cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 234 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN GALESONG, KABUPATEN TAKALAR): IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE (CASE STUDY IN GALESONG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT) Yamin, Muhammad Halwan
Clavia Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan perangkat desa terkait dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini penelitian ini merespon lebih jauh persoalan kesiapan SDM baik dari aspek kuantitas maupun kualitas yang ada di desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan pada empat desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Keempat desa tersebut adalah Desa Pala’lakang, Desa Galesong Baru, Desa Parasangan Beru dan Desa Kalukuang. Pemilihan keempat desa tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan dua dari empat desa tersebut merupakan desa maju dan merupakan desa binaan Mahkamah Konstitusi serta dua desa berikutnya merupakan desa belum maju atau tertinggal. Data diperoleh dari observasi dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapan perangkat desa pada beberapa desa di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dalam mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih sangat lemah. Kekhawatiran aparatur desa terhadap implementasi UU Desa, pada dasarnya berujung pada suatu permasalahan terkait tingkat pemahaman perangkat desa terhadap UU Desa yang baru. Peran pemerintah untuk memberikan peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam menyambut pelaksanaan UU Desa harus optimal. Jangan sampai perangkat desa menjadi pelanggar undang-undang lantaran ketidakpahaman atau ketidaksengajaan terhadap pelaksanaan UU Desa tersebut. Kurangnya tingkat pengetahuan perangkat desa dalam mengimplemantasikan UU Desa serta perekrutan pendamping desa yang seyogianya diperlukan dalam membantu kepala desa dan perangkat-perangkatnya dari awal hingga saat ini masih dalam proses perekrutan.
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM PIDANA FORMIIL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT. Sulsel): APPLICATION OF MATERIAL AND CRIMINAL CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL ACTS OF CHAIR ACTION (Analysis of South Sulawesi High Court Decision Number 08 / PID / 2012 / PT. Sulsel) Taba, Hamzah
Clavia Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-undang Perlindungan anak. Dalam perkara ini, hakim pengadilan tinggi telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim PT berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Meskipun hakim PT sependapat dengan hakim PN tentang kesalahan terdakwa, tetapi terdapat perbedaan tentang pidana yang dijatuhkan, yakni di PN terdakwa dipidana 3 (tiga) tahun dan di PT terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun. Demikian pula dalam penerapan hukum pidana formiil, majelis hakim PT telah menerapkan prosedur hukum acara pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya formalitas putusan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: LEGAL PROTECTION OF HOLDER CERTIFICATE OF LAND RIGHTS THROUGH STATE BUSINESS DECISIONS Tira, Andi
Clavia Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang sertifikat hak milik atas tanah melalui keputusan hukum tata usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan focus kajian yuridis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan dianggap sah menurut hukum, akan tetapi di dalam praktiknya hampir semua surat keputusan terdapat klausula pengaman yang berbunyi, “Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali”. Rumusan seperti ini bertentangan dengan asas kepastian hukum karena klausula ini dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum kepada subjek hukum. Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahanpun kerap kali dibatalkan seperti pembatalan sertifikat hak atas tanah walaupun sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap hak-hak atas tanah masyarakat dan mempunyai akibat hukum, namun masih banyak kasus pemegang sertifikat hak atas tanah yang beriktikad baik, dihadapkan pada gugatan pihak lain yang merasa berkepentingan dengan tanah/sertifikat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dengan memiliki sertifikat tanah, dalam kaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum pemilik tanah belum aman dari gugatan pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan terbitnya sertifikat tanah.
INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER: INNOVATION OF LEARNING EDUCATION IN CITIZENS IN THE FORMATION OF CHARACTERS Rasyid, Andi Tabrani
Clavia Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran PKn diarahkan untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh dasar ngara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945., Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Namun, kenyataannya pendidikan karakter tidak terlaksana dengan baik dan belum berdampak kepada peserta didik. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran lebih pada konteks penguasaan materi sehingga pengembangan aspek karakter tidak diperhatikan. Untuk tujuan itu, maka karakter sebagai tatanan pembentukan diri peserta didik dilembaga pendidikan harus mengembangkan tatanan pembelajaran yang kondusif dan bermakna bagi perkembangan nilai-nilai karakter yang muncul dari budaya lembaga pendidikan tersebut.
DINAMIKA PROSES PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATA PELAJARAN PKN: DYNAMICS OF CHARACTER EDUCATION PROCESSES IN PKN LESSONS B, M. Jafar
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masa globalisasi saat ini kita sering menemui sejumlah tindakan menjauh dari nilai-nilai luhur implementasi tujuan pendidikan. Misalnya pertengkaran antar siswa, kemabukan bahwa sebagian besar pelaku siswa, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan lainnya, bahkan lebih buruk, tidak hanya siswa SMP dan SMA yang menjadi biang keladinya, tetapi juga siswa sekolah dasar yang melakukan ini. Itu karena pendidikan masih menjadi rutinitas isian materi kepada siswa atau alih pengetahuan. Karena itu penting untuk menerapkan konsep pendidikan baru, konsep pendidikan swasta yang menekankan keseimbangan siswa dengan kognitif, psikomotor, dan afektif. Konsep ini kemudian banyak disebut sebagai konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diberikan kepada anak pribadi sedini mungkin, terutama ketika anak-anak berada dalam lingkaran keluarga. Peran orang tua sangat besar dalam membentuk moral dan sikap siswa. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penyusunan rancangan pembelajaran guru PKn dalam silabus belum aplikabel. (2) Implementasi pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter belum optimal karena metode yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik siswa, juga masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, dan pengelolaan kelas kurang berhasil; (3) Dinamika pendidikan karakter terhadap siswa belum efektif.
PROBLEMATIKA METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: PROBLEMATIC CITIZENSHIP EDUCATION LEARNING METHOD Sukarman
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMP mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran PKn diarahkan untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak- hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP Dimensi Pembangunan Makassar ditegaskan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter. Karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain, dan (4) Berinteraksi dengan bangsa- bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT): EXTENSION OF LAND RIGHTS RESULTS OF BEACH RECLAMATION DONE BY LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) M. Japar, Juliati
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan kegiatan reklamasi tidak serta merta memperoleh atau diberikan hak atas tanah. PT harus memohonkan perolehan hak atas tanah terhadap tanah hasil kegiatan reklamasi yang telah dilakukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Hak atas tanah yang diberikan berupa Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai atas tanah negara.
KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERUJUNG KORUPSI (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS): POLICY OF CORRUPTION COUNTRIES (Study of the Decision of the South Sulawesi High Court Number 08 / PID / 2012 / PT. MKS) Renggong, Ruslan; Hamid, Suryana
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS menunjukkan bahwa terdakwa telah keliru mengambil kebijakan sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. Kebijakan yang keliru, berupa tindakan terdakwa memerintahkan Staf Bagian Keuangan menyetor modal melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Perda kota Parepare Nomor 9 Tahun 2004 dan Akta Pendirian perseroan. Tindakan keliru lainnya, adalah menyetujui pemindahbukuan dana yang tersimpan dalam rekening perseroan ke rekening pribadi direktur utama. Hasil kajian, juga menunjukkan bahwa dari sisi penerapan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil putusan Majelis Hakim PT sudah tepat. Namun dari sisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KEPULAUAN KEI MALUKU TENGGARA: THE EFFECT OF REGIONAL AUTONOMY ON RECOGNITION OF INDIGENOUS LEGAL COMMUNITIES IN KEI ISLANDS MALUKU TENGGARA Rumkel, Nam
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah dengan konsep desentralisasi yang penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri maka masyarakat hukum adat memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Masyarakat hukum adat yang berada di Kepulauan Kei Maluku Tenggara telah bertahun-tahun memiliki hukum yang tidak tertulis yang di kenal dengan hukum adat Larwul Ngabal sebagai hukum yang hidup (living law),yang jadikan sebagai pegangan dalam mengatur berbagai aktivitas kehidupan masyarakat baik itu secara formal maupun informal. Dalam konteks tersebut maka otonomi daerah benar-benar menjadi milik masyarakat termasuk juga masyarakat hukum adat di Kepulauan Kei.
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: LEGISLATION FUNCTION OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES IN INDONESIAN STATE SYSTEMS Yusuf, Muh.
Clavia Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan suatu lembaga negara yang bergerak dalam lingkup politik hukum, dan undang-undang sebagai manifestasi dari politik hukum tersebut. Kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang berada pada DPR sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum” (rechstaat). DPR Setelah Amandemen UUD NRI 1945 terjadi sebuah pergeseran kekuasaan legislatif dalam menjalankan fungsinya yakni membentuk undang-undang. Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan (regelende function). Dengan adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945 pula, terjadilah perubahan yang signifikan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang DPR. Jika sebelum amandemen UUD NRI 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, maka sesudah amandemen UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR, sedangkan Presiden hanya mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan sistem Presidensil, fungsi legislasi tetap mengacu pada adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tidak diterapkan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan adanya wewenang Presiden untuk ikut serta dalam mengajukan suatu rancangan undang-undang, membahas bersama dengan DPR untuk mencapai persetujuan bersama, serta mengesahkannya menjadi undang-undang. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dengan doktrin pemisahan kekuasaan, kekuasaan legislatif dan eksekutif dipisahkan secara tegas antara fungsi dan lembaganya. Namun praktek di negara Indonesia, pemisahan seperti itu tidak mutlak diterapkan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya, pengaruh sistem kepartaian dan faktor-faktor lainnya. Sehingga sebagai karakter khas dalam sistem presidensil, Presiden memiliki hak veto yaitu berupa hak untuk menolak suatu undang-undang yang telah ditetapkan oleh kekuasaan eksekutif. Fungsi DPR yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni DPR sepenuhnya melaksanakan kekuasaan membentuk undang-undang tanpa adanya keterlibatan Presiden dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dengan sistem pemerintahan Presidensial dapat memberikan Hak Veto kepada Presiden untuk menolak undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif dengan disertai alasan-alasan keberatannya.

Page 4 of 24 | Total Record : 234

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue