cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
Optimalisasi Media Digital sebagai Upaya Hukum Preventif terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta Selatan Hidayah, Nur Putri; AlFawwaz, Nauval; Anggraini, Putri Cahyaning; Komariah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32250

Abstract

Pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi isu utama di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena akibat buruk dari dampak penyalahgunaan narkotika yang muldimensi yakni pada aspek kesehatan fisik dan mental, perekonomian, sampai menjadi pendorong. terjadinya tindak kejahatan. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi. Aktifitas pengabdian yang dilakukan dalam pelaksanaan penvegahan tindak pidana narkotika cukup efektif dilaksanakan dengan metode sosialisasi secara daring mengingat jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas waktu. Dalam sosialisasi, dipaparkan materi terkait definisi dan ragam maca narkotika, dampak buruk penyalahgunaan narkotika hingga ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh penyalahguna narkotika.   Abstract Optimizing Digital Media as a Preventive Legal Effort against Drug Abuse in South Jakarta.The eradication of narcotics crime has become a major issue in various countries. This is due to the adverse effects of the multidimensional impact of narcotics abuse, namely on aspects of physical and mental health, the economy, to become a driver of crime. This service aims to prevent drug abuse in South Jakarta. The method used is socialization. The service activities carried out in the implementation of drug crime prevention are quite effective with the online socialization method considering the wider reach and unlimited time. In the socialization, material was presented related to the definition and variety of narcotics, the adverse effects of narcotics abuse to the threat of punishment that will be obtained by narcotics abusers.
Legal Counseling to Teachers and Students regarding Educational Actions towards Students at SMP Muhammadiyah 2 Malang Kurniawan, Wahyudi; Hartini, Rahayu
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.32371

Abstract

The problem of teachers and education personnel at SMP Muhammadiyah 2 Malang is the ignorance of parents or guardians, including students, about the actions of educating teachers at school. Considering that this educational action is a process of educating and disciplining students, knowledge about this is needed, considering that legal proceedings often occur against teachers and staff who are deemed to have committed violence against students. So the community service feels the need to contribute to help provide appropriate counseling or education needed by society. So the role of a teacher in educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating so that educators are given the authority to rewards and punishment to students is not violence.   Abstrak Permasalahan yang dihadapi oleh Guru dan Tenaga Kependidikan di SMP Muhammadiyah 2 Malang adalah ketidaktahuan orang tua atau wali murid termasuk siswa tentang tindakan mendidik guru di sekolah. Mengingat bahwa tindakan mendidik ini, merupakan proses mendidik dan mendisiplinkan siswa maka pengetahuan tentang hal tersebut sangat dibutuhkan, mengingat sering terjadi proses hukum kepada guru maupun tenaga kependidikan yang dianggap melakukan kekerasan kepada siswa.. Maka pengabdi merasa perlu untuk berkontribusi membantu memberikan penyuluhan atau edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka peran seorang guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sehingga pendidik diberi kewenangan untuk memberikan penghargaan dan punishment kepada siswa bukanlah sebuah kekerasan.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Perkumpulan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender Hanisah, Fairuz; Sari, Nuzulia Kumala
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.33193

Abstract

Ketidaksetaraan gender seringkali menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang berkepanjangan karena perempuan seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Perkumpulan dan pemberdayaan perempuan telah muncul sebagai kekuatan penting yang mendukung perubahan sosial yang positif. Artikel ini bertujuan untuk memahami peran dan pentingnya perkumpulan serta program pemberdayaan perempuan dalam mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini akan menggunakan analisis dokumen hukum untuk mempelajari kerangka hukum serta studi literatur untuk mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai sumber tertulis. Perkumpulan perempuan memberikan ruang bagi perempuan untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman serta pengetahuan. Namun, dukungan yang berkelanjutan diperlukan untuk memberikan pendanaan, pelatihan, dan pengembangan jaringan bagi perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara luas.   Abstract Women's Empowerment through Associations to Promote Gender Equality.Gender inequality is often one of the main causes of persistent poverty as women often have more limited access to resources and economic opportunities. Women's associations and empowerment have emerged as important forces supporting positive social change. This article aims to understand the role and importance of women's associations and empowerment programs in supporting gender equality. The research will use legal document analysis to study the legal framework as well as literature review to collect and evaluate various written sources. Women's associations provide a space for women to support each other and share experiences and knowledge. However, ongoing support is needed to provide funding, training and network development for women's associations. Women's associations have great potential to be agents of change in achieving gender equality and women's empowerment at large.
Pelatihan Citizen Journalism sebagai Upaya Penguatan Literasi Keamanan Digital Cholifah, Nur; Asmawati, Rika Inggit; Amnesti, Sheila Kusuma Wardani
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35001

Abstract

Program citizen journalism merupakan salah satu kegiatan pelibatan Masyarakat guna melakukan update informasi secara cepat dengan dukungan derasnya penggunaan internet di Indonesia saat ini. Pondok pesantren Luhur memiliki kendala dalam mempublikasikan kegiatan dalam web resmi yayasan. Penting adanya sosialisasi terkait pembekalan softskill maupun hardskill untuk membekali citizen journalism khususnya yang terjadi di Pondok Pesantern Luhur Kota Malang sebagai sarana untuk membantu publikasi dan penyebarluasan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan kepada masyarakat umum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah membantu citizen journalism agar sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dan meningkatkan literasi keamanan digital. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah ABCD (Asset Based Community Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan asset, kekuatan, dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat. Hasil sosialisasi yang dilakukan adalah terjadinya peningkatan pengetahuan audiens dengan pendampingan penulisan berita atau kegiatan secara mandiri sesuai etika jurnalistik terkait prinsip moderasi beragama pada jurnalis, serta penguatan literasi keamanan digital bagi citizen journalism.   Abstract Citizen Journalism Training as an Effort to Strengthen Digital Security Literacy.The citizen journalism program is one of the community involvement activities to update information quickly with the support of the rapid use of the internet in Indonesia today. The Luhur Islamic Boarding School has obstacles in publishing activities on the foundation's official website. It is important to have socialization related to the provision of soft skills and hard skills to equip citizen journalism, especially those that occur at the Luhur Islamic Boarding School in Malang City as a means to help publish and disseminate activities carried out by the foundation to the general public. The purpose of this socialization is to help citizen journalism to be in accordance with the values of religious moderation and increase digital security literacy. The method used in this article is ABCD (Asset Based Community Development) which focuses on empowering assets, strengths, and potentials owned by the community. The results of the socialization carried out are an increase in audience knowledge with assistance in writing news or activities independently according to journalistic ethics related to the principles of religious moderation in journalists, as well as strengthening digital security literacy for citizen journalism.
Tax Disputes in the Digital Era: Challenges and Opportunities Toward Legal Certainty Yusuf, Burhanudin; Feriadi; Indriawati, Anita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35351

Abstract

Tax is an important source of state revenue for national development. However, in practice, there are often disputes between taxpayers and the Directorate General of Taxes (DGT) that result in tax disputes. These disputes can hamper the smooth process of tax revenue and create legal uncertainty for taxpayers. Disputes are a legal mechanism provided by the Government of the Republic of Indonesia to ensure the achievement of justice and legal certainty for the parties involved in the dispute, but in practice, various controversies arise during the legal process. Tax disputes may arise due to differences in evidence used by tax officers and taxpayers. Different views or disagreements in determining the amount of tax to be paid can trigger complex tax disputes. In the digital age, tax disputes are further complicated by the emergence of new tools and rapid changes in regulations. The rapid development of the digital economy is the growth and presence of corporate offices in the country. The development of digital technology has complicated the government and different digital technologies in different disputes. The research method uses normative juridical with a literacy approach. Primary data is obtained through literature studies and secondary data is obtained from laws and regulations, court decisions and court decisions.   Abstrak Sengketa Perpajakan di Era Digital: Tantangan dan Peluang Menuju Kepastian HukumPajak adalah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi perselisihan antara Wajib Pajak (WP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berakibat pada timbulnya sengketa pajak. Perselisihan ini dapat menghambat proses penerimaan pajak yang lancar dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pembayar pajak. Perselisihan adalah mekanisme hukum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, namun dalam praktiknya, berbagai kontroversi muncul selama proses hukum berlangsung. Sengketa perpajakan dapat timbul karena perbedaan bukti yang digunakan oleh petugas pajak dan wajib pajak. Perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar dapat memicu timbulnya sengketa pajak yang kompleks. Pada zaman digital, perselisihan pajak semakin rumit dengan munculnya beberapa cara baru dan perubahan yang cepat dalam regulasi. Perkembangan pesat ekonomi digital adalah berkembang dan keberadaan kantor perusahaan di negara. Perkembangan teknologi digital telah mempersulit pemerintah dan teknologi digital yang berbeda-beda dan berbeda-beda dalam perselisihan yang berbeda-beda. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan literasi. Data primer diperoleh melalui studi literatur dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan pajak, dan data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mengatasi sengketa pajak di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Negara-negara perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang harmonis dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi pajak. Dengan demikian, tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dapat diatasi secara efektif, dan sengketa pajak dapat diminimalisir.
Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba bersama Badan Narkotika Kabupaten Tangerang di Desa Pangkalan Teluknaga Kadir, Abdul
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35845

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tangerang di Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dengan tema dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan Masyarakat pada tanggal 26 Juli 2024 diikuti oleh Masyarakat Desa Pangkalan berjalan dengan lancar. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran bersama kaitan dampak narkotika dan komitmen bersama memerangi narkotika bersama. Metode pelaksanaan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyampaian materi berkaitan dengan penegakan hukum dan dampak bagi penayalahgunaan narkotika.   Abstract Legal Counseling on the Dangers of Drugs with the Narcotics Board of Tangerang Regency in Pangkalan Teluknaga Village The Community Service carried out by the Faculty of Law, Muhammadiyah University of Tangerang in collaboration with the Tangerang Regency National Narcotics Agency in Pangkalan Village, Teluknaga District, Tangerang Regency with the theme of the impact of drug abuse among the community on July 26 2024, attended by the Pangkalan Village Community, went smoothly. The aim is to create shared awareness of the impact of narcotics and a shared commitment to fighting narcotics together. The implementation method for this Community Service is in the form of legal counseling. Submission of material related to law enforcement and the impact on narcotics abuse.
Strategi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Pertanahan di Kelurahan Lempake-Kota Samarinda Andini, Orin Gusta; Noesti; Putri, Septyanda Annishafa; Hariyanti, Ditha
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i2.35933

Abstract

Pertanahan di Indonesia sering kali menjadi sumber konflik yang kompleks dan sulit diselesaikan. Salah satu daerah yang menghadapi tantangan ini adalah wilayah Samarinda, khususnya di RT 42 Kelurahan Lempake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan sebagai upaya pencegahan konflik di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake. Pertama, pendekatan komunitas melalui pembentukan forum dialog antara pihak-pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama. Kedua, penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa untuk memberikan alternatif penyelesaian yang cepat dan adil. Ketiga, peningkatan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dan prosedur hukum terkait tanah. Selain itu, keberhasilan strategi ini juga bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola konflik pertanahan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi strategi yang ada, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta perluasan jaringan kerjasama antarlembaga. Kesimpulannya, strategi dalam pencegahan dan penanganan sengketa pertanahan di RT 42 Kelurahan Lempake Samarinda dapat menjadi model untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Implementasi strategi ini tidak hanya membantu mengurangi konflik tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan stabilitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan publik dan pengembangan teori dalam penanganan konflik pertanahan di Indonesia.   Abstract Strategy in the Prevention and Handling of Land Disputes in Lempake Village, Samarinda City.Land in Indonesia is often a source of complex and difficult to resolve conflicts. One of the areas facing this challenge is the Samarinda area, especially in RT 42, Lempake Village. This research aims to analyze strategies for preventing and handling land disputes as an effort to prevent conflict in the region. The research results show that there are several strategies that can be implemented in preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village. First, a community approach through the formation of a dialogue forum between related parties to build mutual understanding. Second, strengthening the role of dispute resolution institutions to provide fast and fair alternative solutions. Third, increasing access to information and education for the public regarding rights and legal procedures related to land. Apart from that, the success of this strategy also depends on good collaboration between the government, society and the private sector in managing land conflicts. This research provides recommendations for improving the implementation of existing strategies, including developing more inclusive and sustainable policies and expanding inter-institutional collaboration networks. In conclusion, the strategy for preventing and handling land disputes in RT 42, Lempake Village, Samarinda, can be a model for other areas that face similar challenges. Implementation of this strategy not only helps reduce conflict but also promotes social justice and socio-economic stability at the local level. It is hoped that this study can contribute to public policy and theory development in handling land conflicts in Indonesia.
Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
Legal Protection and Legal Certainty of Land Ownership: Community Service at Tambak Kemerakan-Sidoarjo -, Indrawati; Santoso, Urip; Hajati, Sri; Winarsi, Sri; Oktafian Abrianto, Bagus
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.36369

Abstract

The government conducts land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia to ensure legal certainty. Landowners are also obliged to register their land ownership rights through sporadic land registration or Systematic Land Registration. Sporadic land registration or Systematic Land Registration produces a land title certificate as proof of land rights, issued by the Regency/City Land Office. With the issuance of a land title certificate, a guarantee of legal certainty has been realized for the owner of the land title certificate, including certainty of land title status, certainty of land title subjects, and certainty of land title objects. A guarantee of legal protection is also realized for the owner of the land title certificate, namely the ownership of the land title certificate cannot receive interference or lawsuits from other parties and the land title certificate cannot be withdrawn or cancelled by anyone.   Abstrak Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah: Pengabdian Masyarakat di Tambak Kemerakan-Sidoarjo.Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pemilik tanah juga berkewajiban mendaftarkan tanah Hak Miliknya melalui pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah terwujud jaminan kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, meliputi kepastian status hak atas tanah, kepastian subjek hak atas tanah, dan kepastian objek hak atas tanah. Juga terwujud jaminan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, yaitu pemilik sertipikat hak atas tanah tidak mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun dan sertipikat hak atas tanah tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
Urgensi Legalitas Merek: Penyuluhan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Persaingin Bisnis Balik, Agustina; Tjoanda, Merry
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.36455

Abstract

This community service activity aims to provide an understanding for small and medium enterprise (MSMEs) operators in the city of Ambon about the importance of trademark registration for MSMEs products. This program uses a legal outreach method conducted in a panel format by speakers, followed by a question-and-answer session between the community and the speakers. During the implementation of this program, it was found that many MSMEs operators are still unaware of the importance of legal protection for their product trademarks. Many MSMEs operators in Ambon also do not understand the mechanisms, procedures, and processes for trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property.. Therefore, there is a need to enhance the competitiveness of MSMEs in Ambon by strengthening the brand identities they possess. Trademark protection can open up broader business collaboration opportunities and attract investment. Additionally, trademark registration can help MSMEs operators access larger markets, including international markets, by providing a legal basis for licensing and expansion.

Page 10 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue