cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 86   87   88   89   90 
Perbandingan Hukum Pengawasan Perlindungan Konsumen di Sektor E-Commerce Pada Era Ekonomi Digital Antara Indonesia dan Australia Djodie, Mohammad Effan; Sirait, Ningrum Natasya; Harianto, Dedi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5769

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di era ekonomi digital di Indonesia dan Australia menuntut perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengawasan perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia dan Australia, mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, serta merumuskan pembenahan sistem pengawasan di Indonesia dengan menjadikan Australia sebagai acuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perlindungan konsumen e-commerce melalui berbagai regulasi seperti UU No. 8/1999, PP No. 80/2019, dan Permendag No. 31/2023, dengan pengawasan oleh lembaga seperti Ditjen PKTN, Kominfo, BPKN, BPSK, dan LPKSM. Sementara itu, Australia menggunakan pendekatan terintegrasi melalui Competition and Consumer Act 2010, dengan pengawasan oleh ACCC, ACT, dan OAIC. Persamaan keduanya mencakup pengakuan transaksi elektronik dan penyelesaian sengketa, sedangkan perbedaannya terletak pada efektivitas dan integrasi sistem pengawasan. Indonesia perlu membenahi sistem melalui integrasi regulasi, penguatan lembaga, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan.
Pemakaian Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Traditional Boarding Cross (TBC) Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia-Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo Simbiak, Helena Tineke
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5804

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasi dalam hubungan Indonesia-Papua Nugini di era Presiden Joko Widodo. Fokus utama dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakaian kedua kartu lintas batas tersebut mendukung penguatan hubungan bilateral. Kebijakan ini merupakan Persetujuan Dasar dari Indonesia-Papua Nugini dan agar berjalan dengan baik, ini diatur dalam Pengaturan Khusus. Meningkatkan keamanan perbatasan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme dan konsep Cross Border Approach (CBA). Metode penelitian yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan fokus pada studi kasus PL Skouw. Sumber data yang dikumpulkam terdiri dari data primer yang dilakukan wawancara dan data sekunder dari buku, karya ilmiah, laporan, dokumen, serta website. Dari hasil tersebut dapat menunjukan bahwa pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-Papua Nugini.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tasry, Nuzul Adnin; Asyhadi, Farhan; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5805

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, dalam pelaksanaannya, BPR kerap menghadapi persoalan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contoh yang terjadi di BPR Kabupaten Karawang wilayah industri padat penduduk, kasus kredit macet pada BPR PT. Karawang Jabar menjadi perhatian khusus, salah satu kredit macetnya yaitu peminjaman modal usaha. Latar belakang di atas di temukan permasalahan yang menjadi bahan krusial peneliti diantaranya dua rumusan, yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar? dan (2) Bagaimana proses penyelamatan serta penyelesaian kredit macet di BPR Karawang Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, studi kasus, dan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memahami bagaimana hukum digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Data kemudian dievaluasi secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BPR Karawang Jabar disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya analisis kelayakan kredit. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan debitur, dan kebutuhan sosial mendesak. Penyelesaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu restrukturisasi kredit dan penyelesaian hukum berupa eksekusi jaminan atau gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPR.
Efek CNN: Konstruksi Narasi Konflik Israel-Palestina oleh CNN Indonesia Reports Nindya, Rashifa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5811

Abstract

Eskalasi konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023 memicu lonjakan pemberitaan media global dan diskursus publik, termasuk di Indonesia. Studi ini menelaah bagaimana CNN Indonesia membangun narasi seputar konflik tersebut serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi opini publik Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis pemberitaan CNN Indonesia baik dari kanal daring maupun televisi menggunakan perspektif Konstruktivisme dan fenomena CNN Effect. Temuan menunjukkan bahwa CNN Indonesia cenderung mengedepankan framing humanis, menyoroti penderitaan sipil dan bantuan kemanusiaan alih-alih aspek politis atau religius. Meskipun CNN Indonesia secara konsisten menghindari framing agama, selaras dengan sikap resmi pemerintah Indonesia, respons publik, terutama di kolom komentar, sering kali dipengaruhi oleh sentimen keagamaan. Walau terdapat perbedaan persepsi, CNN Indonesia tetap menampilkan laporan yang relatif berimbang dengan menyertakan perspektif dari pihak Israel maupun Palestina. Studi ini menyoroti dinamika kompleks antara narasi media dan persepsi publik, serta menegaskan peran strategis media nasional dalam membentuk pemahaman publik atas konflik internasional, khususnya dalam konteks sosial-politik yang berbeda dari negara-negara Barat.
Dinamika Open Door Policy terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019 - 2024 Larasati, Verena Lintang; de Fretes, Christian Herman Johan; Wibisono, Indra Wisnu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5816

Abstract

Penelitian mengkaji tentang dinamika sosial terhadap penduduk lokal dan pengungsi Suriah di Turki melalui kebijakan Open Door Policy pada rentang waktu tahun 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Open Door Policy yang membawa dampak pada dinamika sosial masyarakat melalui prinsip kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi berupa teori, konsep, dan data-data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Melalui analisis berdasarkan pandangan teori multikulturalisme menurut Will Kymlicka, kebijakan ini berusaha menciptakan integrasi melalui konsep kohesi sosial. Hasil penemuan sementara dinamika masayarakat melalui Open Door Policy menghasilkan polarisasi, diskriminasi, dan stigma negatif dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan integrasi sosial dan keamanan manusia secara efektif.
Eksistensi Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Tanpa Akta yang Otentik: (Studi Kasus: Desa Deno, Kec. Lamba Leda Selatan, Kab. Manggarai Timur) Peter Lay, Benediktus; Megumi Maran, Mary Grace; Dewi, Nataly Silviana; Lali, Elisabeth Trivonia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik peralihan hak atas tanah melalui hibah tanpa akta otentik di Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, pada era tahun 1980-an. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan memahami realitas hukum di lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku saat itu. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi langsung, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah secara lisan dan berdasarkan hukum adat masih dominan, yang berisiko terhadap ketidakpastian hak dan munculnya sengketa di kemudian hari. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penegakan prosedur formal berupa pembuatan akta otentik dan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak serta perlindungan hukum masyarakat.
Legal Standing Perusahaan Alih Daya Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja PKWT (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Jkt.Pst) Viyanda, Karina; Abas, Muhamad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5841

Abstract

Sistem outsourcing di Indonesia awalnya dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran, namun sering menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam PHK terhadap pekerja PKWT. Ketidakjelasan tanggung jawab antara perusahaan alih daya dan pengguna jasa kerap memicu sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perusahaan alih daya dalam PHK pekerja PKWT berdasarkan peraturan yang berlaku serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kedudukan hukum perusahaan alih daya akibat regulasi yang belum tegas. Putusan hakim mempertimbangkan keadilan, tetapi perlindungan bagi pekerja PKWT belum optimal. Diperlukan regulasi yang lebih jelas guna memastikan adanya kepastian serta perlindungan secara hukum.
Akibat Hukum Pemberian Kredit Dengan Jaminan yang Tidak Memiliki Nilai Eksekutorial Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Wafa Azizah, Ersya Aqila; Abubakar, Lastuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5848

Abstract

Perbankan memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui fungsi intermediary yaitu berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediary bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan, hal ini dikarenakan berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai agent of development yang dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan kredit kepada pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat desktiptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif serta analisis yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum pemberian kredit bank dengan jaminan yang tidak memiliki nilai eksekutorial mengakibatkan posisi bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tidak bisa menikmati keisitimewaan haknya sebagaimana Hak Tanggungan. Posisi bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren menyebabkan berlakunya Pasal 1131 KUHPerdata (paritas creditorium) dan Pasal 1132 KUHPerdara  (pari passu prorata parte) yang merupakan pelengkap dari prinsip paritas creditorium.
Eksistensi Prinsip In Dubio Pro Natura dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Fakhreza Shah, Saifullah; Syahrin, Alvi; Sutiartono, Sutiartono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5855

Abstract

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembuktian di pengadilan. Dalam situasi demikian, prinsip In Dubio Pro Natura menjadi relevan untuk diterapkan sebagai asas hukum lingkungan yang mengutamakan keberpihakan kepada alam saat terjadi keraguan dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi prinsip In Dubio Pro Natura dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta potensi penerapannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap praktik hukum lingkungan di beberapa negara yang telah menerapkan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip In Dubio Pro Natura belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, substansi dan semangatnya telah tercermin dalam prinsip kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ini dipandang penting untuk memperkuat posisi hukum lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan pembuktian, sekaligus sebagai langkah progresif dalam mewujudkan keadilan ekologis. Penelitian ini merekomendasikan agar prinsip In Dubio Pro Natura diakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional dan diterapkan dalam praktik peradilan lingkungan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap alam serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint Mahakam, Andri; Sujatnika, Ghunarsa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5863

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sering menjadi sorotan karena kecenderungannya menjalankan aktivisme yudisial, terutama melalui putusan yang membentuk norma baru atau menyimpangi peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembatasan kewenangan MK dalam melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan meninjau prinsip judicial restraint sebagai landasan teoretis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan judicial review MK telah diatur dalam berbagai instrumen hukum positif, meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pembatasan tersebut mencakup aspek hukum acara, syarat legal standing, bentuk amar putusan, dan larangan konflik kepentingan. Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip judicial restraint yang mengedepankan sikap kehati-hatian dan pembatasan diri lembaga yudikatif agar tidak melampaui kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan

Page 88 of 202 | Total Record : 2020

 86   87   88   89   90 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue