta melakukan patroli di dunia maya. The purpose of this study (1) to determine and analyze the effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. (2) What factors influence the Effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. The type of research used is empirical legal research. The results of this study (1) The handling of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the prosecution of the spread of fake news has not been effective. (2) The influencing factors are human resources, facilities and infrastructure. Recommendations in this study (1) There is a great need for improvement in training in the IT field. (2) Be able to act more actively in receiving community reports and conducting patrols in cyberspace.rs, improve supporting infrastructure, and increase public awareness through socialization.
Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Irvan; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.337 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; (2) mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the prosecution of corruption at the South Sulawesi High Court; (2) knowing and influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out but is still running less effectively; (2) the factors that affect the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office are factors of legal structure, legal substance, facilities and infrastructure, and legal culture.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Makassar: Studi Putusan No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Mks Niran Nuang Ambo; Sufirman Rahman; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.036 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada putusan perkara No. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan serta diperoleh dari media atau secara tidak langsung berupa buku, serta bukti yang telah ada. Data dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan dan IRAC (Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus ini sudah tepat ditinjau berdasarkan hukum pidana materilnya, Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan (2) Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Kasus ini menurut penulis juga sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Lapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif, Majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. Hal ini menurut penulis berarti bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku. The research objective to analyze the judge's legal considerations in making a decision on narcotics abuse committed by children in the decision of case no. 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. This study uses primary and secondary data obtained from field research and obtained from the media or indirectly in the form of books, as well as existing evidence. The data were analyzed using the comparison method and IRAC (Issue, Rule, Analysis, and Conclusion). The results of this study indicate that: (1) Criminal liability for this case has been properly reviewed based on the material criminal law, where the actions and elements of the Article match each other. And (2) Legal considerations by the Panel of Judges in this case according to the author are also appropriate, based on the evidence of witness statements, statements of the defendant and the evidence obtained as well as opinions and suggestions from Makassar prison officers and also considering that the child is still an active student. The panel of judges has rightly granted leniency to the defendant. This, according to the author, means that criminal liability for narcotics abuse committed by children in the city of Makassar is in accordance with the applicable regulations.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makassar Khairun Nisa; Ilham Abbas; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu Pada PT Fajar Graha Pena Makassar dan (2) Mengetahui bentuk dan faktor perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT Fajar Graha Pena Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Pada PT Fajar Graha Pena Makassar dalam pelaksanaanya memberlakukan system kontrak (PKWT) Terhadap semua karyawan barunya. Jika di tinjau dari segi Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (1) dan (2) PKWT harus di buat secara tertulis; (2) Bentuk dan Faktor Perlindungan Kerja yang di berikan oleh PT Fajar Graha Pena Makassar, dapat di lakukan baik denga jalan memberikan santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak Asasi Manusia, Perlindungan Fisik Dan Sosial Ekonimo melalui norma-norma yang berlaku dalam perusahaan. The research objective to analyze to analyze the implementation of a certain time work agreement at PT Fajar Graha Pena Makassar and (2) to find out the forms and factors of legal protection for workers with a certain time work agreement status at PT Fajar Graha Pena Makassar. This type of research is descriptive research with a juridical-empirical approach or a normative and empirical type approach. The results of the study show that: (1) Implementation of the Time Work Agreement at PT Fajar Graha Pena Makassar in its implementation applies a contract system (PKWT) to all new employees. If viewed from the perspective of the Manpower Act, that in the provisions of Article 57 Paragraphs (1) and (2) PKWT must be made in writing; (2) Forms and Factors of Work Protection provided by PT Fajar Graha Pena Makassar, can be done either by providing compensation or by increasing the recognition of Human Rights, Physical and Social Economic Protection through the norms that apply within the company.
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang dari Perspektif Hukum Perdata A.Dini Hardina Ilham; Sufirman Rahman; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan peneltian menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam suatu perjanjian jual beli barang dari perspektif hukum perdata. (2) mengetahui dan menganalisis apakah tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan dengan tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata dan baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia 2) Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. The research objective to analyze the validity of electronic signatures in a sale and purchase agreement of goods from the perspective of civil law. (2) knowing and analyzing whether electronic signatures can be used as evidence in court. This research uses normative research. The results of this study indicate that: 1) The validity of an agreement made with an electronic signature in the perspective of civil law is based on the principles of agreement as contained in the Civil Code and can only be said to be valid if it uses an electronic system that is in accordance with applicable regulations in Indonesia. 2) An electronic signature has the same evidentiary power as an authentic deed as regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Electronic signatures can be used as legal evidence and have complete and perfect proof power like an authentic deed.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa Andi Batara Bintang Darnus; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa; (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum; (2) kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. The research objective to analyze the legal protection for the holders of certificates of title to land in dispute; (2) find out and analyze the strength of proof of land title certificates based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) legal protection for holders of certificates of ownership of land in dispute is less guarantee of legal certainty; (2) the strength of proof of the certificate of ownership of land based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is that the certificate has strong evidentiary power as long as there is no other evidence that denies it.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar Ahmad Ridha; Sufirman Rahman; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective to analyze to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors that cause narcotics abuse by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law no. 35 Year 2009.

Filter by Year

2020 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue