cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Septiandani
Contact Email
slr_fh@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
slr_fh@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Semarang Law Review
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27236447     DOI : https://dx.doi.org/10.26623/slr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Perbandingan Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Acara dan Hukum Agraria.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober" : 17 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Lilawati, Lilawati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.10618

Abstract

This study examines consumer legal protection against violations of consumer rights resulting from the application of standard clauses in Sales and Purchase Agreements in the property sector. Standard clauses are often drafted unilaterally by developers, which can be detrimental to consumers, such as in cases of delayed unit handover without compensation and excessive late payment fines. Using a qualitative approach, this study analyzes the impact of these clauses on consumer rights and assesses the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in providing legal protection. The results indicate that many consumers are unaware of the existence and consequences of these standard clauses, leaving them vulnerable to unfair business practices. Therefore, it is important to increase consumer awareness and understanding of their rights and strengthen law enforcement against violations. This study recommends the need for better education on consumer protection, an increased role of consumer protection institutions, and a review of the practice of drafting clauses in Sales and Purchase Agreements to create fairness in property transactions.Abstrak Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi akibat penerapan klausula baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli di sektor properti. Klausula baku sering kali disusun secara sepihak oleh pengembang, sehingga dapat merugikan konsumen, seperti dalam kasus penundaan serah terima unit tanpa kompensasi dan denda keterlambatan pembayaran yang berlebihan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dampak dari klausula tersebut terhadap hak-hak konsumen serta menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan dan konsekuensi dari klausula baku ini, sehingga mereka rentan terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih baik tentang perlindungan konsumen, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen, dan peninjauan terhadap praktik penyusunan klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk menciptakan keadilan dalam transaksi properti.
PENGATURAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN Defis Abenta
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12159

Abstract

This study aims to analyze the regulation of severe disciplinary sanctions for Civil Servants (ASN) in Indonesia and evaluate their alignment with the principles of good legislation and legal protection. The issue stems from inconsistencies between Law No. 20/2023 on ASN and Government Regulation No. 94/2021, which create ambiguity and legal uncertainty in sanction imposition. The urgency of this study lies in ensuring legal clarity and fairness to uphold bureaucratic integrity and public trust. Employing a normative legal approach, this research examines primary legal materials, including statutes, and secondary sources, such as journals, to assess the regulatory framework. The findings indicate that Law No. 20/2023 lacks precise definitions of severe disciplinary violations and sanction mechanisms, leading to potential misinterpretations and undermining legal certainty. Compared to previous regulations, which offered detailed sanction categories, the current law’s vague wording risks unfair application. This study concludes that comprehensive implementing regulations are essential to ensure justice, transparency, and legal certainty in disciplinary actions for ASN.   Abstrak Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pelanggaran disiplin berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dasar atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai perlindungan hukum. Masalah muncul dari inkonsistensi antara UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menyebabkan ambiguitas hukum dalam penerapan sanksi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan untuk menjaga integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder seperti jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2023 kurang jelas dalam mendefinisikan pelanggaran disiplin berat dan mekanisme sanksi, berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kepastian hukum. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang lebih rinci, UU ini berisiko diterapkan secara tidak adil. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peraturan pelaksana yang komprehensif untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penegakan disiplin ASN.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA (STUDI KASUS TOKEN ASIX MILIK ANANG HIRMASNYAH) Lucky Faisal Ardanu; Endang Setyowati; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12391

Abstract

This scientific article discusses the legality and impact of cryptocurrency by companies in Indonesia with a case study of Anang Hermansyah's ASIX Token. The widespread use of cryptocurrency as a digital asset encourages the need for legal certainty, especially when companies make crypto assets part of their investment portfolio. This study aims to analyze the legal aspects of cryptocurrency based on laws and regulations in Indonesia and to see the impact of regulatory changes on ASIX PLUS Token investors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The data used are secondary data, in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The research findings show that although cryptocurrency has been recognized as a commodity and can be traded on the Futures Exchange, regulations in Indonesia are still partial and do not specifically regulate the use of cryptocurrency by companies. Changes in regulations from Bappebti to OJK through the P2SK Law provide hope for more comprehensive supervision, but need to be followed by firm and transparent technical policies to protect investors. This study suggests the need for the formation of integrated regulations regarding crypto assets as company assets and increasing public legal literacy regarding the risks and legality of cryptocurrency in Indonesia.   Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang legalitas serta dampak cryptocurrency oleh perusahaan di Indonesia dengan studi kasus Token ASIX milik Anang Hermansyah. Maraknya penggunaan cryptocurrency sebagai aset digital mendorong perlunya kepastian hukum, terutama ketika perusahaan menjadikan aset crypto sebagai bagian dari portofolio investasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis cryptocurrency berdasarkan peraturan perundang-undangan diIndonesia serta melihat dampak perubahan regulasi terhadap investor Token ASIX PLUS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency telah diakui sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, regulasi diIndonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara khusus penggunaan cryptocurrency oleh perusahaan. Perubahan regulasi dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang P2SK memberikan harapan akan pengawasan yang lebih menyeluruh, namun perlu diikuti dengan kebijakan teknis yang tegas dan transparan untuk melindungi investor. Penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan regulasi terpadu mengenai aset crypto sebagai aset perusahaan serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap risiko dan legalitas cryptocurrency di Indonesia.
STUDI HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DAN ADAT DALIHAN NATOLU TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DARI PERDAGANGAN MANUSIA DI TAPANULI SELATAN Rica Gusmarani; M. Hendra Pratama Ginting
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12445

Abstract

Human trafficking, particularly involving children as victims, is a grave infringement on human rights and a complex transnational crime. Children, as a vulnerable group, are often targeted due to poverty, lack of education, and weak legal protection systems. Law No. 35 of 2014 on Child Protection provides a national legal foundation to safeguard and restore the rights of child victims. Meanwhile, the community in South Tapanuli adheres to a traditional value system known as Dalihan Natolu, which emphasizes mutual respect and protection within its social structure, including children. The purpose of this study is to examine how much the synchronization of state law and customary law can reinforce efforts to prevent and address child trafficking. The research adopts a normative-empirical method through juridical and sociological approaches. The findings indicate that although customary law does not explicitly regulate human trafficking, fundamental principles of Dalihan Natolu, such as prohibitions against actions that tarnish family honor (somang), play a significant role in preventing child exploitation. Thus, integrating local customary values into national child protection strategies has great potential to enhance the effectiveness of legal implementation at the grassroots level.   Abstrak Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah adalah perdagangan manusia, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran utama dalam praktik ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan hukum. Untuk menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membentuk landasan hukum nasional. Di sisi lain, masyarakat Tapanuli Selatan memiliki sistem nilai adat yang dikenal dengan Dalihan Natolu, yang menekankan prinsip saling menghormati dan melindungi dalam struktur sosial, termasuk terhadap anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sinkronisasi antara norma hukum negara dan norma hukum adat dapat saling menguatkan dalam upaya mencegah dan menangani perdagangan anak. Metode penelitian normatif-empiris menggunakan yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat tidak secara eksplisit mengatur tentang perdagangan manusia, nilai-nilai dasar dalam Dalihan Natolu seperti larangan melakukan tindakan yang mencemarkan martabat keluarga (somang) berperan penting dalam mencegah eksploitasi anak. Oleh karena itu, integrasi hukum adat ke dalam strategi perlindungan anak di tingkat lokal sangat potensial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum positif.
ANALISIS KASUS PENGGUSURAN PADA TANAH YANG BERSERTIPIKAT HAK MILIK PADA OBJEK TANAH BERSTATUS EKSEKUSI PENGADILAN Aam Amirulhaq; Ery Agus Priyono
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12469

Abstract

This research examines the legal certainty of land ownership rights (Hak Milik) certificates in land dispute cases and the role of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN) in resolving such issues. The study employs a normative legal research method with an analytical approach and qualitative descriptive analysis, based on secondary data sources such as statutes, government regulations, and relevant literature. The findings reveal that a land ownership certificate serves as strong evidence of title but is not absolute, as Indonesia’s land registration system adopts a negative publication principle. Consequently, certificates may be challenged in court if stronger counter-evidence is presented. BPN, through local land offices, plays a crucial role in the registration process, certificate issuance, and community legal education to enhance public awareness of land rights. A case study in Bekasi indicates weaknesses in land rights protection caused by administrative negligence and abuse of authority. Therefore, strengthening land administration systems and improving oversight are essential to ensuring legal certainty of land ownership rights for society.   Abstrak Penelitian ini membahas kepastian hukum atas status tanah bersertipikat hak milik pada objek tanah sengketa serta peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan analitis dan analisis data deskriptif kualitatif, berdasarkan sumber data sekunder berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut prinsip publikasi negatif. Dengan demikian, sertipikat tetap dapat digugat apabila terdapat bukti lain yang lebih meyakinkan di pengadilan. BPN, melalui kantor pertanahan, memiliki peran penting dalam proses pendaftaran, penerbitan sertipikat, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak-hak pertanahan. Studi kasus di Bekasi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perlindungan hak atas tanah akibat kelalaian administrasi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan serta peningkatan pengawasan agar kepastian hukum atas hak atas tanah dapat terjamin secara optimal bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (BISNIS ONLINE) BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES KUDUS Destalia Amanda Sintasari; Subaidah Ratna Juita; Ani Triwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12524

