cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitta Saraya
Contact Email
sittalaw@gmail.com
Phone
+6281228735599
Journal Mail Official
jldfhuniss@gmail.com
Editorial Address
Kampus Universitas Selamat Sri Jl. Soekarno Hatta KM 03 Kendal Jawa Tengah 51351
Location
Kab. kendal,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Legal Dialetics
Published by Universitas Selamat Sri
ISSN : -     EISSN : 28095324     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Legal Dialetics adalah Jurnal yang memuat tentang artikel ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia maupun dalam kajian perbandingan hukum (komparasi) dengan Negara lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK GALIAN TAMBANG TYPE C (STUDI DI KECAMATAN KALIWUNGU KABIPATEN KENDAL) Ikka Puspitasari; Sitta Saraya; Hilmi
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.712 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau Kabupaten/ Kota. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Kekayaan yang di miliki dan di kuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kendal.penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.
KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ROHINGNYA DI MYANMAR adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.632 KB)

Abstract

The International Criminal Court (ICC) is a permanent tribune and authorized to prosecute individual perpetrators for international crimes that include genocide crimes, war crimes, aggression crimes and even crimes against humanity including ethnic crimes in Rohingnya. Where on the one hand also the Security Council (UNSC) also has the authority in taking action against crimes and reporting crimes in Rohingnya which include countries that are parties or countries that are not parties to the Rome Statute. Where the forms of crimes experienced by Rohingnya people in Myanmar are crimes that are handled by the Rome Statute in which the ICC does not have the authority to handle the case because Myanmar is not an ICC party country, but because Bangladesh is a country that is affected by the Rohingans porting, then Bangladesh has the right to report the case of Rohingnya in Myanmar to the UN Security Council. Where the UN Security Council is obliged to make and issue a letter of recommendation addressed to the ICC to conduct an investigation, prosecution of the case. This research was compiled using the method of library (library research) which was conducted by examining various secondary data sources in the form of books, journals, and other legal writings relating to the research topic. Also used normative methods that are descriptive in nature, the approach used is the legal approach, conceptual approach and legal principles approach. who reviewed and explained the issue of the International Criminal Court (ICC) Authority on the Resolution of Rohing Disputes in Myanmar.
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA adminjfh, adminjfh
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.405 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan constitutional complaint atas Mahkamah Konstitusi sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan sepanjang sejarah penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat beberapa kasus kesewenang-wenangan negara yang mencederai hak konstitusional warga negara, namun belum menemukan jawabannya Judicial review yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk melindungi hak konstitusionalnya hanya terbatas pada pengujian atas konstitusionalitas undang-undang. Jalur ini tidak dapat digunakan untuk menguji segala keputusan atau tindakan aparatur negara yang berpotensi mencederai hak asasi manusia, yang mungkin saja berlandaskan pada produk hukum yang lebih rendah dari pada undang-undang. Oleh karena itu instrumen constitutional complaint menjadi sangat penting adanya.
UPAYA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ariyad, fikri
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.401 KB)

Abstract

Kenakalan anak menjadi permasalahan utama di negeri ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Terdapat berbagai alasan yang mendorong anak berhadapan dengan hukum. Faktor – faktor yang menjadi alasan anak berhadapan dengan hukum adalah kemiskinan (29,35%), lingkungan (18.07%), salah didik (11,3%), keluarga tidak harmonis (8,9%) dan minimnya pendidikan agama (7,28%). Upaya negara dalam menagani kasus anak yang berhadapan dengan hukum salah satu nya melalui lembaga pembinaan, lembaga pembinaan di sini salah satu nya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mempunyai fungsi sebagi tempat agar anak menyadari kesalahan nya dan tidak lagi mengulangi perbuatanya.Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, pada prinsipnya menurut Undang – Undang Nomer 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tidak ada penjara bagi anak dan konvensi hak anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum didalam lembaga pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Lembaga pemasyarakatan anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai – nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.Adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dirasa lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak. UU No 11 Tahun 2012 merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam memperbaharui sistem peradilan pidana anak. Anak tidaklah lagi merasa bahwa dirinya dipenjara, melainkan dibina secara khusus supaya anak tersebut bisa kembali menjadi penerus bangsa tanpa adanya perbedaan dengan anak – anak yang lain pada umumnya.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBANGUN GENERASI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI suparno, suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.412 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Perguruan Tinggi dalam membangun generasi Anti Korupsi melalui pendekatan pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital dalam membangun generasi anti korupsi. Peran tersebut diantaranya Perguruan Tinggi Sebagai Agen Perubahan, Perguruan Tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi sebagai Moral Force Pemberantasan Korupsi. Ketiga peran ini memposisikan perguruan tinggi pada kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan generasi anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan, diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi.
PEDOFILIA SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to find out the factors that cause pedophilia to be considered an extraordinary crime from the perspective of Law No. 35 of 2014. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on the study of the literature obtained and then used as material for analysis. The results of this study indicate that Law Number 35 of 2014 provides extra protection against all acts of violence. But unfortunately, sexual violence against minors or pedophilia is still thriving in Indonesia and is even increasing every year. Therefore, there must be special treatment from the state in dealing with the crime of pedophilia. There are two things that make this act of sexual violence against minors or pedophilia appropriate to be categorized as an extraordinary crime. These two things are when viewed from the consequences experienced by pedophile victims and secondly the weakness of law enforcement in Indonesia against pedophile perpetrators. Pedophilic behavior can cause victims to experience depression and even lead to death. On the other hand, the weak sentences given to pedophile perpetrators do not have a deterrent effect so that pedophile crimes in Indonesia still thrive and even continue to increase every year. Keywords: sexual violence against minors, pedophilia, child protection
PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PROSES PEMBEBASAN BOEDEL PAILIT DI PENGADILAN NIAGA Yusrina Handayani; Sitta Saraya; Syifa
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan ini membahas permasalahan syarat kepailitan dan pembuktian sederhana dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak mengatur masalah insolvency (keadaan tidak mampu membayar). Sebagai konsekuensi terpenuhinya syarat kepailitan tersebut maka perkara kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana. Studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT. Indotirta Jaya Abadi terhadap Setefan Djimin dalam putusan pengadilan niaga nomor 19/Pdt.Sus Pailit/2017/PN Niaga Semarang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan studi kepustakaan dalam hal ini analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan dan juga wawancara dengan narasumber yang kompeten dalam bidang kepailitan. Dalam hal ini dijatuhkanya putusan kepailitan akan menimbulkan akibat terhadap pengurusan harta kekayaan perusahaan debitur pada umumnya dan juga dapat menimbulkan akibat kepailitan bagi direksi, komisaris, pemegang saham perusahaan secara pribadi. Perlunya Undang-undang kepailitan mengatur mengenai bubarnya perseroan terbatas adalah antara lain karena tidak cukupnya harta perseroan untuk melunasi utang-utang perseroan terbatas yang pailit serta karena perseroan terbatas memasuki fase insolvensi dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, kepailitan bisa digunakan untuk membangkrutkan perseroan dan bukan sebaliknya sebagai alternatif solusi penyelesaian kebangkrutan perseroan. Inilah kesalahan terbesar dari filosofi kepailitan yang ditanamkan dalam Undang-undang kepailitan di Indonesia. Kata kunci : Insolvensi, Kepailitan, Pembuktian sederhana, Perlindungan debitur, Syarat kepailitan
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA -, Ikkapuspitasari
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan akan media elektronik meningkat pesat. Tingkat kebutuhannya dalam kehidupan manusia yang semakin tinggi membuat setiap orang tidak lepas dari media elektronik. Perlindungan data secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia penelitian yang digunakan adalah menggunakan Jenis Penelitian Penelitian ilmiah ini memakai metode penelitian hukum normatif, Penggunaan metode sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya metode memudahkan pembaca mengenai penelitian seperti apa yang dilakukan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER DI WILAYAH HUKUM POLDA JATENG Sitta Saraya; yusrina; dio
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of science and technology encourages the use of Information Technology, media and communication which has changed the behavior of society and human civilization globally and worldwide. The development of information and communication technology has also made world relations borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so quickly. Information Technology today is like a coin that we can see from both sides because apart from contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, as well as being an effective tool for acts against the law, of course, it often brings negative impacts, this cannot be separated from both sides of the eye. the coins, but that does not mean that illegal acts will stick with technological developments. People often use computers as a tool to commit crimes, and the development of technology now that smartphones can also be used as tools and through social media applications and other applications can be used as an opportunity to commit crimes. This writing was carried out with a sociological juridical review by conducting research and supported by data, both laws and appropriate reference books. This study aims to determine the enforcement of criminal law against cyber crimes in the Legal Area of ​​the Central Java Regional Police and what obstacles and obstacles are faced in enforcing cyber crimes
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR Muhammad Alfaruq Nirwana
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai niatan tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dalam hal ini dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi dari pelanggarannya Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek yang sudah terdaftar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif.

Page 2 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics