MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Fokus keilmuan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik.
Articles
333 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang) ]]>
<![CDATA[Dicky Dwi Wahyudi]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.414 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2600
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas BUMDes ANDESTIR sebagai penggerak ekonomi desa dapat diketahui melalui kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli desa Tirtasari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, , dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BUMDes ANDESTIR belum efektif dalam meningkatkan pendapatan asli desa, karena dari ketiga indikator yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi masih belum tercapai. Dalam pencapaian tujuan, BUMDes ANDESTIR belum tercapai pada tujuan organisasi dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pada integrasi, komunikasi antar lembaga cukup baik, namun proses sosialiasi yang tidak menyeluruh dikarenakan kurangnya anggaran dalam pengelolaan BUMDes ANDESTIR, sehingga adaptasi belum maksimal dan berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan asli desa yang disalurkan kepada pemerintah desa Tirtasari.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Aris Maulana]]>;
<![CDATA[Fibria Indriati]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.378 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2601
<![CDATA[Makalah ini membahas fenomena privatisasi pendidikan di tengah era globalisasi. Dengan studi literatur yang sistematis, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji suatu perdebatan kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik di lapangan. Penelitian ini melihat bahwa pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai barang publik (public goods) kini mulai bergeser sifatnya menjadi barang privat (privat goods) yang dimungkinkan oleh globalisasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi pada era ini dengan cepat. Privatisasi pendidikan juga membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan hal-hal terkait privatisasi pendidikan berdasarkan jenis-jenis kegiatannya menurut para ahli. Privatisasi pendidikan juga dibahas dari berbagai sudut pandang yang menjelaskan alasan mengapa privatisasi perlu dilakukan. Hal tersebut memunculkan pendapat bahwa privatisasi sengaja dirancang dan didesain, bukan karena kebetulan dan serampangan, dan bahwa implementasinya telah dilakukan dengan sengaja, serius dan penuh semangat di seluruh dunia untuk mencapai tujuan globalisasi modal (kapitalisme).]]>
<![CDATA[KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Agustina Setiawan]]>;
<![CDATA[Widuri Wulandari]]>;
<![CDATA[Siti Munawaroh]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.949 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2602
<![CDATA[Pemerintahan Desa merupakan organisasi perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya. Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena Pemerintahan Desa akan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang baik akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Cempakamekar salah satu desa yang memerlukan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan pengetahuan aparatur pemerintah desa yang berada di sana masih rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Cempakamekar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan para informan secara mendalam dan dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Cempakamekar.]]>
<![CDATA[PENGARUH MANAJEMEN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Sri Fathanah]]>;
<![CDATA[Azhar Kasim]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.529 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2603
<![CDATA[Artikel ini memberikan gambaran tentang pengaruh manajemen dalam keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan teori dan hasil penelitian dari berbagai jurnal internasional, hal ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran dan informasi bagaimana implementasi manajemenyang akan mempengaruhi pencapaian tujuan khususnya di Inspektorat Jenderal Kemendagri. Di Kemendagri sendiri, sistem manajemen yang dibangun oleh Inspektur Jenderal saat ini dapat dikatakan mengalami perubahan signifikan, dapat dilihat bahwa salah satu sasaran utama untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat tercapai sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku pengawas internal dan eksternal.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Udaya Madjid]]>;
<![CDATA[Zaenal Abidin AS]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.15 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2604
<![CDATA[PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik, dimana hal ini karena pilkades itu sendiri maupun karena faktor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik yang mencoba mendevositkan pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat. Dimana hal ini sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, yang terwujud dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap permasalahan atau kegiatan kenegaraan. Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya. Partisipasi politik masyarakat yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan sangat tinggi, dimana salah satu indikatornya adalah dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari membangun partisipasi politik aktif masyarakat di wilayah KBB, dan tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pengembangan di 112 desa yang melaksanakan pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT LOGISTIK SEBAGAI EFISIENSI ANGGARAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[irawan hartono]]>;
<![CDATA[Feni Rosalia]]>;
<![CDATA[Tabah Maryanah]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 3 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (745.549 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i3.2654
<![CDATA[In order to reduce the huge pilkada costs, the implementation of E-procurement in the procurement of election logistics will be an important first step. E-procurement is a development from conventional procurement to E-procurement where the procurement process is carried out electronically via the web/internet and uses communication and information technology facilities such as public auctions, prequalification and electronic procurement using website-based modules. This change is projected to produce a more effective, efficient, transparent and accountable government. The purpose of this study was to determine whether the implementation of E-procurement general election logistics procurement in PesawaranRegency resulted in budget efficiency. The research method used is descriptive research with qualitative and quantitative data analysis. The data used were obtained through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate thatthe implementation of E-procurement in the process of procurement of election logistics goods at the KPU secretariat of Pesawaran Regency causes the efficiency of the regional election budget in accordance with the objectives of the implementation of E-procurement. This can be seen by the large difference between the available budget and its realization. The application of E-procurement can also be applied to the implementation of the simultaneous General Election in 2024 so that much greater budget efficiency can be carried out]]>
<![CDATA[MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN TUNA SOSIAL DI KOTA BEKASI (Studi pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan) ]]>
<![CDATA[Bagus Ibnu Santoso]]>;
<![CDATA[Eka Yulyana]]>;
<![CDATA[Lina Aryani]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.769 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2699
<![CDATA[Kehidupan yang layak dan kesejahteraan sosial pada dasarnya berhak untuk dimiliki oleh setiap individu. Namun pada kenyataannya, terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, terutama di Kota Bekasi. Itulah salah satu penyebab adanya Tuna Sosial di Kota Bekasi. Keberadaan Tuna Sosial tersebut, menimbulkan dampak dan polemik. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui manajemen strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi dengan indikator Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan jenis triangulasi teknik. Hasil Penelitian menunjukan bahwa formulasi strategi Dinas Sosial Kota Bekasi berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, Implementasi strategi dari Dinas Sosial Kota Bekasi yaitu dengan menjalankan standar pelayanan minimal berupa rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial di luar panti sosial, dan Evaluasi strategi dalam menangani Tuna Sosial yaitu perbaikan dalam melakukan rehabilitasi dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada Tuna Sosial.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan) ]]>
<![CDATA[Anggun Prasetya]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.372 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2700
<![CDATA[Child protection in Indonesia is a policy imperative, there are 80 million childrenscattered in various regions where their rights must be fulfilled. The Indonesiangovernment seeks to fulfill child protection by initiating the KLA program (Cityfor Children) in 2005 to accelerate the Convention on the Rights of the Child. Thepurpose of this study was to analyze the implementation of the KLA policy in South Tangerang City during the pandemic by using the Van Meter and Van Hornpolicy implementation model indicators. This research method uses a descriptivemethod with a qualitative approach. Data collection techniques throughobservation, interviews and documentation. The results showed that of the 6dimensions measured (Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics ofImplementing Agencies, Attitudes or Tendencies, Inter-OrganizationalCommunication, Economic, Social, Political Environment) in general theimplementation of the City Eligibility policy during the pandemic in SouthTangerang City. good enough. However, the dimensions of resources and thedimensions of communication between organizations are still the biggestchallenges. Budget constraints are the cause of the non-optimal dimensions ofresources. On the other hand, policy socialization activities to the public are stillnot massive, and understanding of policy substance among policy implementersstill needs to be improved. Therefore, this study recommends that policysocialization to the public can be intensified. In addition, increasingunderstanding of the substance of the policy to the implementers also needs to beencouraged]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA INSTALASI RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI ]]>
<![CDATA[Arie Melani Purbasari]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.814 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2701
<![CDATA[Sekarwangi Regional General Hospital, Sukabumi Regency changed its status from SKPD/OPD to Regional Public Service Agency for Sekarwangi Hospital since January 1, 2010, The implementation of the policy is expected to improve health services. The backgroundof the implementation of BLUD policies is that the division of labor in services is not yet optimal, the details of costs in the Budget Business Plan are not yet complete, RSUD employees do not understand the pattern of professional BLUD management. The work orientation of employees does not reflect the pattern of BLUD management. Therefore, this study describes the effect of BLUD policy implementation on the effectiveness of services in outpatient installations. This study took a sample of 98 people with descriptive and quantitative/correlation data analysis techniques. Correlation analysis of variable (X) with variable (Y) using SPSS 13 For Windows. The two research variables are strongly correlated, the analysis above proves that the significance figure can be known, the total correlation coefficient is 0.581 (medium/sufficient level). The results of the study stated: There is a positive and significant effect between the implementation of policies regarding regional public service agencies on the effectiveness of services in outpatient installations at Sekarwangi Hospital, Sukabumi Regency]]>
<![CDATA[QUO VADIS PEMILU SERENTAK? (Studi Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Balikpapan) ]]>
<![CDATA[Dian Isfiana]]>;
<![CDATA[I Ketut Gunawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Hairul Saleh]]>
<![CDATA[ Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.499 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v8i2.2702
<![CDATA[Penelitian ini menyoroti Pilkada serentak 2019 di Balikpapan dengan mengkaji perilaku memilih dan proses penghitungan suara. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, pemilu semacam itu dibandingkan dengan pemilu non-serentak 2014. Data dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan kerja lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan umum eksekutif dan legislatif serentak mampu mendongkrak partisipasi masyarakat karena adanya magnet pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun demikian, dapat diamati perilaku pemilih yang ceroboh disumbangkan oleh banyaknya pilihan untuk memilih calon anggota parlemen baik di tingkat nasional maupun lokal. Dalam proses penghitungannya secara manual, memakan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang akut. Sementara di tingkat nasional menelan 894 nyawa, di daerah penelitian menelan dua nyawa. Poin penting untuk menghadapinya adalah adanya magnet pemilu (pemilihan eksekutif) yang akan mendongkrak jumlah peserta. Kedua, pemisahan pemilu serentak antara tingkat nasional dan lokal, yang akan mengurangi jumlah pilihan untuk memilih calon anggota parlemen, yang berarti mengurangi waktu penghitungan suara dan kelelahan. Terakhir, pengenalan pemilu digital, terutama saat teknologi pemungutan suara digital sangat aman dan terpercaya, serta kesiapan masyarakat.]]>
