cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 801 Documents
 77   78   79   80   81 
Strategi Komunikasi Komunitas Pecinta Alam (SAMPALA) dalam Menyebarkan Kampanye Zero Waste di Kota Mataram Nabitah, Anarta; Hakim, Lukman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1662

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur strategi komunikasi yang diterapkan oleh komunitas pecinta alam SAMPALA dalam mengampanyekan gerakan zero waste di Kota Mataram. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana SAMPALA membangun pesan komunikasi, memilih media yang digunakan, serta menciptakan keterlibatan publik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis naratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan, serta dokumentasi media sosial dan arsip komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAMPALA menerapkan strategi komunikasi berbasis partisipatif, persuasif, dan edukatif melalui media sosial, kegiatan lapangan, serta edukasi publik. Pesan kampanye dikonstruksi sederhana, visual, dan emosional agar mudah dipahami oleh masyarakat Kota Mataram. Faktor pendukung keberhasilan meliputi dukungan institusional dari sekolah dan pemerintah, kreativitas anggota, serta antusiasme masyarakat terhadap isu lingkungan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, inkonsistensi perilaku masyarakat, dan minimnya kolaborasi eksternal. Kampanye ini terbukti meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat urban Mataram.
Kepastian Hukum atas Kepemilikan Hak atas Tanah Melalui Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi Arsa, Gebrina Zahra; Rosmidah; Yahya, Taufik
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1669

Abstract

Program Reforma Agraria di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Desa Makmur yang menyebabkan tanah kembali menjadi tanah negara. Namun, masyarakat telah lama menggarap tanah tersebut tanpa memiliki dasar hukum formal, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum melalui redistribusi tanah sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan kepemilikan hak atas tanah melalui program tersebut serta kendala yang muncul dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para penggarap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian bidang tanah telah diterbitkan sertipikat hak milik, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses verifikasi sehingga menimbulkan ketidakpastian kedudukan hukum bagi penggarap. Kendala yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data administrasi, ketidakjelasan batas bidang, perbedaan riwayat penguasaan, serta lambatnya proses verifikasi subjek dan objek. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa Reforma Agraria telah memberikan kepastian hukum bagi sebagian masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan akurasi data, mempercepat verifikasi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan pelaksanaan reforma agraria yang lebih efektif dan berkeadilan.
Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No: SP.SIDIK/10/III/RESKRIM Tentang Penganiayaan Berdasarkan Keterangan Saksi (Tersangka) Samara, Finsensius; Jorgi, Alexander; Anastasia Sarahmuti Manafe; Lingcon, Filipus Virgineri; Seran, Kristina; Taklal, Simson Roberto; Yerianto, Yosafat; Sali, Denil Michael
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1674

Abstract

Pengaiayaan merupakan tindak pidana umum yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga, termasuk kasus Antonius Melki terhadap istrinya Lutgardis Onya Lun berdasarkan BAP No: SP. Sidik/10/lll/2023/Reskrim. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur delik penganiayaan sesuai pasal 351 Ayat (1) KUHP, validitas BAP sebagai bukti, serta implikasi hukumnya. Pendekatan yuridis normative digunakan dengan sumber data primer dari BAP dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukan bahwa unsur subyektif ( kesengajaan ) dan obyektif (tamparan pipi dua kali serta pukulan punggung dua kali ) terpenuhi, mengkualifikasikan perbuan sebagai penganiayaan ringan dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. BAP terbukti sah sebagai bukti permulaan meski perlu didukung visum, dengan keterlibatan saksi Ani Sukmawati memperkuat kronologi kejadian pada 23 Februari 2023 di Ranameti kelurahan Rongga Koe. Implikasi hukum mencakup potensi restorative justice dalam konteks KDRT serta rekomendasi perbaikan penyusunan BAP untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini berkontribusi pada penegakan keadilan pidana rumah tangga Indonesia.
Analisis Yuridis terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Moktikanana, Anindita; Sukirno
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1676

Abstract

Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terkait dengan akta yang dibuatnya selama pembuatan akta. Hadirnya PMPJ adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris maupun masyarakat. Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap para klien. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Notaris kini juga memiliki peran krusial dalam sistem anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme diluar tanggung jawab mereka dalam membuat akta otentik. Dua kewajiban tersebut yaitu, (1) Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau prinsip know your coustumer (klien); dan (2) Kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Sebagai pihak pelapor, Notaris berhak mendapatkan jaminan perlindungan, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Upaya perlindungan preventif (pencegahan) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenali pengguna jasa saat mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.
Pengembangan Produk Minuman Herbal Wedang Jahe Cold Brew Melalui Metode Research and Development (R&D) Onesis, Jennifer; Kurniawan, Johannes
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1684

Abstract

Wedang jahe merupakan minuman tradisional Indonesia yang kaya akan manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi masalah pencernaan, namun sering kali dikonsumsi dalam bentuk panas yang kurang menarik bagi konsumen muda di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi wedang jahe cold brew sebagai minuman non-alkohol yang segar, rendah kalori, dan siap saji, guna memenuhi permintaan pasar akan produk fungsional berbasis herbal. Metode penelitian meliputi formulasi ekstraksi jahe segar menggunakan teknik cold brew (perendaman dingin selama 12-24 jam). Inovasi ini tidak hanya melestarikan warisan kuliner Indonesia tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi UMKM melalui diversifikasi produk minuman sehat non-alkohol.
Konsepsi Tanah Ulayat sebagai Hak Bersama Masyarakat Adat dalam Praktik Penyelenggaraan Pertanahan Noflin Cheni; Sukirno
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1686

Abstract

Tanah ulayat merupakan hak bersama masyarakat hukum adat yang secara konstitusional diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pertanahan, eksistensi tanah ulayat kerap menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait pengakuan, pendaftaran, dan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi tanah ulayat sebagai hak bersama masyarakat adat serta implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pertanahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanah ulayat telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam praktik masih belum optimal akibat adanya disharmonisasi regulasi, keterbatasan administrasi pertanahan, serta perbedaan pemahaman antara hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan pertanahan yang responsif terhadap hak kolektif masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum atas tanah ulayat.
Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terkait Tindak Pidana Pengeroyokan pada Kasus Klemensius Mesu di Dusun Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok Samara, Finsensius; Ghazang, Lusianus; Timu, Ludvianty Ine Bara; Desa, Patricia Laura; Kia, Francisko Anggara Ola; Pinatih, Ngurah Putu Adhi Wiraguna
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1688

Abstract

Artikel ini menganalisis tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, berdasarkan perkara Klemensius Mesu dan rekan-rekannya yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap seorang korban bernama Arif di Dusun Buton, Desa Pemana, pada 17 Juli 2025. Analisis difokuskan pada kronologi kejadian, pemenuhan unsur-unsur delik, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta konstruksi hukum yang tepat diterapkan dalam kasus ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis dokumen, terutama Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi secara tegas. Pasal alternatif berupa Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP sebenarnya dapat diterapkan, namun tidak diperlukan karena unsur kebersamaan dalam melakukan kekerasan telah terbukti kuat. Dengan demikian, tersangka tetap bertanggung jawab penuh secara pidana karena adanya kesengajaan dan tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf.
Analisis Yuridis Berita Acara Pemeriksaan dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Bawang Merah Berdasarkan Pasal 372 (KUHP) Samara, Finsensius; Longa, Angelita Fransina Natalia; Fahik, Fridolinus Richard; Ndolu, Magdalena Monika Miranda; Radja, Richard Andrian; Dacosta, Jesis Mireva Celeste Moa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1689

Abstract

Penggelapan merupakan tindak pidana umum yang sering terjadi dalam konteks bisnis,termaksud kasus Demsi Ronald Dully alias Demsy terhadap Anung Satya Martani berdasarkan BAP Tambahan dan laporan polisi nomor : LP/B/331/IX/2023/SPKT Polda NTT. Penelitian ini menganlisis unsur-unsur delik penggelapan sesuai pasal 372 KUHP,validitas BAP sebagai bukti,serta penegakan hukumnya.pendekatan yuridis normatif digunakan dengan sumber data primer dari data BAP dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukan bahwa unsur subjektif (niat jahat)dan objektif (penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum)terpenuhi,namun terdapat tumpeng tindih dengan pembelaan perdata,mengkualifikasikan perbuatan sebagai penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.BAP terbukti sah sebagai bukti permulaan meski perlu didukung bukti tambahan,dengan keterlibatan saksi dan surat gugatan memperkuat kronologi kejadian antara 26 mei 2023 hingga 12 juli 2023 di kupang.implikasi hokum Smencakup potensi penyelesaian memalui jalur perdata serta rekomendasi perbaikan penyusunan BAP untuk menjamin kepastian hokum.penelitian ini memberikan kontribusi pada hukuman tindak pidana dalam melindungi bisnis di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Saputra, Hadiansyah; Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1691

Abstract

Pencabutan IUP merupakan “sanksi administratif” menurut Pasal 151 UU Minerba dan PP No.96/2021 Pasal 185 ayat (2), sedangkan Pasal 188 menyatakan: “Menteri dapat memberikan sanksi pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan: (a) Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (b) Hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau (c) Pemegang IUP, IUPK, lPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Perlindungan hukum bagi pemegang IUP atas pencabutan IUP yang tidak didahului pemberian sanksi administratif dan melanggar Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 menjadi fokus bahasan penelitian ini. Dengan studi kasus “Putusan PTUN Jakarta Nomor:16/G/2023/PTUN.Jkt.” yang dikaji secara normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan IUP yang tidak memenuhi Pasal 185 ayat (2) jo. Pasal 188 melanggar perundang-undangan dan AUPB sehingga dinyatakan “batal atau tidak sah”, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Strategi Adaptasi Pemasaran Pedagang Pasar Konvensional di Sumenep dalam Menghadapi Persaingan dengan E-commerce Mundzirah; Zulaikha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1693

Abstract

Pasar konvensional telah lama menjadi tulang punggung perekonomian lokal di Indonesia. Namun perkembangan pesat E-commerce menimbulkan tantangan yang serius bagi eksistensinya. Pergeseran perilaku konsumen, persaingan harga yang ketat, serta penurunan volume penjualan yang drastis menjadi masalah utama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis strategi adaptasi pemasaran yang diterapkan oleh pedagang pasar konvensional di Sumenep dalam menghadapi persaingan dengan E-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adaptasi ganda antara offline dan online adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di era digital.

Page 79 of 81 | Total Record : 801

 77   78   79   80   81 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026) Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026) Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025) Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2025) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2024) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2024) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2024) Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2023) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2023) Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (April-Juni 2022) More Issue