cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hari Susanto
Contact Email
p3m.banten@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
p3m@poltekpel-banten.ac.id
Editorial Address
JL. Raya No.1, Karang Serang, Kec. Sukadiri, Tangerang, Banten 15330
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Marine Inside
Published by Politeknik Pelayaran Banten
ISSN : 27162656     EISSN : 29859638     DOI : 10.62391/ejmi
Core Subject : Engineering,
Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Mechanical Engineering Transportation
Jurnal Marine Inside adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan dikelola oleh Politeknik Pelayaran Banten. Jurnal ini merupakan media sarana publikasi berbagai macam penelitian dan pengembangannya di bidang Nautika, Permesinan Kapal, dan Manajemen Transportasi laut.
Arjuna Subject : Teknik (semua kategori) - Teknik Kelautan
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Analisis Yuridis dan Tanggung Jawab Hukum atas Kelalaian Survey Kelaikan Kapal: Studi Kasus pada Pelayaran Nasional Pambudi, M Aji Luhur; Dewi, Aditya Mutiara; Ndori, Akhmad
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.170

Abstract

Kelalaian dalam pelaksanaan survei kelaikan kapal merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan laut di pelayaran nasional. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya pertanggungjawaban hukum terhadap surveyor dan lembaga klasifikasi menyebabkan kapal yang tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan tetap dinyatakan layak laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam survei kelaikan kapal serta menilai efektivitas mekanisme hukum yang berlaku dalam menjamin keselamatan pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam survei kelaikan kapal dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif. Namun demikian, pengaturan mengenai akuntabilitas personal surveyor dan lembaga survei independen masih belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan fungsi pengawasan, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional guna meningkatkan akuntabilitas dan menjamin keselamatan pelayaran. Negligence in the conduct of ship seaworthiness surveys is a significant factor contributing to maritime accidents in national shipping. In practice, weak supervision and inadequate legal accountability of surveyors and classification bodies allow vessels that fail to meet technical and safety standards to be declared seaworthy. This study aims to analyze the forms of legal liability arising from negligence in ship seaworthiness surveys and to assess the effectiveness of existing legal mechanisms in ensuring maritime safety. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that negligence in seaworthiness surveys may result in civil, criminal, and administrative liability. However, the legal framework governing the personal accountability of surveyors and independent survey institutions remains insufficient and lacks clarity. This study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing supervisory mechanisms, and harmonizing national laws with international maritime standards to improve accountability and ensure maritime safety.
Kajian Yuridis terhadap Green Shipping Practices Berdasarkan Instrumen Hukum Maritim Internasional Ndori, Akhmad; Dewi, Aditya Mutiara; Pambudi, M Aji Luhur
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.171

Abstract

Transisi menuju pelayaran berkelanjutan menuntut penerapan green shipping practices sebagai respons atas meningkatnya emisi dan degradasi lingkungan laut. Instrumen hukum maritim internasional—termasuk MARPOL, UNCLOS, ISM Code, serta regulasi IMO—telah membentuk kerangka normatif yang mengatur pengendalian pencemaran, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Meski demikian, efektivitas penerapannya di banyak negara masih terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi nasional, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta rendahnya kesiapan infrastruktur dan industri untuk beradaptasi. Kajian ini menganalisis kesesuaian serta kecukupan instrumen hukum internasional dalam mendukung green shipping, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi di tingkat nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur, penelitian ini menemukan bahwa kerangka internasional telah cukup komprehensif, tetapi keberhasilan implementasi bergantung pada harmonisasi regulasi domestik, transformasi digital, dan komitmen industri pelayaran terhadap kepatuhan lingkungan. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi hukum–teknologi dan peningkatan kapasitas negara untuk memastikan pelayaran berkelanjutan dapat diwujudkan secara konsisten.   The transition toward sustainable shipping requires the adoption of green shipping practices in response to increasing emissions and marine environmental degradation. International maritime law instruments—such as MARPOL, UNCLOS, the ISM Code, and various IMO regulations—establish the normative framework governing pollution control, energy efficiency, and environmentally friendly technologies. However, their effectiveness remains constrained by gaps in national regulatory harmonization, limited enforcement capacity, and the maritime industry's uneven readiness to adapt. Using a normative juridical approach through legal document and literature analysis, this study evaluates the adequacy of international regulations in supporting green shipping and identifies key implementation challenges at the national level. The findings indicate that although the international framework is comprehensive, successful implementation depends on national regulatory alignment, digital transformation, and strong industry commitment. This study underscores the need for integrated law–technology governance and strengthened institutional capacity to realize sustainable maritime operations.
Digitalisasi Layanan Tiket Di Pelabuhan Merak: Analisis Implementasi, Dampak, Dan Evaluasi Statistik Terhadap Efisiensi Operasional Zulistian, Fauhidzi; Anwar, Syairi; Santoso, Rahmat; Octavitri, Yollanda
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.172

Abstract

Digitalisasi layanan tiket penyeberangan menjadi instrumen penting dalam peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan transportasi laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem tiket digital di Pelabuhan Merak serta menganalisis pengaruhnya terhadap kecepatan pelayanan, kepuasan pengguna, dan efektivitas operasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 210 responden pengguna jasa penyeberangan Merak–Bakauheni. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan observasi waktu antrean, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis faktor eksploratori, korelasi Pearson, serta regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tiket digital secara nyata mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi waktu antrean, serta meningkatkan akurasi data manifest dan transparansi layanan. Variabel kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan kecepatan layanan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, dengan kecepatan layanan sebagai faktor dominan. Meskipun demikian, keterbatasan infrastruktur jaringan dan variasi tingkat literasi digital pengguna masih menjadi tantangan dalam implementasi layanan digital secara optimal. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola pelabuhan dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan layanan digital penyeberangan yang inklusif dan berkelanjutan. The digitalization of ferry ticketing services has become a critical mechanism for improving operational efficiency and service quality in maritime transportation. This study aims to evaluate the implementation of a digital ticketing system at Merak Port and examine its effects on service speed, user satisfaction, and operational effectiveness. A quantitative approach was employed by involving 210 ferry passengers on the Merak–Bakauheni route. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and queue-time observations, and analyzed using validity and reliability tests, exploratory factor analysis, Pearson correlation, and multiple linear regression. The findings indicate that digital ticketing significantly enhances service efficiency by reducing queue times, improving manifest data accuracy, and increasing service transparency. Ease of use, system reliability, and service speed were found to have a significant influence on user satisfaction, with service speed emerging as the most dominant factor. However, limitations related to network infrastructure and varying levels of digital literacy among users remain key challenges. This study provides practical insights for port operators and policymakers in developing inclusive and sustainable digital ferry service strategies.
Analisis Digitalisasi Proses impor Bea Cukai untuk Optimalisasi Pengawasan Rokok Ilegal 2025 Pramuditya, Mahendra Nur,Alif
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengoptimalkan digitalisasi proses impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar lebih ketat mengawasi distribusi rokok ilegal pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi keberhasilan sistem digital dengan melakukan analisis data numerik mengenai otomatisasi dokumen kepabeanan, integrasi data lintas instansi, dan hasil penindakan rokok ilegal. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi proses impor, transparansi layanan, dan akurasi pengawasan. Selain itu, teknologi digital telah terbukti mampu mengurangi penyelundupan rokok ilegal dan mempercepat penerimaan negara melalui administrasi yang lebih cepat dan lebih terkontrol. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan. Yang paling menonjol adalah keterbatasan pada infrastruktur teknologi dan kemampuan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem digital dengan baik. Kedua faktor ini perlu mendapatkan perhatian agar efektivitas digitalisasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Page 12 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol 4. No. 2 (2022) Vol 4. No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue