cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023" : 10 Documents clear
Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang Dwi Ratna Indri Hapsari; Muhammad Luthfi; Yaris Adhial Fajrin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.27239

Abstract

Most of the waqf assets received by PCM DAU from the Wakifs are immovable waqf assets in the form of land. Waqf land managed by PCM DAU is a total of 36 waqf assets, while waqf land that does not yet have a certificate is a total of 10 waqf assets. Obstacles to not registering waqf land are the lack of human resources, lack of awareness about the importance of registering waqf land, a culture of society that has high trust in Nadzir to manage the waqf land, the understanding that waqf is legal and has legal force only by following the provisions in Fiqh Islam, the notion that the management of waqf land certificates is too convoluted, the procedure is long and requires high costs. To solve this problem the service team provides a solution by providing: Socialization regarding the urgency of Waqf Land Registration; Dissemination of waqf land registration procedures starting from the handing over of waqf land by the wakif to the issuance of the waqf land certificate; Assistance in the identification and completion of the documents needed in the registration of waqf land; Assistance in registering waqf land until it enters the National Land Agency (BPN). The mentoring method is used in this service activity with an individual approach. The process for socializing the urgency of waqf land registration will be carried out on March 20, 2021, while the implementation of the socialization of waqf land registration procedures will be carried out on May 15, 2021, for assistance activities for identification and completeness of waqf land registration documents from May 1 to August 23, 2021, as for the process of assisting land registration waqf to the BPN office will be carried out on December 7, 2021.   Abstrak Pendampingan Pendaftaran Tanah Wakaf yang Dikelola Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dau-Malang. Harta benda wakaf yang diterima oleh PCM DAU dari para Wakif sebagian besar merupakan harta wakaf tidak bergerak berupa tanah. Tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Dau adalah sejumlah 36 aset wakaf, sementara tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah sejumlah 10 aset wakaf. Kendala belum dilakukannya pendafatran tanah wakaf adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendafatran tanah wakaf, kultur masyarakat yang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Nadzir untuk mengelola tanah yang diwakafkan, pemahaman bahwa wakaf telah sah dan memiliki kekuatan hukum hanya dengan mengikuti ketentuan dalam Fiqh Islam, Anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah wakaf terlalu berbelit – belit, prosedurnya lama dan membutuhkan biaya tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tim pengabdi memberikan solusi dengan pemberian: Sosialisasi mengenai urgensi Pendaftaan Tanah Wakaf; Sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran tanah wakaf mulai dari penyerahan tanah wakaf oleh wakif sampai dengan terbitnya sertifikat tanah wakaf; Pendampingan identifikasi dan kelengkapan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah wakaf; Pendampingan pendaftaran tanah wakaf sampai masuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode pendampingan digunakan dalam kegiatan pengabdian ini dengan pendekatan individual. Poses pelaksanaan sosialisasi urgensi pendaftaran tanah wakaf dilakukan pada 20 Maret 2021, sedangkan pelaksanaan sosialisasi prosedur pendaftaran tanah wakaf dilakukan pada 15 Mei 2021, untuk kegiatan pendampingan identifikasi dan kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf dilakukan 1 Mei sampai dengan 23 Agustus 2021, adapun proses pendampingan pendaftaran tanah wakaf ke kantor BPN dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Gondosuli-Kabupaten Karanganyar terhadap Pengelolaan Lingkungan sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Anang setiyawan; Sri Lestari Rahayu; Sasmini; Ayub Torry Satriyo Kusumo; Emmy Latifah; Erna Dyah Kusumawati; Rachma Indriyani; Anugrah Adiastuti; Siti Muslimah; Diah Apriani Atika Sari
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.28438

Abstract

Pertumbuhan dan pengembangan daerah wisata diberbagai wilayah sebagai penggerak perkonomian suatu daerah berbanding lurus dengan resiko bencana yang akan dihadapi jika tidak dikelola dengan baik. Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu memiliki potensi wisata alam yang menarik sebagai tujuan investasi berbagai pihak, namun masalahnya adalah pembangunan objek wisata, sarana prasarana pendukung dan pemukiman diwilayah ini terkesan tidak memperhatikan karakteristik geografis, selain itu, menurut data kebencanaan menunjukkan bahwa wilayah desa wisata Gondosuli memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor yang tinggi. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan melalui diseminasi dan pelatihan mitigasi bencana alam berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah desa terhadap bencana dengan melibatkan Akademisi, BPBD Karanganyar, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Gondosuli. Program pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran akan karakteristik wilayah yang rentan bencana sekaligus berhasil membentuk komunitas tanggap bencana berbasis masyarakat desa Gondosuli.   Abstract Increasing Community Awareness of Gondosuli Village-Karanganyar Regency towards Environmental Management as an Effort to Reducing Disaster Risk. The growth and development of tourist areas in various regions, as an economic driver for an area, are directly proportional to the disaster risks that will be faced if not managed properly. Gondosuli Village, Tawangmangu Sub-district, has attractive natural tourism potential as an investment destination for various parties. However, the issue lies in the development of tourist attractions, supporting infrastructure, and settlements in this area, which seem to overlook the geographical characteristics. Additionally, according to disaster data, the Gondosuli tourist village area has a high vulnerability to landslides. The method used involves increasing knowledge through the dissemination and training of community-based natural disaster mitigation. The aim is to raise awareness among the community and village government regarding disasters by involving academics, the Karanganyar Regional Disaster Management Agency (BPBD), village officials, and the Gondosuli Village community. This community service program has succeeded in increasing awareness of the characteristics of disaster-prone areas and has effectively formed a community-based disaster response in Gondosuli Village.  
Pendampingan Pemenuhan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha Kukuh Dwi Kurniawan; Muhammad Luthfi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29189

Abstract

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pasca diterbitkan UU Ciptaker diwajibkan mempunyai perizinan berupa persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Perihal pengusulannya diajukan secara online melalui portal oss.go.id dengan mencukupi kebutuhan dokumennya terlebih dahulu. Perizinan PKKPR ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar pelaku usaha tidak melampaui batas-batas terlarang yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjaminnya keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan yang baik. Metode pendampingan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, sosialisasi kegiatan, pendampingan pengusulan, diskusi berkala, evaluasi dan monitoring. Meskipun pengusulan perizinan ini relatif mudah, namun dikarenakan perizinan ini masih baru diperlukan pencermatan atas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan detail pengurusannya karena lintas instansi pemerintahan. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan PKKPR dan dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abstract Assistance in Fulfilling the Approval of Space Utilization Activities for Business Actors Business actors in carrying out their business after the issuance of the Ciptaker Law are required to have a license in the form of approval of space utilization activities or PKKPR. The proposal is submitted online through the portal oss.go.id by fulfilling the document requirements first. The PKKPR license aims to provide a guarantee that business actors do not exceed the prohibited limits set out in statutory provisions, so that a good balance of social and environmental development can be guaranteed. This assistance method is carried out with stages of preparation, socialization of activities, assistance with proposals, periodic discussions, evaluation and monitoring. Although proposing this license is relatively easy, because this license is still new, it is necessary to look at the documents needed and the details of the management because it is across government agencies. This service is expected to make it easier for business actors to manage PKKPR and be able to run their business well in accordance with applicable legal provisions.
Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims In Puguh Village-Kendal Anis Widyawati; Dian Latifiani; Ardi Sirajudin Ra'uf; Muhammad Zaidan Dhiya' Ulhaq; Ryan Cahya Perdana5; Bearlly Deo Syahputra
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29401

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kendal, terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius. Kekerasan ini dipicu oleh lingkungan dengan pengawasan rendah terhadap perempuan dan anak, terutama saat suami bekerja di luar kota/negara. Kekerasan ini tak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga orang-orang terdekat dalam lingkungan tersebut. Masyarakat di Desa Puguh masih cenderung menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara internal, yang sering kali berujung pada berulangnya kejadian tersebut. Padahal, dampaknya sangat merugikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban kekerasan seksual dan pemberdayaan masyarakat di Desa Puguh. Program ini melibatkan beberapa langkah, seperti survei kebutuhan mitra, sosialisasi, dan evaluasi. Program ini berlangsung selama 8 bulan dengan tahapan yang meliputi analisis permasalahan, koordinasi dengan mitra, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Sasaran utama program ini adalah masyarakat umum, terutama perangkat desa, PKK, dan karang taruna yang belum memahami dampak kekerasan seksual serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual secara hukum dan psikologis untuk melindungi perempuan dan anak-anak.   Abstract Legal Aid and Healing Therapy for Sexual Violence Victims in Puguh Village, District Boja, Kendal In Puguh Village, Boja District, Kendal, cases of sexual violence against women and children are a serious problem. This violence is triggered by an environment with low supervision of women and children, especially when husbands work outside the city/state. This violence not only involves victims and perpetrators, but also the closest people in the neighborhood. People in Puguh Village still tend to solve cases of sexual violence internally, which often leads to recurrence of these incidents. In fact, the impact is very detrimental, especially for children who are still in their infancy. In overcoming this problem, legal and psychological assistance to victims of sexual violence and community empowerment in Puguh Village is needed. This program involves several steps, such as partner needs surveys, socialization, and evaluation. This program lasts for 8 months with stages that include problem analysis, coordination with partners, socialization, mentoring, and evaluation. The main target of this program is the general public, especially village officials, PKK, and cadets who do not yet understand the impact of sexual violence and legal protection for women and children. Through this program, it is hoped that the community can be more aware of the importance of handling cases of sexual violence legally and psychologically to protect women and children.
Optimizing Foundation Asset Status Through Assistance with Land Registration for the "M" Mosque in Malang City Yaris Adhial Fajrin; Nu'man Aunuh; Radhityas Kharisma Nuryasinta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29465

Abstract

Law number 41 of 2004 concerning Waqf explains that the management and development of waqf land can be carried out by Nazhir in the form of a legal entity. However, there are still many mosques managed by the Foundation that still stand on non-waqf land or in this case the land status does not yet have legal documents such as certificates. This problem is also experienced by the "M" Mosque, one of the mosques in the city of Malang which has been established since 1983. This service program aims to provide assistance and legal knowledge to Foundation administrators regarding the legality registration of land assets regarding mosque management. This service uses the PAR (Participatory Action Research) method, where the stages include planning, implementation and evaluation activities. This legal assistance activity was carried out in January - July 2023. The results of the service showed that the reason the mosque was still standing on non-waqf land was the lack of knowledge of the Foundation management regarding land legality registration procedures. Appropriate assistance to be provided is in the form of counseling and processing legal documents in registering waqf certificates. This service activity through mentoring is carried out as a method of providing information about strategic steps in managing the Foundation's assets so that they are more optimal.   Abstract Optimalisasi Status Aset Yayasan Melalui Pendampingan Pendaftaran Tanah Masjid “M” Kota Malang. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dapat dilakukan oleh Nazhir yang berbentuk badan hukum. Akan tetapi masih banyak masjid yang dikelola Yayasan masih berdiri di atas tanah non wakaf atau dalam hal ini status tanah belum memiliki dokumen legal seperti sertifikat. Persoalan ini yang juga dialami Masjid “M”, salah satu masjid di kota Malang yang telah berdiri sejak tahun 1983. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengetahuan hukum kepada pengurus Yayasan tentang pendaftaran legalitas aset tanah terhadap pengelolaan masjid. Pengabdian ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), dimana tahapannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pendampingan hukum ini dilaksanakan pada bulan Januari – Juli 2023. Hasil pengabdian diperoleh penyebab masjid masih berdiri di atas tanah non wakaf yaitu kurangnya pengetahuan pengurus Yayasan mengenai prosedur pendaftaran legalitas tanah. Pendampingan yang sesuai untuk diberikan yaitu dalam bentuk penyuluhan dan pengurusan dokumen-dokumen hukum dalam pendaftaran sertfikat wakaf. Kegiatan pengabdian melalui pendampingan ini dilakukan sebagai metode pemberian informasi tentang langkah strategis pengelolaan aset Yayasan agar lebih optimal.
Empowering Tawangmangu Community in Digital Economy: Legal Literacy regarding Peer-to-Peer Lending in the Perspectives of Criminal Law and Private Law Maradona; Faizal Kurniawan; Sapta Aprilianto; Erni Agustin; Rizky Amalia; Darryl Evan Brouwer
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29767

Abstract

Financial technology has become an inseparable part of people’s life activities. As technology advances, financial technology makes it easy for people to get instant cash loans to fulfil their needs in life, known as the peer-to-peer lending concept. In Indonesia, this concept is known as Information Technology-Based Joint Funding Services. In practice, the implementation of peer-to-peer lending is often confused by the implementation of online loans that are not registered and do not have any permission from the Financial Services Authority. Various problems arise from the existence of illegal online loans, for example, very high interest rates and collections with pressure and intimidation, which can bring losses to the debtor. This encourages the need for community empowerment activities in Tawangmangu Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province regarding the legal aspects of information technology-based joint funding services so as to avoid legal problems related to such lending and borrowing methods. This community service aims to provide insight and increase community literacy to increase the community’s ability to understand the various risks and efforts that can be taken regarding problems arising from online loans. The method used is socialisation and consultation on the problems faced. The results obtained from this activity include increased public knowledge and solutions to the problems faced.   Abstrak Pemberdayaan Masyarakat Tawangmangu dalam Ekonomi Digital: Literasi Hukum tentang Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Financial technology telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagai teknologi, financial technology memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana instan dalam rangka memenuhi kepentingan dalam kehidupannya yang dikenal dengan konsep peer to peer lending. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya, penyelenggaraan peer to peer landing seringkali menjadi rancu dengan adanya penyelenggaraan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Berbagai masalah yang timbul dari adanya Pinjaman Online illegal misalnya bunga sangat tinggi maupun penagihan yang disertai tekanan danintimidasi yang dapat membawa kerugian bagi masyarakat. Hal ini mendorong diperlukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah mengenai aspek hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sehingga terhindar dari masalah hukum yang berkaitan dengan metode pinjam meminjam seperti itu. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan peningkatan literasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memahami berbagai risiko dan upaya yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang timbul dari pinjaman online. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan konsultasi permasalahan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Pemahaman Hukum Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia Ahdiana Yuni Lestari; Diana Mutiara Bahari; Prihati Yuniarlin; Misran
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29803

Abstract

Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama melalui UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.  Namun, terdapat fenomena di dalam masyarakat terjadi perkawinan beda agama baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu perlu dilakukan program pengabdian kepada masyarakat bagi Generasi Muda Islam di lingkungan Masjid Nur Jannah, Grojogan, Tamanan, Bantul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah terhadap hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pelaksanaan program ini berupa penyuluhan tentang hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama dilakukan oleh Tim Pengabdi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang latar belakang keilmuannya terdiri dari disiplin ilmu hukum, sosiologi agama, ilmu kesehatan dan ilmu pemerintahan. Adapun tahapan pelaksanaannya yaitu: (1) tahap pretest; (2) tahap penyuluhan; (3) tahap tanya jawab; (4) tahap post tes; dan (5) tahap evaluasi.  Hasil dari pengabdian ini menemukan bahwa sebelum adanya penyuluhan tingkat pemahaman yang dimiliki Generasi Muda Islam di Masjid Nur Jannah dalam memahami aspek hukum perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama menunjukkan persentase yang tinggi terkait ketidakpahaman tentang perkawinan beda agama. Selanjutnya setelah diadakan penyuluhan terkait pemahaman perkawinan Islam dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama terhadap Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah menunjukkan persentase yang cukup signifikan dalam memahami aturan tentang perkawinan Islam dan konsekuensi perkawinan beda agama. Adapun implikasi dari pelaksanaan program ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman melainkan dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama pada Generasi Muda Islam.   Abstract Understanding Interfaith Marriage Law According to Indonesian Marriage Law for the Islamic Young Generation of Nur Jannah Mosque Indonesia does not legalize interfaith marriages through Law Number 1/1974 concerning Marriage. However, there is a phenomenon in society where interfaith marriages occur either openly or secretly. Therefore, it is necessary to carry out a community service program for the Young Islamic Generation in the Nur Jannah Mosque, Grojogan, Tamanan, Bantul. The aim is to increase the understanding of the Young Muslim Generation at the Nur Jannah Mosque regarding Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriage in Indonesia. The method for implementing this program is in the form of counseling about Islamic marriage law and the consequences of interfaith marriages carried out by the Yogyakarta Muhammadiyah University (UMY) Service Team whose scientific background consists of the disciplines of law, sociology of religion, health science and government science. The implementation stages are: (1) pretest stage; (2) counseling stage; (3) question and answer stage; (4) post-test stage; and (5) evaluation stage. The results of this service found that before the counseling, the level of understanding that the Young Islamic Generation at the Nur Jannah Mosque had in understanding the legal aspects of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages showed a high percentage regarding misunderstanding about interfaith marriages. Furthermore, after holding outreach regarding the understanding of Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages for the Young Generation of Muslims, the Nur Jannah Mosque showed a quite significant percentage in understanding the rules regarding Islamic marriage and the consequences of interfaith marriages. The implications of implementing this program are not only expected to increase understanding but also to prevent interfaith marriages among the Muslim Young Generation.
Edukasi Hukum tentang Pelecehan Seksual pada Anak di Sekolah Dasar Negeri, Kota Ambon Sri Rumada Sihite
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.29674

Abstract

Pihak sekolah secara aktif berpartisipasi dalam pembinaan dan pemantauan semua kegiatan siswa untuk menghindari penindasan, terutama terhadap tenaga pendidik. Semua aktivitas siswa juga dapat ditinjau dalam proses pembinaan, dan orang tua diharapkan dapat memberikan bimbingan untuk mencegah bullying yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat idealnya ini adalah memberikan materi tentang sosialisasi seks dan perundungan (bullying). Tujuan dari kegiatan sosoaliasi ini adalah untuk membantu anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Halong di kota Ambon sesuai dengan  karakter generasi yang berakhlak mulia. Selain itu kegiatan ini memiliki tujuan sebagai sinergi antara mitra guru dan sekolah dalam pengembangan pembelajaran, dan mendorong kreativitas dan inovasi di Hinaa.  Sehingga tercapainya peningkatan literasi dan numerasi dan Pelecehan Seksual  di tingkat sekolah dasar sedini mungkin.   Abstract Legal Education regarding Sexual Abuse of Children in State Elementary Schools, Ambon City. The school actively participates in coaching and monitoring all student activities to avoid bullying, especially towards teaching staff. All student activities can also be reviewed in the coaching process, and parents are expected to provide guidance to prevent bullying which ultimately harms them. The ideal community service activity is to provide material about socialization about sex and bullying. The aim of this socialization activity is to help children at the Halong State Elementary School in Ambon City conform to the character of a generation with noble morals. Apart from that, this activity aims to provide synergy between teacher and school partners in developing learning, and encouraging creativity and innovation at Hinaa. So as to achieve increased literacy and numeracy and bullying at the elementary school level as early as possible.
Pemahaman Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba dan Gerakan P4GN Bagi Peserta Didik SMP Wahidiyah Samarinda Orin Gusta Andini; Salman Alfarisi; Adit TIarahman; Arifurrahman; Nadya Audrey
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.30154

Abstract

Narkoba tidak hanya menjerumuskan kalangan orang dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pada anak-anak usia SMP adalah dengan pendidikan. Tujuan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Wahidiyah Samarinda agar peserta dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, baik dampak secara fisik, psikis maupun sosial ekonomi, dan apa itu Gerakan P4GN. Kegiatan sosialisasi menggunakan metode partisipatif, ceramah dan tanya-jawab. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terdiri dari 45 orang peserta didik dan 2 guru yang berlokasi di aula SMP Wahidiyah Samarinda. Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik SMP Wahidiyah Samarinda mengenai jenis-jenis narkotika yang biasanya di gunakan remaja, dampak dari penyalahgunaan narkotika dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi, program P4GN, serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.   Abstract Legal Understanding of Drug Abuse and the P4GN Movement for Wahidiyah Samarinda Middle School Students. Drugs affect not only adults but also teenagers, even elementary and middle school-age children who consume drugs. The most effective preventive measure to prevent drug abuse in junior high school-age children is education. The aim of the socialization activity on the dangers of drug abuse at Wahidiyah Samarinda Middle School (SMP) is so that participants can understand the impact of drug use, both physical, psychological and socio-economic impacts, and what the P4GN Movement is. Socialization activities use participatory methods, lectures and questions and answers. The socialization activity was carried out on July 11 2023 with the number of participants who took part in the socialization activity consisting of 45 students and 2 teachers who were located in the hall of SMP Wahidiyah Samarinda. For this reason, through this socialization activity on the dangers of drug abuse, it is hoped that it will be able to increase the understanding of SMP Wahidiyah Samarinda students about the types of narcotics that are usually used by teenagers, the impact of narcotics abuse from physical, psychological, educational, social and economic aspects, the P4GN program, and prevention and management of drug abuse among adolescents.  
Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong Absori; Moh Indra Bangsawan; Arief Budiono; Kelik Wardiono; Bambang Sukoco; Dewi Kusuma Diarti; Nanik Rumiati
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i2.30158

Abstract

Berangkat dari permasalahan perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terkait jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri melalui penegakan hukum sehingga dapat menepis anggapan bahwa hukum dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk membuat pola aktivitas perbudakan modern akibat lemahnya penegakan hukum. Pengabdian kepada masayarakat ini bertujuan untuk: 1). Mendeskripsikan perlindungan hukum pekerja migran Indonesia saat ini; dan 2). Mendeskripsikan upaya penyelesaian problem yang menimpa para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Hong Kong menunjukan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan belum optimalnya penyelesaian konflik yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan secara langsung sebagai wadah untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia yang memiliki kesadaran diri dan kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan sosial. Melalui Pengabdian hukum ini, para Pekerja Migran Indoensia menjadi paham terkait hak-hak dan metode penyelesaian hukumjika terjadi konflik.   Abstract Counseling on Problems and Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. Starting from the problem, there needs to be serious attention from the government regarding guaranteeing the protection of Indonesian workers abroad through law enforcement so that it can dispel the notion that the law is being used by unbalanced individuals to create a modern pattern of freezing activities due to weak law enforcement. This community service aims to: 1). Describe the current legal protection of Indonesian migrant workers; and 2). Describe efforts to resolve problems affecting Indonesian migrant workers abroad. The results of community service with partners from the Special Branch Leader of 'Aisyiyah Hong Kong show that there are legal problems that are currently being faced by the community, among other problems that have not yet optimally resolved the conflicts experienced by Indonesian migrant workers abroad. As an effort to help the community face these legal problems, community service is carried out directly as a forum for preparing Indonesian migrant workers who have self-awareness and concern for legal and social justice issues. Through this legal service, Indonesian migrant workers become aware of their rights and methods of legal resolution if a conflict occurs.  

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue