JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
269 Documents
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Rahmiati Ranti Pawari]]>;
<![CDATA[Anis Rindiani]]>;
<![CDATA[Eko Riyadi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2049
<![CDATA[Kesadaran Hukum masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari tergolong masih sangat minim di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Hal ini dapat dibuktikan di hampir semua tempat pemadian umum yang berada di Desa Zed tercemar oleh hasil limbah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Namun upaya-upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Zed mengalami jalan buntu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kebiasaan masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga di kawasan hutan desa yang mana kawasan tersebut merupakan mata debit air yang mengarah ke pemandian umum. Bila pada musim hujan, sampah yang telah di buang di kawasan hutan desa oleh masyarakat, akan terbawa arus hingga sampai di tempat pemandian umum. Hal ini kemudian memicu persoalan baru bagi masyrakat Desa yang menggunakan fasilitas pemandian umum, misalnya air menjadi bau, keruh dan lain sebagainya. Hal yang akan di analisis dalam penulisan ini adalah kesadaaran hukum terhadap masyarakat dalam pencemaran limbah rumah tangga. Persoalaan yang akan dibahas tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga dan keresahan masyarakat terhadap pemandian umum yang tercemar. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Sinergi yang berjalan menyebabkan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap membuang limbah rumah tangga yang mencemari pemandian umum.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Lina Maulidiana]]>;
<![CDATA[Riski Syandri Pratama]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2057
<![CDATA[Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menghimpun data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2021, belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi terbesar dalam alokasi APBN dan APBD sebesar 52 % dari APBN dan APBD, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu menjadi sorotan. Dengan besarnya alokasi anggaran pada belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah maka perlu diperhatian dan diperhitungkan segala risiko atas tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dapat memberikan konsekuesi hukum atas tindakan yang dilakukan. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa termasuk sumber penyimpangan terbesar dalam penanganan kasus korupsi dengan persentase 44%. Kajian dalam penelitian ini adalah 1. Apa yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? 2. Apa yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang? 3. Bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Pengadaan Barang/Jasa? Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan bernegara maka perlu dijamin atas kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari proses yang dijalani. Uang merupakan motif dari terjadinya penyimpangan. maka perlu disusun konsep dari pencegahan tindak pidana pencucian uang pada pengadaan barang/jasa yang diimplementasikan di berbagai sektor sehingga meninggatkan assurance dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sejalan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Nurdin, Amir]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1792
<![CDATA[Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan soft approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi. Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Sri Zanariyah]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2067
<![CDATA[ Penggunaan produk dari hasil suatu usaha dari pelaku usaha, tidak semua sesuai dengan keinginan konsumen, hal ini bahkan dapat menimbulkan kerugian dari pihak konsumen, sehingga terjadi sengketa antara konsumen dengan pihak pelaku usaha. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar pengadilan, sehingga peneliti perlu menentukan fokus penelitian, dalam hal ini penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan. Pemberian sanksi terhadap pihak yang salah tidak hanya dalam bidang hukum perdata saja, melainkan juga dapat diberikan sanksi pidana, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pemberian sanksi pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum, metode pendekatan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya terkait dengan asas-asas hukum, Hasil penelitian ini menentukan bahwa adalah bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, merupakan sarana yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan menempuh langkah damai untuk mewujudkan peradilan cepat, murah dan sederhana, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak dapat terpenuhi Bersama. Adanya sanksi pidana dalam sengketa konsumen adalah karena banyaknya perbuatan yang dapat dilakukan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen secara luas (masyarakat pada umumnya), bukan hanya konsumen yang sudah menjadi korban.]]>
<![CDATA[PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Ino Susanti]]>;
<![CDATA[Yudi Yusnandi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2077
<![CDATA[Kontemplasi akan tidak kokohnya perjuangan melawan penjajah jika hanya bergerak sendiri-sendiri Menghantarkan pada pemikiran perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang melahirkan kesadaran kebersamaan sebagaimana tertuang dalam semangat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diskursus Wawasan Kebangsaan muncul bersamaan dengan gagasan para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa agar bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabatnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila pada akhirnya mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan integritas segenap warga negara pada umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan sendi kehidupan bernegara, dan khususnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki sebagai bukti kecakapan profesinya.Ideologi Pancasila sebagaimana terlahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada akhirnya menjadi payung dari pelaksaan pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan tersebut. Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia harus dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku Penyelenggara Negara yang dalam hal ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menegakkan kewajibannya sebagai warga negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang memilihnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Saputra, D. Novrian]]>;
<![CDATA[Melati, Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Bambang, Ujang]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2356
<![CDATA[Pemberian izin tinggal ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan, kebijakan tertentu yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antara negara dan negara, tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antara negara atau dalam istilah disebut juga borderless world (Dunia tanpa batas). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum.Berdasarkan pembahasan diatas penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal. Tanggungjawab pidana berarti seseorang dapat dihukum atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.]]>
<![CDATA[Akta Partij Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Yonnawati Yonnawati]]>;
<![CDATA[Dina Haryati Sukardi]]>;
<![CDATA[Ulan Jehaniza]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2373
<![CDATA[Penelitian ini di dalamnya mengkaji serta menjawab permasalahan tentang akta partij di hadapan notaris dan kepastian dari hukum partij akta yang dilaksanakan ataupun dinyatakan di depan notaris. Penelitian juga masuk pada kelompok penelitian yuridis empiris yang bersifat normatif. Bahan yang telah diperoleh melalui penelitian pada kantor Notaris Cindy Larasaty, S.H., M.Kn. dan pembahasan yang sudah dilakukan adalah partij akta menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 merupakan akta pihak-pihak yang dilaksanakan di depan notaris untuk kemudia di autentikan dengan tandatangan notaris. Perbedaan partij akta dan akta yang tidak resmi merupakan proses pembuatannya, partij akta di nyatakan serta dilaksanakan di depan notaris kemudian diparaf dengan notaris sedangkan akta di bawah tangan cuma atas kedua pihak, sifat-sifat yang memenuhi unsur akta partij merupakan : akta musti dilaksanakan dari pihak-pihak langsung di depan notaris, akta musti dilaksanakan bertara kepada bentuk yang dimuat oleh Undang-undang, akta yang dilaksanakan terhadap ataupun didepan pejabat publik yang berkompeten dalam kausa itu serta tempat akta tersebut dilaksanakan. memenuhi bagian-bagian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris pun harus memasukan akta yang dibuat ke dalam buku besar notaris kemudian nantinya akan dievaluasi setiap tahunnya. Untuk dipastikan kebenarannya, notaris harus menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang menghadap. Hal yang sering dilanggar baik oleh para pihak maupun notaris seperti notaris yang kurang teliti, notaris mendokumentasikan akta kemudian disebar dimedia sosial, kurangnya pemahaman bahasa asing. Sedangkan dari para pihak klien pihak- pihaknya tidak datang bersamaan, para pihak tidak memahami dampak dari kesepakatan. Solusi yang dapat diberikan kepada notaris yaitu dengan cara lebih memfokuskan pada syarat pembuktian formil akta.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Terdakwa Memberikan Keterangan Palsu Demi Kepentingan Diri ]]>
<![CDATA[Zainab Ompu Jainah]]>;
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Gusti Wahyu Triyadi]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2326
<![CDATA[Witness testimony according to Article 1 number 27 of the Criminal Procedure Code is one of the means of evidence in a criminal case which is in the form of information originating from a witness regarding a criminal event which the incident was witnessed, heard by oneself, and experienced by oneself accompanied by mentioning reasons and knowledge. That. A false statement under oath is that a person has sworn before giving a false statement or it can also be interpreted that under oath a person gives a statement first and then it is confirmed by oath. There is a case of perjury and perjury that occurred in the jurisdiction of Pesawaran, Lampung province. A defendant has committed the crime of giving false information for his own sake. Factors causing the defendant to commit the crime of providing false information for his own benefit based on court decision number 20/Pid.B/2023/PN Gdt which provided false information in making a report that the loss of 1 (one) motorbike at the Tegineneng Police was a false report. The Defendant was afraid that he would not be able to continue with the monthly installments because the Defendant's motorcycle was still on leasing credit and the Defendant intended that the police report that the Defendant made could be used as a basis for disbursing insurance.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Prasetya, Ahadi Fajrin]]>;
<![CDATA[Rahayu, Astri]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2272
<![CDATA[Gambling is a game where players bet using money to choose one option among several options where only one choice is correct and wins. Law enforcement against gambling is not optimal, gamblers and bookies are not punished according to applicable law, even though this gambling is clearly a criminal act that is against the law in Indonesia. The problems in this study are regarding Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions Against Online Gambling and What are the inhibiting factors in Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Against Online Gambling. This study uses Law enforcement theory from Lawrence Meir Friedman and Soerjono Soekanto's Inhibiting Factor Theory. The research method uses the type of empirical normative research. Research Results and Discussion: Law Enforcement Based on Law Number 19 of 2016 Concerning information and online gambling electronic transactions is to make preventive and repressive efforts. The inhibiting factors in law enforcement against online gambling are the legal factors themselves, human resource factors, facilities and community factors. The conclusions and suggestions in this study are that prevention efforts are needed by blocking sites that have gambling content as part of the government's efforts to eradicate online gambling crimes. Law enforcers should do more outreach to the public about the dangers of online gambling crimes.]]>
<![CDATA[Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fauzan Aziman Alhamidy]]>;
<![CDATA[FX Arsin Lukman]]>
<![CDATA[ JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2304
<![CDATA[As technology develops in Indonesia, electronic signatures are often used as evidence in entering into agreements or transactions in Indonesia. Technological developments from time to time have experienced these changes occur in various aspects of human life. Advances in technology have increased innovation to facilitate mobility in life. Legal practitioners, especially notaries, take advantage of technological developments to sign a deed. With the development of this technology, the concept of cyber notary was created, namely a concept that utilizes technological advances in carrying out the duties and authority of a notary. In the Notary Office Law No. 2 of 2014, notaries are permitted to certify through electronic documents. Thus the opportunity to make the Cyber Notary concept no longer collide because there is already a law that regulates it. This writing uses the Normative Juridical method, namely library research that describes secondary data, namely primary legal materials in the form of laws and regulations secondary legal materials such as books and scientific papers related to research topics. The scope of this research is the legality of using the cyber notary concept in Indonesia. This study aims to discuss, investigate, and present issues related to the legality of the Cyber Notary concept in Indonesia.]]>
