EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
EduYustisia adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel-artikel tentang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah dan ulasan tentang disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang studi hukum (hukum perdata, hukum Pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan).
Articles
42 Documents
<![CDATA[Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ]]>
<![CDATA[Suri, Dwi Atika]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Rahmat]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land is one of the most important aspects of human life. Soil has broad functions for humans. Starting from human life originating from the soil, growing and developing and carrying out activities on the soil to humans being buried in the soil in order to fulfill their promise to the creator. The benefits of land for humans are so great that human life cannot be separated from the role and function of land rights. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Basically, all types of agrarian conflicts arise as a result of gaps related to agrarian resources, especially gaps in land control, allocation, perceptions and conceptions, as well as conflicting or overlapping laws and policies. One of the most important things that a judge must do in examining state administrative disputes is proof. In state administrative courts, the model of proof is formal truth referring to the object of the dispute, namely the official's decision which is detrimental to the parties, and paying attention to material truth, namely photographing and paying attention to the process of occurrence, or the emergence of the object of the state administrative lawsuit.]]>
<![CDATA[Penerbitan Kembali Minuta Akta Yang Hilang Di Kantor Notaris ]]>
<![CDATA[Yunita, Salsabila]]>;
<![CDATA[Lubis, M. Syukran Yamin]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembuatan akta dalam bentuk Minuta Akta adalah untuk menjaga dan menyimpan asli akta yang telah dibuat oleh Notaris, dengan demikian apabila suatu saat terdapat penyimpangan, penyalahgunaan atau pemalsuan terhadap grosse, salinan dan kutipan di dalamnya maka dengan mudah dapat segera diketahui, kemudian Notaris dapat langsung mencocokkan isi akta dengan aslinya. Ketika Minuta Akta Notaris hilang atau rusak, yang mengakibatkan kerugian para pihak yang memiliki kepentingan, dapat dikatakan Notaris menghiraukan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan menjamin keadaan Minuta Akta dalam keadaan baik yang dibebankan kepada Notaris. Sehingga Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya Protokol Notaris tersebut. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Penyimpanan minuta akta melebihi umur biologis Notaris itu sendiri, dikarenakan akta Notaris yang berbentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum, sehingga Notaris harus menyimpan dan memelihara Protokol Notaris yang dimilikinya. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan atau bahkan musnahnya minuta akta yang disimpan oleh seorang Notaris, dan para pihak merasa dirugikan maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan untuk menyimpan dan memelihara untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari peruatan hukum masyarakat atau klien merupakan tanggung jawab Notaris serta Notaris Pengganti.]]>
<![CDATA[Pengaturan Hukum Gugatan Ganti Rugi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi ]]>
<![CDATA[Yudha, Fajar Tri]]>;
<![CDATA[Lubis, Mhd Teguh Syuhada]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Law and justice are so closely related in everyday life, that it makes no sense to talk about law without being based on justice, because in essence the law that provides justice to society actually becomes a boomerang, especially for people who are victims of criminal acts, this is of course considered very detrimental to victims, the condition of law enforcement in Indonesia is considered very critical in view of the judicial process which is less favorable for victims of criminal acts and in practice it is infiltrated by the hegemony of the judicial mafia. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Enforcement of national criminal law (both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code) must be carried out in accordance with the contents of the provisions of the national criminal law which have been strictly regulated without taking into account the position and interests of the victim. It turns out that until now it has only been a routine routine but without meaning when it comes to dealing with the importance of protection. crime victim law. The mechanism for summoning and examining administrators who are used as witnesses, suspects or defendants still refers to the provisions that are clearly regulated in the Criminal Procedure Code. This is clearly illustrated in the provisions of Article 18 of the Supreme Court Regulations on Corporations which states as follows: The summons and examination of Management who are proposed as witnesses, suspects and/or defendants is carried out in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and statutory regulations. others that apply.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian ]]>
<![CDATA[Sitepu, Riswandi Sp]]>;
<![CDATA[Astuti, Mirsa]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Mengenai unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan. Salah satu contoh kasus adanya delik kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dalam Iklan Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Siagian, Alfina Yulistari]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketentuan mengenai periklanan secara umum telah ada, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran serta kejahatan untuk yang telah dilakukan oleh pembuat iklan yang merugikan konsumen. Permasalahan ini menempatkan konsumen pada posisi sangat lemah karena sulitnya dalam pembuktian dan tidak terlibatnya konsumen dalam proses pembuatan hingga akhir sebuah produk. Lemahnya posisi konsumen ini mengakibatkan konsumen kesusahan dalam menuntut haknya. Perlindungan konsumen akan selalu menarik untuk diperbincangkan di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Perbuatan pelaku usaha yang memasang iklan yang bersifat menyesatkan jelas telah melangar peraturan yang ada. Jauh sebelum adanya media-media sosial seperti saat ini, UUPK telah mengatur bagaimana seorang pelaku usaha mengiklankan produk barangnya dengan baik. Pasal 8 ayat (1) huruf f telah mengatur bagaimana seorang pelaku usaha dilarang untuk memberikan informasi atau iklan yang tidak sesuai dengan produk barang yang ditawarkan kepada konsumen. Penjatuhan sanksi pidana dilakukan berdasarkan peraturan UUPK, UU ITE dan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan sanksi pidana akan dilakukan sesuai dengan kriteria kasus yang ditangani, di beberapa keadaan terkadang penegak hukum dapat megenakan pasal berlapis terhadap perbuatan pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Mafia Tanah ]]>
<![CDATA[Harahap, Anissa Aldawiah]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Rahmat]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Criminology is a science that studies crimes or violations of law by legal subjects, where the law that is violated results in a reaction from the law itself. As Sutherland defines criminology is the processes of making laws, violating laws. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The land mafia is a conspiracy between parties with evil intentions in controlling land and the participation of officials who have the authority to issue the legality of land rights. Land rights are basically created by the right to control the state as a constitutional command, Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, states; "The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people." The right to control the state itself is an embodiment of the rights of the Indonesian people to the earth, water and outer space along with all the contents of their wealth which is then attached to one term, known as agrarian. The problem of the causes of crime is an interesting problem. Various theories regarding the causes of crime have now been proposed by experts from various disciplines and various fields of science.]]>
<![CDATA[Profit Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Jasa Pengangkutan Kajian Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Aisyah, Siti]]>;
<![CDATA[Perdana, Surya]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Commanditaire Vennootschap atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Limited Corporation”. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Badan usaha di Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha. Mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Firma, hingga Koperasi, masing-masing memiliki struktur dan aturan hukum tersendiri. Keberadaan berbagai jenis badan usaha ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di negara kepulauan terbesar di dunia ini. Pelaku usaha dapat memilih bentuk yang paling sesuai dengan skala, tujuan, dan kapasitas mereka. Pilihan ini penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek seperti perpajakan, pertanggungjawaban hukum, dan kemampuan untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan regulasi terkait badan usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Perusahaan Terhadap Tunggakan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Kharisma Putri, Kharisma]]>;
<![CDATA[Koto, Ismai]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak dan kewajiban pekerja dibuat dan disetujui dalam perjanjian kerja Salah satu hak yang di dapat oleh pekerja tercantum dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin hak seorang pekerja atas jaminan sosial seperti yang termaktub di atas, maka adanya jaminan sosial tenaga kerja menjadi suatu hal yang sangat penting, Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja. Perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar Iuran kepada BPJS. Namun apabila Iuran BPJS tidak dibayarkan makan perusahaan akan terkena sanksi. BPJS Ketenagakerjaan memberikan jangka waktu kepada perusahaan untuk membayarkan iuran setiap bulan, batas pembayaran iuran perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yakni setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jatuh tempo iuran setiap tanggal 15 dikarenakan banyak perusahaan yang memberikan gaji ke tenaga kerjanya di akhir bulan, sehingga masih ada waktu untuk mengatur aliran keuangan antara menghitung gaji bulanan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu 15 (lima belas) hari seharusnya cukup longgar untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tepat waktu, namun masih saja banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan iuran bulanan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Prayitno, Eko Nurrahmat]]>;
<![CDATA[Syafriana, Rizka]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum perjanjian sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena erat kaitannya dengan kerja sama dalam segala interaksi antara orang perseorangan, perseorangan dan badan hukum, serta badan hukum. Kerjasama merupakan salah satu contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari istilah security law atau zekerheidsrechten adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (orang tertentu). Hukum jaminan menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai penunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Hukum jaminan yang didalamnya merupakan persoalan kredit yang bersangkut paut atau berkaitan dengan pihak bank, dimana jaminan adalah benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antar kreditur dan debitur.]]>
<![CDATA[Pelindungan Jaminan Fidusia Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Yang Disebabkan Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Bima Akhbar]]>;
<![CDATA[Nurhilmiyah, Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Di era yang modern ini kendaraan tidaklah hanya menjadi kebutuhan tersier semata tetapi sudah menjadi kebutuhan primer (pokok) yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau kepala keluarga sebab kendaraan merupakan alat transportasi sumber mata pencaharian juga sebagai alat transportasi kehidupan sehari-hari. Perpindahan hak kepemilikan dalam konsep pengaturan fidusia diterapkan dengan metode constitutum possessorium (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) artinya pengalihan hak kepemilkan suatu benda dengan meneruskan hak kepemilikan terhadap pemberi fidusia yang kemudian objek penguasaan suatu benda selanjutnya dikuasai untuk kepentingan penerima fidusia. Dalam mengadakan perjanjian biasanya kreditur selaku pemberi piutang akan mengikatkan perjanjian dengan mengikutkan jaminan fidusia sebagai bentuk kepastian hukum dan disertai dengan isi klausula perjanjian yang harus disepakati debitur, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian standard (klausula baku).]]>
