Articles
61 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN HASIL PENGECEKAN SERTIPIKAT MENGGUNAKAN APLIKASI LAYANAN PERTANAHAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG) ]]>
<![CDATA[Sintia Akma Negara]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.144 KB)
<![CDATA[Penelitian ini disusun untuk meneliti tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap keabsahan hasil Pengecekan Sertipikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara elektronik, upaya yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk mengatasi kendala terhadap keabsahan hasil Pengecekan Sertipikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara elektronik yang telah melakukan pengikatan jual beli dan perlindungan hukum kepada calon pembeli terhadap keabsahan hasil pengecekan sertipikat menggunakan aplikasi layanan pertanahan secara elektronik. Penelitian pada Tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan sifat penelitian yang deskriptif analitis, dan pendekatan penelitian perundang-undangan. pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data, upaya PPAT membantu calon pembeli melakukan pengupdatean informasi terhadap ketidak sesuaian hasil pengecekan sertipikat yang dikeluarkan secara elektronik dan badan pertanahan, dan melakukan pengecekan secara berkala terahadap hasil pengecekan sertifikat secara elektronik apakah terdapat perubahan data yang telah dikeluarkan sebelumnya adapun perlindungan hukum bagi calon pembeli dalam perjanjian jual beli pada prinsipnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai empat syarat sahnya suatu perjanjia, sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata diatur mengenai syarat – syarat untuk menuntut gant rugi kerugian akibat melanggar hukum yang menyatakan bahwa, tiap perbuatan yang melangar hukum yag membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Keywords: keabsahan, Hasil Pengecekan Sertifikat, Layanan Pertanahan secara Elektrik]]>
<![CDATA[DISKRESI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Wildan Syukri]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.679 KB)
<![CDATA[Banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan Notaris yang melakukan pelanggaran yang lambat direspon oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, merupakan salah satu latar belakang dibentuknya Tim Investigasi Permasalahan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tujuan dibentuknya Tim Investigasi ini untuk membantu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menyelesaikan laporan masyarakat terhadap Notaris. Tesis ini membahas tentang Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris melalui keputusan terbentuknya Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data Primer. Untuk memperoleh data sekunder, maka digunakan penelitian kepustakaan (library research), Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori kewenangan hukum.. Keywords: Diskresi, tim investigasi, tugas, MPN, MKN]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT FIDUSIA DALAM LELANG BARANG BERGERAK ]]>
<![CDATA[DR. ELAWIJAYA ALSA SH, SPN, MKn]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (616.036 KB)
<![CDATA[Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan pada Balai Lelang swasta di kota Medan, dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pihak kreditur melakukan eksekusi terhadap barang jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor) yang sudah didaftarkan jaminan fidusia dan akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminin benda bergerak yang tidak berdasarkan sertifikat Fidusia. Perumusan Masalah: Kegunaan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam hal eksekusi kredit macet jaminan dan Lelang barang bergerak dalam Praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Metode pendekatan secara yuridis-empiris, 2) Spesifikasi penelitiannya adalah deskriftif analisis, 3) Lokasi penelitian yaitu pada 2 (dua) Kantor Balai Lelang di Kota Medan yaitu Pacific dan Astria, 4) Sumber datanya adalah data primer : data-data dan wawancara terstruktur dari 2 (dua) Balai Lelang, data sekunder : RUU, buku-buku serta hasil penelitian sebelumnya, 5) Metode analisis data ialah analisis kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Debitur macet, maka kreditur (lessor) dapat mengambil barang jaminan dengan menggunakan sertifikat fidusia dan melakukan penyitaan secara langsung dengan menggunakan lembaga Parate Eksekusi, kemudian melakukan penjualan atas barang ex jaminan tersebut dengan melakukan penjualan melalui lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II. Keywords: Sertifikat Fidusia, Lelang, Barang bergerak]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN PERINTAH TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhamad Ilham]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 1 (2021): Artikel Riset Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.041 KB)
<![CDATA[Pertanggungjawaban polisi dalam melakukan tindakan tembak mati ditempat terhadap pelaku kejahatan memiliki prosedur dalam melaksanaknnya. Prosedur penggunaan senjata api serta kewenangan tembak mati ditempat yang dilakukan polisi dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta didalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu dengan kaitannya dengan undang-undang, peraturan-peraturan, dan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini mengggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Menghadapi pelaku kejahatan, polisi dituntut untuk segera mengambil tindakan, tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Polri diantaranya adalah tembakan mati ditempat. Tembak mati ditempat dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak mati ditempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tak bersalah. Pengambilan tindakan tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang kemungkinan dapat ditujukan kepada polisi. Dalam hal ini polisi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya karena dalam pengambilan tindakan tersebut harus dilihat unsur kelalaian dan pelanggaran dalam prosedur penggunaan kewenangan tindakan tembak mati ditempat tersebut. Keywords: Prosedur, Tembak Mati, Pertanggungjawaban Pidana, Polisi]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP COVERNOTE DALAM PENGGUNAAN STEMPEL NOTARIS BERDASARKAN LIVINGLAW DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Benny Andreas Benny]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.665 KB)
<![CDATA[Living Law yang dilakukan oleh Notaris seperti halnya pembuatan cover note yang diberikan cap stempel notaris ternyata dalam praktik perjanjian fasilitas kredit digunakan disamping akta notaris yang bersifat otentik. dengan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Cover Note Dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan Living law Dalam Menjalankan Jabatan Notaris”, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti dalam mengangkat judul ini didasari sebagai berikut: Praktik pembuatan Cover Note yang dilakukan cap stempel oleh Notaris dalam segi hukum positif tidak diatur namun praktiknya menjadi kebiasaan atau hukum yang berlaku dan hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Penerapan Living Law dalam pembuatan Cover Note dan Stempel Akta Notaris yang menjadi timbul permasalahan hukum dalam praktik perjanjian fasilitas kredit perbankan. Bagaimana keabsahan penggunaan Cover Note yang menggunakan cap stempel Notaris dalam praktik Living Law Di masa depan? Metode Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan kombinasi hukum Empiris yang diambil dari perilaku manusia dari wawanacara perilaku dan pengamatan langsung terhadap menggunakan data sekunder dan pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka dan pendekatan Deskriptif analitis melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini menyatakan faktor terjadinya Living Law secara umum karena ada perubahan hukum yang berkembang dengan cepat di masyarakat sehingga diperlukan tindakan notaris untuk mengisi kekosongan hukum, secara khusus karena adanya kepentingan dari pihak yang berkepentingan, adanya kepastian dan kepercayaan agar notaris dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya dalam menerbitkan akta autentik. Kekuatan hukum akta notaris yang memerlukan praktik Living Law bukanlah bukti akta autentik yang merupakan sempurna dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan cap stempel notaris digunakan untuk pembuatan akta-akta autentik dan akta lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun praktiknya juga digunakan oleh Notaris untuk pembuatan Cover Note yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saran dalam penelitian ini agar sebaiknya tindakan praktik Living Law yang dilakukan oleh notaris dilakukan secara hati-hati karena tidak diaturnya dalam perundang-undangan kemudian notaris memastikan segala dokumen hukum dan keterangan para pihak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Sebaiknya penggunaan cap stempel notaris tidak hanya dalam pembuatan akta-akta autentik namun dalam setiap tindakan praktik Living Law notaris seperti pembuatan Cover Note, agar menjadi keabsahan hukum. Kata Kunci : Notaris, Praktik Living Law, Cover Note, Cap Stempel Notaris]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN (LIKUIDASI) OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 192 K/PDT/2017 ]]>
<![CDATA[Cakra Auia Sebayang]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.426 KB)
<![CDATA[Yayasan yang dinyatakan bubar, maka wajib untuk melanjutkan ke proses likuidasi. Pada saat yayasan dibubarkan atau bubar, yayasan sebagai badan hukum dilarang untuk melakukan perbuatan hukum lain, kecuali perbuatan likuidasi untuk membereskan harta kekayaan tersebut. Pemberesan harta kekayaan terhadap yayasan yang bubar maka ditunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan, bagaimana peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan, bagaimana sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui proses emberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan, peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan, sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan harus melalui prosedur hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan adalah melakukan pemberesan secara transparan dan melakukan pembagian yang jelas, berapa persen untuk gaji karyawan, cara penjualan asset, berapa besar honor likuidator, berapa persen stake holders lainnya dan berapa persen yang akan diserahkan kepada yayasan baru untuk melanjutkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL). Sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017 adalah menghukum likuidator untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat in casu Yayasan Sabas untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) serta menghukum likuidator dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi). Keywords: Pemberesan, Kekayaan Yayasan, Likuidasi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN ITIKAD BAIK ATAS PENITIPAN AKTA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH: (Studi Putusan 513/Pdt.G/2019/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Debi Gusti Ariani Tarigan]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.599 KB)
<![CDATA[Penitipan Asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah milik salah satu pihak kepada Notaris didalam rangka pembuatan Akta, tidak diatur secara tegas dan jelas didalam Undang Undang Jabatan Notaris. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 513/Pdt.G/2019/PN Mdn, memerintahkan Notaris yang menerima penitipan Asli Akta Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk mengembalikan Akta Tanah yang disimpannya tersebut kepada pemilik tanah. Dari uraian tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan oleh para pihak dengan itikad baik dalam pembuatan akta, bagaimana tanggung jawab Notaris kepada para pihak yang membatalkan perjanjian dalam kaitannya dengan akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan dengan itikad baik, bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian yang dibuat para pihak dalam kaitannya dengan penitipan akta pemilikan hak atas tanah yang diberikan dengan itikad baik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor513/Pdt.G/2019/PN Mdn Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Notaris dapat menerima penitipan Akta kepemilikan hak atas tanah dari para pihak dalam rangka pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab mengembalikan akta kepemilikan hak atas tanah yang dititipkan kepada yang berhak menerimanya, Akibat hukum terhadap pihak ketiga terhadap pembatalan perjanjian adalah hilangnya atau hapusnya hak pihak ketiga atas objek tanah terperkara. Disarankan, sebaiknya Notaris melaksnakan penitipan dengan itikad baik yaitu sesuai UUJN dan aturan hukum lainnya, sebaiknya Notaris yang melaksanakan ketentuan 1735 KUHPerdata tentang sekestrasi, sebaiknya Notaris mengembalikan akta pemilikan hak atas tanah yang ditiitpkan kepadanya kepada yang berhak. Kata kunci : Notaris, UUJN, Penitipan]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS ATAS STATUS NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA (STUDI NOTARIS DI KOTA MEDAN) ]]>
<![CDATA[Fitri Pepriani]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.941 KB)
<![CDATA[Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik. Kewajiban-kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah notaris wajib menjalankan jabatannya. Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi lapangan data yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Notaris wajib menjalankan jabatannya, dalam melaksanakan tugas jabatannya, seseorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan dirubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Upaya hukum Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya, yaitu menerapkan pengawasan yang bersifat preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan pemerintah yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan adanya sosioalisasi dan penyuluhan hukum terhadap Notaris dan Represif yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah adanya pelanggaran tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan ketika sidang terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Kedudukan status notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara konsisten, notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 UUJN ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.. Keywords: Notaris, Tidak, Menjalankan, Jabatannya]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. JASA RAHARJA PERWAKILAN TINGKAT II TEBING TINGGI DENGAN RUMAH SAKIT UMUM YOSHUA TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SANTUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN DI LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI ]]>
<![CDATA[Ivana Sarah Sidabutar]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.037 KB)
<![CDATA[Jasa Raharja membuat suatu MoU dengan Rumah Sakit Umum Yoshua dalam meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat dengan isi perjanjian bahwa pihak pertama melaksanakan pemberian jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan UU nomor 33 tahun 1964 dan UU nomor 34 tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya. Para pihak sepakat untuk saling kordinasi dan kerjasama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Maksud dari perjanjian ini yaitu sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka meningkatkan kecepatan penanganan dan pendataan korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas melalui kerjasama PT. Jasa Raharja dengan Rumah Sakit Umum Yoshua Lubuk Pakam, menganalisa hambatan pelaksanaan yang dilakukan PT. Jasa raharja dalam memberikan pelayanan pada korban kecelakaan lalu lintas dan menganalisa cara mengatasi permasalahan dalam hambatan pelaksanaan PT. Jasa raharja dalam memberikan pelayanan pada korban kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yaitu yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Fokus masalah berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Jasa Raharja Perwakilan Tingkat II Tebing Tinggi Dengan Rumah Sakit Umum Yoshua Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan Di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas melalui kerjasama PT. Jasa Raharja dengan Rumah Sakit Umum Yoshua Lubuk Pakam yaitu PT. Jasa Raharja memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial antara lain Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 serta Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964. Hambatan pelaksanaan yang dilakukan PT. Jasa raharja dalam memberikan pelayanan pada korban kecelakaan lalu lintas yaitu berkaitan erat dengan sistem administrasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta hambatan eksternal yaitu masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja. Permasalahan dalam hambatan pelaksanaan PT. Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan pada korban kecelakaan lalu lintas yaitu perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada penumpang alat angkutan penumpang umum yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta meningkatkan pelayanan, mutu dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang mengalami dampak kecelakaan lalu lintas. Kata Kunci: Perjanjian, Jasa Raharja, RSU Yoshua, Lalu Lintas.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Loren Andreas Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Journal Law of Deli Sumatera Vol 1 No 2 (2022): Artikel Riset Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LLPM Universitas Deli Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.381 KB)
<![CDATA[Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 17-23 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020, menganalisa kendala kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan menganalisa pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris dilakukan sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Fokus masalah berkenaan dengan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan hukum kewenangan MPD Kota Medan dalam praktiknya terdapat kendala dalam pengawasan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 proses pemeriksaan notaris oleh MPD terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam UUJN pada Pasal 70 dan Pasal 71 selanjutnya melalui peraturan pelaksana dari UUJN tersebut yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai dengan 23 dan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 pada Pasal 23. Kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020, pemeriksaan secara langsung dilakukan minimal setahun sekali dengan cara mendatagi kantor notaris langsung, sedangkan pemeriksaan secara tidak langsung dengan cara memeriksa laporan yang diberikan Notaris kepada MPD secara rutin pada tiap bulannya. Pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris dilakukan sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan hasil dari pemeriksaan tersebut memberikan rekomendasi terhadap MPW Provinsi Sumatera Utara. Kata Kunci : Kewenangan, MPD, Notaris, Permenkumham]]>
