cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ismai Koto
Contact Email
eduyustisia@umsu.ac.id
Phone
+6281262102097
Journal Mail Official
ismailkoto@umsu.ac.id
Editorial Address
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/pages/view/Editorialteam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : 29637082     EISSN : 29637082     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
EduYustisia adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang memuat artikel-artikel tentang penelitian ilmiah bidang Ilmu Hukum, memuat hasil penelitian ilmiah dan ulasan tentang disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang studi hukum (hukum perdata, hukum Pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor Simanjuntak, Nuraini; Faisal, Faisal
EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena jasa titipan (jastip) berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada dan didukung oleh keinginan memiliki suatu barang yang memiliki nilai ekonomi maupun prestise yang tinggi di masyarakat. Jastip sudah marak sejak Tahun 2017, puncaknya pada Tahun 2019 semakin marak karena dirasa sudah mengganggu produk dalam negeri terlebih menghindari dari ketentuan pajak yang ada. Karena bagi pihak yang pandai melihat peluang, jastip dijadikan kesempatan berusaha bahkan menjadi profesi yang didukung. Adapun masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu, pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri, faktor penyebab terjadinya penggelapan barang impor oleh pelaku usaha jasa titip luar negeri, dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan penggelapan barang Impor. Pengaturan hukum tentang usaha jasa titip luar negeri yaitu, kedudukan hukum pelaku usaha jasa titip mengikuti aturan bea masuk terhadap barang yang dibawa dari luar negeri untuk di perjual belikan di Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Undang-undang Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. ketentuan pembebasan bea masuk FOB USD 500.00 (lima ratus United States Dollar) tersebut yang seharusnya dipakai dan digunakan untuk barang milik penumpang untuk keperluan pribadi (personal use) justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip untuk membawa barang titipan dari konsumen yang telah memesan barang impor melaluinya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dibidang kepabeanan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik Nasution, Nadya Rizky; Ramadhani, Rahmat
EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki makna yang multidimensional. Melihat kenyataan betapa besar dan pentingnya peran hak-hak atas tanah dalam kehidupan manusia, maka pengaturan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah harus diarahkan pada peningkatan terjaminnya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang bertanahan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan hukum berfungsi mengatur setiap hal agar seluruhnya berjalan lancar, tetib dan sesuai aturan. Sehingga supremasi hukum harus ditegakkan. Setiap warga negara berhak atas pengakuan,berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Serta setiap warga negara berhak memiliki perlakuan yang sama di mata hukum. Hal ini telah jelas tertuang pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai asas-asas hukum fundamental, yang mana termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dikarenakan sistem penerbitan surat-surat bukti hak yang merupakan alat bukti yang kuat, maka sistem publikasi adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif dalam bidang pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum.
Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga Fitrah, Jariatun; Astuti, Mirsa
EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every society throughout the world has a legal system within its territory. There is no nation that does not have a national legal system. A nation's national law is a reflection of the culture of the nation concerned. Because law is the nation's mind and grows from the nation's legal awareness, the law will appear as a reflection of the nation's culture. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In Alas society, it is known that there is an ideal marriage based on mate restrictions which causes people to have to marry outside certain environmental boundaries (exogamy). In Alas society, there is a prohibition against marrying within the clan. Sanctions given to perpetrators of same-marga marriages are expulsion from customs, from clan groups, neighborhood associations and even exile from the area where perpetrators of same-marga marriages live. The Alas community in Lawe Bulan District hopes that every citizen of the Alas community can respect, protect, uphold and follow every customary provision that applies in the Alas custom so that the values and characteristics of the Alas custom itsel
Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Perspektif Hukum Perdata Tamalba, Ifrayendi; Perdana, Surya
EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, sengketa atas tanah merupakan suatu momok yang tidak asing lagi, karena hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat hanya bergantung pada tanah, oleh karena itu sengketa atau permasalahan atas tanah selalu ada. Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah. Permasalahan atau sengketa atas tanah yang terjadi sangat bervariasi mulai sengketa yang berkaitan dengan sertipikat, sengketa kepemilikan atas tanah, juga sampai pada pendudukan tanah tanpa hak atau melawan hukum oleh salah satu pihak. Sengketa-sengketa tersebut di atas selalu mewarnai sistem peradilan dan juga lembaga peradilan di Indonesia. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut Hidayat, Muhammad Wahyudi; Simatupang, Nursariani
EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku berkait anak untuk menjaga anak terjauh dari perbuatan pidana, namun pada kenyataannya tidak terjaminnya kelangsungan eksistensi anak dikarenakan masih maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Sosialisasi Dan Metode Penekanan Pengeluaran Rumah Tangga Dalam Usaha Menciptakan Keluarga Sejahtera Pada Desa Tanoh Megakhe Kecamatan Badar Soefi, Roezaini; Hasan, Muridha; Sabitah, Sabitah; Maufira, Rila; Mulia, Lusi Tutur; Harasid, Harun; Nasruddin, Nasruddin
EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan ekonomi sebuah keluarga adalah suatu hal yang sangat krusial dalam kehidupan berkeluarga. Kesejahteraan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan serta status sosial. Setiap keluarga harus memutar otak agar tidak terhimpit oleh kesulitan ekonomi. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga sangat di butuhkan masyarakat agar mampu merencanakan serta mengelola biaya rumah tangga sebaik-baiknya. Faktor budaya dan kebiasaan yang diwariskan dari orang tua atau nenek moyang, mempengaruhi gaya hidup sekaligus model atau gaya dalam mengelola kebutuhan rumah tangga
Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Peralatan Base Transceiver Station Pemancar Signal Tower Harahap, Igor Ivannov; Nadirah, Ida
EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of theft of tower signal transmitter base transceiver station equipment is a crime of theft in which the object stolen is equipment for transmitting signals for cellphones, wifi, and electronic devices that use other signals. In Article 362 of the Criminal Code, theft is anyone who Anyone who takes something, which wholly or partly belongs to another person, with the intention of possessing it unlawfully, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred million rupiah. In this article it is regulated to ensnare perpetrators of criminal acts of theft. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Criminal law enforcement is part of criminal policy as one of the overall crime prevention policies. Indeed, criminal law enforcement is not the only thing that can be a hope for being able to resolve or deal with crime completely, but its presence is highly expected in Indonesia which is based on law. to enforce criminal law in Indonesia. Law enforcement is aimed at increasing order and legal certainty in social life. This is done to regulate the functions, duties and authority of institutions that have the task of enforcing the law
Pertanggungjawaban Hukum Klinik Kecantikan Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Korban Malpraktik Shafira, Nadia; Simatupang, Nursariani
EduYustisia Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu Negara maka selain memberikan perhatian untuk pelayanan kesehatan Negara juga membuat dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang hubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, hukum kesehatan ini salah satu cakupan dari aspek hukum perdata. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Whistleblower mendapat perlindungan dari penguasa untuk mengungkap suatu kebenaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan batasan batasan tertentu dalam suatu perbautan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan- ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.Begitupula dengan hubungan tenaga medis dan pasien, dalam hubungan ini kepentingan dari kedua belah pihak dilindungi oleh hukum. Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawabannya. Secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.
PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERILAKU DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 5 SD MUHAMMADIYAH 37 TANJUNG SELAMAT Zakira, Salwa
EduYustisia Vol 3, No 1 (2024): Juni-September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut (1) untuk mengetahui pengaruh Media Sosial Tiktok terhadap perilaku dan hasil belajar siswa di kelas 5 SD Muhammadiyah 37 Tanjung Selamat, (2) untuk menganalisis penggunaan Media Sosial Tiktok terhadap siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 37 Tanjung Selamat, (3) Pendekatan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan jenis penelitian kuisioner, dan wawancara di sekolah tersebut. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 57 siswa yang terdiri dari 22 laki-laki dan 35 perempuan. Dengan sampel 36 peserta didik dari dua kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Tiktok terhadap perilaku dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 37 Tanjung Selamat yaitu : (1) perilaku belajar siswa dalam proses belajar di kurang konsentrasi dalam belajar karena disambil dengan bermain Tiktok. (2) Perilaku belajar siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah dirumah, siswa menjadi sering menunda nunda waktu untuk menyelesaikan tugas di rumah. Sehingga banyak tugas bertumpuk baru di kerjakan. (3) Perilaku siswa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, siswa akan mengatur jadwalnya untuk belajar dan bermain Tiktok. (4) Dampak positif dan negative Tiktok, diantara dampak positif aplikasi Tiktok dapat membuat siswa mencari informasi dan membantu siswa untuk mencari referensi tentang Pelajaran karena konten edukasi, diantara dampak negative nya adalah dapat membuat siswa malas belajar, kurang konsentrasi dalam belajar, menundanunda waktu untuk belajar, membuat jadwal tidur menjadi tidak teratur, memicu untuk berbicara dengan berbahasa kasar dan menjadi lupa waktu ketika sudah terlalu asik menggunakan aplikasi Tiktok
Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Simatupang, Rajarif Syah Akbar
EduYustisia Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian state has responsibility for the welfare of children constitutionally in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Hierarchically, various legal products were issued and ratified which became the basis for policies and regulations in child protection in Indonesia. Child protection already has national legal products and international legal products which have been ratified by Indonesia. Children's rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The concept of a rule of law based on Pancasila certainly upholds and pays attention to human and national values, and because naturally children are the most vulnerable human figures in terms of defending their own safety and interests, and are vulnerable to becoming victims of interference from other human beings who have more Being an adult and being strong first is synonymous with legal protection for children, and this is also reflected in the constitution. Legal Philosophy studies the nature of seeking justice. Legal philosophy is a philosophy or part of philosophy that directs (focuses) its reflection on law or legal phenomena. Legal philosophy is not aimed at questioning certain positive laws, but rather at reflecting on law in its generality or law as such.

Page 3 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari Vol 3, No 1 (2024): Juni-September Vol 2, No 3 (2024): Februari - Mei Vol 2, No 2 (2023): Oktober - Januari 2024 Vol 2, No 1 (2023): Juni - September Vol 1, No 3 (2023): Februari - Mei Vol 1, No 2 (2022): Oktober - Januari 2023 Vol 1, No 1 (2022): Juni - September