cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firdaus Annas
Contact Email
firdaus@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6285274444040
Journal Mail Official
humanisma.uinbukittinggi@gmail.com
Editorial Address
Data Center Building - Kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Jln Gurun Aua Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat Telp. 0752 33136 Fax 0752 22871
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
ISSN : 25493809     EISSN : 25494198     DOI : https://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam is a journal which publishes the research results related to the Islamic law from various disciplines or interdisciplinary such as Sharia Economy Law or Islamic Economy Law/Muamalah, Islamic Constitutional Law/Siyasah, Islamic Family law/Ahwal Al-Shakhsiyah, Islamic Criminal Law/Jinayah, Islamic Law Methodology or Methodology of Islamic Law/Maqashid Sharia, and Sociology of Islamic Law. The editorial team invites the researchers, scholars, and Islamic studies and social observers to submit the research result article which has never been published in the media or other journals. Al Hurriyah is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 410 Documents
 25   26   27   28   29 
Bitcoin as A Wedding Dowry : A Case of Marriage With A Dowry Whose Currency is Not Clear Zaidah, Yusna; Ramadhan, Syahrin; Hafidzi, Anwar
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.5683

Abstract

Wedding dowries are typically given as gifts or assets of a specified value, such as money, gold, real estate, houses, automobiles, or other commodities. Couples are now creating bitcoin as a wedding dowry, in keeping with the times. The use of bitcoin as a dowry in marriage raises an interesting issue because it cannot be regarded as an object because it lacks a physical form and cannot be regarded as legal tender because it is not issued by the appropriate government. A literature review was the approach employed in this investigation. This study found that there are two opinions on the permissibility of bitcoin as a dowry, firstly bitcoin should not be used as a dowry in a marriage because of the element of gharar in bitcoin. The second opinion is that bitcoin can be used as a wedding dowry because there is regulation by the government, but it is an asset or commodity like gold that can be traded, and this bitcoin has a useful value according to the legal terms of the dowry.Mahar pernikahan pada umumnya berbentuk barang atau harta denominas itertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pasangan yang menjadikan bitcoin sebagai mahar pernikahan. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga menjadi pertanyaan menarik terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua pendapat kebolehan  bitcoin sebagai mahar, pertama bitcoin  tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan karena adanya unsurg harar dalam bitcoin. Pendapat kedua, bitcoin ini boleh digunakan sebagai mahar pernikahan karena sudah ada regulasi oleh pemerintah, namun sebagai aset atau komoditi layaknya emas yang dapat diperdagangkan, dan bitcoin ini memiliki nilai manfaat sesuai dengan syarat sah mahar.
Analysis of Islamic Law of Working Capital Finance Practises for UMKM at PT PNM Mekaar Syariah, Labuapi, West Lombok Hamsah, Yudi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6096

Abstract

This article contains an analysis of Islamic law on the practice of working capital financing for UMKM at PT PNM Mekaar Syariah, Labuapi Branch, West Lombok's. This study aims to determine the status of Islamic law on the practice of UMKM working capital financing at PT PNM Mekaar Syariah. This research is included in the type of field research that uses an normative-empirical approach in which the researcher looks at phenomena that occur in the field and then compares them with the provisions of Islamic law. The results of this study indicate that the practise of Working Capital Financing for UMKM PT PNM Mekaar Syariah, Labuapi, West Lombok is not in accordance with the fiqh muamalah law. This is because, in the practise of financing business capital at PT PNM Mekaar Syariah, Labuapi, West Lombok, it uses a murabahah contract in carrying out an agreement with a wakalah contract where the customer is given the power to buy goods according to their needs, but there are some customers who do not use the capital as they should be.Artikel ini memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal kerja bagi UMKM pada PT PNM Mekaar Syariah cabang Labuapi, Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal kerja UMKM pada PT PNM Mekaar Syariah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yang mana peneliti melihat fenomena yang terjadi di lapangan kemudian dikomparasikan dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Pembiayaan Modal Kerja UMKM PT PNM Mekaar Syariah cabang Labuapi Lombok Barat tidak sesuai dengan kaidah hukum fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan dalam praktik pembiayaan modal usaha di PT PNM Mekaar Syariah cabang Labuapi, Lombok Barat menggunakan akad murabahah dalam melakukan perjanjian dengan akad wakalah yang dimana pihak nasabah diberikan kuasa untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, akan tetapi ada sebagian nasabah tidak menggunakan modal tersebut sebagaimana mestinya.
The Practice and Prohibition of Customary Marriage in Nglawak Indigenous Peoples, Nganjuk Islamic Legal Perspective Rohman, Moh. Faizur
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.6152

Abstract

Custom is a habit that is inherited by local people from generation to generation, which a source of law is known as customary law. Like the Javanese customary marriage law that grows and develops in an area. In Javanese customary marriage law there are practices or prohibitions that must be obeyed by the community. The author's goal here is to map practices or prohibitions in Javanese traditional marriages in Nglawak Village, Kertosono District, Nganjuk Regency, and compare them with marriages according to Islamic law. The research method used was field research (Field Research), meaning that the research was carried out by going directly to the object area under study using interviews with the community, traditional leaders, elders, and village heads. As well as by combining library research methods (Library Research), meaning that the data obtained by collecting secondary data such as reading and obtaining through various books and journals/articles related to marriage according to customary and Islamic law, which later these data will be combined and discussed in detail, so that they complement each other. The results of the study show that practices and prohibitions in Javanese traditional marriages are still applied in the village of Nglawak, because many people still adhere to ancestral traditions. However, there are some people who have abandoned this belief. Because in Islamic law there are no prohibitions or restrictions as in traditional marriages.Suatu kebiasaan yang diwarisi oleh masyarakat daerah secara turun temurun, merupakan sumber hukum yang disebut sebagai hukum adat. Seperti halnya hukum perkawinan adat Jawa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Dalam hukum perkawinan adat Jawa terdapat praktik ataupun larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Terdapat kebaruan dalam penelitian ini terkait dengan praktik larangan dalam perkawinan adat Nglawak. Adapun tujuan penulis disini untuk memetakan praktik dan larangan dalam perkawinan adat jawa yang terdapat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reasearch), yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek yang diteliti dengan pengumpulan data menggunakan metode interview kepada masyarakat, tokoh pemangku adat, sesepuh, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan larangan dalam pernikahan adat Jawa masih kental diterapkan di desa Nglawak, namun ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Islam memandang adat yang yang ada boleh dilaksanakan asalkan tidak ada praktik yang dilarang oleh syariat, sehingga larangan pernikahan adat dikembalikan kepada niat individu masing-masing karena dalam hukum Islam tidak terdapat larangan ataupun pantangan-pantangan seperti dalam perkawinan adat.Suatu kebiasaan yang diwarisi oleh masyarakat daerah secara turun temurun, merupakan sumber hukum yang disebut sebagai hukum adat. Seperti halnya hukum perkawinan adat Jawa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Dalam hukum perkawinan adat Jawa terdapat praktik ataupun larangan yang harus ditaati oleh masyarakat. Terdapat kebaruan dalam penelitian ini terkait dengan praktik larangan dalam perkawinan adat Nglawak. Adapun tujuan penulis disini untuk memetakan praktik dan larangan dalam perkawinan adat jawa yang terdapat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reasearch), yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek yang diteliti dengan pengumpulan data menggunakan metode interview kepada masyarakat, tokoh pemangku adat, sesepuh, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik dan larangan dalam pernikahan adat Jawa masih kental diterapkan di desa Nglawak, namun ada sebagian masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Islam memandang adat yang yang ada boleh dilaksanakan asalkan tidak ada praktik yang dilarang oleh syariat, sehingga larangan pernikahan adat dikembalikan kepada niat individu masing-masing karena dalam hukum Islam tidak terdapat larangan ataupun pantangan-pantangan seperti dalam perkawinan adat.
Cryptocurrency As A Means of Investment and Payment on Islamic Law Perspective Wandri, Amra; Arsal, Arsal; Rahmiati, Rahmiati; Imran, Maizul
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6160

Abstract

Advances in science and technology affect people's lifestyles, including the field of muamalah. Cryptocurrency is used as a means of investment and payment transactions in the modern era. The need for ijtihad to address the presence of digital currencies in Islamic law because it is a new problem and there is a discourse of contemporary Indonesian scholars who approve and prohibit it. The research aims to uncover and find legal solutions of the use of Cryptocurrency as an investment and payment tool. The research method uses descriptive-qualitative literature studies. The results of the study found that the use of Cryptocurrency as an investment tool prohibited because there is a vagueness of the object, has no asset guarantee and high elements of gharar. While its function as a medium of exchange in the digital era in Islamic law is not prohibited on the condition that the transaction has agreed and understood each other's mechanisms and there is legality from the government.Kemajuan sains dan teknologi mempengaruhi gaya hidup masyarakat tak terkecuali bidang muamalah. Temuan Cryptocurrency digunakan sebagai alat investasi dan transaksi pembayaran di era modern. Perlunya ijtihad menyikapi kehadiran mata uang digital dalam hukum Islam karena termasuk persoalan baru dan terjadi diskursus ulama kontemporer Indonesia yang menyetujui dan melarangnya. Penelitian bertujuan untuk mengungkap dan menemukan solusi hukum dari penggunaan Cryptocurrency sebagai alat investasi dan pembayaran. Metode penelitian menggunakan studi literature yang bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan Cryptocurrency sebagai alat investasi tidak boleh digunakan, sebab ada ketidakjelasan objeknya, tidak punya jaminan aset serta tinggi unsur gharar-nya. Sedangkan fungsinya sebagai alat tukar di era digital dalam hukum Islam tidak dilarang dengan syarat yang bertransaksi itu telah sepakat dan saling memahami mekanismenya serta ada legalitas dari pemerintahan.
The Influence of Customs in the Sanctioning of Islamic Law and State Law in Malaysia Mohamad, Mohd Nasran bin; Ismail, Ismail
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6161

Abstract

This research aims to examine how Malaysia strives to harmonies the formulation of Civil law, Shariah law, and customary law in its legal system. In 1422, the Law of the Malacca Code was Islamic law and a custom practiced and spread into the Law of the Pahang Code, the Law of Kedah, and the Law of 99 Perak. After the arrival of the British in Malaya, one of the conditions of Malaysia's independence was the adoption of English law based on Common Law with Islam as the official religion of the Federation of Malaysia. This study concludes that first, customary law exerted a significant influence in the formation of laws in Malaysia, as evidenced by the development of laws in Malaysia through the pre-colonial phase of the British occupation, which practiced Islamic law mixed with customary laws, and phases after British colonialism. Second, the global situation in Malaysia does not weaken the development of Islamic law through sanctions, so the relationship between Islamic law and Customs is strengthened by the Malaysian customary constitutional system, Islamic family law, and Islamic jinayah law.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Malaysia berusaha mengharmonikan penggubalan  undang-undang Sivil, undang-undang Shariah dan undang adat dalam sistem undang-undang nya. Pada tahun 1422 Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang Islam dan adat yang diamalkan dan tersebar menjadi Hukum Kanun Pahang, Undang-undang Kedah dan Undang-undang 99 Perak. Setelah kedatangan British di Tanah Melayu, salah satu syarat  kemerdekaan Malaysia ialah penerimaan undang-undang Inggeris berasaskan Common Law dengan Islam sebagai agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, hukum adat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan undang-undang di Malaysia dibuktikan dengan perkembangan undang-undang di Malaysia melalui fase sebelum penjajahan British yang mengamalkan undang-undang Islam bercampur dengan undang-undang adat dan fase setelah penjajahan Inggeris. Kedua, situasi global di Malaysia tidak membuat pelemahan terhadap perkembangan hukum Islam melalui pengkanunan, justru antara hukum Islam dan hukum Adat mengalami penguatan pada sistem perlembagaan adat Malaysia, undang-undang kekeluargaan Islam dan undang-undang jinayah Islam.
Communication of Married Couple Affected by Layoffs During the Covid-19 In Lamongan, East Java Shodiq, Ja'far; Kasumawati, Devi
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6179

Abstract

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the lives of people all over the world, particularly in the economic sphere, which has driven to a strategy of eliminating employees (PHK). Some individuals, including those in the Lamongan Regency, were laid off. Therefore, the family's primary source of income stagnates. In fact, living is one of the most essential elements for constructing a sakinah family. In 2021, there are 455 divorce cases in the Lamongan Regency, of which 40% are a result of family economic crisis. Therefore, it is fascinating to examine how husbands and wives who were laid off during the Covid-19 pandemic interacted to establish a sakinah household.Pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di dunia, terutama di bidang ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan pengurangan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagian masyarkat kehilangan pekerjaannya, termasuk di Kabupaten Lamongan. Sehingga sumber pemasukan untuk memberi nafkah pada keluarga menjadi terhenti. Padahal, nafkah menjadi salah satu komponen penting untuk membina keluarga yang sakinah. Pada tahun 2021, terdapat 455 kasus perceraian di Kabupaten Lamongan dan 40% disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Dengan demikian, menjadi menarik untuk meneliti cara komunikasi suami-istri yang terkena PHK selama masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.
Contextualization of Maqashid Sharia Towards the Use of Sex Toys for Married Couples Juniarti, Wiwi; Shafra, Shafra
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6189

Abstract

Sex toys are sex aids used to satisfy one's lust. Generally sex toys are used by single people. Then sex toys are also used by some married couples.This paper aims to examine the maqashid syariah review of the use of sex toys for married couples by focusing on two questions. First, the law uses sex toys for husband and wife. Second, how is the maqasid sharia review regarding the use of sex toys for married couples. The type of research in this paper is library research with a qualitative approach. Data collection is done by reading books, journals, articles related to the research being carried out. Then analyzed by deductive method. Based on the study of Islamic law, the use of sex toys for married couples is unlawful, this follows the istimnā’  (masturbation/onanism). In the perspective of maqasid sharia, the use of sex toys has a negative impact on health and psychological (mental). Even these sex toys, if used for a long time, make the wearer addicted to the tool. So that the impact on household disharmony. However, in an emergency such as LDR (long distance relationship), one partner suffers from a disease and a condition of sexual libido that cannot be controlled, so that the use of sex toys for married couples can be tolerated. The goal is to avoid adultery and maintain the integrity of the marriage.Seks toys merupakan alat bantu seks yang dipakai untuk memuaskan birahi seseorang. Umumnya seks toys ini digunakan oleh orang yang melajang. Kemudian seks toys ini digunakan juga oleh sebahagian pasangan suami istri. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konteksasi maqashid syariah terhadap penggunaan seks toys bagi pasangan suami istri dengan memfokuskan pada dua pertanyaan. Pertama, hukum menggunakan seks toys bagi suami isteri. Kedua, bagaimana konteksasi maqasid syariah atas penggunaan seks toys bagi pasangan suami isteri tersebut. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan. Selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Berdasarkan kajian hukum Islam, penggunaan seks toys bagi pasangan suami istri hukumnya haram. Hal ini mengikuti hukum istimnā’  (masturbasi/onani). Dalam perspektif maqashid syariah penggunaan seks toys berakibat negatif terhadap kesehatan dan psikologis (mental). Bahkan seks toys ini jika digunakan dalam jangka panjang, membuat pemakainya ketergantungan dengan alat tersebut. Sehingga berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi dalam kondisi darurat seperti LDR (long distance relationship), salah satu pasangan menderita penyakit serta kondisi libido seks yang tidak bisa dikendalikan, maka penggunaan seks toys bagi pasangan suami isteri tersebut dapat ditoleransi. Tujuannya agar terhindar dari zina dan perkawinannya tetap utuh.
Layoff Worker Efforts to Meet the Families Needs During the Covid-19: Indonesian Marriage Law Perspective Musyafaah, Nur Lailatul; Luthfi F, Dista Nada; Apriliyana, Daning Dwi; Rahman, Kharisma Aulia
Alhurriyah Vol 8 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i1.6240

Abstract

During the Covid-19 pandemic, many workers experienced layoffs, as experienced by some residents of the Takeran District. Layoffs have an impact on the family's economy. This article discusses workers' efforts to be laid off to meet their families' needs during the Covid-19 pandemic. The research is conducted in Takeran, Magetan, East Java, Indonesia. Data is collected through interviews with three families, observation in Takeran, and documentation about the worker's efforts, and then it is analyzed using descriptive analysis. The study showed that the workers’ layoffs during the Covid-19 pandemic affected their families' economic conditions. They switched professions to meet their families' needs; some became farmworkers, vegetable sellers, and online motorcycle taxi drivers. Their income is insufficient for their needs, so their wives work to help the family economy. Their efforts can meet the needs of families during this pandemic..Pada masa pandemi Covid-19 banyak pekerja yang mengalami PHK, sebagaimana yang dialami beberapa warga Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Provisi Jawa Timur, Indonesia. Hal tersebut berimbas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Artikel ini membahas tentang upaya korban pemutusan hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada masa pandemic Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Takeran, Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Data dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menimpulkan bahwa korban PHK di masa pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga. Karena itu suami beralih profesi untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga, ada yang menjadi buruh tani, penjual sayur dan driver ojek online. Penghasilan tersebut kurang mencukupi kebutuhan keluarga maka istri bekerja membantu perekonomian keluarga. Kerjasama tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga pada masa pandemic ini.
Zakat for The Economy of the Ummah (Case Study in Sihapas Barumun Palas Sub-District, North Sumatra) Hasibuan, Pendi
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.6250

Abstract

Zakat in Islam is one of the pillars of Islam, which is very good for increasing or advancing the economy of the community in particular. If zakat is managed or carried out by professional parties, it will certainly achieve its purpose and be successful. People who are entitled to receive zakat or mustahiq will feel a positive impact if the implementation of this zakat is done properly. Of course, this all depends on the parties who manage the zakat. One of the management styles of this zakat that needs to be developed is productive zakat, namely the management of zakat that is productive and not of a constructive nature. The impact of zakat will be felt by people who mustahiq, namely helping capital so that it helps the community's economy, one of which is alleviating poverty. This research is qualitative and will reveal or describe the data obtained from Lepangan through interviews. The interviews were conducted with people who manage productive zakat in the Sihapas Barumun sub-district, Padang Lawas, North Sumatra. The research conducted at this location has yielded good results. The management of productive zakat in this area has succeeded in increasing the mustahiq's economy or removing them from the poverty line. Zakat managers in this area initially recorded people who were included in the mustahiq category, then provided capital in the form of money, or hwwan.Zakat dalam islam merupakan salah satuvrukun islam yang sangat baik dalam rangka menaikkan atau memajukan perekonomian masyarakat khususnya.zakat ini bila dikelola atau dilalsankan oleh pihak-pihak yang profesional tentu akan mencapai atau tujuan zakat ini akan berhasil.orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq akan merasakan dampak positif jika pelaksanaan zakat ini diterpkan dengan baik,tentu ini semuanya tergantung kepada pihak-pihak yang mengelola zakat tersebut. Pengelolaan zakat ini salah satunya yang perlu dikembangkan adalah zakat produktif, yaitunya  pengelolaan zakat yang sifatnya zakat itu untuk produktif bukan yang sifatnya komsuftif.Zakat itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mustahiq dampaknya yaitu menolong,modal sehingga membantu perekonomian masyarkat yang salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.Penelitian ini sifatnya kualitatif ,yang mana akan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang siperoleh dari lepangan lewat wawancara. Wawancara dilaksanakan kepada orang-orang yang mengelola zakat produktif di kecamatan Sihapas Barumun Padang Lawas Sumatera utara. Penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut mendapatkan hasil yang baik .pengelolaan zakat produktif di daerah ini mampau atau berhasil menibgkatkan perekonomian mustahiq atau mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Pengelola zakat di daerah ini awalnya mendata masyarakat yang masuk dalam kategori mustahiq selanjutnya ada pemberian modal berupa uang atau hwwan.
Ethics of Public Advertising: The Effectiveness of Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Islamic Legal Perspective) Fauzi, Asep Ridwan; Sulaeman, Dedi
Alhurriyah Vol 8 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/al hurriyah.v8i2.6334

Abstract

The use of advertising has become a necessary and effective tool for entrepreneurs to promote their business products. The widespread use of technology and social media has also become an important tool to reach a wider audience. However, instead of becoming a superpower tool in terms of promotion, advertising has its own rules, including the need to be accompanied by knowledge and ethics that are in accordance with Sharia to ensure that consumer trust in the producer is good, as well as the relationship between humans and God. This research uses a descriptive qualitative method, which is a data collection technique in the form of analysis and conclusion. The data collection techniques used is document study, which involves tracing data from necessary documents, and observation study, which involves observation of the object being studied. The results of this research show that al-Buyu', particularly in advertising, should prioritize ethics such as honesty, decency, etc. Advertising that is accompanied by ethics can build consumer trust in the company, and advertising that is accompanied by the principle of amar ma’ruf nahi munkar is important in ensuring that al-buyu' is conducted correctly and does not harm anyone.Penggunaan iklan saat ini menjadi alat yang sangat dibutuhkan dan juga efektif bagi para wirausaha untuk mempromosikan barang dari bisnis mereka. Meluasnya penggunaan teknologi dan media sosial juga menjadi alat penting untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Namun, alih-alih menjadi alat superpower dalam hal promosi, beriklan itu memiliki tatacara, diantaranya harus dibarengi dengan ilmu dan etika yang sesuai dengan syariat agar kepercayaan konsumen terhadap produsen dipandang baik, begitu pula hubungan manusia dengan tuhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu Teknik pengumpulan data dalam bentuk analisis dan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, dengan cara penelusuran data dari dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga studi observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Hasil penelitian pada artikel ini bahwa dalam al-buyu’ khususnya periklanan sudah seharusnya mengedepankan etika seperti sejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Iklan yang dibarengi dengan etika dapat membantu kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan iklan yang dibarengi dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar memiliki peran yang penting dalam memastikan pelaksanaan al-buyu’ dalam muamalah dilakukan secara benar dan tidak menyebabkan kerugian bagi siapapun.

Page 27 of 41 | Total Record : 410

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): June 2025 Vol 9 No 2 (2024): December 2024 Vol 9 No 1 (2024): June 2024 Vol 8 No 2 (2023): December 2023 Vol 8, No 1 (2023): June 2023 Vol 8 No 1 (2023): June 2023 Vol 7, No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 2 (2022): July - December 2022 Vol 7 No 1 (2022): January - June 2022 Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6 No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6 No 1 (2021): January - June 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 5 No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4 No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 4 No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3 No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2 No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 2 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 More Issue