Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)
Journal Research of Economiy, Business, Management and Accounting Science published by CV. Picmotiv jointly with Pusat Riset dan Publikasi Ilmiah Nasional Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Kerjasama STEBIS IGM. This journal is also dedicated to provide an intellectual space of scholarly discussion how journal of Economiy Business, Management and Accounting Science, able to create the new global formation of Economiy, Business, Management and Accounting Science and similar issues. This journal has been distributed by CV. Picmotiv jointly with Pusat Riset dan Publikasi Ilmiah Nasional Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat & Kerjasama STEBIS IGM started Online from Volume 1 Number 1 Year 2022 to present. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Economics, Business Science, Management Science, Accounting Sciences
Articles
210 Documents
<![CDATA[Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang ]]>
<![CDATA[Kiky Amelia]]>;
<![CDATA[Tiara Suci Anggraini]]>;
<![CDATA[Reka Amelia]]>;
<![CDATA[Sindi Dwi Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.492
<![CDATA[Begitu besar manfaat dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan dan kesejahtreaan masyarakat dan banyak kemudahan-kemudahan dan diberikan dalam pelaksanaan pembayaran. Metodelogi penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Literatures review yaitu uraian tentang teori, temuan, dan informasi penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan referensi sebagai landasan kegiatan penelitian. Pembayaran Pajak Bumi Bangunan menurut sistem pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. Pembayaran yang langsung ke tempat pembayaran yaitu wajib Pajak membayar langsung ke tempat. Pada saat membayar wajib pajak cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran . Petugas pemungut dimasukan dalam Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi Bangunan dan disetorkan ke tempat pembayaran Bank. Dari tempat pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang sah. Petugas pemungut selambat lambatnya 8 hari sudah menyampaikan STTS kepada wajib pajak. Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan ]]>
<![CDATA[Muliyani]]>;
<![CDATA[Julita br Silalahi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.493
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PP No 60 Tahun 2008 pada BPBD kota Medan pada kurun waktu 2017-2021. BPBD Kota Medan mengalami kenaikan jumlah anggaran antara 3%-29% karenanya pengendalian internal terhadap proses pengeluaran kas menjadi hal yang harus diperhatikan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian ini menjelaskan sistem pengendalian internal pada BPBD Kota Medan sudah baik, hal ini terlihat dari penghitungan data yang didapat hasilnya menunjukkan persentase hingga 80%. Ketidaksesuaian sebesar 20% terjadi karena tidak terdapat pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran kas di BPBD Kota Medan. Hal ini terjadi karena kekhasan karakteristik organisasi BPBD Kota Medan yang tidak memiliki sumber pendapatan lain selain dari alokasi anggaran APBD Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instansi perlu meningkatkan pengendalian internal kas sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian di BPBD berjalan baik dengan menenpatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Peneliti menyarankan agar pimpinan instansi dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk para pegawai sehingga pengendalian kas berjalan dengan efektif sesuai peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM? Keputusan Menggunakan QRIS Sebagai Teknologi Pembayaran Studi Kasus: UMKM Di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Juwita Andriani]]>;
<![CDATA[Adityas Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Farinza Tiara Indani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.522
<![CDATA[Perkembangan teknologi di era digital 5.0 sudah merambah hampir keseluruh aspek kehidupan mulai dari keuangan, belanja, transportasi, pariwisata bahkan berdonasi serta keinginan ekonomi lainnya dapat diakses secara teknologi digital. Bank Indonesia telah meluncurkan QRIS sebagai standar kode QR resmi di Indonesia. Sebelum adanya QRIS para pelaku usaha biasanya hanya memasang satu barcode pembayaran misalkan Ovo, sedangkan tidak semua konsumen mempunyai Ovo. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna QRIS. Sampel dalam penelitian ini adalah semua pelaku dan konsumen UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria hanya pengguna yang menggunakan QRIS pada UMKM. Kuesioner yang terisi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 41. Kuesioner dalam penelitian ini yang tidak sesuai kriteria yaitu sebanyak 4, dikarenakan tidak menggunakan aplikasi QRIS, sehingga kuesioner yang di olah dalam penelitian ini adalah sebanyak 37. Penelitian ini menggunakan Partial Least Square. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan WarpPLS 7.0. dengan hasil penelitian menunjukkan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan QRIS sebagai teknologi pembayaran, persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap keputusan menggunakan QRIS sebagai teknologi pembayaran hal ini dapat dijelaskan dengan alasan manfaat yang di peroleh lebih besar daripada resiko, Hasil penelitian selanjutnya yaitu pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan QRIS sebagai teknologi pembayaran.]]>
<![CDATA[Supply Chain Analysis Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di PT. Semadam Aceh Tamiang ]]>
<![CDATA[Mardiah]]>;
<![CDATA[Fiddini Alham]]>;
<![CDATA[Rini Mastuti]]>;
<![CDATA[Supristiwendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.528
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi aliran rantai pasok dan menganalisis kinerja rantai pasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PT. Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian dilakukan dengan metode survei. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner langsung dengan responden dan data sekunder. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui aliran rantai pasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan deskriptif kuantitatif menganalisis kinerja rantai pasok tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di PT. Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Aliran rantai pasok yang terjadi pada perusahaan ini terdiri dari 3 aliran yaitu aliran barang (produk), aliran uang (finansial), dan aliran informasi yang dilakukan oleh PT. Semadam (pemasok) menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 2) Kinerja rantai pasok penerimaan tandan buah segar (TBS) yang baik pada perusahaan ini terjadi pada bulan September sebesar 100% dengan jumlah produksi sebesar 1.494.272 kg.]]>
<![CDATA[Analisis Komparasi Pendapatan UMKM Agroindustri Desa Bengkel Perbaungan Serdang Bedagai Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol ]]>
<![CDATA[Nurhajizah]]>;
<![CDATA[Fiddini Alham]]>;
<![CDATA[Silvia Anzitha]]>;
<![CDATA[Supristiwendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bengkel sebelum dan sesudah keberadaan jalan tol dan untuk mengetahui perbedaan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah keberadaan jalan tol. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Perbaungan tepatnya di Desa Bengkel. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah Agroindustri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer da data sekunder. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah keberadaan jalan tol dilakukan dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis uji beda rata-rata yaitu menggunakan uji Paired Sample T-test. Hasil dari penelitian ini yaitu Besar pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan sebelum pembangunan jalan tol adalah Rp. 876.765.450,00/bln Besar pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan sesudah pembangunan jalan tol adalah Rp. 436.567.350,00/bln dan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan uji Paired Sample T-test maka diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,000 < 0.05 yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah keberadaan jalan tol. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H1 diterima.]]>
<![CDATA[Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas ]]>
<![CDATA[Lia Rizqi Amalia]]>;
<![CDATA[Nuridin]]>;
<![CDATA[Erwin Aditya Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.560
<![CDATA[Tabungan Emas adalah layanan investasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Investasi tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan melibatkan 10 (sepuluh) tahapan, dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui platform digital. Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero).]]>
<![CDATA[Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil ]]>
<![CDATA[M. Bagus Salis Ma’arif]]>;
<![CDATA[Moh. Khamim]]>;
<![CDATA[Tiyas Vika Widyastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.561
<![CDATA[Ekspansi aset kripto yang pesat sebagai alat keuangan di seluruh dunia telah menyebabkan masalah hukum terkait warisan di beberapa negara, seperti undang-undang di Brazil dan Indonesia yang berkaitan dengan warisan aset kripto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kerangka peraturan di Brazil dan Indonesia menangani pewarisan aset kripto secara berbeda, serta memberikan pendapat mengenai implikasi dan perlindungan bagi pemegang atau ahli waris aset kripto. Memanfaatkan tinjauan literatur dari publikasi, buku, serta asal lain yang tentang menggunakan pokok bahasan penelitian, penelitian ini membandingkan sistem hukum Brazil dan Indonesia dalam kaitannya dengan aset digital. Penelitian ini menyoroti perbedaan hukum penting antara Indonesia dan Brazil mengenai suksesi kepemilikan aset kripto. Meskipun upaya sedang dilakukan di Indonesia untuk menyesuaikan peraturan dengan kemajuan teknologi, aspek perpajakan dan perlindungan hak waris menjadi fokus utama di Brazil. Penelitian ini membantu pemahaman kerangka hukum yang berlaku dalam konteks warisan di kedua negara oleh ahli hukum dan pemilik aset kripto]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kontraktual Usaha Laundry ]]>
<![CDATA[Rizky Mahesa]]>;
<![CDATA[Moh. Taufik]]>;
<![CDATA[Erwin Aditya Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.562
<![CDATA[Pelaku usaha laundry menerapkan syarat dan ketentuan perjanjian kontrak sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab konsumen. Perlindungan konsumen telah diterapkan pada analisis perjanjian kontrak dalam konteks industri laundry, dengan studi kasus Nunung Laundry di Desa Cangkring. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian kontrak dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana fungsi perlindungan hukum dalam konteks tersebut. Peneliti menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap konsumen dan pelaku usaha. Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian kontrak oleh pelaku usaha hanya dikenakan kepada konsumen yang memuat syarat atau ketentuan yang ditentukan oleh pelaku usaha yang mempunyai kekuasaan lebih besar dari konsumen. Karena konsumen tidak ikut serta dalam penyusunan klausul dalam nota laundry, hal ini membuat konsumen tidak berdaya dan terpaksa menggunakan jasa laundry karena keperluan yang mendesak. Upaya perlindungan yang dilakukan konsumen adalah dengan berkomunikasi secara kekeluargaan dengan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dan melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha dan peserta penelitian lainnya untuk meningkatkan praktik bisnis dan meningkatkan perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[Penundaan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Putri Amalia]]>;
<![CDATA[Moh. Taufik]]>;
<![CDATA[Bha’iq Roza Rakhmatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.563
<![CDATA[BPHTB ialah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dan penerimaan pemungutannya ada pada pajak daerah. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana bagaimana akibat hukum terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah yang masih terdapat hutang BPHTB dan mengetahui bagaimana kendala yang dialami BPD saat melakukan Pemungutan Pajak BPHTB Terhutang pada Program PTSL. Metode kajian ini memakai jenis penelitian library research dengan metode pendekatan normatif dengan sumber data yang terdiri atas dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini terdiri atas teknik kepustakaan, sumber dari jurnal atau artikel ilmiah dan juga dengan website online yang relevan dengan topik pembahasan. Metode analisis data pada kajian ini memakai metode analisis kualitatif. Hasil kajian menujukkan bahwa akibat hukum terhadap sertifikat hak katas tanah yang masih terdapat hutang BPHTB menyebabkan ketidakpastian hukum yang berhubungan dengan prosedur pembayaran BPHTB, ketidakadilan hukum jika penerapan peraturan dianggap tidak memberikan kejelasan bagi semua pihak, dan tidak tercukupinya kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah menjadi alat pembuktian yang kuat. Sedangkan BPD menghadapi sejumlah kendala dalam pemungutan pajak BPHTB Terhutang, antara lain hambatan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, kecenderungan menghindari pajak, keterbatasan sumber daya manusia di BPD, dan rendahnya kesadaran masyarakat.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Rifan Hanen Ananto]]>;
<![CDATA[Soesi Idayati]]>;
<![CDATA[Moh. Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Picmotiv ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.564
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji pengaturan terhadap praktek Lembaga keuangan illegal diluar Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana implikasi yuridis terhadap praktek Lembaga keuangan illegal diluar Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak tanggungan, perlindungan hak kreditur dan praktek perbankan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan contoh yang ada dilapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi aturan tersebut dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa 128 129 Keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam rangka memberi kepastian hukum dan untuk melindungi Masyarakat dari adanya Lembaga keuangan illegal, maka diharapkan untuk dikenakannya sanksi atas pelanggaran terhadap Lembaga tersebut.]]>
