Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemerataan Persepsi Fungsionaris Kuteui Terhadap Persyaratan Yuridis Wilayah Ulayat Kuteui di Kecamatan Rejang Lebong M. Yamani; Ramadhani, Susi; Iskandar, Stevri
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.31456

Pelayanan kepada masyarakat ini berawal dari perbedaan fungsionaris Kuteui dalam memahami persyaratan yuridis pengakuan wilayah adat Kuteui yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kurangnya persepsi dalam memahami regulasi yang mengatur syarat-syarat pengakuan wilayah adat Kuteui menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam mempercepat alih wilayah adat Kuteui. Arah pendidikan hukum yang dilakukan adalah membangun persepsi umum fungsionaris Kuteui mengenai kualifikasi persyaratan yuridis sebagai tindak lanjut pengakuan wilayah adat Kuteui. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi audiens sasaran, yaitu tidak memiliki persepsi yang sama tentang persyaratan hukum untuk mengakui keberadaan wilayah adat, sehingga mereka secara subyektif mengklaim "memiliki wilayah adat Kuteui". Metode pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang materi tentang persyaratan hukum pengakuan keberadaan wilayah adat Kuteui bagi fungsionaris Kuteui, tanya jawab dan diskusi kelompok. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini antara lain antara lain bahwa target audiens memiliki persepsi yang sama mengenai sejarah keberadaan Kuteui sebagai Komunitas Hukum Adat suku Rejang, dan memahami persyaratan yuridis dalam reklamasi bekas wilayah adat Kuteui. Target audiens setuju bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Hukum Adat) di Lingkungan Kabupaten Rejang Lebong, dengan bukti penetapan pengakuan Wilayah Adat Kuteui dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.64.I Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kuteui Cawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, dan Kuteui Air Lanang. Abstract Equalization of Perceptions of Kuteui Functionaries Towards the Juridical Requirements of the Kuteui Ulayat Area in Rejang Lebong District This service to the community stems from the differences between Kuteui functionaries in understanding the juridical requirements for recognition of the Kuteui customary area which are regulated in statutory regulations regarding the recognition of customary law communities and their traditional rights. The lack of perception in understanding the regulations governing the conditions for recognizing the Kuteui customary area has become an obstacle for the Rejang Lebong Regency Government in accelerating the handover of the Kuteui customary area. The direction of legal education is to build a common perception of Kuteui functionaries regarding the qualifications of juridical requirements as a follow-up to recognising the Kuteui customary area. Identify the problems faced by the target audience, namely that they do not have the same perception of the legal requirements for recognizing the existence of customary areas, so they subjectively claim to "own Kuteui customary areas". The method of implementing the activity is through increasing knowledge about the material on the legal requirements for recognizing the existence of the Kuteui customary area for Kuteui functionaries, questions and answers and group discussions. The conclusions from this community service include, among other things, that the target audience has the same perception regarding the history of Kuteui's existence as a Traditional Law Community of the Rejang ethnic group, and understands the juridical requirements in reclaiming the former Kuteui traditional territory. The target audience agrees that the Rejang Lebong Regency Government has implemented the mandate of Rejang Lebong Regency Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities in Rejang Lebong Regency, with evidence of the stipulation of recognition of the Kuteui Traditional Area in Rejang Lebong Regent's Decree Number 180.64.I of 2020 dated January 16, 2020, concerning the Recognition and Protection of Kuteui Cawang An, Babakan Baru, Bangun Jaya, and Kuteui Air Lanang.

Defending Democracy Through Democracy Defenders Accelerator Bootcamp in Estonia Al-Fatih, Sholahuddin; Hirmo, Meelika
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31985

Democracy is becoming mainstream in modern countries. Even though many people choose it, implementing democracy does not always run smoothly. Some countries show inappropriate democratic practices. Through this international community service, the service tries to share stories with the world about the practice of democracy in Indonesia, especially for the younger generation. This community service agenda will occur in Estonia from March 27 to April 5, 2023. The service method is a mixed model, with socialization sessions, discussions, and class material. It is hoped that the results of this service will provide benefits to democracy activists throughout the world. Maintaining democracy requires methods and strategies, such as strengthening godship values in legal products, both at the central and regional levels, accommodating developing values and culture in society as living law, and protecting oneself from values not by the identity of the nation and state. Abstrak Membela Demokrasi Melalui Pelatihan Akselerator Pembela Demokrasi di Estonia Demokrasi menjadi arus utama bagi negara-negara modern. Meskipun banyak dipilih, implementasi demokrasi tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa negara, menunjukkan praktik demokrasi yang tidak semestinya. Melalui pengabdian kepada masyarakat bertaraf Internasional ini, pengabdi mencoba berbagi cerita kepada dunia, praktik demokrasi di Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Agenda pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung di Estonia, pada tanggal 27 Maret hingga 5 April 2023. Metode pengabdian yang digunakan adalah model campuran, dimana ada sesi sosialisasi, diskusi juga materi di kelas. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pegiat demokrasi di seluruh dunia, bahwa untuk mempertahankan demokrasi dibutuhkan cara dan strategi, seperti: memperkuat nilai-nilai ketuhanan dalam produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat sebagai living law dan memproteksi diri dari nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan negara.

Mediation Skill Improvement in Special Branch Leader of ‘Aisyiyah in Malaysia for Effective Dispute Resolution Cahyani, Tinuk Dwi; Nasyithah, Nita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32015

Mediation Skill Improvement in Special Branch of ‘Aisyiyah in Malaysia for Effective Dispute Resolution Law counsel for mediators aims to resolve legal issue faced by the cadres and Indonesian citizens who stay in Malaysia. In contrast, the heads of ‘Aisyiyah Special Branch Leaders (PCIA) do not possess a particular skill that can be used as an alternative in resolving disputes out of court, which is mediation. Mediation is used to bring bargaining value closer to an agreement. Mediators tend to be more focused on the problems or the positions claimed by parties. The counseling method is implemented by arrangement, mediator’s role and function review, tasks division, and dialogue session. During this agenda, all participants participate in experience simulations, which are carried out by each group. The role of the third party, in this case, the mediator, in completing the task is to become a middleman between parties resolving disputes. As a middleman’, it means that mediators must position themselves as neutral parties and must choose nobody's side while resolving disputes. Through this law community service, participants deliver their reviews during dialogue sessions, they reveal that there is a significant improvement in understanding concepts of mediation’s key such as the mediator’s role, negotiation technique, and how to constructively overcome legal issues. Abstrak Peningkatan Keterampilan Mediasi di Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah Malaysia dalam Penyelesaian Sengketa yang Efektif Penyuluhan hukum bagi mediator ini bertujuan membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh para kader dan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Namun disisi lain, para pimpinan di Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah (PCIA) belum memiliki keahlian khususnya mengenai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak. Metode penyuluhan ini dilaksanakan dengan persiapan, pemaparan peran dan fungsi mediator, pembagian tugas, hingga tanya jawab. Dalam agenda ini seluruh peserta menyaksikan simulasi mediasi yang dilakukan setiap kelompok. Peranan pihak ketiga, dalam hal ini sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” memiliki arti juga bahwa mediator harus berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak dalam menyelesaiakan sengketa. Melalui pengabdian hukum ini, peserta memberikan pesan-kesan dalam sesi tanya jawab bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan tentang konsep-konsep kunci mediasi, seperti peran mediator, teknik negosiasi, dan cara mengatasi konflik secara konstruktif.

Pemahaman Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Wainitu-Kota Ambon Pariela, Marselo Valentino Geovani; Laturette, Adonia Ivone; Sopamena, Ronald Fadly
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.28782

Pelaku UMKM di Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perlindungan konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perlindungan konsumen menjadi elemen penting dalam menjaga eksistensi UMKM di Indonesia. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di RT 002/04 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM dan masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah diskusi panel yang diikuti dengan sesi tanya jawab, sehingga memungkinkan interaksi aktif antara peserta dan pemateri. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu membekali pelaku UMKM dan konsumen dengan pengetahuan hukum perlindungan konsumen yang relevan, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha. Abstract Understanding of Consumer Protection Law for MSMEs Actors in Wainitu Village, Ambon City.MSME actors in Indonesia do not have an adequate understanding of consumer protection, potentially causing harm to consumers and negatively impacting the sustainability of their businesses. Therefore, an understanding of consumer protection law is an important element in maintaining the existence of MSMEs in Indonesia. This community service was carried out in RT 002/04 Wainitu Village, Nusaniwe Subdistrict, Ambon City, with the aim of increasing awareness and understanding of MSME actors and the general public regarding the rights and obligations of consumers and business actors as regulated in the legislation. The method used was a panel discussion followed by a questio and answer session, allowing for active interaction between participants and presenters. The results of this activity are expected to be able to equip MSME actors and consumers with relevant consumer protection law knowledge, so as to create a more harmonious and mutually beneficial relationship between consumers and business actors.

Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia Yosephine Adinda; Jefri Hari Akbar
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.30356

Dewasa ini, perkembangan sektor ekonomi yang semakin maju tidak luput dari pekerja yang ikut serta memegang peran penting. Peranan andil pekerja tidak hanya terbatas pada sektor formal tetapi juga sektor informal. Meninjau realitas di Indonesia, mayoritas pekerja masih termasuk dalam pekerja sektor informal. Pekerja sektor informal tergolong dalam kelompok rentan karena kurangnya akan perlindungan sosial terkait hak-hak yang dimilikinya, khususnya realita bahwa seringkali upah yang diterima jauh dari kategori layak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan peraturan hukum di Indonesia yang tertuang dalam melindungi upah yang layak bagi pekerja sektor informal dan perbaikan yang bisa dilakukan dalam memastikan kesejahteraan pekerja sektor informal. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan aturan-aturan hukum yang ada dan dokumen-dokumen lain terkait yang mendukung dalam kelengkapan topik yang diusung. Penelitian ini menemukan bahwasanya pemenuhan hak akan upah yang layah bagi pekerja sektor informal melalui regulasi yang ada masih belum tertuang secara implisit maupun eksplisit. Abstract Protection of Informal Sector Workers regarding Wage Compliance in Indonesian RegulationsToday, the advancing development of the economic sector is inseparable from the crucial role played by workers. The contribution of workers extends beyond the formal sector to include the informal sector. Surveying the reality in Indonesia, the majority of workers are still classified as informal sector workers. Informal sector workers belong to a vulnerable group due to the lack of social protection concerning their rights, particularly the often inadequate wages they receive. This research aims to understand how the development of legal regulations in Indonesia, aimed at protecting fair wages for informal sector workers, has unfolded and what improvements can be made to ensure the well-being of these workers. The research methodology employs a literature review by collecting existing legal regulations and other relevant documents that support the completeness of the discussed topic. The study reveals that the fulfillment of the right to fair wages for informal sector workers through existing regulations is still not explicitly or implicitly stated.

Pendampingan Pembagian Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Desa Jatikuwung Rahmawati, Ulfah Dwi
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.31034

Indonesia didominasi oleh penganut agama Islam yang tentunya tunduk kepada syari’at. Permasalahan pembagian waris antara anak kandung dan anak angkat merupakan fenomena yang sering ditemui di masyarakat. Permasalahan ini muncul salah satunya dilatarbelakangi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana kedudukan dan bagian anak angkat dan anak kandung berdasarkan hukum Islam. Berangkat dari hal tersebut, Pengabdi sebagai mahasiswa hukum menginisiasi kegiatan penyuluhan tentang warisan antara anak kandung dan anak angkat di Desa Jatikuwung, Gondangrejo. Tujuannya dari penyuluhan tidak lain untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi bagi masyarakat akan pembagian warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam antara anak kandung dan anak angkat. Metode yang dilakukan sebelum melaksanakan penyuluhan kepada ahli waris Dipo Karyo dengan melihat dasar permasalahan para ahli waris dalam pembagian waris, setelahnya Pengabdi melakukan riset untuk mengetahui landasan normatif pembagian waris islam dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian Pengabdi memilih tempat dan waktu penyuluhan bagi para ahli waris, selanjutnya Pengabdi melaksanakan penyuluhan bagi ahli waris. Antara anak kandung dan anak angkat memiliki kedudukan yang berbeda di mata hukum dalam hal warisan. Dijelaskan dalam pasal 209 KHI bahwa anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Adapun produk akhir dari penyuluhan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan dan artikel publikasi ilmiah. Abstract Distribution of Inheritance of Biological and Adopted Children According to Islam (Counseling in Jatikuwung Village). The problem of inheritance division between biological children and adopted children is a phenomenon that is often encountered in the community. This problem arises, among others, due to the lack of public understanding of how the position and share of adopted children and biological children based on Islamic law. Departing from this, we as law students-initiated counseling activities on inheritance between biological and adopted children in Jatikuwung Village, Gondangrejo. The purpose of the counseling is none other than to provide understanding and socialization for the community on the division of inheritance based on the Compilation of Islamic Law between biological and adopted children. The method used before conducting counseling to the heirs of Dipo Karyo was to look at the basic problems of the heirs in the distribution of inheritance, after which we conducted research to find out the normative basis for the distribution of Islamic inheritance in the Compilation of Islamic Law, then we chose the place and time of counseling for the heirs, then we conducted counseling for the heirs. Biological children and adopted children have a different position in the eyes of the law in terms of inheritance. It is explained in article 209 KHI that adopted children are only entitled to get a will and testament as much as a maximum of 1/3 of the total assets. The final product of this counseling will be outlined in the form of reports and scientific publication articles.

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta Gunawan, Yordan; Anggriani, Reni; Yusmiastuti, Tsaniya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31423

Kesadaran untuk mengakhiri stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap manusia dengan alasan apa pun merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana terlihat dalam rumusan Pancasila, UUD 1945, dan beberapa peraturan peurndang-undangan lainnya di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang mengedepankan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap tersangka dan terdakwa. Tersangka dan terdakwa telah dipandang sebagai subjek dengan hak asasi yang melekat, sehingga harus dihormati dan dilindungi. Beberapa hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang antara lain adalah hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Yogyakarta melaksanakan pengabdian hukum dalam rangka memastikan tahanan mengetahui dan menyadari hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan hingga memfasilitasi para tahanan yang membutuhkan layanan berupa penyuluhan hukum, kosultasi hukum, dan bantuan hukum secara gratis. Abstract Protection of Human Rights for Suspects and Defendants in the Correctional System at Class IIA Detention Center, Yogyakarta City.The fervent commitment to eradicate stigma, discrimination, and violence against individuals on any grounds stands as a lofty aspiration, echoing the principles enshrined in Pancasila, the 1945 Constitution, and various legislative enactments. Of particular significance is the realm of the penal system, which espouses the principles of rehabilitation and social reintegration for individuals designated as suspects and defendants. These individuals are regarded as subjects possessing inherent human rights that demand due respect and protection. The delineation of the rights accorded to suspects and defendants is delineated within the framework of the Criminal Code and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. This legal corpus enumerates privileges such as the entitlement to legal counseling, legal consultation, and legal assistance. The Collaborative Initiative between the Legal Consultation and Assistance Center (PKBH) at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, and the Class IIA Detention Center in Yogyakarta City exemplifies a dedicated legal service endeavor. This involves facilitating detainees who require services such as legal counseling, legal consultation, and legal assistance, all provided free of charge.

Urgensi Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Moncek Timur-Sumenep Guna Penguatan Perekonomian Desa Mukmin, Muhammad Shidiq; Sholehah, Putri Liadatus; Kusniyah; Afrobi, Hari Zaky Achmad; Yogaastama, Riesta
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31692

Pemerintah Desa Moncek Timur membentuk BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi desa, namun dalam proses pengelolaannya kurang baik. Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa ada beberapa kendala atau hambatan seperti sumber daya manusia yang kurang baik sehingga akuntabilitas pengelolaannya kurang baik, juga keterbatasan modal yang disebabkan oleh sulitnya mendapat bantuan suntikan dana dari pemerintah. Bantuan sulit untuk didapatkan disebabkan BUMDes Sera’ Berkat belum mendaftar badan hukum. Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura mendampingi penyusunan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pendaftaran badan hukum. Abstract The Urgency of Legal Entity Registration of Village-Owned Enterprises in East Moncek-Sumenep for Strengthening the Village Economy.Moncek Timur Village government formed BUMDes to drive the village economy, but the management process is not good. In running the BUMDes, there are several obstacles or barriers, such as poor human resources that result in poor management accountability, as well as capital limitations caused by the difficulty of obtaining funding injections from the government. Assistance is difficult to obtain because BUMDes Sera' Berkat has not yet registered as a legal entity. The community service team of Trunojoyo University Madura assisted with the preparation of supporting documents to register the legal entity.

Pemahaman Kepastian Hukum Hak Atas Tanah pada Aparatur dan Masyarakat Desa Benjor- Kabupaten Malang Anadi, Yandri Radhi Anadi; Faisol; Rizki, Rizki
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.31731

Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu secara pasti. pada wilayah Desa Benjor masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dengan itu diperlukan ekskalasi pemahaman terhadap kepastian hukum hak atas tanah agar tercipatanya tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan cita-cita untuk keadilan bagi masyrakat melalui pendaftaran tanag yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya intensitas pengetahuan aparatur desa dan masyarakat desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor serta hambatan aparatur desa dan masyarakat Desa Benjor untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitia yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosilogis. Abstract Understanding of Legal Certainty of Land Rights in the Apparatus and Communities of Benjor Village, Malang Regency.The existence of legal certainty is a form of protection for justice seekers against arbitrary actions, which means that someone will and can get something that is expected under certain circumstances with certainty. in the Benjor Village area there is still a lack of understanding of the extent to which legal certainty of land rights must be applied, both within the village apparatus itself and for the community. So with that it is necessary to escalate understanding of legal certainty of land rights so that good governance is created and the realization of the ideals of justice for the community through land registration which has been determined by laws and regulations. The problems in this study include the intensity of knowledge of village officials and village communities regarding legal certainty of land rights in Benjor Village and obstacles to village apparatus and the people of Benjor Village in obtaining legal certainty regarding land rights. The type of research used is empirical juridical research, using a sociological juridical approach.

Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedaulatan Energi: Kajian Putusan World Trade Organization tentang Regulasi Pembatalan Ekspor Mineral Mentah Amelia, Alya; Firdaus, Farhan; Wibowo, Ridhwan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i1.32217

Mineral mentah merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengefisienkan penggunaan sumber daya mineral mentah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Melalui Keputusan pelarangan ekspor bijih nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan upaya negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Ternyata mendapat respon negatif dari Uni Eropa. Tentunya hal ini memunculkan implikasi terhadap Indonesia yang digugat oleh Uni Eropa karena indonesia dianggap telah melanggar komitmen sebagai anggota WTO Sebagaimana yang tertera dalam Pasal XI:1 dari General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1994 tentang larangan melakukan pembatasan ekspor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Maka dari itu penulis akan menguraikan kasus ini menggunakan teori kedaulatan energi dengan memanfaatkan konsep kepentingan nasional. Abstract Case of analysis of WTO decisions about the regulation of cancellation of raw mineral exports perspective of energy sovereignty. Raw minerals are non-renewable natural resources that play an important role in fulfilling the livelihood needs of many people, as well as providing real added value to the national economy in an effort to achieve prosperity and welfare for the people. The state has the responsibility to manage and streamline the use of raw mineral resources for the prosperity of the people, as stated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state's effort to maximize the potential of natural resources for the prosperity of the people is reflected in the Decree prohibiting the export of nickel ore, as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2019, which amends the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Businesses. Nevertheless, it seems that the European Union has expressed a negative response to this.Of course, this has implications for Indonesia being sued by the European Union because Indonesia is deemed to have violated its commitments as a member of the WTO, as stated in Article XI:1 of the 1994 General Agreement on Tariffs and Trade concerning the prohibition of export restrictions. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Therefore, the author will describe this case using the theory of energy sovereignty by utilizing the concept of national interests.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Isdian Anggraeny

Contact Email dedikasihukum@umm.ac.id

Phone +6282232791088

Journal Mail Official dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Isdian Anggraeny

Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id

Phone
+6282232791088

Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id

Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA