Articles
469 Documents
<![CDATA[STUDI FENOMENOLOGIS ATAS KEBERMAKNAAN HIDUP PADA MUSISI ]]>
<![CDATA[Yen Ni]]>;
<![CDATA[Raja Oloan Tumanggor]]>;
<![CDATA[Willy Tasdin]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.333 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18519
<![CDATA[Kehidupan musisi tidak selalu indah seperti pencapaian yang diperoleh. Banyak penelitian yang menunjukkan musisi cenderung stres, cemas, dan memiliki gaya hidup yang suka mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Hal ini dapat menyebabkan sindroma ketidakbermaknaan seperti frustasi mencari makna hidup. Untuk itu peneliti ingin melihat kebermaknaan hidup dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana para musisi bergumul dengan berbagai persoalan hidup yang dihadapi sehari-hari seperti stress, depresi, dll.. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebermaknaan hidup pada musisi. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis, peneliti menganalisis gejala-gejala (fenomena) yang dialami oleh tiga orang musisi berkaitan dengan kebermaknaan hidup. Penelitian fenomenologis ini menggunakan model analisa fenomenologis interpretatif (interpretative phenomenological analysis-IPA). Penelitian IPA berfokus pada proses interpretasi pada pengalaman pribadi yang unik. Dalam penelitian IPA terjadi dua proses interpretasi, yaitu interpretasi pengalamannya sendiri oleh partisipan dan interpretasi oleh peneliti dari pengalaman partisipan. Hasil dari interpretasi peneliti adalah pemahaman akan makna yang diberikan oleh partisipan untuk pengalaman hidupnya. Subyek dalam penelitian ini sebanyak tiga musisi yang dicoba digali pemahaman diri, pengubahan sikap, dukungan sosial, makna hidup, kegiatan terarah, dan keterikatan dirinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam memaknai hidupnya, partisipan didukung oleh berbagai faktor seperti perjuangan untuk menjadi musisi, pekerjaan saat ini, dan berkat yang baik atas karya yang dihasilkan. Selain itu ketiga musisi berkeyakinan bahwa berbuat baik dan menjadi berkat untuk orang lain juga merupakan salah satu faktor yang mendorong ketiga subjek dalam memaknai hidup mereka. Hal ini karena karya yang mereka hasilkan dapat memberikan dampak baik kepada para pendengar dan menjadi suatu kekuatan juga bagi para subjek untuk tetap berjuang dan bertahan sebagai musisi. ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KENEGARAAN ]]>
<![CDATA[Rivaldo Vicenzo]]>;
<![CDATA[Tundjung H. Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.381 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18520
<![CDATA[Studi tulisan ini di bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan setelah adanya reformasi dihadirkan suatu lembaga yang menjadi harapan dan menjawab hal – hal yang menjadi permasalahan dalam konstitusi atau aturan perundang – undangan. Lembaga ini bernama Mahkamah Konstitusi dan lahir dalam masa reformasi yang menjadi suatu tonggak dan pedoman serta angin segar dalam perkembangan kenegaraan yang berkaitan dengan konstitusional negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK, lembaga ini merupakan satu – satunya lembaga yang mempunyai legitimasi dan kewenangan penuh dalam hal menafsirkan dan menjamin adanya kepastian serta kemurnian dari konstitusi negara Indonesia. Pentingnya tugas dan peranan Mahkamah Konstitusi, menjadikan kedudukan dan peranan dalam sistem kenegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang dalam menjalankan konstitusi.Sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut tentang Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan dan peran pada sistem kenegaraan di Indonesia.Tujuan dari pembahasan ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi agar pelaksanaan dan implementasi konstitusi negara menjadi benar dan tidak saling bertentangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hal ini untuk menggambarkan kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi ini dalam menjalankan peranan dan kewenangannya dengan dasar acuan dalam penelitian berupa peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi penting dalam sistem kenegaraan Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS GEJALA STRESS KERJA PADA SAAT WORK FROM HOME ]]>
<![CDATA[I Wayan Gede Suarjana]]>;
<![CDATA[Suehartono Syam]]>;
<![CDATA[Bastian Rikardo Parhusip]]>;
<![CDATA[Richard Andreas Palilingan]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.297 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18522
<![CDATA[Stress kerja merupakan ketidakseimbangan tuntutan tugas dengan kemampuan kerja seseorang yang menimbulkan ketegangan melalui respon fisik dan emosional. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis gejala stress kerja pekerja pada saat work from home. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan rancangan cross-sectional. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 63 Pegawai yang telah mengisi instrument penelitian. Intrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online yang diisi melalui Google Form melalui platform WhatsAppGroup. Variabel gejala stress menggunakan dua indicator stressor yaitu faktor lingkungan kerja dan beban kerja. Tingkat stress dengan kategori tinggi dirasakan oleh responden dengan umur 50 tahun keatas dengan stressor rerata 3,83 untuk stressor beban kerja, dan lingkungan kerja sebesar 3,57, dan yang memiliki pendidikan Strata 2 (S2) dengan kategori tingkat stress tinggi memiliki rerata 3,8 untuk stressor lingkungan kerja dan rerata 3,83 untuk stressor beban kerja.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA GRATITUDE DENGAN LONELINESS PADA REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN ]]>
<![CDATA[Salshabilla Yuditha]]>;
<![CDATA[Evanytha Evanytha]]>;
<![CDATA[Andi Tenri Faradiba]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.699 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18525
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara gratitude dengan loneliness pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Loneliness adalah fenomena subjektif dimana terjadi penurunan hubungan sosial seseorang dengan diikuti perasaan tidak menyenangkan atau menyedihkan. Gratitude merupakan suatu perasaan menyenangkan yang khas, yang timbul ketika seseorang menerima kebaikan, manfaat atau bantuan altruistik dari orang lain, terutama pada hal-hal yang sesungguhnya tidak layak diterima ataupun bukan dari upaya diri sendiri. Partisipan pada penelitian ini sebanyak 98 orang yang merupakan remaja yang tinggal di panti asuhan dengan usia 12-21 tahun yang berada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Tangerang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini merupakan purposive sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah UCLA Loneliness Scale version 3 yang berisi 20 item untuk mengukur loneliness dan Gratitude Questionaire Six (GQ-6) yang berisi 6 item untuk mengukur gratitude. Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan negatif antara gratitude dengan loneliness pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi gratitude pada remaja yang tinggal di panti asuhan, semakin rendah loneliness yang dimilikinya atau semakin rendah gratitude pada remaja yang tinggal di panti asuhan, maka semakin tinggi loneliness yang dialami.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Sandrarina Hertanto]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.695 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18526
<![CDATA[Salah satu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya ialah menyediakan fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pelayanan umum yang mumpuni, sebagai bentuk amanah dari undang-undang perihal perlindungan untuk segenap bangsa dan guna peningkatan kesejahteraan umum. Pandemi sudah saat ini sudah ada di setiap sudut Indonesia. Pemerintah dituntut mesti tanggap dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak pada pengentasan pandemi khususnya terhadap jaminan tercukupinya hak-hak bidang kesehatan bagi masyarakat. Dalam mengatasi penyebaran tersebut telah banyak tindakan yang direalisasikan, termasuk pemerintah. Salah satu pemain utama dalam menanggulangi Covid-19 adalah para tenaga medis yang tentunya merupakan pasukan paling depan saat penanganan dan pemberian layanan kesehatan. Kajian ini setidaknya membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya menjadi sebuah kumpulan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebuah landasan dalam merumuskan sebuah rekomendasi. Rekomendasi yang diharapkan tentu rekomendasi yang dapat memberikan dampak baik bagi semua pihak, terutama petugas medis. Banyak hal yang dihadapi oleh para petugas medis dalam menjalankan tugasnya. Berbagai penolakan, penilaian buruk, ataupun bentuk tindakan lain yang tidak diinginkan. Penelitian ini mengoptimalkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Luaran dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap petugas medis secara hukum sudah baik, namun dalam realisasinya perlu adanya optimalisasi, khususnya edukasi perihal hukum kesehatan tersebut antara petugas medis dan pasien.]]>
<![CDATA[PENILAIAN RISIKO POTENSI BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERAWAT INSTALASI RAWAT INTENSIF ]]>
<![CDATA[Dewi Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Novendy Novendy]]>;
<![CDATA[Enny Irawaty]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.27 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18527
<![CDATA[Rumah Sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan ICU dan ICCU yang berada dalam Instalasi Rawat Intensif/ IRI memiliki berbagai potensi bahaya seperti kimia, biologi, ergonomi, psikososial dan fisik. Pasien kritis, ketelitian, kecepatan dan ketepatan dalam tatalaksana kerja merupakan faktor bagi beban kerja pekerja di ICU dan ICCU yang dapat memengaruhi produktivitas dan kinerja para perawat Penilaian risiko adalah kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko untuk menganalisis risiko dan untuk memilih strategi yang tepat untuk mengendalikan dan menghilangkan risikoPenelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada perawat di ICU dan ICCU RSU X di Jakarta. Disain Penelitian menggunakan disain cross-sectional. Data identifikasi potensi bahaya diperoleh melalui pengamatan, pengumpulan data pengukuran suhu lingkungan. Profil risiko kesehatan dilakukan pada 84 responden dengan pengisian kuisioner.Identifikasi potensi bahaya dan analisis risiko di ICU dan ICCU RS X Jakarta diperoleh potensi bahaya dengan risiko tinggi adalah faktor pajanan biologi yang berisiko menimbulkan penyakit infeksi seperti Hepatitis B, Hepatitis C, AIDS. Faktor ergonomi (manual handling,posisi janggal) berisiko gangguan muskuloskeletal berupa Low Back Pain, mialgia, shoulder syndrome. Potensi bahaya psikososial (beban kerja, shift kerja) berisiko tinggi untuk mengakibatkan stress kerja, gangguan tidur dan kelelahan kerja. Risiko medium dapat berasal dari faktor fisik berupa suhu dingin dan posisi statis (ergonomi). Penggunaan bahan kimia dapat menimbulkan risiko ringan terhadap terjadinya gangguan kesehatan.]]>
<![CDATA[HAK PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCING) ]]>
<![CDATA[Jhoni Lie]]>;
<![CDATA[Tundjung Herning Sitabuana]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.198 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18528
<![CDATA[Dalam undang – undang diatur semua perihal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pekerja maupun dari pengusaha. Dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan maju, tentunya terdapat juga perkembangan dan perubahan dalam proses pekerjaan dan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Sehingga dalam menciptakan kondisi dimana status pekerja dapat dibedakan menjadi status pekerja tetap dan tidak tetap. Sesuai dengan perkembangan dunia perekonomian yang menuntut adanya pemenuhan tenaga kerja atau pekerja, maka pada pekerja tidak tetap ini memunculkan adanya pekerja tidak tetap yang disebut outsourcing. Pekerja tidak tetap (outsourcing) pada prinsipnya mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap, tetapi seringkali dalam kenyataannya mengalami adanya perbedaan hak yang diperoleh sebagai pekerja jika dibandingkan dengan hak pekerja tetap. Hal ini tentunya memunculkan permasalahan bagaimana hak dari pekerja tidak tetap (outsourcing) seharusnya didapat berdasarkan undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga dapat diperoleh hak pekerja tidak tetap (outsourcing) menurut undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi penulisan ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif. Pada akhirnya diperoleh hasil dari penelitian bahwa hak pekerja tidak tetap (outsourcing) ini adalah sama tanpa perbedaan dnegan status pekerja lainnya dan wajib diberikan sesuai haknya. Pada kesimpulannya, hak pekerja tidak tetap (outsourcing) wajib diberikan oleh pengusaha dan tanpa adanya perbedaan dengan status pekerja lainnya menurut undang – undang nomor : 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mia Hadiati]]>;
<![CDATA[Moody R. Syailendra]]>;
<![CDATA[Indah Siti Aprilia]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.555 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18530
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual semakin marak di lingkungan hidup Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum belum dapat mengupayakan solusi terbaik bagi korban kekerasan seksual. Dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin meningkat hukum-hukum yang telah mengatur hak-hak korban belum dapat dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Naskah tersebut bertujuan untuk melihat/memahami salah satu hak yang wajib diterima oleh korban yaitu upaya restitusi/ganti kerugian sebagai kompensasi terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Pada saat yang sama melihat kebutuhan dan tantangan dalam mengimplementasikan hak restitusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris-normatif dengan melihat pelaksanaan ganti kerugian bagi anak dan perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan tindakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya kekerasan seksual dan pada saat yang sama membahas mengenai kepentingan pengajuan ganti kerugian yang belum begitu dipahami oleh penegak hukum maupun masyarakat. Belum terdapat pula eksekusi putusan upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual kepada korban. Dengan angka pelaksanaan hak restitusi sangat rendah dan tantangan dalam implementasi ganti rugi semakin timbul maka terdapat urgensi dimana aparat penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan dan memberi ganti rugi kepada korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang hadir dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN, KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN SERTA MOTIVASI PADA KEBERHASILAN USAHA KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Oey Hannes Widjaja]]>;
<![CDATA[Herlina Budiono]]>;
<![CDATA[Gladys Olivia]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.076 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18531
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan serta motivasi berpengaruh pada keberhasilan usaha UMKM kuliner di kota Pontianak. Sampel penelitian adalah sebanyak 80 responden dengan teknik pengambilan sampel adalah convenience sampling yang dikumpulkan melalui kuisinoner online berupa google form. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode structural equation modelling (SEM) dan diolah menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.3.3. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan pada pengetahuan kewirausaahaan, karakteristik kewirausahaan dan motivasi terhadap keberhasilan usaha MUKM kuliner di kota Pontianak.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEADILAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ]]>
<![CDATA[Amad Sudiro]]>;
<![CDATA[Shrishti Shrishti]]>;
<![CDATA[Tiffany Noel Dumais]]>
<![CDATA[ PROSIDING SERINA Vol. 2 No. 1 (2022): PROSIDING SERINA IV 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.473 KB)
|
DOI: 10.24912/pserina.v2i1.18532
<![CDATA[Pajak merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan vital di dalam setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Penting adanya untuk memperhatikan sektor pajak dalam membantu menopang anggaran penerimaan negara, terlebih lagi untuk negara berkembang. Dalam hal ini pajak memiliki peran yang penting sebagai sumber penerimaan negara yang besar, di mana nantinya akan dialokasikan dalam pembangunan negara. Hal tersebut disebabkan karena nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat. Dengan ini, naskah tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban para wajib pajak atas pelanggarannya dalam bidang perpajakan. Pembayaran pajak baik oleh suatu badan maupun secara pribadi dalam hal ini bersifat memaksa, sehingga masyarakat diharapkan dapat dengan tertib membayar pajak. Permasalahan yang muncul ini pada umumnya disebabkan oleh ketimpangan antara aturan pajak yang ada di Indonesia, baik secara teknis maupun secara praktik yang diterapkan. Pada dasarnya permasalahan ini dapat disebabkan oleh adanya kelemahan regulasi dan penerapan hukum dalam sektor pajak, kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terkait dengan pajak, dan rendahnya kepedulian maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kami melakukan pendekatan terhadap pelanggaran yang terdapat dalam kegiatan pajak. Terkait dengan pelanggaran wajib pajak tersebut, masyarakat kerap kali melakukan tindakan melanggar hukum yang pada akhirnya dapat merugikan negara maupun pihak masyarakat sebagai pembayar pajak sendiri. Sehingga akan sangat memungkinkan apabila nantinya akan diterapkan bentuk pertanggungjawaban secara hukum bagi masyarakat wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, dalam menanggapi hal tersebut, wajib pajak tentu secara pasti diberikan sanksi dan bertanggungjawab di mata hukum agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak wajib pajak.]]>
