cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 87   88   89   90   91 
Delik Formil dalam Penggelapan Jabatan : Studi Perbandingan Putusan Pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 374 KUHP Ichsan, Matthew Tommy; Harris, Freddy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5867

Abstract

Tulisan ini membahas karakteristik penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai suatu delik formil. Delik ini menitikberatkan pada tindakan menyalahgunakan barang yang berada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja atau kepercayaan, tanpa mensyaratkan adanya kerugian konkret maupun niat menguntungkan diri sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi putusan pengadilan dari tiga wilayah hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan delik formil dengan fokus pada perbuatan melawan hukum, yakni penguasaan atau pemilikan barang yang dipercayakan kepada pelaku. Konsekuensinya, meskipun tidak terdapat kerugian materiil atau pelaku telah mengembalikan barang yang digelapkan, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila unsur delik telah terpenuhi. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan hal ini melalui sejumlah putusan yang menghukum pelaku meskipun tidak ada kerugian nyata. Pemahaman terhadap sifat formil delik ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam penegakan hukum, khususnya dalam menilai alasan-alasan pembebasan dari tuntutan pidana.
Penyelesaian Sengketa Antara Ahli Waris dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) terhadap Pengelolaan Objek Wakaf (Studi di Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang) Aulia Hakim, Zean Via; Barus, Utary Maharani; Sembiring, Idha Aprilyana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5870

Abstract

Wakaf merupakan bentuk perbuatan ibadah yang mulia di mata Allah Swt karena karena memberikan harta benda secara cuma-cuma dalam kepentingan agama. Tulisan ini membahas bagaimana permasalahan penyebab terjadinya sengketa antara ahli waris dan BKM pada Masjid Nurul Huda terkait perubahan arah kiblat, kedua bagaimana kedudukan ahli waris dalam pengelolaan harta warisan yang telah diwakafkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ketiga bagaimana penyelesaian sengketa antara ahli waris dan badan kemakmuran masjid akibat intervensi dalam pengelolaan objek wakaf pada Masjid Nurul Huda Desa Simpang Empat Kecamatan Karang Baru menurut  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab sengekata yang terjadi antara ahli waris dan badan kemakmuran masjid diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam arah kiblat masjid. Kedua, pedudukan ahli waris dalam pengelolaan harta yang telah diwakafkan adalah tidak memiliki hak kepemilikan maupun hak pengelolaan atas objek wakaf.  Ketiga, penyelesaian sengketa yang terjadi antara ahli waris dan Badan Kemakmuran Masjid diselesaikan hingga tahap musyawarah dan mediasi. Kesimpulannya ahli waris tidak memiliki hak apapun ketika harta benda telah diwakafkan sehingga ahli waris tidak berhak ikut mengelola harta benda wakaf sehingga memunculkan sengketa dalam wakaf.
Implementasi Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Embung Di Kabupaten Manggarai Barat Peter Lay, Benediktus; Maran, Mary Grace Megumi; Sumanti, Genoveva
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5951

Abstract

Tulisan ini hadir untuk mengkaji secara mendalam masalah implementasi asas keadilan harusnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, sesuai yang diamanatkan Sila kelima, Pancasila.Dalam hal ini penulis berfokus pada satu kasus di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan tempat dilangsungkan proyek Embung, yang sekarang sudah beroperasi sebagai tempat wisata, tetapi karena tidak adanya kepastian ganti kerugian sesuai kesepakatan kepada masyarakat dalam hal ini pemilik tanah, dimana ganti rugi lahan warga yang belum dibayar sampai sekarang mengakibatkan munculnya konflik dan ketidakadilan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan melibatkan analisis literatur atau data sekunder.Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penuntun navigatif yang menjembatani pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus memperluas cakrawala interpretasi hukum secara sistematis. dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji temuan penelitian.Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang suatu situasi dan mengembangkan teori mengenai konteks sosial tertentu. Proses pengadaan tanah bagi pembangunan Embung Anak Munting di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan beberapa penyimpangan mendasar yang mencerminkan pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat atas kepemilikan tanah serta perlindungan atas kepentingan sosial-ekonomi warga terdampak.
Analisis Efektifitas Non Litigasi penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono Gini Azis, Abdul; Hajri , Paris; Abidin, Zaenal; Anggraeni, Happy Yulia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6028

Abstract

Sengketa penyelesaian harta gono-gini di luar pengadilan (non-litigasi) semakin banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga privasi. Namun efektivitas jalur ini belum sepenuhnya menjamin keadilan, terutama jika tidak ada perjanjian pra-nikah yang secara tegas mengatur kepemilikan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dalam perspektif hukum, khususnya dalam situasi ketiadaan perjanjian pra-nikah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada dan studi kasus, salah satunya adalah fenomena selebgram Dilan Janiyar yang menyelesaikan harta gono-gini tanpa melalui pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun non-litigasi memiliki keunggulan praktis, tetapi belum cukup kuat dari sisi perlindungan hukum jika tidak disertai mediator profesional dan kesepakatan yang adil. Selain itu, tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum yang lebih jelas dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah.  
Kekuatan Hukum Hasil Pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Terhadap Dugaan Kasus Sengketa Medis Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Prabowo, Arif Satria
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6359

Abstract

Penelitian ini mengkaji relasi terapeutik antara tenaga medis maupun tenaga kesehatan terhadap pasien pada konteks pelayanan medis yang berpedoman pada standar prosedur operasional. Menteri menetapkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai organ profesi yang memiliki kewenangan menilai dugaan pelanggaran disiplin. Tujuan penelitian adalah menganalisis kekuatan hukum hasil pemeriksaan MKDKI terhadap sengketa medis serta relevansinya terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian memakai pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan MKDKI memiliki peran strategis dalam penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pemeriksaan Majelis menitikberatkan pada pemenuhan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, yang menghasilkan rekomendasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran. Rekomendasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan yudisial apabila perkara dilanjutkan ke pengadilan atau penyidikan kepolisian. Namun, telaah terhadap dua kasus menunjukkan bahwa rekomendasi MKDKI bersifat fakultatif dan tidak memiliki daya mengikat imperatif, sehingga secara yuridis kekuatan hukumnya relatif lemah meskipun lembaga ini bersifat independen.
Peran Perempuan Dalam Partispasi Politik Lokal (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang) Nasir, Reski Amalia; Hardianti, Hardianti; Ibrahim, Monalisa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6377

Abstract

Penelitian ini menganalisis keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2024–2029, mencakup tingkat keterwakilan, peran dalam pengambilan keputusan, hambatan dan peluang, serta strategi peningkatan partisipasi. Metode kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis NVivo. Hasil menunjukkan keterwakilan perempuan masih di bawah kuota 30%, dengan 3 dari 35 kursi DPRD diisi perempuan. Mereka berperan secara partisipatif dan responsif, namun menghadapi hambatan sosial budaya (51%), politik (41%), dan ekonomi (9%). Peluang hadir melalui dukungan sosial dan kebijakan afirmatif. Strategi utama meliputi kampanye dan sosialisasi (59%), rekrutmen dan kaderisasi (31%), serta dukungan finansial (9%). Kesimpulannya, peningkatan partisipasi politik perempuan memerlukan perubahan budaya, transparansi politik, penguatan kapasitas, dan dukungan finansial, guna meningkatkan keterwakilan sekaligus kontribusi substantif terhadap kebijakan publik yang inklusif.
Sistem Administrasi Negara sebagai Pilar Pelayanan Publik di Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Maharani, Dewi Nadya; Husin, Umar; Syaidrawan, Syaidrawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6421

Abstract

Sistem Administrasi Negara Indonesia berada pada titik persimpangan kritis, menghadapi krisis relevansi dan kepercayaan publik yang menuntut transformasi fundamental. Penelitian ini menganalisis bahwa reformasi parsial tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan yang ada. Berbagai kekuatan dinamis—termasuk desentralisasi politik melalui otonomi daerah, imperatif ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta disrupsi teknologi digital—secara kolektif mendorong kebutuhan akan perubahan paradigma. Analisis mendalam terhadap patologi internal birokrasi, seperti budaya kerja feodalistik dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, menunjukkan adanya siklus negatif yang menghambat kemajuan. Di sisi lain, dinamika eksternal menciptakan sebuah tensi strategis antara dorongan sentralisasi demi efisiensi ekonomi dan mandat desentralisasi untuk responsivitas demokrasi. Sebagai respons, penelitian ini mengusulkan kerangka kerja  Rekonseptualisasi (mengubah filosofi dari 'mengatur' menjadi 'melayani'), Reposisi (menggeser peran dari penyedia monopoli menjadi fasilitator dan katalisator), dan Revitalisasi (menanamkan kapabilitas baru). Revitalisasi ini diartikulasikan melalui adopsi konsep Dynamic Governance, yang menekankan pada pengembangan kapabilitas adaptif sebagai kunci untuk membangun aparatur negara yang antisipatif, resilien, dan berpusat pada warga negara, yang pada akhirnya mampu menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas tinggi di tengah ketidakpastian. Untuk mengawasi pelayanan publik maka peran ombudsman sangat diperlukan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif.
Analisis Yuridis Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku Sutrisno, Sutrisno; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6505

Abstract

Program pemagangan merupakan salah satu inisiatif strategis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam implementasinya, program ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Bab III Perjanjian Pemagangan, Pasal 10 ayat (2) huruf (e) yang mengatur mengenai besaran uang saku, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal oleh seluruh pelaku industri. Fenomena di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan menjalankan program pemagangan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, peserta magang tidak memperoleh kompensasi uang saku yang proporsional dengan hak-haknya sebagai peserta. Kondisi tersebut memunculkan keresahan dan menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menjamin kepastian hukum terkait pemberian uang saku, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi peserta magang di sektor industri. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melalui analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas keadilan, serta regulasi yang mengatur ketenagakerjaan. Temuan dalam studi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait absennya regulasi yang secara eksplisit mengatur angka ideal uang saku yang diberikan kepada peserta magang. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kaitannya dengan standar Upah Minimum Kabupaten Karawang, dan mencerminkan belum terpenuhinya asas kesetaraan dalam pelaksanaan program pemagangan di tingkat lokal.Adanya Perbup Karawang No. 19 tahun 2025 yang mengatur tentang Program Pemagangan di dalam Negeri juga menuai pro dan kontra karena sejatinya tidak mengikat untuk dijalankan, mengingat tidak mengatur jelas tentang sanksi apabila program pemagangan ini tidak dijalankan apalagi terkait besaran uang saku yang diatur dalam Pasal 17 huruf e yakni besaran uang saku sebesar 80% dari upah minimum Kabupaten Karawang yang justru apabila tidak dijalankan maka tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut maka perlu dikaji ulang aturan perbup Karawang tersebut tentu dengan menyesuaikan adanya aturan dari pemerintah pusat mengenai pembaharuan UU terkait Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dikaji dan akan dibuatkan naskah akademiknya. Suatu aspek yang mempengaruhi hambatan adalah masih menuai pro dan kontra di internal perusahaan antara serikat ialah dan management, dengan paradigma upah murah, dan sarana prasarana yang belum memadai selanjutnya dapat berpotensi menjadi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat Kartika, Ronald Winardi; Nasser, M.; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5874

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Bastyan, Rico Agistra; Suhartini , Endeh; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa; Saputra, Galang Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.

Page 89 of 202 | Total Record : 2020

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue