cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sitta Saraya
Contact Email
sittalaw@gmail.com
Phone
+6281228735599
Journal Mail Official
jldfhuniss@gmail.com
Editorial Address
Kampus Universitas Selamat Sri Jl. Soekarno Hatta KM 03 Kendal Jawa Tengah 51351
Location
Kab. kendal,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Legal Dialetics
Published by Universitas Selamat Sri
ISSN : -     EISSN : 28095324     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Legal Dialetics adalah Jurnal yang memuat tentang artikel ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia maupun dalam kajian perbandingan hukum (komparasi) dengan Negara lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
SISTEM MANAJEMEN HKI DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI laeli masroici, Ahmad_Faizal_Azhar
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem HKI merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan Higher Education Long Term Strategy (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi yang dimilikinya. Sistem HKI perlu dikenalkan kepada mahasiswa sejak dini. Sebenarnya esensi utama sistem HKI, yakni kreatif dan penghargaan (dapat menghargai karya orang lain) sudah seharusnya ditanamkan kepada anak didik sejak mereka kecil. Hak Kekayaan Intellektual.di Perguruan Tinggi harus terus mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan.Perguruan Tinggi berperan untuk meningkatkan peran-serta civitas akademikanya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat. Kata Kunci: Sistem, Managemen, Hak Kekayaan Intelektual, Perguruan Tinggi
Analisis Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: Analisis Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri wiroi, Ahmad_Faizal_Azhar
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam jurnal ini memaparkan lebih lanjut mengenai desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan, jurnal ini menyimpulkan bahwa desain industry merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Lingkup dari hak desain industri mencangkup pelaksanaan hak yang dimilikinya sendiri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri. Dengan perlindungan hak desain industri yang memiliki jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak ekslusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang diberi Hak desai Industri juga dikemukakan. Perlindungan hukum juga diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Prosedur permohonan Desain Industri dimulai dengan melakukan permohonan Desain Industri sesuai persyaratan minimum dalam Pasal 18 UUDI untuk memperoleh tanggal penerimaan. Kata Kunci: Perlindungan, Desain Industri dan Hak Kekayaan Intelektual.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Wita Subekti
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a form of violation of Human Rights (HAM) and a crime against human dignity and a form of violation that must be resolved. This has actually been strictly regulated in the Law, namely Law Number 23 of 2004, Article 1 concerning domestic violence. However, there are many misperceptions among the public regarding Domestic Violence (KDRT), which are considered to be only physical violence, in the form of beatings, slapping by husbands against wives. The increasing number of domestic violence, especially among women, makes the meaning of domestic violence narrow. Even though everyone within the scope of the household can become a victim. Therefore, the purpose of this research is to find out how the criminal law is responsible for acts of domestic violence? And how is the protection for victims to fulfill a sense of justice? The research method used is a qualitative method, Literature review (Library Study), namely data collection techniques by examining various sources of books, journals, or news articles. As for the results of the research, it was found that the perpetrators could be subject to punishment in the form of imprisonment or fines based on Law Number 23 of 2004, Article 44 concerning Domestic Violence and the Criminal Code concerning abuse. And victims receive legal protection as a form of justice, and this protection for victims is regulated in the PKDRT Law chapter VI Article 16 to Article 38. In addition, it is also contained in Law Number 13 of 2006 Concerning the Protection of Witnesses and Victims. Keywords: Legal Responsibility, Violence, KDRT
PERANAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Yusrina Handayani; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, jadi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan baik kepada masyarakat. Di Kabupaten Kendal sektor pendidikan menjadi sektor terpenting dalam kehidupan masyarakatnya karena memiliki tujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki setiap masyarakat Kabupaten Kendal. Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam bidang pendidikan di daerah Kabupaten Kendal yaitu melakukan pembinaan terhadap pendidikan di tingkat dasar yang terdiri dari sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah menegah pertama (SMP), ketenaga pendidikan dan kebudayaan, mengalokasikan anggaran / dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengupayakan pengelolaan manajemen pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Kendal, hambatan dan solusi dalam manajemen pendidikan di Kabupaten Kendal diantaranya, belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata dan lain – lain. Pemerintah daerah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, konsisten untuk selalu mengalokasikan anggaran yang besar dalam bidang pendidikan dan pembinaan dan monitoring secara terus menerus kepada instansi pelayanan pendidikan Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Daerah, Pendidikan.
SINERGITAS PERAN PEMERINTAH DESA DAN PEMUDA KARANG TARUNA DALAM PEMBANGUNAN DESA Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out the synergy between the role of the village government and youth organizations in village development. This research uses a qualitative approach through descriptive analysis methods based on literature studies obtained which are then used as analysis material. The results of this research show that as regulated in the regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number: 77/HUK/2010 concerning Basic Guidelines for Karang Taruna Organizations, Karang Taruna Youth is a social organization as a place and means of development for every member of society, which grows and develops on the basis of awareness and social responsibility from, by and for the community, especially those engaged in social welfare efforts. To achieve this target, the main task of Karang Taruna is to work together with the village government and other components of society to find out how to overcome problems that occur in the community, especially those operating in the field or social welfare problems, especially those faced by many people. young generation, whether preventive, rehabilitative or developing the potential that exists in the young generation in their environment. Keywords: village development, village government, youth organization
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN Suparno
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tidak semua perkara yang diajukan Jaksa penuntut Umum itu akan diputusakan hakim sesuai apa yang dituntut terdakwa, terkadang obyek material perkara sudah tepat, namun dalam menentukan identitas tidak cermat atau pengajuan tuntutan pada kewenangan Pengadilan yang keliru akan berakibat fatal bagi Jeksa penuntut umun, karena kejelian Terdakwa /Penasehat Hukumnya mekalukan pengajuan Eksepsi, sehingga Hakim dapat memutus perkara sela dan tidak dilanjutkan memeriksa perkara. Dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk eksepsi dalam persidangan perkara pidana dan bagaimana ketentuan yang menjadi dasar dalam pengajuaneksepsi oleh terdakwa. Denagn menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapatdisimpulkan: 1. Eksepsi atau keberatanmerupakan dasar dari pembelaan yang dalam KUHAP Undang-undang No. 8 tahun 1981 menyembutkan secara tegas bahwa Alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat KUHAP, ada 3 (tiga) hal yaitu: eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatansurat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP 2.Batas ruang lingkup materi eksepsihanya dapat ditujukan terhadap dakwaan ataukewenagnan Bentuk putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu berupa ‘penetapan’ dan ‘putusan’ yang dapat berbentuk putusan sela dan putusan akhir .dan upaya hukum terhadap putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan oleh penuntut umum adalah berupa perlawanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dan bersama-sama permintaan banding yang diatur dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a Kata kunci: Eksepsi, KUHAP hak terdakwa, Praktek Peradilan
ATURAN HUKUM LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA Muhammad Alfaruq Nirwana
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih memperbolehkan perdagangan pakaian bekas impor dengan syarat pengusaha wajib memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait keadaan pakaian bekas, searah dengan hal ini penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor mengatur tarif bagi impor pakaian bekas, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas secara tegas melarang perdagangan pakaian bekas impor. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Perdagangan sehingga berlaku asas preferensi yaitu: lex specialis derogat legi generali sehingga Peraturan dari Menteri Perdagangan dapat mengesampingkan peraturan mengenai perlindungn konsumen dan peraturan Menteri Keuangan. Terjadi kekaburan norma hukum karena tidak ditemukan penjelasan yang jelas terkait pakaian bekas impor sehingga analisis hukum yang tepat untuk memecahkan kekaburan norma ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk penafsirannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan frasa. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia). Teknik analisis bahan hukum interpretasi digunakan dalam penelitian ini khususnya dalam melakukan penafsiran gramatikal (arti kata/ bahasa), penafsiran kontektual (konteks/ pemaknaan kalimat), asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta penafsiran peraturan perundang-undangan.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA: Kebijakan, Pemidanaan, Kekerasan Seksual ikka, ikka puspitasari; Zaenudin, S.Sy., M.H.
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020. Menurut komnas perempuan sebanyak 27 % terjadi terhadap perempuan. Hal itu disebebkan oleh adanaya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan sesksual bukan hanya pemidanaan tetapi juga perlu memperhatikan pendampingan psikologi terhadap korban. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini dapat di ketahui bagaimana kebijakan pidana terhadap kekersan seksual dalam hukum pidana di indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Peraturan terhadap pemidanaan kekerasan seksual di Indonesia sudah cukup komprenhensip. Di anataranya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU SERENTAK 2024 BERBASIS NILAI KEADILAN adminjfh, adminjfh; Suparno; Kusroh Lailiyah
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah Negara Demokrasi, adil dan berlandaskan dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dalam penyelenggaraan sistem tata pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance) diperlukan peran Pemerintah di segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial kemasyarakatan, penegakan hukum. Salah satu aspek yang berpengaruh diantaranya penegakan hukum dalam sengketa pemilu. Pemerintah dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses pemilu ( khususnya yang terjadi antar peserta pemilu atau antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Hal ini diatur didalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu serentak 2024 di Indonesia berbasis nilai keadilan.
AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS adminjfh, adminjfh; Sitta Saraya
Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara hukum dan pasar modal adalah pada cara suatu stuktur bangunan hukum dapat menjadi dasar atau pedoman untuk kegiatan perdagangan yang efektif, efisien, transparan dan wajar. Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip yang penting dalam terciptanya sistem pranata hukum pasar modal. Prinsip pasar modal juga memegang peran besar dan penting karena pada pengaturannya yang terkait erat dengan transparansi dan keterbukaan informasi. Fungsi utama hukum dalam pasar modal adalah sebagai penentu yang berkewajiban menjamin tidak adanya kerugian publik atas adanya informasi material yang disembunyikan oleh pihak yang terlibat langsung. Tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mengelola investasi secara baik, tata kelola yang baik tersebut dalam pemerintaha dikenal dengan konsep GG, GIG dan GCG. Kata kunci dalam pelaksanaannya adalah itikad baik yang bertujuan menuju pembaruan sikap, perubahan pola birokrasi, dan tata kelola yang baik untuk pelayanan kepentingan umum. Perseroan yang melakukan akusisi seringkali adala perseroan yang memiliki modal besar dan kuat secara finansial, manajemen yang teratur, memiliki operasi bisnis yang luas, hingga masuk dalam kelompok konglomerasi. Kelebihan dana oleh Perseroan yang kuat secara finansial akan membuat perusahaan tersebut mencari dana untuk menyalurkan atau mengembangkan perseroan. Di sisi sebaliknya, perseroan yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya akan mencari pendaan untuk dapat bergabung atau berkembang secara finansial

Page 3 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 4 No 1 (2025): Journal Legal Dialectics Vol 3 No 1 (2024): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 2 (2023): Journal Legal Dialectics Vol 2 No 1 (2023): Journal Legal Dialetics Vol 1 No 2 (2022): Journal Legal Dialectics Vol 1 No 1 (2022): Journal Legal Dialectics