cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 11   12   13   14   15 
Al-Banjari's Concept of Inheritance Based on Gender and Justice and Its Implications for Family Division in Banjar Society Mu'ammar, Ali
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v8i2.15287

Abstract

This research discusses justice in the distribution of Islamic inheritance by examining the concept of ashabah bil ghair in the book of Is'af al-Khaaid by Shaykh Muhammad Syukri Unus. The main focus of this research is how this concept gives inheritance rights to women in the Islamic inheritance system, which is often considered unfair from a gender perspective. Using the literature research method, this study finds that the concept of ashabah bil ghair provides an opportunity for women to get a fairer share of inheritance than the basic rules of faraidh. The study also links the concept to the issue of gender equality in Islamic law and the challenges of its implementation in modern Muslim societies.
Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi Irawan, Andrie; Iranti, Vicella Kesya Galuh
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16187

Abstract

Penelitian ini membahas kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dari perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nilai sosial budaya Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis pembenaran intervensi hukum pidana dalam kehidupan pribadi terkait kohabitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi, melanggar prinsip proporsionalitas, serta kurang mempertimbangkan keberagaman nilai sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perlindungan sosial untuk mengatur kohabitasi. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan dialogis diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat.
Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare Perspektif Ekonomi Syariah Wulandari, Kurnia Tri; Hannani; Moh. Yasin Soumena; Umaima
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16432

Abstract

Praktik Politik Transaksional dalam Pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Praktik money politic dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahu lebih mendalam terkait dengan Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah / Walikota di Kota Parepare melalui teori Patronase dan Klientelismen, dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka moral yang normatif pada politik transaksional. Dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan wawancara mendalam (deep interview).  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional pada toeri patronase, pemilih cenderung memberikan dukungan bukan karna visi ataupun kapabilitas kandidat tetapi karna imbalan yang diberikan yakni uang ataupun barang. Dan tentunya praktik ini bertentantangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Analisis Upaya Penegakan Hukum pada Kasus Pertambangan Mineral Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kota Palangka Raya Firdaus, Rico Candra
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin dan pencegahan tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pertambangan mineral ilegal belum optimal, terutama terkait pengaturan lahan dan keterbatasan personil dalam pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin. Kepolisian telah mengambil langkah preventif melalui sosialisasi bahaya merkuri dan kerja sama dengan pemerintah. Pencegahan mencakup penyelidikan data penambang ilegal dan integrasi sosial dengan masyarakat di sekitar area tambang untuk meminimalkan dampak lingkungan.
Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin Arie Sulistyoko; Rena Zulfaidah; Muhammad Sa'aduddin; Kamalia Rohana
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16684

Abstract

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini terkadang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan pembangunan tempat ibadah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan norma-norma hukum yang relevan, untuk menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin sering kali didasarkan pada alasan yang tidak sah atau tidak proporsional, sehingga melanggar hak asasi manusia
Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kabupaten Balangan Muhammad Noor Ridani; Fajrul Ilmi; Budi Rahmat Hakim; Muhammad Haris
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.16740

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.
Implementasi Zakat dan Infak dalam Sistem Ekonomi Modern: Telaah QS. At-Taubah: 60 dan 103 Terhadap Ekonomi Pengelolaan Zakat di Indonesia Maulidita Safitri; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.17057

Abstract

Penelitian ini membahas tafsir QS. At-Taubah ayat 60 dan 103 serta implementasinya terhadap ekonomi pengelolaan zakat di Indonesia. QS. At-Taubah: 60 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil, dengan penjelasan mendalam mengenai karakteristik masing-masing kelompok menurut Tafsir Al Munir karya Syeikh Wahbah Az Zuhaili. QS. At-Taubah: 103 menegaskan fungsi zakat sebagai sarana pensucian jiwa dan penebusan dosa, serta menegaskan kewajiban pengambilan zakat oleh otoritas yang berwenang. Implementasi kedua ayat ini dalam sistem ekonomi modern di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ, serta penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat di Indonesia menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas, serta penerapan fungsi manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan distribusi zakat. Dengan demikian, zakat berperan strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui sistem pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi.
Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia Ananda, Rizqa; Akh. Fauzi Aseri; Anwar Hafidzi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i1.17184

Abstract

Ketimpangan distribusi kekayaan menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Konsentrasi aset pada kelompok tertentu memperlebar jurang kesejahteraan, sehingga memerlukan pendekatan alternatif yang berakar pada nilai-nilai keadilan. Artikel ini mengkaji Q.S. al-Hasyr ayat 7 sebagai landasan normatif keadilan distributif dalam Islam, serta relevansinya terhadap kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi di Indonesiia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode penafsiran Tahlili. Hasil kajian menunjukkan bahwa Q. S. al-Hasyr ayat 7 tidak hanya mengatur distribusi harta fai’, namun juga mengandung prinsip ekonomi makro yang menekankan sirkulasi kekayaan secara adil demi mencegah terjadinya monopoli ekonomi. Dalam konteks fiskal modern, prinsip ini dapat diimplementasikan melaui instrumen fiskal seperti pajak, zakat, dan belanja negara yang beorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam baik dalam bentuk ‘adl (keadilan proporsional) maupun ihsan (kebaikan sosial) kebijakan fiskal diharapkan bisa menekan kesenjangan sosial dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di Indonesia.
Islamic Law in the Marriage Tradition Banjar Community Al Amruzi, M. Fahmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17804

Abstract

This paper was written to study the marriage traditions that exist in Banjar society, then to photograph and study them with Islamic law, especially in the field of marriage law. The results of the study show the existence of marriage traditions in the Banjar community which begin with finding and determining prospective brides and grooms with basasuluh and continued with badatang. Then continued with the tradition of bapayuan and bapatut Jujuran in determining the marriage and then bapatut Jujuran is carried out in determining what and how much the marriage dowry is. After that it is continued with maantar Jujuran and the marriage contract which was previously started with the tradition of manurunakan and maarak the groom to the place of the marriage contract and wedding reception and continued with the tradition of the bridegroom Batatai. These traditions are very much in accordance with the concept of Islamic law; the tradition of basasuluh is in accordance with the concept of ta'aruf, badatang with the concept of khitbah, the tradition of bapayuan and bapatut Jujuran is very much in line with the concept of easy and cheap dowry so as not to hinder marriage. The tradition of maantar Jujuran and the marriage contract is to ensure the existence of a dowry and the amount of dowry given and stated in the marriage contract, while the tradition of manurunakan and maarak the groom and the tradition of the bride and groom are in order to ensure the validity of the marriage that can be witnessed and assessed by the wider community that the bride and groom are not included among those who are hindered and prohibited from marriage.
Maqasid Al-Shari’ah and Legal Pluralism: Normative Analysis of The Principle of Justice in A Multicultural Society Azizah, Noor Syifa Amaliah; Shalihah, Shalihah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17808

Abstract

In the context of a multicultural society, legal pluralism is an inevitable reality, especially in countries that accommodate various legal systems such as state, customary, and religious laws. One of the main challenges is how Islamic law (sharia) can contribute to justice without creating exclusivity or dominance over other groups. This paper explores the relationship between sharia and legal pluralism, focusing on the question of whether sharia can operate in harmony with the principles of inclusive justice. Through a normative approach, this paper analyzes various examples of sharia implementation in Indonesia, which coexist with other legal systems. The findings indicate that by utilizing the maqasid al-shari‘ah approach which emphasizes the fundamental objectives of Islamic law such as justice, public welfare (maṣlaḥah), and the protection of human rights maqasid al-shari‘ah can play a constructive role in promoting an inclusive legal system. This paper also underscores the necessity for a context-sensitive reform of Islamic law, methodological renewal in fiqh, and the strengthening of dialogue between different legal systems. In this regard, the role of the state as a mediator and the constitution as a normative foundation are vital for ensuring that religious values, human rights, and social justice can coexist in a harmonious manner.

Page 13 of 18 | Total Record : 174

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue