cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rani Eka Arini
Contact Email
rani.eka@eastasouth-institute.com
Phone
+6282180992100
Journal Mail Official
journalsanskara@gmail.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sanskara Hukum dan HAM
Published by Eastasouth Institute
ISSN : 29857775     EISSN : 29648912     DOI : https://doi.org/10.58812/shh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus: Sanskara Hukum dan HAM merupakan jurnal yang membahas topik-topik terkait hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan Asia Tenggara. Jurnal ini mempublikasikan artikel-artikel berkualitas yang berisi analisis kritis, pemikiran inovatif, dan hasil penelitian terbaru dalam bidang hukum dan HAM. Cakupan: Topik-topik yang dapat dicakup oleh Sanskara Hukum dan HAM meliputi, tetapi tidak terbatas pada: Hukum konstitusi Hukum pidana Hukum perdata Hukum administrasi negara Hukum lingkungan Hukum internasional Hukum bisnis Hak asasi manusia Perlindungan hak asasi manusia Keadilan sosial Teori dan filosofi hukum Metodologi penelitian hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
Rekonstruksi Penelitian Hukum Administrasi Negara melalui Pendekatan Bibliometrik: Sebuah Tinjauan Komprehensif tentang Perkembangan dan Kontribusi Literatur Rina Kurniawati; Arief Fahmi Lubis; Samuel Indrayana; Bagus Ananda Kurniawan; Diana Rahmawati
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 01 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i01.244

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik, terutama dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, untuk meninjau secara komprehensif perkembangan dan kontribusi literatur Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara, sebuah aspek penting dari tata kelola pemerintahan publik dan sistem hukum, mencakup peraturan, prinsip, dan prosedur yang mengatur tindakan administratif. Analisis bibliometrik memetakan lintasan penelitian, mengidentifikasi penulis dan karya-karya yang berpengaruh, mengungkapkan tren tematik, dan menawarkan wawasan ke dalam lanskap intelektual. Melalui jaringan ke penulisan bersama, analisis kutipan bersama, pemetaan kemunculan bersama kata kunci, dan analisis konten kualitatif, penelitian ini menyoroti evolusi bidang ini dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan dan masyarakat.
Tinjauan Hukum Pidana: Eksplorasi Bibliometrik tentang Perkembangan dan Inovasi Riset Suyanto Suyanto
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 01 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i01.245

Abstract

Makalah penelitian ini menyajikan eksplorasi bibliometrik yang komprehensif mengenai perkembangan dan inovasi penelitian hukum pidana. Dengan menganalisis beragam publikasi ilmiah dari tahun 1979 hingga saat ini, penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik dan analisis VOSviewer untuk mengungkap tren utama, pola kolaborasi, dan pergeseran tematik di dalam bidang ini. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa kelompok topik penelitian yang berbeda, termasuk peradilan pidana, hukum internasional, strategi pertahanan, dan mekanisme pencegahan. Penulis yang produktif, lembaga-lembaga yang berpengaruh, dan kolaborasi interdisipliner diidentifikasi, yang mencerminkan sifat multidisipliner dari keilmuan hukum pidana. Analisis kemunculan kata kunci menyoroti keprihatinan yang berkembang di bidang ini, mulai dari hukum pidana internasional hingga isu-isu kriminalisasi dan pencegahan. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan yang muncul, sehingga menginformasikan arah penelitian di masa depan dan pertimbangan kebijakan.
Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara Mario Agritama S W Madjid; Muh. Ilham Akbar
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.268

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan negara perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara secara terbuka, bertanggung jawab dan berpedoman pada asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Tidak jarang penyalahgunaan wewenang terjadi yang berakibat pada kerugian keuangan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal, Pertama, pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; Kedua, peran hukum administrasi negara sebagai instrument pencegahan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, kerugian keuangan negara karena kesalahan administratif maka pejabat pemerintahan yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Kedua, instrument hukum administrasi negara dapat berperan dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian keuangan negara melalui beberapa hal, yakni, penguatan public governance, menerapkan closed system birokrasi. dan penguatan APIP sebagai pengawas internal pemerintah.
Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam Rakha Adi Pragata
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.277

Abstract

Hukum yang tidak dikodifikasikan yang mengandung nilai dan norma dalam masyarakat adalah suatu aturan yang dipegang teguh sejak zaman nenek moyang bangsa. Kesatuan masyarakat adat yang telah diakui oleh konstitusi tersebut berkedudukan dalam kosntitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian mendalam juga dilakukan guna mengetahui bagaimana agama Islam memandang hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan hukum adat. Hal ini karena hukum adat, atau hukum yang hidup, diambil dari kebiasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia Aryani Mustika Permatasari; Idris Idris
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.287

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, mengharuskan masyarakatnya dalam perbuatan dan tingkah lakunya harus tunduk berdasarkan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Dalam Era Ekonomi Digital, kegiatan antar pelaku ekonomi dilakukan melalui internet. Namun, timbul permasalahan dimana hukum yang dibuat negara dimana hukum belum dapat berbaur dengan kepentingan masyarakat dan seringkali tertinggal perkembangan masyarakat yang merugikan masyarakat. Sehingga, perlu dan penting untuk dikaji mengenai Filsafat Hukum Sosiologis pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa hukum harus dengan cepat mengantisipasi perubahan zaman karena elemen ekonomi dan sosial kehidupan manusia akan berubah, dan tingkah laku manusia juga akan berubah, khususnya dalam ekonomi digital. Dalam Filsafat Hukum Sosiologis diperhatikan faktor sosial termasuk dengan adanya ekonomi digital, yang menentukan pembentukan dan perkembangan hukum. Di Indonesia, banyak peraturan baru telah dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat saat ini yang didalamnya memuat mengenai ekonomi digital, seperti timbulnya UU ITE. Oleh karena itu, Filsafat Hukum Sosiologis diperlukan dan merupakan hal yang penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pada Era Ekonomi Digital di Indonesia agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat tercapai.
Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Akbar Raga Nata; Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.288

Abstract

Dalam Konstitusi telah diatur bahwasanya negara Indonesia ialah negara hukum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai perwujudan dari sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang didalamnya diatur mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (the guardian of constitution), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat undang-undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan undang-undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah final and binding. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan mk yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan mk dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.
Pengaruh Kebijakan Privasi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Platform Digital terhadap Perilaku Pengguna dalam Melindungi Privasi Online di Indonesia Indriya Fathni; Basri Basri; Siti Zulaika; Retno Sari Dewi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.305

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak kejelasan kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan platform digital pada perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Sampel 300 peserta memberikan wawasan tentang persepsi mereka, tingkat kepercayaan, dan perilaku pelindung. Statistik deskriptif mengungkapkan rata-rata positif untuk kejelasan, kepercayaan, dan perilaku pengguna. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kejelasan dan perilaku pengguna dan kepercayaan dan Perilaku Pengguna. Analisis regresi menunjukkan kekuatan prediktif independen dari kejelasan dan kepercayaan pada perilaku pengguna, dengan efek interaksi yang menunjukkan dampak sinergis. Hasilnya menginformasikan strategi yang ditargetkan untuk pembuat kebijakan dan pengembang platform yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi online di lanskap digital Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Aplikasi Grab Toko) Hermawan, Risma Dewi; Prastyanti, Rina Arum
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.307

Abstract

Dunia berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat ini, teknologi informasi berbasis internet digunakan oleh semua orang. Saat ini, mayoritas konsumen membeli secara online melalui marketplace dan E-commerce dibandingkan ke pasar konvensional. Karena E-commerce memenuhi sebagian besar permintaan masyarakat, maka E-commerce dapat memenuhi keinginan semua orang. Transaksi online memiliki kelebihan yaitu lebih sederhana, cepat, dan bermanfaat. Namun belanja online memiliki kelemahan yang signifikan. Misalnya, kami tidak dapat memeriksa produk secara fisik sebelum melakukan pembelian, dan pelanggan sering kali tidak menerima barang yang dibelinya. Selain itu, pelaku usaha juga sering melakukan penipuan terhadap pelanggan atau pembeli. Tujuan dari eksperimen ini yaitu guna memperjelas perlindungan hukum yang tersedia bagi pelanggan jika Grab Toko gagal mengirimkan produk dan bertanggung jawab perihal seluruh kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan tersebut. Metodologi kajian ini menggabungkan kerangka legislatif, komparatif, dan normatif. Setelah pengumpulan, data diolah secara deduktif dan diperiksa secara deskriptif. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pelaku usaha dan konsumen, dibutuhkan tindakan perlindungan hukum agar konsumen yang  mengalami kerugian atau menjadi korban penipuan dapat menggunakan hak hukumnya, karena pembeli dan penjual wajib mematuhi persyaratan yang tertuang pada UU yang dijelaskan. peraturan perUU yang relevan.
Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi, dan Sikap Sosial terhadap Perlindungan HAM bagi Migran dan Pengungsi di Indonesia Rabith Madah Khulaili Harsya; Arief Fahmi Lubis
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.308

Abstract

Penelitian ini meneliti kesejahteraan ekonomi dan sikap sosial terhadap perlindungan hak asasi manusia di antara migran dan pengungsi di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Studi ini menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengeksplorasi tingkat pendapatan, status kerja, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta persepsi perlindungan hak asasi manusia dan penerimaan masyarakat. Analisis inferensial memeriksa pengaruh kebangsaan, jenis kelamin, usia, dan durasi tinggal pada kesejahteraan ekonomi dan sikap sosial. Temuan ini mengungkapkan perbedaan regional yang signifikan dalam tingkat pendapatan, variasi berdasarkan gender dan usia dalam status kerja, dan korelasi positif antara durasi tinggal dan peningkatan sikap sosial. Implikasi terhadap kebijakan dan praktik dibahas, menekankan kebutuhan untuk kebijakan ekonomi yang disesuaikan, intervensi pekerjaan yang sensitif terhadap gender, dan inisiatif yang mempromosikan integrasi sosial. Studi ini berakhir dengan refleksi tentang keterbatasan dan saran untuk penelitian masa depan, yang bertujuan untuk berkontribusi pada strategi berbasis bukti untuk kesejahteraan dan integrasi migran dan pengungsi di Indonesia.
Analisis Hukum Persaingan Terhadap Penyelenggaraan BUMN Berdasarkan Konsep Doktrin “Single Economic Entity” Istiyanti, Erni
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 03 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i03.316

Abstract

The relationship between one company and its subsidiaries or other companies can be referred to as a single economic entity. The lack of freedom of the subsidiary causes the subsidiary to become a single economic entity. The impact of a single economic entity is that the behavior of each subsidiary is considered to be the same. This research aims to examine two things, First, the legal relationship between the parent and subsidiaries with regard to the concept of "single economic entity", especially with regard to the assets of BUMN that come from directly separated state assets; Second, the legal responsibility of the state as a shareholder in the event that there are indications of non-independence of BUMN subsidiaries that can lead to violations of Law No. 5/1999. This research method uses normative research methods with literature study methods. The results of this research show: First, the state becomes acta de jure gestionis (jus gestionis) meaning that the state can be held accountable in the general judicial body. The state or government will lose its immunity as the holder of state sovereign authority (iure imperi) if the State is involved in a business affair. Second, the financial accountability of BUMN is subject to Law No.40 /2007 concerning Limited Liability Companies, namely accountability at the RUPS of the state as a shareholder who has included its capital in a persero is only responsible for the amount of capital that has been included and the assets of the persero are separate from state finances.

Page 3 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 03 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 02 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 3 No. 01 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 03 (2024): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 2 No. 01 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 03 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 02 (2022): Sanskara Hukum dan HAM (SHH) Vol. 1 No. 01 (2022): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)