cover
Contact Name
Greenation Publisher
Contact Email
greenation.info@gmail.com
Phone
+6281188062005
Journal Mail Official
greenation.info@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kapt. A. Hasan, Telanaipura Jambi
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Ilmu Multidisplin
Published by Greenation Publisher
ISSN : 28294599     EISSN : 28294580     DOI : https://doi.org/10.38035/jim.v1i1
Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu Pertanian, Ilmu Biologi, Bisnis, Ilmu Kimia, Ilmu Pendidikan, Teknik dan Teknologi, Humaniora, Ilmu Hayati, Ilmu Fisika, Ilmu Kelautan, Ilmu Sosial. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 801 Documents
Analisis Peran Notaris dalam Proses Take Over Kredit Pemilikan Rumah : Perspektif Kepastian Hukum Issan Subbal Maknun; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1634

Abstract

Take over Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan mekanisme perpindahan hak dan kewajiban pinjaman dari debitur lama ke debitur baru yang memerlukan peran notaris sebagai pejabat umum untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahan dokumen, perlindungan hak pihak terkait, dan pembuatan akta otentik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi literatur peraturan perundang-undangan dan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan notaris berperan strategis mulai dari pemeriksaan dokumen, penjelasan hak dan kewajiban, hingga pembuatan akta yang sah. Namun, masih terdapat tantangan terkait pemahaman debitur dan konsistensi penerapan peraturan. Penelitian ini menegaskan pentingnya notaris dalam menjamin kepastian hukum take over KPR dan perlunya sosialisasi prosedur kepada masyarakat dan lembaga perbankan.
Menguji Kepastian Hukum Prinsip Separate Legal Entity terhadap Permohonan Pailit Anak Perusahaan BUMN Persero Handayani, Wiwid Putri; Muryanto, Yudho Taruno; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum atas prinsip separate legal entity dalam kepailitan anak perusahaan BUMN Persero. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero, contohnya dalam permohonan pailit anak perusahaan BUMN Persero yang diajukan oleh permohonan pailit terhadap PT Indonesia Power yang diajukan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ditolak dengan pertimbangan bahwa kedudukan anak perusahaan sejajar dengan BUMN induk sebagai penyelenggara kepentingan publik sehingga memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Sebaliknya, putusan terhadap PT Kertas Leces (Persero) justru mengabulkan permohonan pailit dengan menegaskan statusnya sebagai badan hukum mandiri sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN Persero secara normatif merupakan badan hukum mandiri yang kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, sehingga dapat dipailitkan sebagaimana perseroan terbatas lainnya. Namun, penafsiran hukum yang berbeda terhadap status aset sebagai bagian dari kepentingan negara menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi interpretasi dan penegasan norma untuk menjamin kepastian hukum dalam proses kepailitan anak perusahaan BUMN Persero.
Analisis Kebutuhan Hukum terhadap Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Anggraini, Arsilia Suci Hamid; Wiraguna, Sidi Ahyar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1645

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebutuhan hukum terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia. Objek penelitian adalah urgensi mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui pendekatan pembuktian terhadap harta. Tujuan penelitian ini adalah menilai kesesuaian mekanisme tersebut dengan asas hukum, khususnya asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak milik, serta menilai kebutuhan sosial dan institusional terhadap pembentukan regulasi baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkuat data empiris berupa diskursus publik dan forum lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah apabila diperlakukan sebagai tindakan terhadap objek dan disertai pembuktian berlapis serta pengawasan peradilan. Penelitian menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemulihan aset dan menutup kekosongan hukum dalam pemberantasan korupsi.
Strategi Penyelesaian Upaya Hukum Pemenang Lelang Ekskusi Hak Tanggungan dalam Menghadapi Hambatan Penguasaan Objek Lelang: Analisis terhadap Peraturan Perundang-Undangan Maskanah, Ummi; Ahmad, Meyzar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1647

Abstract

Pemenang lelang eksekusi hak tanggungan sering menghadapi kendala praktis, misalnya yang disebabkan oleh keberatan dari penghuni objek atau gugatan yang diajukan pihak ketiga, sehingga hal ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat realisasi hak penguasaan objek lelang bagi pemenang lelang yang telah menunjukkan itikad baik melalui kepatuhan pada prosedur yang telah ditetapkan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data yang sifatnya sekunder serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, ketentuan hukum positif di Indonesia secara praktiknya belum optimal dalam menjamin kepastian hukum. Terhadap pemenang lelang yang telah memenangkan objek lelang secara sah namun mengalami hambatan dalam penguasaan objek, terdapat serangkaian upaya hukum preventif dan represif yang dapat ditempuh. Upaya tersebut meliputi penyelesaian secara non-litigasi (melalui negosiasi dan mediasi) serta upaya litigasi formal, yaitu: pengajuan permohonan eksekusi pengosongan kepada pengadilan, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dan/atau penempuhan tuntutan pidana berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Gambaran Gejala Gangguan Stres Pascatrauma Akibat Perundungan pada Mahasiswa Universitas X di Manado Duha, Anastasya D. Z.; Cicilia Pali; Lydia Edmay V. David
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1652

Abstract

Perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat memicu tekanan psikologis serius dan berdampak jangka panjang pada korban, termasuk munculnya gejala gangguan stres pascatrauma (GSPT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran gejala GSPT akibat perundungan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sam Ratulangi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner online kepada 462 mahasiswa semester 3 dan 5, menggunakan instrumen Olweus Bully Victim Questionnaire (OBVQ) untuk menilai tingkat perundungan dan PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) untuk menilai gejala GSPT. Dari seluruh responden, diperoleh 26 mahasiswa (5,63%) yang memenuhi kriteria penyintas perundungan tingkat sedang dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 13 dari 26 mahasiswa penyintas perundungan (50%) memiliki indikasi gejala GSPT dengan nilai PCL-5 ≥ 33. Klaster gejala yang paling dominan adalah hyperarousal, seperti kewaspadaan berlebih, kesulitan konsentrasi, dan gangguan tidur. Temuan ini mengindikasikan bahwa perundungan memiliki dampak signifikan terhadap kondisi psikologis mahasiswa dan berpotensi mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu meningkatkan langkah pencegahan, deteksi dini, dan dukungan terhadap korban perundungan untuk meminimalkan risiko berkembangnya GSPT.
Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Anemia terhadap Kepatuhan dalam Mengkonsumsi Tablet Fero Sulfat di Desa Dopang dan Desa Gunungsari Putri, Made Syanindita; Fitria, Qudratini
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1654

Abstract

Kasus anemia dalam kehamilan memiliki dampak yang signifikan baik pada ibu dan janin maupun saat persalinan. Dampak tersebut dapat meningkatkan mortalitas pada ibu dan janinnya. Beberapa dampak yang dapat terjadi, yaitu kelahiran bayi dengan premature, berat badan lahir rendah (BBLR) dan mudah terpapar infeksi. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan cross sectional, kegiatan pengumpulan data dilakukan dari responden yang datang ke Kelas Ibu Hamil dan Posyandu pada Oktober-Desember 2024 di 13 Posyandu dan 1 kels ibu hamil di Desa Dopang dan Desa Gunungsari, dengan jenis penelitian bersifat deskriptif dan analitik. Dilakukan penelitian tingkat pengetahuan dan kepatuan konsumsi tablet tambah darah dengan memerhatikan beberapa karakteristik, yaitu usia, pekerjaan, pendidikan, usia kehamilan, paritas, dan edukasi efek samping yang dikatkan dengan tingkat pengetahuan, dan tingkat kepatuhan ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya hubungan yang bermakna pendidikan terhadap tingkat pengetahuan, namun tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan minum tablet tambah darah pada ibu hamil.
Perilaku Asertif ditinjau dari Harga Diri pada Siswa SMA PAB 4 Sampali Azzahra, Najwa; Tarigan, Beby Astri; Simbolon, Raphita Sahania Morani; Napitupulu, Natasya Triana Bella; Marpaung, Winida; Safarina, Nur Afni
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1656

Abstract

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan keterikatan antara harga diri dan perilaku asertif di kalangan siswa SMA PAB 4 Sampali. Metode yang diterapkan yaitu kuantitatif dengan melibatkan 114 siswa sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah Disproportionate Stratified Random Sampling Hasil analisis mennjukkan r sebesar 0.713 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.000 (p<0.05), yang mengindikasikan adanya keterikatan positif dan signifikanantara harga diri dan perilaku asertif. Nilai koefisien determinasi (R2) dalam studi ini adalah 50.9% terhadap perilaku asertif, sementara 49.1% sisanya terdapat pengaru dari variabel lain yang tidak menjadi fokus studi ini Temuan ini menegaskan pentingnya harga diri dalam meningkatkan perilaku asertif di kalangan siswa.
Tinjauan Hukum Pertanahan terhadap Peralihan Aset BUMD Berupa Hak Guna Usaha yang Telah Habis Masa Berlaku Reviandini, Titi; Sadino
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1657

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah selaku subjek hak atas tanah mempunyai kewajiban dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk memelihara kondisi fisik tanah dan kondisi yuridis administrasi. Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mempunyai aset berupa tanah dengan status hak guna usaha. Namun hak tersebut telah berakhir pada tahun 2012 dan tidak dilakukan perpanjangan maupun pembaruan hak. Hukum pertanahan mengatur bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dan tidak diperpanjang atau diperbarui akan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Permasalahan muncul ketika hak tersebut telah berakhir tetapi dilakukan peralihan aset dari Perusahaan Daerah Agribisnis Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada PT Agro Jabar. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak guna usaha yang telah berakhir dimohonkan penpanjangan/pembaruan sesuai ketentuan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Peralihan aset tanah dari PDAP yang dialihkan kepada PT Agro Jabar menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan mengenai legalitas tanah karena pengalihan aset dilakukan setelah HGU tidak dalam kedudukan secara legal yaitu telah hapus karena jangka waktunya habis.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 363 KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan (Studi Kasus di Sumba Barat) Samara, Finsensius; Fahik, Louis Reinald; Besin, Agustinus Fizer; Elizabeth, Caecilyan; Gella, Marvell Visco Alexandro; Praeng, Carlos Ardyansah; Nahak, Nickova Imanuel
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1659

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Sumba Barat. Melalui metode yuridis normatif dan empiris, termasuk penelaahan Berita Acara Pemeriksaan, studi ini mengonfirmasi terpenuhinya seluruh unsur delik. Unsur tersebut meliputi pengambilan barang secara melawan hukum serta faktor pemberat seperti dilakukan bersama-sama pada dini hari. Didukung bukti saksi dan fisik, disimpulkan bahwa penerapan pasal ini secara hukum sudah tepat, meskipun masih terdapat kendala teknis terkait sarana penyidikan dan minimnya pengawasan lingkungan.
Dialektika Interpretasi VCLT 1969 dalam Doktrin Evolutionary Interpretation dan Subsequent State Practice pada ICCPR 'Asyiqin, Nurul
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1661

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi ketegangan fundamental dalam hukum perjanjian internasional antara doktrin Evolutionary Interpretation yang diterapkan oleh United Nations Human Rights Treaty Bodies dan realitas Subsequent State Practice yang dijalankan oleh rezim penganut Kedaulatan Siber. Di satu sisi, United Nations Human Rights Committee melalui Komentar Umum No. 34 memosisikan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai living instrument yang memperluas perlindungan HAM ke ruang digital secara ekstrateritorial. Di sisi lain, muncul pola praktik negara yang persisten dipelopori negara-negara besar, serta diadopsi secara hibrida oleh negara berkembang yang merekonstruksi makna Ketertiban Umum (Ordre Public) dan Keamanan Nasional (National Security) untuk menjustifikasi internet shutdowns dan lokalisasi data. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan interpretasi Konvensi Wina 1969 (VCLT), penelitian ini menemukan bahwa akumulasi praktik negara yang restriktif berisiko menciptakan normative contestation yang dapat memodifikasi makna kewajiban traktat secara de facto melalui mekanisme Pasal 31(3)(b) VCLT.