Articles
469 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Hery Frimansyah]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>;
<![CDATA[Tiffany Noel Dumais]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.381 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18533
<![CDATA[Penelitian ini memiliki latar belakang atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dimana salah satu komoditas terpenting di Indonesia yaitu hutan, tidak bisa dibiarkan untuk terus sengaja dibakar demi kepentingan korporasi. Mengingat bahwa hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian seperti penyebaran penyakit ISPA, atau matinya flora dan fauna, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai efektifitas pemidanaan bagi korporasi demi terpenuhinya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan UUD NRI 1945. Permasalahan yang disoroti dalam hal ini adalah, bagaimana suatu korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan terhadap hak masyarakat yang berada di wilayah tersebut, khususnya apabila hal ini terjadi di wilayah masyarakat adat. Secara lebih terperinci, hal ini disoroti kepada efektivitas dan penerapan praktik dalam diberikannya sanksi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terlebih dahulu dan nantinya akan didukung dengan data-data yang didapatkan melalui wawancara kepada narasumber terkait. Oleh karena itu, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap koporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan; juga, peranan aktif dari masyarakat yang akan menjadi salah satu faktor penting di dalamnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PADA WILAYAH LAUT INDONESIA GUNA MENJAGA KEBERLANJUTAN PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Andryan Liandi]]>;
<![CDATA[Andryawan Andryawan]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.165 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18534
<![CDATA[Sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Indonesia sendiri terdiri dari 17.508 pulau. Pulau-pulau tersebut berada di garis khatulistiwa, di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Meskipun Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, namun kontribusi perikanan terhadap perekonomian Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi perikanan Indonesia. Ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia ketika mencari kontribusi yang lebih besar dari industri perikanan bagi perekonomian Indonesia. Tantangan-tantangan ini terutama adalah penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, teknik penangkapan ikan ilegal dan degradasi lingkungan. Terlepas dari tantangan tersebut, pemerintah menghadapi dilema bahwa stok ikan adalah sumber daya terbarukan tetapi tidak dapat diproduksi terus-menerus. Sudah menjadi suatu asas bahwa pemerintah harus pengolahan sumber daya perikanan. Dalam jurnal ini akan dianalisa upaya hukum apa yang telah pemerintah lakukan dan perlu lakukan untuk mencapai keberlanjutan dalam perikanan.]]>
<![CDATA[HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Farell David Trawocadji]]>;
<![CDATA[Tundjung H. Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.716 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18536
<![CDATA[Maksud dari penyusunan artikel ini adalah untuk memahami undang-undang perpajakan dan masalah-masalah yang terkait dengan pemungutan pajak. Metode yang digunakan adalah penelusuran pustaka atau literature review sebagai bahan dari beberapa sumber jurnal dan artikel. Sumber jurnal berasal dari peneliti dari berbagai sumber. Sumber -sumber tersebut diperoleh dari penyedia jurnal yang didistribusikan di Internet seperti Google Scholar. Dalam penulisan dapat diketahui bahwa ada beberapa masalah dengan pengumpulan pajak. Untuk memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian para wajib pajang melakukan pengelakan pajak secara sengaja. Hal ini dikarenakan minimnya kepedulian terhadap negara.Tidak adanya atau kurangnya kesadaran publik tentang wajib pajak yang menyetor pajak kepada negara merupakan bentuk perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat dari pembayaran pajak, dan sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak tidak patuh kurang disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi dan sanksi terkait penghindaran pajak perlu lebih ditekankan agar dapat memberikan efek jera bagi para penghindar pajak.]]>
<![CDATA[KOMPENSASI ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN KASASI NOMOR: 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020) ]]>
<![CDATA[Arief Mandala Putra]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.156 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18537
<![CDATA[Hubungan Kerja yang terjalin di antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja mulanya terjadi berdasarkan kesepakatan dari Para Pihak yakni untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hak bagi penerima kerja dan kewajiban bagi pemberi kerja kepada penerima kerja yang mana dalam hal ini adalah Pekerja dan Pengusaha. Hubungan Kerja dikatakan telah berakhir apabila terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pihak Pengusaha ataupun Pihak Pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Pemutusan hubungan kerja merupakan situasi yang tidak dapat dihindari bagi kedua belah pihak. Kapan pun hubungan kerja diputus, para pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerja yang menerima pemutusan hubungan kerja. Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan hukum yang berlaku untuk pengunduran diri yang memenuhi syarat karena ketidakhadiran (mangkir) selama lima (lima) hari berturut-turut atau lebih. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif. Pekerja yang tidak masuk kerja (mangkir) selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih akan diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu uang santunan dan pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[COP26: Peran Indonesia dalam Dinamika Climate Action terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fionna Khantidevi Lukmadi]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.091 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18538
<![CDATA[Indonesia dianggap sebagai negara adidaya di bidang perlindungan iklim. Dalam pertemuan COP26 tersebut yang mana membahas mengenai 4 (empat) langkah pengendalian perubahan iklim yang telah dilakukan dengan negara-negara di dunia antara lain: (1) langkah-langkah untuk merevisi komitmen pengurangan emisi, (2) memperkuat adaptasi terhadap seluruh dampak perubahan iklim, (3) membiayai saluran untuk aksi untuk aksi memperlambat perubahan iklim, (4) memperkuat kerjasama internasional dalam proses kendaraan atau transportasi ramah lingkungan dan proses konversi energi. Tujuan yang lebih ambisius ini adalah untuk menyelamatkan habitat alami, ekosistem, dan kehidupan manusia di daerah yang rentan terhadap pemanasan global. Namun, untuk mencapai tujuan ini memerlukan pendanaan yang signifikan untuk kerja sama antara bidang terkait iklim, pemangku kepentingan di semua negara, organisasi internasional, dan sektor ekonomi terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implemayasi dan implikasi kesepkatan secara nyata terkait dengan kesepakatan dalam COP26 yang dilakukan Indonesia sehingga dapat membawa Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan, untuk menjamin kepastian serta kelancaran pembangunan Indonesia dalam poros penanggulangan perubahan iklim. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara dalam konferensi COP26. Dengan adanya tulisan ini diharapkan agar implikasi mengenai penanggulangan perubahan iklim di Indonesia dapat berjalan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat yang berada di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK UNTUK PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Vincentius Jionny]]>;
<![CDATA[Michelle Ariel Tendhyanto]]>;
<![CDATA[Yuwono Prianto]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.274 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18542
<![CDATA[Inovasi keuangan merupakan suatu tindakan menciptakan instrumen keuangan yang baru serta teknologi dan pasar keuangan baru. Finansial teknologi merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang sudah melalui sentuhan teknologi modern. Salah satu contoh inovasi tersebut yaitu dengan adanya perusahaan pinjaman online. Dalam melakukan peminjaman online, pelaku usaha memberikan syarat kepada calon peminjam agar memberikan nomor kontak, akun sosial media, dan juga nomor kontak darurat untuk mencegah pelaku peminjaman online tidak bisa membayarkan hasil pinjamannya. Hal tersebut dilakukan dengan menelepon kontak darurat kemudian memberi tahu bahwa peminjam memiliki utang tanpa diketahui oleh kontak darurat karena nomor kontak darurat dicantumkan secara sepihak atau tanpa diketahui kontak darurat sebelumnya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi kontak darurat maka perlu adanya perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak kontak darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH ETHICAL MARKETING, CUSTOMER EXPERIENCE, SERVQUAL, TERHADAP CUSTOMER TRUST, CUSTOMER ENGAGEMENT, CUSTOMER LOYALTY UMKM ONLINE ]]>
<![CDATA[Maria Mia Kristanti]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.272 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18543
<![CDATA[Membangun loyalitas pelanggan yang kuat semakin penting untuk perusahaan di lingkungan bisnis online yang saat ini berubah dengan cepat. Studi menunjukkan bahwa perusahaan harus menginformasikan pesan merek mereka dengan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan dalam memasarkan produknya kepada konsumen, mengingat masyarakat modern menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab dan beretika penuh dalam aktivitas bisnis online mereka.Tujuan studi adalah untuk menggarisbawahi pengaruh Ethical Marketing, Customer Experience, SERVQUAL, terhadap Customer Trust, Customer Engagement, dan Customer Loyalty sebagai strategi perlindungan hak pelanggan. Disain penelitian kuantitatif kausalitas, dengan Structural Equation Modeling (SEM), serta instrumen kuesioner pada 550 purposive sampling responden, dianalisa dengan serangkaian uji statistk menggunakan SPSS dan LISREL. Hasil penelitian menunjukan Ethical Marketing, dan SERVQUAL berpengaruh tinggi terhadap Customer Trust, diikuti dengan pengaruh Customer Engagament terhadap Customer Loyalty. ]]>
<![CDATA[DETERMINAN FORWARD-LOOKING DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ]]>
<![CDATA[Elsa Imelda]]>;
<![CDATA[Elisa Oktavia]]>;
<![CDATA[Nastasya Cindy]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.083 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18544
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang memengaruhi forward-looking disclosure, meliputi keragaman gender, ukuran dewan, komposisi dewan independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Penelitian ini dilakukan pada 287 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2017—2019, dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diolah menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh software EViews 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap forward-looking disclosure. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pertimbangan yang matang dalam menerapkan forward-looking disclosure terkait dengan risiko dan kepastian dari informasi yang diungkapkan, di mana salah satunya dengan mengurangi liabilitas yang dimiliki untuk mengurangi risiko yang dimiliki, tetapi perlu juga adanya peningkatan penerapan forward-looking disclosure sebagai sarana berkomunikasi dengan stakeholders dan untuk mendapatkan sumber pendanaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH BOARD COMPENSATION DAN BOARD SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAN PUBLIK MANUFAKTUR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Herni Kurniawati]]>;
<![CDATA[Fanny Andriani Setiawan]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.386 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18545
<![CDATA[Tata kelola perusahaan/ Good Corporate Governance (GCG) diartikan sebagai metode yang dipakai pemegang saham untuk mengawasi eksekutif perusahaan mengurangi biaya agensi. GCG dapat dicapai oleh peusahaan dengan kerja keras dewan direksi dan komisaris dan didukung pemberian kompensasi yang baik dan layak. Selain itu jumlah kompensasi yang tinggi dapat mendorong menjalankan peran mereka secara lebih efektif. Bentuk kompensasi yang diberikan dalm bentuk gaji pokok, pensiun, manfaat natura serta kompensasi terkait kinerja seperti bonus dan opsi saham. Board size sering dihubungkan dengan kinerja perusahaan antara lain dalam penelitian Danoshana dan Ravivathani yang melakukan penelitian pada industri keuangan Srilanka membuktikan bahwa board size berpengauh positif terhadap kinera perusahaan. Riset ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris bagaimana board compensation dan board size dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan publik manufaktur. Sampel penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report perusahaan manufaktur periode 2017-2020. Riset ini membuktkan bahwa (1) Board compensation yang diukur dengan dua proksi memiliki pengaruh positif signifikan dan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan; (2) Board size yang dimiliki perusahaan tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Yunan Prasetyo Kurniawan]]>;
<![CDATA[Lisda Syamsumardian]]>;
<![CDATA[Siti Nurhalizza]]>;
<![CDATA[Henri Christian Pattinaja]]>;
<![CDATA[Cipta Indralestari Rachman]]>;
<![CDATA[Rury Octaviani]]>;
<![CDATA[Endra Wijaya]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.702 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18546
<![CDATA[Terjadinya pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat-tempat private saja, melainkan dapat terjadi ditempat kerja, sekolah atau universitas, transportasi umum serta tempat hiburan yaitu festival musik, bioskop dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena orang di sekitarnya tidak ada yang bertindak langsung untuk membantu korban melaporkan hal tersebut serta korban dianggap telah mencemarkan nama baik pelaku karena telah menyuarakan apa yang terjadi kepada dirinya di media social. Seperti yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual yang diduga mencemarkan nama baik pelaku di media social twitter sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan teori keadilan bermatabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Kedua, bagaimana penerapan teori victim precipitation sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus korban pelecehan seksuan yang melakukan pencemaran nama baik di media social?. Hasil analisa penulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan bantuan wawancara hingga mendapatkan kesimpulan yaitu Pertama, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga korban pelecehan seksual dilaporkan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dirinya mampu bertanggung jawab secara akal dengan dampak psikologis yang berpengaruh di dalam dirinya. Kedua, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis serta menjadi alasan penghapus pidana agar terduga pelaku pencemaran nama baik dihapuskan dari segala hukuman.]]>