Abstract

The development of technology and the internet has made it easier to transact business, but has also increased the risk of fraud in online businesses. This crime is committed in various ways, one of which is offering fictitious investments with the lure of large profits. This study aims to analyze legal protection for victims of online business fraud based on a victimology perspective, and to identify the obstacles faced by the Kudus Police in providing legal protection to victims. This study uses a qualitative approach method with data collection techniques through interviews, documentation studies, and analysis of laws and regulations. The results of the study show that victims of online business fraud still face various obstacles in obtaining legal protection. Some of the main obstacles in the investigation are the difficulty of identifying perpetrators who use fake accounts, limited access to banking data due to strict banking regulations, and the lack of public awareness in reporting this crime. Although there are regulations such as Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law that can be used to ensnare perpetrators, the implementation of protection for victims is still not optimal. Efforts made by the police to overcome these obstacles include increasing cooperation with financial institutions and digital platforms, strengthening digital forensics, and educating the public about online fraud modes. However, more adaptive regulations and a more effective victim protection system are needed so that victims' rights can be fulfilled maximum.   Abstrak Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan kemudahan dalam transaksi bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko tindak pidana penipuan dalam bisnis online. Kejahatan ini dilakukan dengan berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan bisnis online berdasarkan perspektif viktimologi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Kudus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penipuan bisnis online masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum. Beberapa hambatan utama dalam penyelidikan adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun palsu, keterbatasan akses terhadap data perbankan karena regulasi perbankan yang ketat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana ini. Meskipun terdapat regulasi seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, implementasi perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan ini meliputi peningkatan kerja sama dengan lembaga keuangan dan platform digital, penguatan forensik digital, serta edukasi kepada masyarakat terkait modus-modus penipuan online. Namun, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan sistem perlindungan korban yang lebih efektif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI ERA DIGITAL: UPAYA PERLINDUNGAN MEREK DALAM EKOSISTEM E-COMMERCE INDONESIA Munira; Ika Novitasari; Riskayanti; Ririn Yulandari Abbas
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12621

Abstract

The advancement of digital technology has driven significant transformation in the trade sector, particularly through electronic commerce (e-commerce) systems. This shift has brought new challenges to the legal protection framework for intellectual property rights, especially trademarks. Trademark disputes on digital platforms are often difficult to resolve through conventional litigation, which tends to be slow, costly, and less adaptive to the nature of electronic transactions. This condition underscores the urgency of implementing Alternative Dispute Resolution (ADR), particularly Online Dispute Resolution (ODR), as a more flexible, swift, and efficient mechanism. This study aims to evaluate the effectiveness of ADR in providing legal protection for trademarks within Indonesia’s e-commerce ecosystem and to explore the potential integration of ADR with the national legal system and the internal policies of digital platforms. The findings indicate that ADR, through online mediation and arbitration, holds significant potential to expedite the resolution of trademark disputes. However, its effectiveness is still hindered by the absence of comprehensive regulations, imbalanced relations between consumers and business actors, weak external oversight of ODR processes, and the lack of a standardized national platform. The study concludes that ADR should not only be seen as an alternative option but can serve as a primary instrument for ensuring swift and affordable access to justice in the digital sphere. Therefore, regulatory reforms, strengthening the institutional capacity of ADR, enhancing digital legal literacy, and expanding the scope of the national complaint system such as SiPENA to cover intellectual property disputes are necessary. A progressively and adaptively designed ADR–ODR integration is expected to strengthen trademark protection and foster an e-commerce ecosystem that is fair, inclusive, and sustainable.   Abstrak Kemajuan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor perdagangan, khususnya melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce). Perubahan ini membawa tantangan baru bagi sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, terutama terhadap merek dagang. Sengketa merek di platform digital kerap sulit diselesaikan melalui jalur litigasi konvensional yang cenderung lamban, berbiaya tinggi, dan kurang adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui Online Dispute Resolution (ODR), sebagai mekanisme yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas ADR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek di ekosistem e-commerce Indonesia, serta menggali potensi integrasinya dengan sistem hukum nasional dan kebijakan internal platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR, melalui mediasi dan arbitrase daring, memiliki prospek signifikan untuk mempercepat penyelesaian sengketa merek. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kekosongan regulasi yang komprehensif, ketimpangan relasi antara konsumen dan pelaku usaha, lemahnya kontrol eksternal terhadap proses ODR, serta ketiadaan platform nasional yang terstandarisasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa ADR tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi dapat berfungsi sebagai instrumen utama untuk menjamin akses keadilan yang cepat dan terjangkau di ranah digital. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan ADR, peningkatan literasi hukum digital, serta perluasan cakupan sistem pengaduan nasional seperti SiPENA agar mencakup sengketa kekayaan intelektual. Integrasi ADR–ODR yang dirancang secara progresif dan adaptif diharapkan mampu memperkuat perlindungan merek dan menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LOVE SCAMMING SEBAGAI KEJAHATAN SIBER Ana, Normatriya Sofiana; Muhammad Purnomo; Dian Rosita
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12661

Abstract

Love scamming is a form of cybercrime that exploits online emotional relationships to manipulate victims economically and psychologically through fake identities and personal manipulation. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, examining provisions in the Criminal Code, the 2023 National Criminal Code, and the 2024 ITE Law as possible legal bases. The findings indicate that love scamming involves fraud, extortion, and identity forgery but is not explicitly regulated in Indonesian positive law. Law enforcement faces obstacles such as proving criminal intent, tracing cross-border offenders, victims’ low digital literacy, and limited institutional capacity. Therefore, legal reform, enhanced digital forensic capacity, victim protection, and stronger international cooperation are required to ensure more effective and adaptive responses to love scamming in the digital era. Abstrak Love scamming merupakan bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan hubungan emosional daring untuk mengeksploitasi korban secara ekonomi dan psikologis melalui identitas palsu dan manipulasi relasi personal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, serta mengkaji ketentuan KUHP, KUHP Nasional Tahun 2023, dan UU ITE Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming mengandung unsur penipuan, pemerasan, dan pemalsuan identitas, tetapi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Hambatan penegakan hukum mencakup pembuktian niat jahat, pelacakan pelaku lintas negara, rendahnya literasi digital korban, serta keterbatasan kapasitas aparat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma pidana, peningkatan kapasitas digital forensik, perlindungan korban, serta kerja sama internasional agar penanggulangan love scamming lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK Muhammad Zainuddin; Hono Sejati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12676

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the alleged use of fake diplomas by public officials in Indonesia. Cases of the use of allegedly fake educational documents by individuals holding strategic positions raise concerns about bureaucratic integrity, leadership quality, and public trust in the legal system. This study uses a normative and empirical juridical approach by examining relevant laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP), the Law on Government Administration, and the Law on Elections and Regional Government. This study also analyzes several case studies in which the alleged use of fake diplomas by public officials has given rise to legal polemics, and assesses the responses of law enforcement officials and supervisory agencies such as Bawaslu, the General Elections Commission (KPU), and the Police. The results show that law enforcement against cases of fake diplomas by public officials still faces several challenges, including weak inter-agency coordination, difficulties in forensic document authenticity, and political intervention. This study recommends the establishment of an integrated national education document verification system, increased capacity of law enforcement officers to handle document forgery, and strengthened legal sanctions to create a deterrent effect. Consistent and transparent law enforcement is key to maintaining the integrity of public office and the rule of law.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik di Indonesia. Kasus penggunaan dokumen pendidikan yang diduga palsu oleh individu yang menduduki jabatan strategis menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas birokrasi, kualitas kepemimpinan, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga menganalisis beberapa studi kasus di mana dugaan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik telah menimbulkan polemik hukum, serta menilai respon aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, KPU, dan Kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ijazah palsu oleh pejabat publik masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, sulitnya pembuktian keaslian dokumen secara forensik, serta intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan sistem verifikasi dokumen pendidikan nasional yang terintegrasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani pemalsuan dokumen, serta penguatan sanksi hukum agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menjaga integritas jabatan publik dan supremasi hukum.
PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Hendra Wijaya; Ahmad Isman Affandi; Purwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12734

Abstract

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees  of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it  remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.   Abstrak Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober Vol. 6 No. 1 (2025): April Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober Vol. 5 No. 1 (2024): April Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober Vol. 4 No. 1 (2023): April Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober Vol. 3 No. 1 (2022): April Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober Vol. 2 No. 1 (2021): April Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober Vol. 1 No. 1 (2020): April More Issue