cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 88   89   90   91   92 
Adopsi Nilai Kearifan Lokal ”Ngaha Aina Ngoho” Dalam Pencegahan Krisis Ekologi Pada Masyarakat Adat Sambori Erham, Erham; Aminullah, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5966

Abstract

Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan tingkat kerusakan lahan tertinggi di Provinsi NTB. Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola krisis ekologi pada masyarakat adat Sambori, juga ingin mengetahui internalisasi nilai-nilai kearifan lokal “ngaha aina ngoho” dalam pencegahan krisis ekologi di Kabupaten Bima. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder, data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, data sekunder berupa buku, jurnal, norma hukum, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya krisis ekologi yang cukup besar di Kabupaten Bima akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian jagung, kondisi inilah yang menimbulkan banjir, longsor, dan kekeringan berkepanjangan. Maka lewat pendekatan kearifan lokal “ngaha aina ngoho” masyarakat mampu membentuk kesadaran kolektif, menjaga ekosistem dengan baik, dan menerapkan cara bertani yang berkelanjutan. Kesimpulannya, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal menjadi strategi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal serta mencegah krisis ekologi di Kabupaten Bima. Pendekatan “ngaha aina ngoho” menjadi simbol tanggung jawab sosial, nilai pelestarian, dan simbol keseimbangan antara manusia dengan alam semesta.
Peran Wto Dalam Penyelesaian Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia (Sengketa Bijih Nikel) dikaitkan dengan Prinsip Fair Competition Nurkholidah, Siti; Putri, R.Eriska Ginalita Dwi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5993

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan World Trade Organization (WTO) yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, termasuk sengketa bijih nikel yang melibatkan Indonesia. Yang mana sengketa ini bermula sejak 1 Januari 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah melalui Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.11 Tahun 2019 untuk mendukung hilirisasi atau industri pengolahan dalam negeri, yang kemudian digugat oleh Uni Eropa ke WTO karena dianggap melanggar pasal Xl:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 19994. Pasal tersebut menilai bahwa kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor merupakan bentuk pelanggaran dan tidak sesuai dengan ketentuan WTO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang mengkaji, menganalisis ketentuan hukum yang relavan, dan menelaah putusan Dispute Settlement Body (DSB), serta dampaknya terhadap kebijakan perdagangan Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa WTO berperan sebagai mediator dan penegak aturan perdagangan dalam sengketa ini, meskipun WTO telah memutuskan bahwa kebijakan Indonesia dalam membatasi ekspor bijih nikel melanggar aturan perdagangan internasional, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi dengan mengajukan banding. Indonesia menghadapi tantangan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan ekspor di masa depan, maka dari itu penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan dasar perbaikan strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi regulasi perdagangan global.
Penanganan Konfik Berbasis Kearifan Lokal “Mbolo Weki” di Kabupaten Bima ahmad, ahmad; juhriati, juhriati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5998

Abstract

Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, namun dibalik itu rawan dengan potensi konflik baik konflik horizontal, agraria, maupun konflik antar kelompok masyarakat. Penyelesaian konflik yang mengandalkan pendekatan hukum positif sering kali tidak efektif dalam meredam akar masalah dan memulihkan hubungan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik di Kabupaten Bima dan ingin mengetahui penanganan konflik berbasis kearifan lokal “mbolo weki” di Kabupaten Bima. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data meliputi data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, data sekunder berupa literatur, norma hukum, dan putusan-putusan hakim yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Bima seringkali berkepanjangan akibat kurangnya pemulihan dan relasi sosial. Namun, dengan pendekatan penanganan dan penyelesaian berbasis kearifan lokal “mbolo weki” seperti musyawarah adat, dialog kebudayaan, kesetaraan, dan keterlibatan penegak hukum, tokoh masyarakat mampu membangun rekonsiliasi yang mendalam dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, serta memperkuat solidaritas sosial. Kesimpulannya, pendekatan “mbolo weki” menjadi penting untuk terus dilakukan dalam penanganan dan penyelesaian konflik, pendekatan penanganan konflik berbasis budaya lokal, tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan moral masyarakat Bima.
Paralelitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Pidana: Studi Putusan mengenai Sengketa Pra Yudisial Mubdi, Umar; Fadilla, Aisha Nurul; Gupito, Ibaq Suryo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5999

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis sepuluh putusan yang mengargumentasikan mengenai sengketa pra yudisial yang diputus pada tahun 2021. Putusan-putusan a quo kemudian dianotasi dan dianalisis untuk melihat pola-pola terkait pokok perkara yang disengketakan, pola amar putusan, pola petitum, dan pertimbangan hukum hakim. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kerangka pengaturan ius constituendum penyelesaian sengketa pra yudisial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada data sekunder berupa putusan-putusan hakim. Data sekunder tersebut kemudian dipadukan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa pra yudisial. Hasil penelitian ini antara lain adalah pokok perkara yang muncul adalah mengenai penipuan, penggelapan, pencurian, dan tindak pidana lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa pra yudisial telah mengalami perkembangan dalam praktiknya sehingga perlu mendapat revisi. Perbaikan tersebut antara lain meliputi aspek formiil, materii, serta prosedur yang fungsional.
Peran Media sebagai Bukti Pendukung dalam Proses Peradilan Mahkamah Internasional (Studi Kasus Tuntutan Afrika Selatan terkait Perang Israel dengan Palestina Tahun 2023–2024) Anawoli, Maria Anggriani Sori; Padmi, Made Fitri Maya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6020

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis validitas dan tantangan penggunaan media digital sebagai bukti dalam sidang ICJ. Selain itu, studi ini menilai dampak media dalam membentuk opini publik dan mendorong tekanan diplomatik. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, yang menampilkan analisis konten naratif dari materi media dan dibingkai oleh teori pembingkaian Entman (1993) dan kerangka pengaturan agenda McCombs & Shaw (1972). Temuan mengungkapkan bahwa media digital melakukan peran ganda: mereka mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia secara real time dan berfungsi sebagai instrumen pembingkaian yang membangun narasi kemanusiaan, dengan demikian memobilisasi solidaritas global dan memperkuat legitimasi Afrika Selatan dalam membawa kasus tersebut ke ICJ. Namun, kredibilitas bukti media tersebut sering dipertanyakan karena risiko misinformasi, bias editorial, dan manipulasi narasi. Akibatnya, integritas proses peradilan dan kepercayaan publik dapat dirusak tanpa mekanisme verifikasi yang kuat. Studi ini merekomendasikan pengembangan protokol verifikasi media yang transparan, berkolaborasi dengan badan independen (misalnya, organisasi pemeriksa fakta dan forensik digital), dan meningkatkan literasi media di antara para pelaku diplomatik untuk menjaga integritas bukti media dalam proses hukum internasional.
Pelindungan Hukum terhadap Data Pelanggan PT. PLN dalam Pemberian Surat Pemutusan Sementara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Hidayat, Hayekal; Harianto, Dedi; Leviza, Jelly
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6030

Abstract

Penelitian ini membahas pelindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan PT. PLN dalam konteks pemberian surat pemutusan sementara arus listrik secara fisik, yang dinilai rentan terhadap kebocoran data. Surat tersebut mencantumkan informasi sensitif seperti nama, alamat, ID pelanggan, dan jumlah tagihan yang dapat diakses oleh pihak tidak berkepentingan karena disampaikan tanpa pengamanan memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik PLN dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PLN dalam menyampaikan surat tanpa perlindungan layak dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam pemrosesan data pribadi dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip UU PDP. Diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran petugas PLN, serta perbaikan mekanisme distribusi surat agar perlindungan hak privasi pelanggan dapat terjamin sesuai asas hukum yang berlaku.
Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung) Rahmawati, Revi; Karini, Eti; Jayus, Muhammad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bawaslu Provinsi Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, khususnya konsep keadilan (al-'adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam pengelolaan daftar pemilih. Implementasi prinsip hisbah sebagai sistem pengawasan berkelanjutan telah dimanifestasikan melalui koordinasi struktural dan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data. Namun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah memberikan legitimasi normatif yang memperkuat landasan etik-moral dalam pengawasan pemilu, sekaligus meningkatkan akseptabilitas sistem demokrasi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pemilih ganda dalam konteks pemilu kontemporer.  
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu Nabila, Annisa; Marlina, Marlina; Leviza, Jelly
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6072

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna media sosial dari kejahatan doxing sebagai bentuk pelanggaran hak privasi individu. Doxing merupakan tindakan penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin melalui media digital yang dapat mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, hingga hukum. Permasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosial untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban berdasarkan ketentuan peraturan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensif bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi di ruang publik digital.  
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad) Fauzi, Muhammad Iqbal; Akbar, Muhammad Gary Gagarin; Abbas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6078

Abstract

Tindak kejahatan penipuan yang terjadi melalui platform digital memerlukan pendekatan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Studi ini mengkaji teori pemidanaan dalam kasus arisan online yang tertuang diputusan No.: 37/Pid. B/2024/PN Madiun. Melalui pengunaan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai kecocokan antara dasar hukum yang diterapkan oleh hakim dengan sifat kejahatan yang berbasis elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim hanya merujuk di Pasal 378 KUHP tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, meskipun semua tindakan dilakukan melalui media sosial. Ini menggambarkan penerapan hukum yang masih tradisional dan belum beradaptasi dengan jenis kejahatan digital. Namun, kejahatan siber memerlukan penanganan hukum yang lebih peka dan berbasis pada prinsip kepastian serta perlindungan hukum. Temuan ini menekankan pentingnya pembaruan pemahaman para penegak hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.  
Teori dan Praktik Hukum Kesehatan: Tantangan dan Implementasi di Indonesia Sopandani, Piasti; Pusparani, Carla; Ulfa, Alfira; Pujatilusari, Shinta; Fikri, Ahmad Ma’mun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6092

Abstract

Hukum kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa isu utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman hukum di kalangan tenaga medis, lemahnya penegakan terhadap pelanggaran etik dan profesi, serta konflik antara norma hukum dan prinsip etika dalam situasi medis tertentu. Di sisi lain, kasus pelanggaran hak pasien, penerapan prosedur informed consent yang minim komunikasi, serta kriminalisasi tenaga medis yang telah menjalankan standar prosedur menjadi permasalahan serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten dan perlindungan hukum yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk penguatan literasi hukum kesehatan, integrasi hukum dalam pendidikan profesi medis, serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa medis yang independen. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun sistem hukum kesehatan yang adil, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak.

Page 90 of 202 | Total Record : 2020

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue