cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miski
Contact Email
miski@uin-suka.ac.id
Phone
+6285292197146
Journal Mail Official
miski@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Jln. Marsda Adisucipto No. 1, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 55281, Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 28095421     EISSN : 28096703     DOI : https://doi.org/10.14421/staatsrecht
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal "Staatsrecht:Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" is a scientific journal published twice a year by the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The scientific journal "Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam" invites all authors who have a concentration in the fields of state law and Islamic politics. Or those who have a focus on studies on constitutional law and siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Ghalib, Muhammmad Farhan Al
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2410

Abstract

Kebijakan Syari’at Islam menjadi pertimbangan yang menyeluruh terhadap segala kebijakan yang berhubungan terhadap Qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. MPU Aceh memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pemantapan implementasi Syariat Islam di Aceh karena peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun (Perda) Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama untuk meninjau apakah lembaga MPU yang bersifat independen tersebut melakukan intervensi terhadap kebijakan lembaga lainnya. Kedua, untuk menilai apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MPU jika tidak dijakankan akan memiliki dampak terhadap lembaga vertikal lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrainer dengan basis data sekunder. Urgensi penelitian ini adalah meneliti kedudukan MPU terhadap lembaga vertikal lainnya dan melihat kekuatan fatwa MPU terhadap pengaruh keputusan lembaga vertikal lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kewenanangan MPU dalam mengeluarkan fatwa belum pernah terdapat adanya tumpang tindih kebijakan yang bertentangan, 2) Implikasi kebijakan dari MPU sangat mempengaruhi dan mengintervensi kondisi sosial serta menjadi pertimbangan terhadap lembaga vertikal lainnya. 3) Hubungan Tata kerja antara MPU dan lembaga Vertikal lainnya dimaksudkan untuk tidak adanya kontradiktif terhadap pelaksanaan Syariat Islam, namun fatwa yang dikeluarkan oleh MPU tidak dapat mengikat secara maksimal terhadap keputusan lembaga vertikal lainya karena hanya berbentuk rekomendasi yang dapat dijalankan atau tidak dijalankan.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrīʻiyyah Katrino, Iqbal
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2474

Abstract

Ditetapkannya Perpres Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bidang Penanaman Modal adalah konsekuensi dari sentralisasi perizinan yang digariskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun demikian, pada lampiran tiga Perpres No 10 Tahun 2020 dinyatakan bahwa bidang usaha Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol dan Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur adalah legal dengan syarat tertentu yakni hanya berlaku di beberapa Provinsi saja yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Hal inilah yang menuai banyak protes di khalayak publik seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyyah dan beberapa Partai politik di parlemen turut mengkritik Perpres ini seperti dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan alasan ada sebuah masa depan generasi bangsa yang lebih besar untuk dipertimbangkan kebaikannya daripada hanya sekedar kepentingan ekonomi sesaat. Berangkat dari persoalan di atas, penulis menyimpulkan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal dalam prinsip-prinsip Siyāsah Tasyrî’iyah yakni, “berangsur-angsur dalam menetapkan hukum; menyedikitkan pembuatan Undang-Undang; memberikan kemudahan dan keringanan. penetapan Perpres ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan dearah di bidang ekonomi mencerminkan pendekatan yang holistik.
Polemik Tidak Dipulangkannya Kembali WNI Eks-ISIS ke Indonesia ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Dzulqornain, Rizqo
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2475

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu Indonesia juga merupakan negara hukum. Maka menjadi suatu keniscayaan bagi negara untuk menjalankan segala aktivitas kenegaraan berdasar pada hukum, tak terkecuali dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pro-kontra terjadi ketika negara telah memutuskan untuk tidak memulangkan kembali WNI eks-ISIS ke Indonesia. Tidak dipulangkannya kembali WNI eks-ISIS ibarat dua sisi koin yang saling bertolak belakang. Disatu sisi WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari adanya pembatasan hak oleh negara. Disisi lain, WNI eks-ISIS tidak dipulangkan sebagai akibat dari pengangkangan atas hak beragama yang telah dijamin oleh negara. Pembatasan hak yang dilakukan oleh negara adalah legal atau sah secara hukum, meski pembatasan tersebut dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak.
Penanaman Nilai Cinta Tanah Air di Pesantren dalam Menyanyikan Indonesia Raya Perspektif Al Qur’an dan Al Hadist Khikmah, Nurul
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagaimana hukumnya mencintai tanah air khususnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini digunakan studi Pustaka. Penjelasan dilakukan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Maka dari sini, kita akan paham tentang bernyanyi baik itu secara alasan dan tujuan bernyanyi. Dengan demikian maka akan lahir paradigma baru tentang menyanyikan lagu kebangsaan di kalangan umat Islam khususnya di kalangan pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif dan hasil penelitian akan menunjukan dimana pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam telah berjasa dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air.
Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah Jamil, Nizhaf Roazi
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i2.2809

Abstract

Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Otonomi Daerah dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang ditimbulkan terhadap Izin Usaha Pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika penerapan Izin Usaha Pertambangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Otonomi Daerah, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengkontrol kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Dampak buruk bagi tata kelola pertambangan nasional. Dikarenakan pengawasan terhadap daerah tambang, Pemerintah Daerah keterjangakauan pengawasan pada wilayah Tambang dari pada Pemerintah Pusat. kewenangan antara Pemerintah pusat dan Daerah harus mempunyai rasa keadilan tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi sumber daya alam antardaerah dan pembagian keuangan pusat dan daerah dirasa tidak adil untuk pemerintah daerah penghasil tambang. Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, tidak mengakomodir kepentingan daerah penghasil, semua Izin Usaha Pertambangan dialihkan ke Pemerintah Pusat.
Tinjauan Terhadap Hak Imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Ramur, Irham
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2517

Abstract

Abstract: The massive spread of the Covid-19 virus has impacted various aspects, one of which is the economic factor. Because of this, the government has declared Indonesia to be in a state of non-natural emergency, for which reason it is necessary to make responsive and fast efforts to deal with this pandemic. The government grants immunity to the Financial System Stability Committee (KSSK) in exercising its authority to deal with the economic impact of Covid-19. This right of immunity has raised pros and cons so that a judicial review to the Constitutional Court. This paper will discuss the pros and cons regarding the immunity given to the KSSK and review whether the KSSK has succeeded in exercising its authority and prove whether the fear of being given immunity to the KSSK is proven or not. From various studies, it was concluded that KSSK's responsiveness in responding to every impact of Covid-19 needs to be appreciated. The policies that have been issued have succeeded in reducing the negative impact on economic growth in Indonesia. Although previously there was an institution responsible for overcoming the 1998 economic crisis, namely the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), which was also given great discretion. Even though IBRA ended up having problems in the BLBI case, so far the KSSK has not been proven to have abused its power.Abstrak: Masifnya penyebaran virus Covid-19 telah berdampak keberbagai aspek, salah satunya faktor ekonomi. Karenanya pemerintah telah menyatakan Indonesia dalam keadaan darurat non-alam, yang oleh karena hal tersebut perlu ada upaya tanggap, dan cepat untuk menanggulangi pandemi ini. Pemerintah memberikan imunitas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengatasi dampak ekonomi oleh Covid-19. Hak imunitas tersebut telah menimbulkan pro-kontra sehingga juga telah dimohonkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini akan membahas bagaimana pro-kontra terkait imunitas yang diberikan kepada KSSK dan meninjau apakah KSSK telah berhasil melaksanakan kewenangannya serta membuktikan apakah ketakutan dengan diberikan imunitas kepada KSSK terbukti atau tidak. Dari berbagai kajian, disimpulkan bahwa gerak tanggap KSSK dalam merespon setiap dampak dari Covid-19 perlu diapresisasi. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan berhasil meredam dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kendatipun sebelumnya pernah ada lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1998 yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang juga diberikan keleluasan besar. Meskipun BPPN berujung masalah dalam kasus BLBI, KSSK sampai saat ini belum tetbukti telah menggunak kewenagannya secara salah dan berlebihan (abuse of power).
Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia Fadlillah, Istiqomah
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2532

Abstract

Abstrak: Pemilihan umum merupakan isntrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan, perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia membawa threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari electoral treshold sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu, parliamentary treshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki kursi parlemen pusat, sehingga presidential treshold sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan, lahirnya aturan ambang batas diwarnai dengan berbagai polemik di masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra terkait aturan tersebut perdebatan panjang dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat pembahasan Rancangan RUU Pemilu, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara dijamin dalam konstitusi. Partisipasi rakyat dalam politik merupakan salah satu syarat sosial yang urgent dari pemerintahan yang demokratis. Sebab kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, “government of the people by the people for the people”, dengan tujuan utama memberikan kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya kepada rakyat. Sehingga threshold berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa Arum, Fitri Atur
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2781

Abstract

Abstract: The Village Community Empowerment Institution (LPMD) is one of the Village community institutions as partners of the Village Government as stated in the Bantul Regency Regional Regulation No. 4 of 2009 concerning Village Community Institutions. In the Regional Regulation of Bantul Regency No. 4 of 2009 concerning Village Community Institutions in Article 7 paragraph (1). Based on the description above, the writer chose the title "Village Community Empowerment Institution (LPMD) in Receiving Village Assistance in Poncosari Village, Srandakan District, Bantul Regency". The research method used in this research is descriptive research method. Data collection techniques with field studies and interviews. The types of data are primary data and secondary data. While the data analysis using descriptive qualitative analysis. From the results of data analysis, it can be concluded that the LPMD of Poncosari Village, Srandakan District, Bantul Regency shows several aspects of empowerment, namely: (1) awareness carried out by the Poncosari Village LPMD to the Poncosari Village community but not yet optimal, (2) capacity building carried out by the Poncosari Village LPMD to the community. Poncosari Village community but not maximized, (3) Poncosari Village community empowerment which is constrained by internal and external factors. The obstacles experienced by LPMD are natural and non-natural obstacles as well as efforts to overcome those carried out by the Poncosari Village LPMD through legal substance, legal structure and legal culture of the Poncosari Village community.Keywords: Village, Community Institution, Empowerment                                                                                                                 Abstrak: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.  Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 7 ayat (1). Berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul” dengan rumusan permasalahan: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul serta hambatan dan upaya mengatasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan wawancara. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sedang analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa LPMD Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul memperlihatkan beberapa aspek pemberdayaan yakni: (1) penyadaran yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari kepada masyarakat Desa Poncosari namun belum optimal, (2) pengkapasitasan yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari kepada masyarakat Desa Poncosari tetapi belum maksimal, (3) pemberdayaan masyarakat Desa Poncosari yang terkendala faktor internal dan eksternal. Hambatan yang dialami oleh LPMD merupakan hambatan secara alamiah maupun non alamiah serta upaya mengatasi yang dilakukan oleh LPMD Desa Poncosari melalui substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum dari masyarakat Desa Poncosari.Kata Kunci: Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan
Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024 Failaq, Muhammad RM Fayasy; Madjid, Mario Agritama S W
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2802

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan Pemilu merupakan sebuah cerminan kedaulatan rakyat dari penerapan konsep demokrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu wacana yang hangat dibicarakan terkait Pemilu ini adalah penggunaan teknologi pemilihan elektronik (e-vote) untuk menekankan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana studi tentang E-Vote yang akan ditinjau dengan konsep demokrasi partisipatif dan peluang e-vote apabila diterapkan pada Pemilu tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan metode library research. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer,  Sekunder dan Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekalipun berpotensi meningkatkan partisipasi sebagaimana beberapa kasus kecil yang terjadi di Indonesia, peluang untuk menerapkan E-Vote pada Pemilu 2024 belum siap. Ketidaksiapan Indonesia untuk menerapkan E-Vote dapat dilihat dari belum memadainya kapasitas masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi, lemahnya keamanan data cyber Indonesia, dan  belum memadainya infrastruktur internet di berbagai wilayah di Indonesia.Kata Kunci: Peluang, E-Vote, Pemilu 2024
Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif Anwar, Ahmad Syaifudin; Baskoro, Aji
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v2i1.2803

Abstract

Abstract: Indigenous People Adherents are a group that currently still exists in Indonesia. Their existence actually existed long before the existence of the Indonesian state itself. This group has spiritual values that they inherited and preserved from their ancestors in ancient times. However, their existence before the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was often marginalized, and received discriminatory services. Finally, the Constitutional Court decided that the application for a judicial review of the Adminduk Law was contrary to the constitution. This study is a normative research library study. The data used is secondary data which consists of several legal materials including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this study is the statute approach conceptual approach, and finally historical approach. There are 2 (two) questions that the writer will examine. First, how is the protection of followers of the belief after the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The second is how to protect Indigenous People's Adherents of the a quo Post Decision Belief in a responsive legal perspective. In this study, the authors found that the current Indonesian government has issued legal products after the quo decision. Existing regulations can at least protect them in Indonesia. Especially in the public service sector which is the main door to obtaining services and other rights. When viewed from a responsive legal perspective, it can be interpreted that the Indonesian government is in line. Even though some regulations still have not optimally regulated the protection of adherents of belief. The Indonesian government has responded well by issuing legal products after the decision of the Constitutional Court was decided.Kewords: Indigenous People Adherents; Constitutional Court; Human Rights: Responsive Law; Legal ProtectionAbstrak: Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelompok yang saat ini masih eksis di Indonesia. Keberadaan mereka sebenarnya sudah ada jauh sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri. Kelompok ini memiliki nilai-nilai spiritual yang mereka warisi dan lestarikan dari nenek moyang atau leluhur pada zaman dahulu. Namun, keberadaan mereka sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kerap kali termarginalkan dan mendapatkan pelayanan diskriminatif. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan judicial review UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi. Kajian ini merupakan kajian library research normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach, conseptual approach, terakhir historical approach. Terdapat 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. Pertama, bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Kedua bagaimana perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan a quo dalam kaca mata hukum responsif. Hasil dari kajian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan produk-produk hukum pasca adanya putusan a quo. Regulasi yang ada setidaknya dapat menjadi pelindung para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Terlebih dalam sector pelayanan public yang menjadi pintu utama untuk memperoleh pelayanan dan hak-hak lainnya. Apabila ditinjau dalam kaca mata hukum responsif dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah sejalan. Meskipun memang masih terdapat beberapa peraturan yang belum optimal mengatur mengenai perlindungan terhadap penghayat kepercayaan. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan baik dengan mengeluarkan produk-produk hukum pasca diputuskannya putusan Mahkmah Konstitusi.Kata kunci: Pengahayat Kepercayaan; Mahkamah Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Hukum Responsif; Perlindungan Hukum

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam