cover
Contact Name
Muhsinun
Contact Email
jurnal.armada@gmail.com
Phone
+6281882840231
Journal Mail Official
armada@45mataram.ac.id
Editorial Address
Tawak-Tawak Street, East Mataram Sub-district, Mataram District, Mataram City, West Nusa Tenggara, 83127, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 29642981     DOI : doi.org/10.55681/armada
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin is a multidisciplinary journal published by LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram every month a year with online version of E-ISSN 2964-2981 and can be accessed openly. This journal is a peer reviewed, open access, scientific and scholarly journal which publishes research papers, review papers, case reports, case studies, books review, thesis, dissertation works, etc. ARMADA journal provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be examined empirically. This journal publishes research articles covering multidisciplinary sciences, including humanities and social sciences, education, religious sciences, philosophy, economics, engineering sciences, and health sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 155 Documents
Kepastian Hukum Personal Guarantee Sebagai Penjamin Kredit Bank yang Juga Menjadi Penjamin untuk Debitur Lain di Bank Lain Bahri, Bahri; Tondy, Cicilia Julyani; Irhamsah, Irhamsah
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Januari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i1.1156

Abstract

Abstract : Based on Article 1820 of the Civil Code, an individual guarantee (borgtocht or personal guarantee) is an agreement in which a third party, for the benefit of the debtor, commits himself to fulfill the debtor's obligations regarding the main agreement. The individual agreement is in the form of an assessor or additional guarantee, but apart from that, a fixed asset guarantee is required. This research aims to find out how to implement the provision of a personal guarantee for all personal assets to pay off the debt of 2 (two) debtors at another bank and find out the extent of legal certainty. regarding the act of guaranteeing a personal guarantee for 2 (two) debtors at another bank, the issue is whether the implementation of the guarantee is in accordance with the rules and regulations so that it does not violate the rules because in general and according to the regulations, a personal guarantee only guarantees one debtor, so the problem What is discussed in this article is the process of implementing a personal guarantee which guarantees more than 1 (one) debtor at a different bank, apart from that, what is the form of legal certainty in implementing a personal guarantee which guarantees more than 1 (one) debtor at another bank .The legal theory used in this research is the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch and the legal theory of guarantee by J Satrio. The method used in the research is normative juridical, namely legal research interviews or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approaches used are the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical interpretation, historical interpretation and systematic interpretation, and legal construction methods. The results of the research found that providing personal guarantees by guaranteeing more than 1 (one) debtor in different banks is not optimal because it is only limited to the bank's internal beliefs, especially as such personal guarantees are only considered as moral guarantees so that many legal loopholes can occur, and up to Currently, the Civil Code, Banking Law, and OJK Regulations do not have clear rules either prohibiting or allowing such legal actions, so there is no legal certainty for the parties. However, the practice of personal guarantees to date is still an additional guarantee apart from material guarantees.   Keywords : Bank credit which is also a  guarantor for    Other Debtors in Other Banks, Guarantee, Personal Guarantee Legal Certainty.   Abstrak : Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan perorangan (borgtocht atau personal guarantee) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang terhadap perjanjian pokok. Perjanjian perorangan bersifat assesoir atau jaminan tambahan namun diluar itu sudah dipersyaratkan adanya jaminan fix asset, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan atas pemberian personal guarantee terhadap seluruh harta kekayaan pribadi untuk pelunasan hutang 2(dua) debitur di bank lain dan mengetahui sejauh mana kepastian hukum atas tindakan penjaminan personal guarantee atas 2(dua) debitur di bank lain, menjadi persoalannya apakah penerapan  jaminan tersebut  sudah sesuai dengan aturan dan perudang-undangan sehingga tidak menyalahi aturan karena pada umumnya dan sesuai peraturan bahwa personal guarantee hanya menjamin seorang debitur saja, sehingga permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana proses penerapan jaminan personal guarantee yang menjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain, selain itu bagaimana bentuk kepastian hukum dalam penerapan jaminan personal guarantee yang menjadi penjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan  teori hukum jaminan J Satrio. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum wawancara atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Historis dan penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian personal guarantee dengan menjamin lebih dari 1(satu) debitur di bank lain menjadi tidak optimal karena hanya sebatas keyakinan internal bank terlebih personal guarantee semacam itu hanya dianggap sebagai jaminan moral saja sehingga banyak celah hukum yang bisa terjadi, dan sampai saat ini KUH Perdata, Undang-undang Perbankan, Peraturan OJK tidak ada aturan yang jelas baik melarang atau memperbolehkan tindakan hukum seperti itu sehingga tidak memiliki kepastian hukum kepada para pihak. Meskipun demikian praktik personal guarantee sampai saat ini memang masih menjadi jaminan tambahan selain dari pada jaminan kebendaan.
Menggali DNA Budaya Organisasi dengan Fleksibilitas Nasution, Ucok Binanga; Widiasih, Suprapti
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali DNA budaya organisasi dengan mempertimbangkan faktor fleksibilitas. Budaya organisasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Fleksibilitas juga memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan mempertahankan daya saing organisasi. Melalui penelitian ini, kami ingin mengeksplorasi hubungan antara fleksibilitas dan DNA budaya organisasi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi.
Model Koordinasi di BKPSDM DAN Asesmen Center dalam Uji Kompetensi ASN Sumiati, Imas; Rosiyan, Muhammad Bayu Permana; Rizki, Anisa
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1206

Abstract

Model koordinasi yang diterapkan di BKPSDM dan Asesmen Center dalam uji kompetensi ASN menerapkan model koordinasi internal, baik secara vertical maupun horizontal. Hal ini tampak dari keterlibatan beberapa bidang di BKPSDM dengan Asessmnet Center dalam perekomendasian pegawai. Bentuk rekomendasi bisa atas dasar promosi jabatan atau justru karena memang adanya permasalahan. Jadi, assessment center berperan untuk memberikan arahan kompetensi yang mana yang harus dikembangkan bagi seorang ASN yang telah di asesi. Hasil diagnostic awal ini maka akan berjalan lebih baik jika diintegrasikan juga dengan konsep management talenta, dimana pegawai yang dikirim untuk mengikuti program pelatihan jangan hanya didasari pada kebutuhan akan peningkatan standar kompetensi jabatan saja, tetapi harus didasari juga kebutuhan individu hasil assesmen yang telah di proses dalam manajemen talenta. Strateji manajemen talenta memiliki focus pada 5 area yaitu penarikan (attracting), seleksi (selecting), pemakaian (enganging), pengembangan (development), dan mempertahankan (reteaining) pegawai bertalenta.
Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Penyandang Tunanetra dalam Penggunaan Guiding Block di Kota Bandung Sumiati, Imas; Indrianie, Mona
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1207

Abstract

Pelayanan publik yang inklusif adalah aspek penting dalam mewujudkan masyarakat yang beragam dan adil. Artikel ini membahas upaya Kota Bandung dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang tunanetra dengan fokus pada penggunaan guiding block. Guiding block adalah infrastruktur yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dalam mobilitas sehari- hari mereka. Kota Bandung telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusivitas ini dengan memasang guiding block di berbagai lokasi kota. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan publik yang inklusif di Kota Bandung. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan individu adalah penting dalam meningkatkan pemahaman tentang penggunaan guiding block dan memastikan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Dengan menganalisis langkah- langkah konkret yang telah diambil, artikel ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang tunanetra. Sebagai studi kasus yang relevan, Kota Bandung dapat menjadi inspirasi bagi kota- kota lain yang berupaya untuk memperbaiki aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik bagi penyandang tunanetra. Penelitian ini menggunakan metode survei, wawancara, dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data dari penyandang tunanetra, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan guiding block telah memberikan manfaat signifikan bagi penyandang tunanetra dalam mengakses fasilitas publik, seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat penting lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti perawatan yang kurang optimal dan pemahaman masyarakat yang belum memadai mengenai guiding block. Artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pelayanan publik yang inklusif. Dengan menjaga guiding block yang baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Kota Bandung dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang tunanetra. Upaya ini merupakan langkah positif dalam mencapai inklusi sosial dan aksesibilitas bagi semua warganya, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.
Koordinasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Cimahi Sumiati, Imas; Arifin, Rifki Khairul
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1208

Abstract

Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kota Cimahi . Penyebab banjir di Cimahi lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah serta melakukan pengkoordinasian external kelembagaan dengan instansi terkait penanggulangan bencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan menganalisis berbagai literatur serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Cimahi. Komunikasi BPBD dan Dinas Sosial Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Cara komunikasi haruslah dilakukan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat disalurkan. Koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas Sosial Kota Cimahi belum bisa dikatakan optimal karena jarangnya melakukan pertemuan atau rapat antar instansi yang terkait penyelesaian persoalan-persoalan penanggulangan bencana karena kesibukan antara masing-masing pihak.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Chaniago, Asep Darmawan; Didik, Didik; Meiratania, Marisa
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i2.1224

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Apakah sektor pertanian termasuk sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 2) Bagaimana posisi tipologi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 3) Seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian dilapangan menemukan bahwa: 1) Hasil analisis LQ dari tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sebagai sektor non basis yang mana sektor tersebut bukan termasuk sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya. 2) Hasil analisis Tipologi Klassen dari tahun 2010-2019 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan yang tergolong sebagai Kuadran IV yang mana sebagai sektor tertinggal. 3) Hasil analisis kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2010-2019, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 16,23%, angka ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya cenderung kurang yang mana ini berdasarkan perhitungan klasifikasi kriteria kontribusi (10,10-20%). Maka sektor pertanian bukan merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusinya.
Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2021 Attamimi, Muhammad Agil; Hayati, Banatul
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i3.1232

Abstract

Peningkatan pendapatan pada sektor pariwisata ternyata tidak hanya memberikan efek positif bagi perekonomian namun juga negatif seperti masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan tiap kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel meliputi lima kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan rentang tahun 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan pariwisata, pendapatan pariwisata kuadrat, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah obyek wisata berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Uji parsial menyatakan bahwa variabel pendapatan pariwisata berpengaruh positif terhadap ketimpangan, sedangkan variabel pendapatan pariwisata kuadrat, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah obyek wisata berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.
Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Delapan Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batanghari Trianggoro, Teddy; Ansori, Kholid
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i3.1242

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi manajerial kepala madrasah dalam mengelola delapan Standar Nasional Pendidikan melalui perencanaan adalah dengan menyusun program pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan melaksanakan tugas mengajar, merencanakan ketersediaan buku pelajaran, media pengajaran, dan perbaikan infrastruktur yang mendesak. Melalui pengorganisasian, berarti menempatkan tenaga pendidik sebagai tenaga pengajar sesuai keahliannya, menempatkan guru sebagai wali kelas, wakil kepala madrasah untuk kurikulum, prasarana dan sarana serta kepala TU yang mengelola infrastruktur. Melalui pelaksanaannya adalah melaksanakan proses pembelajaran, administrasi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, menjamin tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran. Melalui pembinaan adalah melakukan supervisi akademik, serta melalui diskusi dan memberikan arahan langsung. Kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam mengelola delapan Standar Nasional Pendidikan adalah belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam standar proses (pembelajaran) dan keterbatasan fasilitas terkait pengelolaan delapan Standar Nasional Pendidikan. Upaya kepala madrasah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan delapan Standar Nasional Pendidikan antara lain pendekatan persuasif dan pengajuan proposal pengadaan sarana penyimpanan dokumen.
Penanaman Nilai-Nilai Kewirausahaan Berbasis Market Day pada Peserta Didik Pendidikan Dasar Sarinikmah, Sarinikmah; Rakib, Muhammad; Nurdin, Nurdin
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i3.1243

Abstract

Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui penerapan pembelajaran berbasis market day dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan terhadap peserta didik kelas enam pada UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP I Makassar, dan (2) mengetahui nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan terhadap peserta didik kelas VI melalui kegiatan berbasis market day. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) Penerapan pembelajaran berbasis market day dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan terhadap peserta didik kelas VI UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP I Makassar dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kurikulum pembelajaran berupa tema wirausaha dan penerapannya dalam bentuk materi pembelajaran serta model pembelajaran yang berbasis market day yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap promosi, tahap produksi, pemasaran/penjualan, pelaporan atau bagi hasil dengan melibatkan peran guru, peserta didk, orang tua, serta seluruh warga sekolah sebagai pembeli, (2) nilai-niilai kewirausahaan yang dapat ditanamkan terhadap peserta didik kelas VI pada UPT SPF SD Negeri Kompleks IKIP I melalui kegiatan berbasis market day seperti, kreativitas, rasa percaya diri, jujur, kepemimpinan, da kerja sama.
Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Ananta, Dinur Wikra; Chandra, Tofik Yanuar; Marpaung, Berlian
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v2i3.1244

Abstract

Bidang pertahanan bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan martabat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. Militer Indonesia, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), memiliki fungsi tersebut. Meski demikian, anggota TNI, dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melanggar aturan. Penelitian ini mengeksplorasi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan fatal, seperti kasus Jusni (Putusan Perkara No. 161-K/PM II- 08/AD/VIII/2020). Rumusan masalah mencakup mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan fatal. Penelitian ini mengadopsi teori penegakan hukum dan teori pemidanaan sebagai alat analisis. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan fatal tidak berbeda jauh dengan proses hukum berdasarkan KUHAP. Meskipun diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, tindak pidana penganiayaan masih merujuk pada KUHP karena tidak diatur dalam KUHPM. Sanksi pidana bagi anggota TNI pelaku penganiayaan tidak melebihi ancaman hukuman Pasal 351 KUHP, sejalan dengan tujuan pembinaan militer yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman balasan. Hukuman diberikan untuk efek jera, mencegah ulangan tindakan, dan memungkinkan kembalinya pelaku ke dinasnya setelah pembebasan.

Page 4 of 16 | Total Record : 155


Filter by Year

2023 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 12 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, December 2025 Vol. 3 No. 11 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, November 2025 Vol. 3 No. 10 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Oktober 2025 Vol. 3 No. 9 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, September 2025 Vol. 3 No. 8 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Agustus 2024 Vol. 3 No. 7 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juli 2025 Vol. 3 No. 6 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juni 2025 Vol. 3 No. 5 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2025 Vol. 3 No. 4 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, April 2025 Vol. 3 No. 3 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2025 Vol. 3 No. 2 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Febuari 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Januari 2025 Vol. 2 No. 12 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Desember 2024 Vol. 2 No. 11 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, November 2024 Vol. 2 No. 10 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Oktober 2024 Vol. 2 No. 9 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, September 2024 Vol. 2 No. 8 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Agustus 2024 Vol. 2 No. 7 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juli 2024 Vol. 2 No. 6 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Juni 2024 Vol. 2 No. 5 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Mei 2024 Vol. 2 No. 4 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, April 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Maret 2024 Vol. 2 No. 2 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Februari 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Januari 2024 Vol. 1 No. 12 (2023): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Desember 2023 More Issue