cover
Contact Name
Lalu Masyhudi
Contact Email
laloemipa@gmail.com
Phone
+6287864008292
Journal Mail Official
laloemipa@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Taman alamanda III Blok T No.3 Karang Pule Mataram
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Innovation Research and Knowledge
Published by bajang Institute
ISSN : 27983471     EISSN : 27983641     DOI : 10.53625
Journal of Innovation Research and Knowledge, published by Bajang Institute. Published in two formats, print and online, print version of ISSN: 2798-3471 and the online version of ISSN: 798-3641, both of which are published every month. The scope of the journal studies broadly includes: Culture (a unique study of performing arts and classical culture, traditional from various regions in Indonesia, and modern cultural arts such as dance, fine arts, and music art also includes the study of Indonesian literature on classical and contemporary literary issues) Religion (Study of comparative religion, study of pluralism and religious diversity in Indonesia) Sociopolitical Science/State Administration Media (Cultural studies and media, New Media and Contemporary Societies) Gender (Urban Culture, Gender bias, and gender inequality) Public policy (extractive public policies, distributive public policies, and regulative public policies) Development (economic and social development, urban and regional development) Environment (customs, social and environmental, land and natural resource utilization) Disaster (local wisdom and social culture, disaster management, community empowerment, survival and humanity, disaster and social emergency response organizations) Tourism (ecotourism, tourism management, religious tourism, urban tourism, and cultural tourism) Agriculture Economics Health Education
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,651 Documents
PENERAPAN KUALITAS PELAYANAN BAHASA MANDARIN BAGI FRONT DESK AGENT DI BATAM 1 HOTEL Okki Kurnia; Jontro Simanjuntak; Devid Trinaldo Simatupang; Nadia Widari Nasution; Noviana, Noviana
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan atau penggunaan bahasa Mandarin dalam melayani tamu bagi setiap front desk agent di Batam 1 (One) hotel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait masalah yang menjadi fokus penelitian yang terjadi di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, cenderung terlihat bahwa penerapan atau penggunaan bahasa Mandarin di hotel Batam 1 (One) masih kurang, dikarenakan bahasa Mandarin sangat berguna bagi front desk agent dalam melayani para tamu negara asing yang berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, terutama dari negara China, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan pengunjung yang datang untuk menginap mereka merasa senang dan nyaman dengan alasan bahwa front desk agent dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Dengan penerapan atau penggunaan bahasa Mandarin, dapat meningkatkan kualitas dalam melayani tamu, mutu atau image hotel serta pendapatan hotel tersebut melihat dari segmentasi pasar tamu-tamu yang datang untuk menginap merupakan tamu-tamu negara asing yang menggunakan bahasa Mandarin dimana bahasa internasional yang mereka mahir.
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA Gufra Zilhalim Rahawarin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to examine the effect of organizational commitment on managerial performance in The Local Bureaucracy in Southeast Maluku Regency. This study uses a quantitative approach. The population in this study were three people from each The Local Bureaucracy within the Southeast Maluku Regency Government. The sample was determined using the census method and obtained 123 respondents. The research results show organizational commitment has a positive and significant effect on managerial performance in The Local Bureaucracy in Southeast Maluku Regency.
ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MENYITA ASET PROPERTY HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Tambayong, Chandra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dengan tantangan utama berupa kesulitan mengidentifikasi dan menyita aset hasil kejahatan, khususnya aset properti yang kerap disamarkan kepemilikannya atau dialihkan kepada pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji kekuatan alat bukti dalam mengidentifikasi aset properti hasil tindak pidana pencucian uang, mekanisme hukum penyitaan aset properti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala dan solusi dalam proses pembuktian dan penyitaan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kekuatan Alat Bukti Dalam Mengidentifikasi Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah terletak pada kemampuan bukti untuk secara meyakinkan menghubungkan aset dengan tindak pidana asal dan rangkaian transaksi yang mencurigakan. Alat bukti yang sah mencakup bukti elektronik (seperti mutasi rekening dan transfer bank), keterangan saksi (termasuk saksi yang terlibat dalam kejahatan asal), surat (terutama dokumen terkait transaksi dan kepemilikan aset), dan petunjuk yang secara keseluruhan membangun gambaran utuh tindak pidana dan aliran dana. Mekanisme Hukum Penyitaan Aset Properti Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku adalah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan KUHAP. Penyitaan dilakukan oleh penyidik melalui proses pengeluaran surat perintah penyitaan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengamanan aset, pencatatan, dan penyimpanan di tempat yang ditentukan seperti gudang sitaan kejaksaan. Mahkamah Agung dapat memutuskan apakah aset tersebut benar hasil tindak pidana untuk kemudian disita negara atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Dalam Proses Pembuktian Serta Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kendala utama dalam pembuktian dan penyitaan aset pencucian uang meliputi sifat tindak pidana yang kompleks dan tersembunyi, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, serta tantangan pembuktian aset digital. Solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi koordinasi antar-penyidik dan lembaga seperti PPATK, pengembangan alat bukti elektronik dan laporan khusus, penggunaan mekanisme pembuktian terbalik, serta penyesuaian regulasi.
PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ISRAEL–LIBANON 2006: ANALISIS HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Maria Elsa Karina
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The 2006 international armed conflict between Israel and Lebanon generated severe humanitarian consequences, particularly for vulnerable groups such as children. This article examines the regulation and implementation of international agreements as sources of international humanitarian law governing the protection of children in international armed conflicts, using the 2006 Israel–Lebanon conflict as a case study. This study adopts a normative juridical research method, employing treaty-based, statutory, and conceptual approaches through an analysis of the 1949 Geneva Conventions, the 1977 Additional Protocols, the 1989 Convention on the Rights of the Child, and other relevant international legal instruments. The findings reveal that despite the existence of a comprehensive international humanitarian law framework on child protection, its implementation during the 2006 conflict remained inadequate, as evidenced by persistent and serious violations. This study contributes to the field of international relations by strengthening the discourse on the effectiveness of international humanitarian law in protecting children within the context of contemporary armed conflicts.
KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (BARU). Abdul Hayy Nasution
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) membawa perubahan signifikan dalam sistem penyidikan, termasuk pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lama) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Baru), serta mengkaji adanya perluasan atau penyempitan kewenangan PPNS dalam regulasi terbaru tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru memperluas kewenangan penyidik, termasuk PPNS, khususnya dalam ruang lingkup upaya paksa yang mencakup penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, serta larangan keluar wilayah Indonesia. Namun demikian, tidak ditemukan adanya penyempitan kewenangan PPNS, karena prinsip koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri tetap dipertahankan sebagaimana dalam KUHAP Lama. Selain itu, mekanisme pelimpahan berkas perkara dari PPNS kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri juga tidak mengalami perubahan substantif. Dengan demikian, KUHAP Baru cenderung memperkuat posisi dan peran PPNS dalam sistem peradilan pidana tanpa mengurangi struktur koordinasi yang telah ada.
STRATEGI PEMASARAN DIGITAL DALAM MENINGKATKAN OMZET PENJUALAN PADA CAFE COFE CENTRE Prasojo, Malik Lintang; Nuryanto, Heri; Mulyadi, Tirta; Saiful, Hendra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan pada perilaku pelanggan serta strategi pemasaran di dunia bisnis, khususnya pada sektor kuliner. Pemasaran digital menjadi penting karena membantu pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omzet penjualan. Penelitian ini dilakukan untuk membantu strategi pemasaran digital yang diterapkan dalam meningkatkan omzet penjualan pada Cafe Cofe Centre.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik, karyawan, dan pengunjung cafe, observasi langsung terhadap aktivitas pemasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Cafe Cofe Centre telah menerapkan pemasaran digital melalui pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook, serta kerja sama dengan influencer lokal dan platform pemesanan online. Strategi tersebut mendorong dalam meningkatkan jumlah pengunjung, transaksi penjualan, serta membangun brand atau merek cafe. Namun tetapi, penerapan pemasaran digital belum diterapkan dan dilakukan secara maksimal dan masih memerlukan pengelolaan yang lebih terencana. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya strategi pemasaran digital memiliki peran penting dalam meningkatkan omzet penjualan dan keberlanjutan usaha pada Cafe Cofe Centre.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Darmawan, Iwan; Absar Kertabrata
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

While environmental regulations in Indonesia address corporate criminal liability, widespread environmental pollution persists without effective ecosystem restoration. This article aims to explore the potential of a restorative justice approach as an alternative to conventional retributive sanctions for corporations. Employing a normative legal research method and a case study analysis of environmental pollution (Decision No. 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg), this study identifies the gap between criminal law enforcement and the objectives of environmental restoration. The research findings indicate that restorative mechanisms not only facilitate fairer corporate accountability but also ensure tangible environmental recovery through stakeholder engagement. This article concludes that integrating restorative justice into the environmental criminal law system is urgent to address the failures of the current system in achieving ecological justice
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PENGHAPUSAN PASAL DENGAN FRASA UMRAH MANDIRI PADA UNDANG UNDANG NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH Firman Adi Candra
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is the right of Indonesian citizens who are Muslim to worship as mandated in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages is a series of religious worship which is the responsibility of the state and its implementation is guaranteed in accordance with the mandate of Article 28I paragraph (4) and Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The state's responsibility to fulfill the right to perform the Hajj and Umrah pilgrimages as human rights is realized by providing guidance, services and protection for Indonesian citizens who perform the Hajj and Umrah pilgrimages so that they can be carried out safely, peacefully, orderly and in accordance with sharia provisions. The Hajj and Umrah pilgrimages are spiritual activities that convey the meaning of gratitude, sacrifice, and carrying out God's commands. They are good because they teach self-control, require considerable effort, volunteerism, and sincerity in giving away wealth, among other things. In reality, the Hajj and Umrah pilgrimages are not only contained in Islamic law but are also regulated by positive legal regulations in Indonesia. The process of performing the Hajj and Umrah in Indonesia is also quite lengthy, from registration and departure from Indonesia, to pick-up, and finally, the return flight.
IDENTIFIKASI REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Lalu Sulthonul Azmi; Faeruzza Athiya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Road infrastructure plays a strategic role in supporting mobility, safety, and economic growth. However, pavement deterioration caused by traffic loads, environmental factors, and limited maintenance remains a major issue in many regions. This study aims to identify road rehabilitation and maintenance approaches using a Systematic Literature Review (SLR) method. The reviewed literature covers road damage identification, pavement condition assessment, condition-based maintenance planning, digital technology utilization, and environmental impacts of road rehabilitation. The results indicate that pavement condition assessment methods such as the Surface Distress Index (SDI), Pavement Condition Index (PCI), and Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) are effective in determining appropriate maintenance and rehabilitation strategies. Furthermore, the integration of Geographic Information Systems (GIS), Digital Twin technology, and artificial intelligence improves damage detection accuracy and maintenance decision efficiency. Recycling-based rehabilitation methods also contribute to reducing environmental impacts. This study is expected to serve as a reference for developing effective and sustainable road maintenance strategies
ANALISIS KEBUTUHAN AIR IRIGASI PADA SISTEM IRIGASI LAHAN KERING DESA KUTA KECAMTAN LAMBITU KABUPATEN BIMA Faeruzza Athiya; Lalu Sulthonul Azmi; Salehudin , Salehudin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem irigasi pada wilayah lahan kering menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produksi pertanian, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan air irigasi pada Sistem Irigasi Lahan Kering di Desa Kuta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting jaringan, potensi sumber air, serta ketersediaan debit mata air setempat. Daerah penelitian memiliki luas lahan 59,08 hektare yang terletak pada kawasan perbukitan bertingkat dengan karakteristik lahan kering, sehingga pasokan air sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi hidrologi lokal. Sumber air yang berpotensi digunakan bagi irigasi berasal dari tiga mata air, yaitu Mata Air Kamonca, Uwa, dan Osahua. Berdasarkan hasil survei dan pengukuran lapangan, total potensi debit mata air mencapai 7,63 L/det, di mana Mata Air Uwa memiliki debit paling stabil sepanjang tahun. Namun, pemanfaatan ketiga mata air tersebut belum optimal karena elevasi mata air berada lebih rendah daripada area lahan kering, dan belum tersedia jaringan perpipaan serta fasilitas penampungan yang memadai. Selain itu, sekitar 50% debit mata air digunakan untuk kebutuhan domestik masyarakat, sehingga perlu dilakukan evaluasi alokasi dan efisiensi penggunaan air. Analisis kebutuhan air irigasi dilakukan menggunakan perhitungan evapotranspirasi tanaman, curah hujan efektif, kebutuhan air irigasi bersih (NFR), dan kebutuhan air irigasi kotor (IR) untuk pola tanam padi–palawija–palawija. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan air untuk tanaman padi berkisar antara 4,602–5,741 L/det/ha, sedangkan kebutuhan air untuk palawija berkisar antara 0,557–0,613 L/det/ha sesuai waktu awal tanam. Perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan debit menunjukkan bahwa potensi sumber air dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan kering seluas 59,08 hektare, terutama jika didukung oleh sistem pemompaan, jaringan pipa, dan reservoir sebagai penyeimbang fluktuasi debit, khususnya pada musim kemarau.

Filter by Year

2021 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026 Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025 Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025 Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025 Vol. 4 No. 12: Mei 2025 Vol. 4 No. 11: April 2025 Vol. 4 No. 10: Maret 2025 Vol. 5 No. 4: September 2025 Vol. 5 No. 3: Agustus 2025 Vol. 5 No. 2: Juli 2025 Vol. 5 No. 1: Juni 2025 Vol. 4 No. 9: Februari 2025 Vol. 4 No. 8: Januari 2025 Vol. 3 No. 12: Mei 2024 Vol. 3 No. 11: April 2024 Vol. 3 No. 10: Maret 2024 Vol. 4 No. 7: Desember 2024 Vol. 4 No. 6: Nopember 2024 Vol. 4 No. 5: Oktober 2024 Vol. 4 No. 4: September 2024 Vol. 4 No. 3: Agustus 2024 Vol. 4 No. 2: Juli 2024 Vol. 4 No. 1: Juni 2024 Vol. 3 No. 9: Februari 2024 Vol. 3 No. 8: Januari 2024 Vol. 2 No. 12: Mei 2023 Vol. 2 No. 11: April 2023 Vol. 2 No. 10: Maret 2023 Vol. 3 No. 7: Desember 2023 Vol. 3 No. 6: Nopember 2023 Vol. 3 No. 5: Oktober 2023 Vol. 3 No. 4: September 2023 Vol. 3 No. 3: Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: Juli 2023 Vol. 3 No. 1: Juni 2023 Vol. 2 No. 9: Februari 2023 Vol. 2 No. 8: Januari 2023 Vol. 1 No. 12: Mei 2022 Vol. 1 No. 11: April 2022 Vol. 1 No. 10: Maret 2022 Vol. 2 No. 7: Desember 2022 Vol. 2 No. 6: November 2022 Vol. 2 No. 5: Oktober 2022 Vol. 2 No. 4: September 2022 Vol. 2 No. 3: Agustus 2022 Vol. 2 No. 1: Juni 2022 Vol. 1 No. 9: Februari 2022 Vol. 1 No. 8: Januari 2022 Vol. 1 No. 7: Desember 2021 Vol. 1 No. 6: Nopember 2021 Vol. 1 No. 5: Oktober 2021 Vol. 1 No. 4: September 2021 Vol. 1 No. 3: Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: Juli 2021 Vol. 1 No. 1: Juni 2021 More Issue