cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 6   7   8   9   10 
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA TEMPEL BUMIAYU WELERI Handayani, Yusrina; Lailiyah, Kusroh; Saraya, Sitta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.805

Abstract

Pengelolaan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat juga merupakan hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tempel Bumiayu Weleri dan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Tempel Bumiayu Weleri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Tempel Bumiayu Weleri tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-Desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-Desa ini.
Child Protection in Criminal Offenses: An Analysis of Policies and Sanctions in the Indonesian Justice System Udjari, Hendrianto; Hardyansah, Rommy; Darmawan, Didit; Mohamad, Yusran; Osean, Ricard
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1092

Abstract

This study examines the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal offenses in Indonesia's juvenile criminal justice system. The main focus of the study is to analyze the application of sanctions and protection provided to children involved in criminal acts, as well as evaluating the effectiveness of their rehabilitation and reintegration into society. The method used is Normative Juridical, with primary data analysis from relevant legislation and secondary data from related literature. The results show that there are large discrepancies between legal provisions and practices in the field, often resulting in a more punitive than restorative approach to child offenders. The research recommends policy reforms oriented towards education and psychological and social support, rather than just punishment.
Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya Setyawan Nugroho; Andika Wijaya; Ali, Nur Aliah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1093

Abstract

Fenomena balapan liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi di berbagai wilayah perkotaan, termasuk Kota Palangka Raya. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanggulangan balapan liar yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya serta kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, sementara data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi hukum terhadap pelaku balapan liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan balapan liar dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif. Patroli rutin di lokasi rawan, penggunaan CCTV, dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan menjadi strategi utama dalam pendekatan preventif. Dalam pendekatan represif, sanksi hukum diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian tilang, penyitaan kendaraan, dan pembinaan pelaku bersama keluarga mereka. Sementara itu, sosialisasi keselamatan lalu lintas dilakukan sebagai bagian dari pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Kendala yang dihadapi mencakup perilaku pelaku yang sering melarikan diri dengan kecepatan tinggi, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk menghindari patroli, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polresta Palangka Raya memanfaatkan teknologi digital seperti rekaman CCTV untuk identifikasi pelaku dan membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Dengan langkah yang terintegrasi, diharapkan fenomena balapan liar dapat diminimalisir secara bertahap.
Pertanggungjawaban atas Tindakan Malapraktik Medis Profesi Dokter pada Klinik Kecantikan Mugiono, Mariana; Indradewi, Astrid Athina; Ginting, Yuni Priskila
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.997

Abstract

Laws are a fundamental component of a state, providing protection and ensuring that every person has the opportunity to receive medical treatment from qualified medical professionals. In the medical field, every action carries the potential for conflict, particularly between medical professionals and patients. When patients experience pain, disability, death, or other adverse outcomes, medical professionals may be accused of malpractice. It is important to recognize that there is always some level of risk involved in any medical procedure, but many patients do not fully understand the difference between malpractice and medical risk, leading to frequent misunderstandings. Malpractice occurs when medical professionals act either intentionally or negligently, which can result in the application of penal laws. In contrast, losses caused by inherent medical risks are not subject to such laws. The actions of doctors and medical professionals are regulated by the Indonesian Criminal Code, Indonesian Civil Code, and the Doctor's Code of Ethics. In conclusion, malpractice involves either intentional wrongdoing or negligence by medical professionals in the provision of medical services, and it is crucial to take steps to prevent such occurrences
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Pembentukan Undang-Undang Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 Acumen Makmur; Ce Kedzma Alvian; Indok Siti Balqis; Jihan Hanifah; Nabil Musyafa; Tanti Kirana Utami
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1003

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which contains legal norms that form the basis for operational foundations to realize the goals and ideals of the Indonesian rule of law, regulates the formation of the basis or principles for organizing the state. However, in practice, political compromise tends to be the main focus in pouring legal norms in the Constitution into laws. This is considered to have the potential to cause problems due to misunderstandings about the Indonesian justice system. This study uses a normative legal research method using legal materials as data sources. The research findings show that the formation of laws involves a multi-step process that includes phases such as preparation, drafting, discussion, ratification, and implementation. The process of forming laws that represent the goals of society while complying with relevant legal requirements can be understood and analyzed using the conceptual framework offered by the theory of legislation.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menjaga Demokrasi Dari Money Politic Terhadap Pemilihan Legislatif Semarang Tahun 2024 Chabib F, Muhamad; Tria Noviantika; Utama, Zain Arfin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1038

Abstract

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu. Bawaslu ini bersifat independen dan tetap, serta dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebagai lembaga mandiri yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang dalam menjaga demokrasi pada pemilihan legislatif tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang masih saja mengalami berbagai hambatan dalam menjaga demokrasi pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta belum maksimal dalam melaksanakan kewenangannya dalam sistem hukum pemilihan umum atau pemilihan legislatif terutama dalam hal politik uang. Saran yang diperlukan untuk pemerintah dan DPR yaitu mengamandemen sistem hukum pemilu dengan menambah waktu yang diberikan untuk Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan pemilu yang mempunyai putusan yang final dan mengikat, serta jumlah personil dan sumber daya manusia di Bawaslu perlu ditambah.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTAR NEGARA DI INDONESIA Baqi, Nur Sela
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1041

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab negara hukum untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, termasuk menyejahterakan narapidana sebagai bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pemindahan narapidana antarnegara pada konteks internasional, dikenal sebagai Transfer of Sentenced Person (TSP), yang bertujuan memfasilitasi rehabilitasi narapidana di negara asal mereka. Namun, Indonesia belum memiliki aturan hukum yang komprehensif terkait pemindahan narapidana antarnegara, meskipun fenomena ini semakin relevan di era globalisasi dan mobilitas lintas negara. Penelitian ini bermaksud menganalisis penerapan prosedur pemindahan narapidana antarnegara dan mengevaluasi kekurangan dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan dan studi kasus sebagai metode penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis literatur hukum, dokumen perundang-undangan, dan referensi akademik lainnya, sedangkan studi kasus menganalisis penerapan perjanjian pemindahan narapidana di negara lain, seperti antara Hong Kong dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum di Indonesia menyebabkan berbagai kendala dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara. Narapidana asing di Indonesia sering menghadapi tantangan seperti perbedaan bahasa, budaya, dan adaptasi sosial, yang menghambat proses rehabilitasi mereka. Studi perbandingan menunjukkan bahwa model perjanjian di negara lain, seperti Hong Kong dan Filipina, dapat menjadi referensi untuk merancang regulasi yang efektif di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan peraturan hukum yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, menjamin hak narapidana, dan mendukung tujuan pemidanaan, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan adanya payung hukum yang jelas, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan keadilan serta perlindungan HAM bagi narapidana, baik warga negara asing di Indonesia maupun WNI di luar negeri.
Peluang dan Tantangan pada Proses Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Kalimantan Timur Khan, Zahrah; Pratama, Rio Arif; Surahman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1083

Abstract

Implementasi terhadap penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial di Kalimantan Timur melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda faktanya banyak menghadapi peluang dan tantangan. Apakah peluang dan tantang tersebut didasarkan atas hasil wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Trans Kalimantan Timur, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, praktisi hukum, mediator, perusahaan, karyawan, dan serikat buruh sebagai subyek hukum yang memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis-empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan terhadap data primer dan dipadupadakan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Realita di lapangan mengindikasikan adanya peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang meliputi proses beracara dari sidang pertama hingga putusan mencakup administrasi hingga salinan perkara sampai kepada para pihak, kekeliruan wawasan hakim ad-hoc terhadap implementasi prosedural memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, dan belum adanya sistem pengawasan terhadap implementasi putusan yang sudah bersifat tetap (inkracht) yang akan dijalankan oleh pengusaha atau pihak tergugat.
Evaluating the Effectiveness of Investigation and Prosecution to Improve the Integrity of Law Enforcement in Indonesia Saktiawan, Pratolo; Dirgantara, Febrian; Darmawan, Didit; Isnaini, Saifuddin; Waluyo, Argho
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1118

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of investigations and prosecution as key elements in law enforcement in Indonesia. This process is an important foundation to ensure justice, transparency, and respect for human rights. A normative juridical approach is used to examine the regulations governing investigations and prosecution, such as the Criminal Procedure Code and Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The results showed that the effectiveness of investigations and prosecution is influenced by the professionalism of investigators, the application of modern technology, and adherence to legal principles. Key challenges include limited technical facilities, external pressures and complex bureaucracy, which often hamper the performance of law enforcement officers. To increase public trust in the legal system, Polri needs to prioritize transparency, community involvement, and strengthening synergies with judicial institutions. Good synergy between legal apparatus, judicial institutions, and the community has proven to be able to create a legal system that is inclusive and responsive to community needs. Strategic recommendations include institutional reform, increasing the capacity of apparatus, and developing effective supervisory mechanisms. This research is expected to contribute to the development of a more equitable and accountable legal system.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) TERHADAP ANAK Sharul Andrie Maulana; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.760

Abstract

Penindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kriminal bagi Pelaku Penindasa di Dunia Digital (Cyberbullying) pada Anak Dilihat dari Hukum Kriminal. Tujuan kajian ini ialah guna memahami perlindungan hukum pada anak sebagai korban dari pelanggaran kriminal cyberbullying serta kendala dalam penegakan hukum terkait tindak kriminal tersebut terhadap anak. Kajian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum pelengkap. Pengumpulan data dijalankan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kriminal cyberbullying yang diambil oleh seorang anak harus sejalan dengan peraturan yang ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Gagasan diversi yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (7) UU tersebut memungkinkan pemindahan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana ke jalur di luar pengadilan pidana anak, yang akan dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum saat mereka menangani kasus kriminal yang dijalankan seorang anak. Oleh karena itu, kebijakan harus dirumuskan untuk mencegah terjadinya cyberbullying oleh anak, terutama di era digital ini. Pendekatan budaya, pendekatan pendidikan moral, pendekatan akademis, dan pendekatan teknologi adalah beberapa metode yang bisa diterapkan dalam merumuskan kebijakan tersebut.. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap cyberbullying berupa: kurangnya aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian kasus cyberbullying, minimnya sosialisasi bahaya cyberbullying, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya cyberbullying, dan stigma yang menganggap bahwa cyberbullying merupakan hal yang wajar.

Page 8 of 26 | Total Record : 258

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue