Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital ]]>
<![CDATA[Shona Azi]]>;
<![CDATA[RR. Desy Priatni]]>;
<![CDATA[Indah Pujiati]]>;
<![CDATA[Aria Wijaya]]>;
<![CDATA[Aditya Dinda Rahmani]]>;
<![CDATA[Josuhua Gumanti]]>;
<![CDATA[Wawan Kustiawan]]>;
<![CDATA[Elli Ruslina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2900
<![CDATA[Di era digital, peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting dalam mengatur e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce berdampak pada hak dan kesejahteraan konsumen melalui peningkatan kesadaran hukum, regulasi e-commerce, dan penekanan pada kualitas layanan dan produk. Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dengan semakin diperkuatnya pertahanan terhadap kejahatan siber. Konsumen memiliki lebih banyak pilihan berkat kemajuan dalam metode pembayaran dan transaksi, seperti dompet digital, sementara teknologi keamanan yang melindungi transaksi mengurangi risiko penipuan. Untuk melindungi konsumen dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak, pemerintah harus meningkatkan literasi konsumen dan menyebarkan regulasi. UU ITE memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data konsumen oleh penyedia layanan elektronik. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membantu harmonisasi antara hukum konvensional dan digital, dengan e-dokumentasi dianggap sebagai perluasan dari hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum di era digital, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform bisnis online.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg) ]]>
<![CDATA[Wiena Septiany]]>;
<![CDATA[Hesti Septianita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2902
<![CDATA[Penelitian ini untuk menganalisis Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis pendekatan penelitian secara normatif melalui data kepustakaan dilakukan pemilihan data-data hukum yang relevan dengan objek penelitian dalam sumber hukum primer dan sekunder. Pencantuman UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, akan tetapi termasuk unprofessional conduct Hakim. Hal ini dikarenakan UU pokok terkait tindak pidana yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, tetap ditulis sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya undang-undang yang di juncto-kan saja. Selain itu, dalam pembuktian terhadap unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum memenuhi unsur dan dapat dibuktikan. Hal ini, berimplikasi luas karena mengakibatkan hilangnya keadilan, ketidakpastian dan persepsi bahwa sistem hukum telah dilanggar, sehingga dapat menjadi dasar bagi banding atau kasasi. Putusan pengadilan yang tidak didukung alasan memadai dapat berdampak negatif terhadap kepentingan terbaik anak dan beresiko merugikan Anak.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Atase Polri di Belanda Menghadapi Ancaman Asimetris Periode Tahun 2021-2024 ]]>
<![CDATA[Fibri Karpiananto]]>;
<![CDATA[Lukman Yudho Prakoso]]>;
<![CDATA[Yudha Rusniwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2905
<![CDATA[Ancaman asimetris yang datang dari negara Belanda selama periode tahun 2021-2024, diantaranya melalui aktivitas kelompok-kelompok separatis yang mengancam disintegrasi bangsa, perdagangan narkoba, terorisme dan serangan siber. Atase Polri sebagai salah satu bagian integral Polri yang berdinas di luar negeri memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas polisionil di negara penempatan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan deskriptf kualitatif sebagai upaya penelitian untuk memberikan gambaran situasi/fenomena yang terjadi pada objek penelitian sesuai kondisi apa adanya, untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang berlaku umum dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan peran Atase Polri belum menemukan pendekatan efektif mengatasi ancaman asimetris, kemudian belum optimalnya penggunaan kemampuan personel Atpol dalam melaksanakan tugas pokok di negara penempatan, serta belum terpadunya kerjasama antar instansi yang ditempatkan di Belanda. Maka daripada itu, diperlukan suatu strategi dan upaya yang efektif agar peran Atase Polri dapat optimal dalam menghadapi ancaman asimetris, strategi-strategi tersebut diantaranya melalui peningkatan kemampuan Atase dengan memberikan pembekalan keterampilan negosiasi, public speaking serta kemampuan analisa deteksi dini. Strategi selanjutnya melalui pengembangan penjabaran tugas pokok dan fungsi Atase Polri melalui penggalangan kelompok-kelompok yang mengancam disintegrasi bangsa, serta peningkatan kerjasama dengan unsur-unsur atase instansi lainnya di negara penugasan.]]>
<![CDATA[Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Kobul Syahrin Ritonga]]>;
<![CDATA[Erry Herman]]>;
<![CDATA[Fransisco Simanjorang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2907
<![CDATA[Ancaman keamanan laut di wilayah Provinsi NTB salah satunya terkait kelestarian ekosistem Sumber Daya Laut melalui maraknya kegiatan Destructive Fishing. Dalam mencegah tindak kejahatan tersebut, maka diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif melalui elaborasi kekuatan negara di laut sperti Polri, TNI AL, Kementerian KKP dibawah koordinasi Pemerintah Daerah NTB sehingga pelaksanaan pencegahan dapat dilaksanakan secara kolaboratif. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum optimalnya implementasi kerjasama antara TNI AL, Polri, dan KKP dalam upaya pencegahan destructive fishing di wilayah NTB, kemudian tantangan dalam rangka pencegahan destructive fishing melalui kerjasama antar instansi semakin meningkat serta strategi pencegahan yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Metode penelitian yang digunakan melalui metode kualitatif dengan pendekatan destruktif studi kasus dimana penelitian ini menggunakan kasus tertentu atau sebuah wilayah tertentu sebagai obyek penelitian, sehingga bersifat kasuistik terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa masih adanya ego sektoral antar instansi dalam implementasi kerjasama antar lembaga pada pencegahan Destructive Fishing di NTB, kemudian belum terbentukan keselarasan aksi dan reaksi antar lembaga pada pencegahan kolaboratif, serta belum adanya strategi efektif dalam mengoptimalkan kemampuan masing-masing instansi dalam kegiatan pencegahan selama ini. ]]>
<![CDATA[Akta Pernyataan Penegasan Terkait Pendirian Perseroan Perorangan oleh Notaris di Kabupaten Banyumas ]]>
<![CDATA[Indra Gunawan Muhamad]]>;
<![CDATA[M. Hawin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2916
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas dalam membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris dan kewenangan Notaris dalam hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Terdapat dua kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, urgensi bagi pendiri perseroan perorangan di Kabupaten Banyumas untuk membuat akta pernyataan penegasan kepada Notaris timbul karena kebijakan bank yang mengharuskan adanya akta tersebut dalam pengajuan pembukaan rekening dan/atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama perseroan perorangan, serta ketidaktahuan pendiri mengenai peraturan terkait proses pendirian perseroan perorangan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan peraturan pelaksana lainnya. Kedua, kewenangan Notaris dalam membuat akta pernyataan penegasan terkait pendirian perseroan perorangan diatur oleh Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUHPerdata, serta Pasal 1 angka 1, dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perubahan UUJN. Akta ini digunakan untuk menegaskan kembali perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan perorangan melalui pendaftaran elektronik di AHU yang telah memperoleh status badan hukum dari Kemenkumham.]]>
<![CDATA[Fungsi Pemprov DKI Jakarta dalam Mengatasi Permasalahan Kampung Bayam Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Azali, Rayhan]]>;
<![CDATA[Sutisna, Jajang]]>;
<![CDATA[Nuryanto, Yayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2919
<![CDATA[Banyak polemik yang terjadi pasca stadion dibangun, salah satunya adalah permasalahan yang menimpa warga Kampung Bayam, dimana warga Kampung Bayam merupakan warga yang tinggal di hunian sementara akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT JakPro karena warga menempati HPPO secara ilegal. Warga Kampung Bayam yang tinggal di HPPO tersebut mendapatkan perlakuan yang “tidak adil” dari JakPro selaku penanggung jawab pembangunan stadion JIS. Berdasarkan kasus-kasus yang terselesaikan, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan judul “Fungsi Pelayanan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Warga Kampung Bayam Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium Tahun 2018”. Tujuan dari penulisan artikel ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan fungsi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi warga Kampung Bayam. Mereka yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium dapat dilihat dari fungsi esensial pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan studi lapangan. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah pertama mengenai fungsi pelayanan, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan primer seperti pelayanan air dan listrik, setelah itu pelayanan papan dengan memberikan izin tinggal di rumah susun Nagrak Jakarta Utara, kemudian juga telah diberikan layanan bantuan sosial kepada warga Kampung Bayam. Berikutnya mengenai fungsi pembangunan, pemerintah provinsi belum membangun sarana prasarana apapun bagi warga Kampung Bayam, namun PT JakPro bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta telah membangun sentra UMKM dan kebun hidroponik di rumah susun Nagrak untuk membantu kondisi perekonomian warga Kampung Bayam dengan cara meningkatkan pendapatan per kapita mereka.]]>
<![CDATA[Implementasi Pelibatan Satuan Intelijen Kewilayahan TNI dalam Pencegahan Aksi Terorisme ]]>
<![CDATA[Haris Sukarman]]>;
<![CDATA[I Made Sudiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2922
<![CDATA[Kajian ini merupakan analisis pelibatan intelijen Kewilayahan TNI dalam pencegahan aksi terorisme di daerah sehingga dapat membentuk ketahanan wilayah yang tangguh dari ancaman aksi terorisme. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum maksimalnya kesiapan satuan intelijen kewilayahan baik dalam kekuatan personel maupun alat material khusus intelijen dalam mengatasi aksi terorisme di daerah, kemudian belum kuatnya regulasi pelibatan TNI dalam hal ini intelijen kewilayahan pada program-program pencegahan terorisme di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dimana metode ini dapat menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa dengan hubungan dua atau lebih variabel yang kemudian dianalisis menggunakan teori. Kesimpulan yang diperoleh maka diperlukan strategi dan upaya yang dapat meningkatkan pelibatan satuan intelijen Kewilayahan TNI diantaranya dengan penguatan regulasi yang dapat digunakan satuan TNI dalam keterlibatannya di daerah, kemudian penyiapan kompetensi satuan melalui gelar penyelidikan, penggalangan dan pengamanan yang dilaksanakan pada penanggulangan aksi terorisme di daerah.]]>
<![CDATA[Diplomasi Maritim TNI Angkatan Laut dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia ]]>
<![CDATA[Chadhafi, Mochammad Imam]]>;
<![CDATA[Aldwin Hafidz Harsandy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2928
<![CDATA[Diplomasi maritim menjadi transportasi utama yang bisa digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional baik pada level nasional, regional maupun global. Pemerintah Indonesia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk membangun kembali budaya maritim dan menjaga serta mengelola sumber daya laut guna mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dimana kondisi tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang dapat digunakan dalam memperkuat kemampuan diplomasi maritim. Kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai aktor utama telah menghadirkan kekuatannya dalam implementasikan diplomasi maritim baik operasi, latihan bersama sampai dengan simposium maupun Navy to Navy Talk (NTNT) pada tingkat bilateral dan multilateral. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran TNI Angkatan Laut dalam kegiatan diplomasi maritim guna menjaga stabilitas nasional Indonesia. Pada akhir penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah Peran diplomasi maritim yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut memegang peran penting dalam menghadapi ancaman dan gangguan yang terjadi di wilayah perairan teritorial dan yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan yang mengimplementasikan diplomasi maritim berbentuk koersif, kooperatif dan persuasif. Namun seluruhnya tidak bisa berjalan secara optimal jika tidak ada sinergitas maupun integritas dari para stakeholder dan Kementerian/Lembaga.]]>
<![CDATA[Kajian Peperangan Dasar Laut Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[marwoto, bambang]]>;
<![CDATA[Amir Kasman]]>;
<![CDATA[Rudy Sutanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2942
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah antara darat, laut dan udara serta segenap isinya, wilayah laut merupakan salah satu wilayah yang harus dijaga kedaulatannya, dari permukaan sampai bawah laut. Pada era kemajuan teknologi saat ini, wilayah laut menjadi penting selain wilayah penghubung antar negara, lautan juga dijadikan sebagai ladang Sumber Daya baik perikanan maupun pertambangan minyak. Kondisi saat ini ancaman di bawah laut menjadi perhatian serius diantaranya berkembangnya teknologi kapal selam untuk pertempuran serta bawah laut dijadikan jalur perlintasan kabel optik sebagai salah satu syarat terhubungnya komunikasi antar wilayah yang rentan akan kegiatan intelijen akuistik. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan informasi dengan metode wawancara. Kegiatan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis menggiring penulis pada kesimpulan bahwa, terdapat aspek militer yang terlibat dalam peperangan bawah air, peperangan anti kapal selam, peperangan ranjau dan peperangan khusus yang melibatkan pasukan khusus pada beberapa kesempatan. Selain kedua aspek tersebut terdapat beberapa kegiatan yang memiliki fungsi ganda yaitu intelijen akustik dan perlindungan pantai. Dengan demkian selain kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam hal-hal tersebut perlu dibentuk badan koordinasi yang bertugas memastikan pertukaran informasi dan pelaksanaan kegiatan di dasar laut tidak akan mengganggu kedaulatan negara.]]>
<![CDATA[Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan antara Norma Primer dan Pengaturan Teknis ]]>
<![CDATA[Maarif, Ihsanul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2958
<![CDATA[Ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan di lapangan. Norma primer yang terlalu abstrak atau pengaturan teknis yang terlalu rinci menghambat efektivitas hukum, menimbulkan interpretasi yang ambigu, serta mengurangi fleksibilitas dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan sistematis yang dapat digunakan dalam proses legislasi untuk menyeimbangkan kedua elemen tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejumlah peraturan yang ada dan mengidentifikasi ketidakseimbangan antara norma primer dan pengaturan teknis dalam legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan yang tepat antara norma primer dan pengaturan teknis mampu meningkatkan kepastian hukum dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan sistematis yang diusulkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk menyaring materi muatan perundang-undangan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan stabil di tengah dinamika sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi dalam proses legislasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi peraturan di berbagai yurisdiksi]]>
