JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
269 Documents
<![CDATA[KONSTITUSI RIS 1949 DAN UUDS 1950 STATUS HUKUM TATA NEGARA DARURAT YANG DI UTAMAKAN TENTANG PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Achmad Alif Nurbani]]>;
<![CDATA[Qurrata Ayuni]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1965
<![CDATA[Hukum Tata Negara Darurat merupakan konsep hukum yang secara terpaksa, harus dijalankan oleh Negara, dimana Negara berada dalam keadaan bahaya dan/atau darurat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah Hukum Tata Negara Darurat Pada Masa Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Hukum Tata Negara Darurat Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)? Kemudian Hukum Tata Negara Darurat pada masa konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 banyak mengeluarkan Undang-undang terkait darurat pemerintahan pada masa RIS 1949 dan UUDS 1950. Tetapi terdapat perubahan Undang-undang Darurat Militer pada masa UUDS 1950. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena hanya menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder. Dalam masa Konstitusi RIS 43 Undang-Undang Daruta yang dibentuk kebanyakan merupakan Undang-Undang terkait jalannya suatu pemerintah dan peradilan pada masa Konstitusi RIS. Pada tahun 1953 masa Konstitusi UUDS dibentuk Undang-Undang Darurat Sembilan peraturan darurat. Kemudian pada tahun 1954 terdapat 12 Peratuan Darurat, pada tahun 1955 terdapat 20 peraturan darurat yang di bentuk, pada tahun 1956 sembilan peraturan yang dibuat, pada tahun 1957 terdapat 27 peraturan darurat yang dibuat, dan pada tahun 1959 terdapat tujuh peraturan darurat. Kemudian dalam masa Konstitusi UUDS Peraturan Pemerintah yang keadaan darurat dibentuk sebanyak sebelas Peraturan pemerintah dan satu Keputusan Presiden terkait kedaruratan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN KODE ETIK DENGAN REVITALISASI PADA PERAN DAN FUNGSI IKATAN NOTARIS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nabila Syafitri Ritonga]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1917
<![CDATA[Revitalisasi yaitu cara untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif. Peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia selama ini masih dinilai kurang memadai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masih ditemukan beberapa notaris yang melanggar kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peran dan fungsi notaris dalam kebangkitan eksistensi Ikatan Notaris Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, terkait penyebab terjadinya ketidakmaksimalnya suatu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yaitu dimana notaris yang tidak menjalankan profesinya secara profesional. Pada saat ini, banyak Notaris yang kurang memahami nilai ilmu mutu dan tidak memahami kaidah etika dan norma hukum, dan karena kedudukan Notaris maka Ikatan Notaris Indonesia sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya permasalahan seperti ini maka diperlukan untuk diadakan merevitalisasi peran dan fungsi Ikatan Notaris Indonesia agar mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para Notaris.]]>
<![CDATA[KEBERLAKUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM ]]>
<![CDATA[Octavia Dewi Indrawati]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1921
<![CDATA[The purpose of this paper is to examine the enactment of civil law against Chinese descendants who are Muslim and the authority and role of a notary in making a certificate of inheritance for Chinese descendants who are Muslim. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the legal system that can be used by Chinese descendants who are Muslim are free to determine themselves to use the legal system used in making a certificate of inheritance. Notaries have the authority artificially based on Article 1868 of the Civil Code and Article 15 of the UUJN in making a certificate of inheritance for Chinese descendants who are Muslim because Chinese descendants are free to use western law or Islamic law in making the inheritance certificate. However, in making a certificate of inheritance, notaries must apply the precautionary principle so that later it does not cause legal problems.]]>
<![CDATA[MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Afandi]]>;
<![CDATA[Udiyo Basuki]]>;
<![CDATA[Kamal Fahmi Kurnia]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1983
<![CDATA[Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi, yang mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Dengan pemilu rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakilnya dalam kursi parlemen. Sudah seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya. Namun pada ptaktiknya masih terdapat problem tidak aksesibelnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Diketahui, surat suara DPR dan DPRD yang ada hanya mencantumkan nomor dan logo partai serta nama calon tanpa disertai adanya foto calon. Penelitian ini memaparkan problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara pemilihan DPR/DPRD dalam pemilihan umum serentak 2019, upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakomodir hak-hak pemilih penyandang tuna aksara serta efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU. Walhasil, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teropong penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, yang diharapkan dapat menjadi pemilihan umum yang lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL ]]>
<![CDATA[Dina Haryati Sukardi]]>;
<![CDATA[Yonnawati Yonnawati]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1964
<![CDATA[Pembaharuan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh adanya ilmu filsafat hukum yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembaharuan hukum keperdataan, Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum perdata tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH ]]>
<![CDATA[Titie Syahnaz Natalia]]>;
<![CDATA[Ega Anzani]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1928
<![CDATA[Pasal 40 ayat (1) Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perbankan. Bentuk dan batasan rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan terkait dan sanksi-sanksi bagi pihak banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut. Sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memberikan penafsiran maupun peluasan arti terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 ]]>
<![CDATA[Ledy Wila Yustini]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1984
<![CDATA[Sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah, mereka merasa puas dengan pemilikan sebidang tanah yang diakui orang-orang sekitar dan memiliki surat perjanjian bawah tangan sebagai bukti pemilikan, baik surat itu diketahui kepala desa atau tidak sepanjang dalam perjanjian terdapat saksi-saksi yang telah menyaksikan pemindahan hak milik atas tanah itu. Begitu pentingnya pendaftaran tanah yang akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik berdasarkan PP No. 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Penulisan penelitian ini bertujuan menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah. Dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan mengumpulkan data berupa bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUPA, dan PP No. 24 tahun 1997 serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel dan referensi yang terkait dengan pendaftaran tanah. Didapatkan hasil bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik sama dengan kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sistematik, yaitu: sebagai alat pembuktian yang kuat menuju ke mutlak.]]>
<![CDATA[TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA ]]>
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Malicia Evendia]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1915
<![CDATA[Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya, maka setiap negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman Pancasila, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia, yang terutama akan berfungsi sebagai volkgeist (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PENGHADAP KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK ]]>
<![CDATA[Ratu Chairunissa]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajri Mekka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1924
<![CDATA[Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kewenangan Notaris dalam hal melalukan pengurusan serta penahanan sertifikat hak atas tanah milik penghadap yang dititipkan kepadanya dan tanggung jawab Notaris terhadap penyerahan sertifikat hak atas tanah milik penghadap kepada pihak yang tidak berhak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat untuk menerima tugas kepengurusan dalam urusan administrasi terkait sertifikat hak atas tanah atas permintaan penghadap dengan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 UUJN. Notaris dapat menahan sertifikat tersebut jika terdapat pembayaran yang belum selesai sebagai hak retensi Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap beralihnya sertifikat hak atas tanah milik penghadaap kepada pihak yang tidak berhak tanpa ada nya surat kuasa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI NGIDIH BERDASARKAN ADAT BALI ]]>
<![CDATA[Nabila Anindya Putri]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1845
<![CDATA[ABSTRAK Pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosisesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar perkawinan yang dilangsungkan bisa dikatakan sah sebagai prosesi perkawinan. Tulisan ini memuat keinginan untuk mengetahui posisi dari kedudukan hukum terhadap anak dengan kondisi lahirnya berasal dari orangtuanya yang hanya melakukan perkawinan dengan prosesi ngidih (meminang). Permasalahan yang diambil dalamn penulisan ini yaitu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali dan kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan apabila pasangan suami-istri hanya melaksanakan prosesi meminang atau ngidih. Penelitian ini merupakan penitilian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) suatu hasil penelitian tersebut menunjukan perkawinan Adat Bali sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara sederhana yaitu acara mebyakaonan atau byakaonan hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya tri upasaksi (tiga saksi) yaitu bhuta saksi, manusa saksi, dewa saksi. Kedudukan secara hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang hanya melaksanakan prosesi ngidih atau meminang dan belum melaksanakan upacara byakaon dan triupasaksi kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut merupakan bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut.]]>
