cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Prasetyo
Contact Email
yustitia@unira.ac.id
Phone
+6282140920968
Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Madura
ISSN : 14122928     EISSN : 29858887     DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA" : 6 Documents clear
ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ATAS INFORMASI PEMAKAIAN KONDIMEN UNTUK PENYAKIT TERTENTU Ariyanto, Rio Febri; Pakendek, Adriana; Dwi CAS, Insana Melia; purwandi, Agustri; Rifai, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2677

Abstract

Abstrak            Semakin tinggi daya konsumtif sebuah produk saat ini dan luasnya inovasi produk oleh pelaku usaha mengakibatkan daya kreativitas juga harus bisa bersaing antar produk mulai dari kemasan, bentuk, rasa, khasiat atau manfaat dari produk itu sendiri hingga kondimen atau komposisinya. Yang mana kondimen ini akan menjadi peran utama dalam sebuah produk sebagai suatu bentuk dari kandungan kandungan sebuah produk. Kondimen dalam produk harus di informasikan dengan secara terbuka dimana hal tersebut besar kaitannya dengan keadaan bahkan kesehatan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha juga harus sesuai dengan standart dari Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman ataupun barang yang memiliki daya konsumtif seharusya sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikadbaik sebagaimana yang disuratkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Itikad baik itu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab atau ganti rugi pelaku usaha atas produk yang telah di keluarkan dan di pasarkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelasaian dari sengketa konsumen ini dapat di selesaikan oleh lembaga-lembaga yang sudah di tunjuk langsung guna untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen.Kata Kunci: Asas Itikat baik, Pelaku usaha, pemakaian kondimen
ANALISA TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI KUHP DAN KUHAP YANG BERAKIBAT TERHADAP HUKUM TATA NEGARA YANG BERLAKU DI INDONESIA Siswandi, Lambang; Suprayitno, Putut Hadi; Sholahuddin, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2672

Abstract

AbstrakTindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sistem hukum dan administrasi negara, terutama ketika menyasar dokumen-dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosedur penegakan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta implikasinya terhadap hukum tata negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji regulasi positif serta teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah menetapkan norma pidana terhadap pemalsuan, implementasinya seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, proses penuntutan, dan ketidaksiapan birokrasi administrasi negara untuk menghadapi modus pemalsuan yang semakin kompleks. Akibatnya, pemalsuan dokumen negara berdampak serius terhadap legitimasi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas pelaksanaan hukum tata negara. Kajian ini juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan dan pencegahan pemalsuan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga, serta masih minim pengawasan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi prosedur antar instansi, dan digitalisasi sistem dokumentasi negara menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap dokumen negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia dalam menjamin integritas hukum tata negara dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan.Kata Kunci: Pemalsuan, hukum tata negara, perlindungan hukum.
URGENSI DIGITALISASI DATA PERTANAHAN UNTUK PENCEGAHAN MAFIA TANAH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sunari, Sunari
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2673

Abstract

AbstrakMafia tanah di Indonesia menjadi salah satu masalah hukum dan administrasi yang serius, terutama dalam hal pengelolaan data pertanahan yang terfragmentasi dan rentan terhadap manipulasi. Digitalisasi data pertanahan diharapkan menjadi solusi untuk mencegah praktik mafia tanah, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam sistem pertanahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi digitalisasi data pertanahan dalam konteks pencegahan mafia tanah serta mengkaji peran hukum administrasi negara dalam mendukung transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis kualitatif terhadap regulasi yang ada dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanahan, seperti PTSL Digital dan Sistem Kadastral Digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dapat memperbaiki pengelolaan data dan mengurangi potensi manipulasi, tantangan besar tetap ada dalam hal keterbatasan SDM, resistensi birokrasi lama, dan potensi kebocoran data. Selain itu, digitalisasi tanpa penguatan regulasi hukum akan menjadi solusi semu. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi yang ada untuk mendukung interoperabilitas data antara lembaga terkait, serta pembentukan peraturan pelaksana yang jelas untuk mengatur tata kelola data pertanahan digital. Rekomendasi utama adalah penguatan hukum administrasi negara dalam memastikan sistem digital pertanahan yang adil, aman, dan transparan, serta pengawasan kolaboratif antara berbagai instansi untuk meminimalisir penyalahgunaan data dan kewenangan. Kata Kunci: mafia tanah, digitalisasi data pertanahan, hukum administrasi negara. 
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA: URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kamaluddin, Moh; Mukminah, Lily Solichul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2675

Abstract

AbstrakPemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif dan retributif, yang menempatkan pemenjaraan sebagai solusi utama. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan justru berkontribusi pada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan semacam ini seringkali tidak membedakan dengan jelas antara pengguna narkotika yang butuh rehabilitasi dengan pengedar atau bandar narkotika yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi dan potensi penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini perlu direvisi dengan membuka ruang formal bagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi yang mengatur narkotika diperbarui untuk memungkinkan penerapan rehabilitasi lebih luas, serta memperkuat kapasitas aparat hukum dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, kampanye nasional untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkotika menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Kata Kunci: Pemidanaan, narkotika, pendekatan restoratif.
ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Lusiana, Wyda; Pangestu, Ratih Dwi
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2676

Abstract

AbstrakPerikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.Kata kunci: perikatan notaris
GAGASAN KESETARAAN GENDER K.H. HUSEIN MUHAMMAD: KAJIAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM Susantin, Jamiliya; Qadariyah, Lailatul; suhaimi, suhaimi; Wahyono, Sapto; Rijal, Syamsul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2788

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Islam, yang dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa sistem sosial dalam Al-Qur’an bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Kiai Husein melihat bahwa perempuan di era modern memiliki kemampuan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, sehingga tafsir keagamaan perlu disesuaikan dengan realitas sosial tersebut. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal: pandangan Kiai Husein tentang kesetaraan gender, pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut, serta sejauh mana terdapat perbedaan atau penyimpangan antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif, serta pendekatan deduktif untuk mengembangkan kerangka teoritik dari literatur yang ada. Data primer diperoleh dari karya Kiai Husein seperti Fiqih Perempuan, didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kiai Husein, kesetaraan gender mencakup aspek ibadah, munakahat, dan muamalah siyasah, sedangkan dalam Hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, tanggung jawab nafkah, dan perempuan sebagai imam salat.Kata Kunci: Kesetaraan Gender, K.H. Husein Muhammad, Hukum Islam

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue