cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Arisma, Vika Dwi; Mursid, Akhmad Faqih; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.691

Abstract

Korban penangkapan keliru, terutama dalam kasus pembunuhan, masih kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Mereka tetap terlindungi dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu cara untuk menghormati, menegakkan, dan menjamin HAM adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum bagi korban pembunuhan yang mengalami penangkapan keliru serta memastikan mereka memperoleh keadilan. Studi hukum normatif ini menerapkan pendekatan berbasis peraturan perUUan. Sumber data sekunder yang dipakai dalam studi ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, sementara analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban penangkapan keliru memulai proses hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan. Aparat yang terbukti melakukan penangkapan keliru dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. mengatur jaminan perlindungan hukum bagi korban penangkapan yang salah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berupa ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum lebih cermat dalam melaksanakan penangkapan pada berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan.
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong) Zahra, Fatimah; Abu, Muharuddin; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.695

Abstract

Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus Kejaksaan Negeri Sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau field research, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara nyata dengan memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung, melakukan observasi dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Sorong. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara menggunakan upaya restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pelaksanaan restorative justice diawali dengan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik ke Kejaksaan atau biasanya disebut dengan tahap dua. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan mengkaji berkas perkara apakah perkara tersebut patut berdasarkan persyaratan untuk dilaksanakan upaya restorative justice. Jika memenuhi syarat maka perkara tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice. Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan restorative justice dari upaya perdamaian sampai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga banyak memperoleh keberhasilan dalam penerapannya, sehingga berdasarkan hal ini upaya keadilan restoratif dapat dikategorikan cukup efektif.
Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong Dita, Ray Christian; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidayah, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak hasil Visum et Repertum mempengaruhi proses persidangan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kota Sorong, serta bagaimana pandangan para hakim mengenai peran Visum et Repertum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penulis menerapkan pendekatan empiris dalam studi ini untuk menggambarkan kondisi dari sudut pandang praktis. Mereka juga mengintegrasikan informasi hukum dengan data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan untuk menganalisis isu yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif.Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Namun, VER memiliki keterbatasan dalam menentukan secara pasti sebab kematian dan dalam mengidentifikasi kondisi korban sebelum kejadian. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan
The Value Of Justice In The Determination Of Replacement Heirs From The Perspective Of Maslahah Jasser Auda (Study Of Decision No. 333/Pdt.P/2022/Pa.Purbalingga) Jawad Muyasar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.699

Abstract

The Value of Justice in the Determination of Substitute Heirs from the Perspective of Maslahah Jasser Auda (Study of Decision No. 333/Pdt.P/2022/PA.Purbalingga). Family Law Study Program. Faculty of Islamic Religion, Hasyim Asy'ari University Tebuireng Jombang. This research is motivated by the surrogate heirs who refer to article 185 of the KHI fighting for the rights of heirs who have been abandoned by their parents or heirs who connect them. This kind of situation when viewed from the perspective of Jasser Auda's maslahah is certainly a renewal of thought that needs to be a note of consideration for judges at the Religious Courts. The purpose of writing this research is to understand the implementation of Jasser Auda's maslahah concept in the conceptual problem of substitute heirs which in decision No. 333/Pdt.P/2022/PA.Purbalingga. The researcher uses a type of normative legal research because what will be examined is an official document from the Purbalingga Religious Court Case Number: 333/Pdt.P/2022/PA.Pbg. Using a syar'i approach, namely discussing problems by paying attention to the provisions or rules set out in Islamic syari'at, namely the author is guided by the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of this study are in the Purbalingga Religious Court Decision Number 333/Pdt.P/2022/PA. Pbg, the judges decide that there is a substitute heir from a father to his son with legal considerations from the Compilation of Islamic Law which has been established to deal with inheritance issues. In this decision, it is in line with the benefits that must be applied. The judge's consideration, with maslahah Jasser Auda both have the value of enforcing benefit and justice for the heirs who have been determined. Thus, the conceptual maslahah from Jasser Auda in the matter of heirs has actually been upheld by the judges who deal with the problems of heirs.
Kompromi Etis dalam AI Generatif Memetakan Konflik Nilai Keadilan, Transparansi, dan Utilitas Pratama, Mohammad Alvi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.700

Abstract

Kemajuan dalam Kecerdasan Buatan Generatif (Generative AI) telah menimbulkan kekhawatiran etika yang signifikan, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai utama seperti keadilan, transparansi, dan manfaat (utilitas). Semakin banyaknya implementasi sistem AI generatif dalam berbagai aplikasi, menjadi sangat penting untuk menangani dilema etika yang muncul dari trade-off yang inheren di antara prinsip-nilai tersebut. Sistem AI generatif sering kali menghadapi trade-off etika di mana kebutuhan peningkatan satu nilai, seperti keadilan, dapat menyebabkan kompromi pada nilai lain, seperti transparansi atau manfaat. Misalnya, usaha untuk membuat model AI lebih transparan dapat mengurangi efisiensi kinerjanya, sementara optimasi kemanfaatan menimbulkan masalah bias dan ketidakadilan. Trade-off ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan dilema etika mendasar yang mempengaruhi kepercayaan, akuntabilitas, dan penerimaan masyarakat terhadap sistem AI. Kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang trade-off ini dan tidak adanya strategi praktis untuk mengelolanya menimbulkan risiko signifikan terhadap penerapan AI generatif yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja yang secara efektif menyeimbangkan trade-off etika dalam sistem AI generatif, dengan fokus khusus pada nilai-nilai tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode, yang menggabungkan analisis kritis dan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trade-off etika dalam AI generatif sangat bergantung pada konteks dan sangat bervariasi di berbagai aplikasi. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, peningkatan transparansi dapat secara signifikan mengurangi kemanfaatan, sementara di kasus lain, upaya untuk memastikan keadilan dapat menyebabkan penurunan kinerja model. Hasil ini menekankan kebutuhan akan pendekatan yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks dalam mengelola trade-off ini, daripada solusi satu ukuran untuk semua.
Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Bali Perspektif Sustainable Development Goals Dewa Ayu Dian Sawitri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.708

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terkait pelindungan terhadap KIK di Bali dan keterkaitan antara KIK dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan terhadap KIK telah diatur baik secara nasional maupun regional. Keseriusan pemerintah dalam melindungi KIK tampak dengan dibuatnya PP No. 56 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017. Berdasarkan aturan-aturan tersebut tampak bahwa kepemilikan KIK bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa. Secara regional, pelindungan terhadap KIK di Bali diberikan secara implisit sebagai Kebudayaan Bali, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses Pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai, spiritualitas, tradisi, kearifan lokal, pengetahuan, teknologi, adat, dan seni dalam dimensi niskala dan sekala. . Hal ini senada dengan the 2030 Agenda for Sustainable Developments SDG yang menekankan keberadaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk melakukan pengarusutamaan penguatan dan pemajuan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Bali.
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perbuatan Seorang Apoteker Yang Dengan Sengaja Mendistribusikan Obat Keras Daftar G Dengan Tidak Menggunakan Resep Dokter Annisa, Siti; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.711

Abstract

Pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan oleh pihak apotek rawan adanya kesalahan, salah satunya adalah terjadi kesalahan atau kelalaian (negligence) yang termasuk wanprestasi. Kelalaian tersebut dapat terjadi dalam hal penyerahan obat, pengambilan obat dan pembacaan resep. Sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak apotek, maka harus ada suatu bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Selain itu, peredaran sediaan farmasi tanpa izin berhubungan dengan faktur pembelian dan surat pesanan obat yang sah terhadap pengadaan obat-obatan atau sediaan farmasi. Dimana faktur dan surat pembelian obat merupakan tanggung jawab pemilik apotek. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban karena membeli obat di toko-toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat- obatannya pun ilegal. Bebasnya peredaran obat-obatan ilegal ternyata banyak diminati konsumen, ini disebabkan karena obat-obatan tersebut mudah di dapat dan di jual bebas pada setiap toko obat yang ada. Pada sisi lain sebenarnya harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan ini dimaksudkan agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak akan merugikan konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Ginting, Muhammad Ramanda Alif Syaufi; Lubis, Risyad Fakar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.736

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur hukum yang berlaku terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku atau korban kekerasan seksual, dengan fokus pada aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal, mengingat hukum sebagai suatu konsep yang ditetapkan oleh peraturan dan norma hukum. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder seperti literatur peraturan hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual erat kaitannya dengan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi martabat manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, dengan penekanan pada penerapan keadilan diversi dan restoratif.
Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Irawati, Gebby Sintia; Hidaya, Wahab Aznul; Mahmudah, Masrifatun
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.748

Abstract

Tawuran sangat berbahaya bagi anak oleh sebab itu kita harus menjaga anak-anak, namun anak tersebut bisa saja melakukan kejahatan di mana hukum itu sendiri memiliki makna sebagai aturan yang mencakup tindakan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh undang-undang. Nampaknya perkelahian antar pelajar masih menjadi persoalan yang tak pernah usai dan selalu mewarnai berbagai laporan di media. Ini tidak hanya terjadi di sekolah; kejadian tersebut juga sering terjadi di tempat umum, dan kerap disertai dengan kerusakan pada fasilitas umum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepolisian dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perkelahian di wilayah Kota Sorong. Kepolisian Resor Kota Sorong dijadikan sebagai tempat penelitian ini. Penulis menggunakan Kepolisian Resor Kota Sorong untuk mengumpulkan data dan informasi. Data utama diperoleh dari wawancara dan didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul akan diproses dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan kasus tersebut ditemukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perkelahian oleh anak-anak di Kota Sorong serta hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kejadian tawuran di Kota Sorong adalah kurangnya ketersediaan Rumah Sakit untuk melakukan visum bagi korban dan kurangnya komunikasi kepada para pelajar.
Law Enforcement Against Hate Speech Perpetrators on Social Media in Legal History and Criminal Law Reform Simaremare, Simon; Sudjiarto, Tatok; Panggabean, Mompang L
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.797

Abstract

The aim of this writing is to map out appropriate punishments for the actions of perpetrators involved in hate speech on social media. Every act of hate speech needs to be given the correct article and not equate it with the perpetrator's actions through various media to carry out hate speech. The research method used is Normative legal research methods are assisted by secondary data such as theories, ideas, standards and court decisions about how important it is to change criminal law regarding hate speech on social media to achieve the desired goals. The results of the research show that there is a need for political restoration of criminal law and legal reform in the interpretation of each article and paragraph, so that it is prepared based on the case and not mixed up in giving punishment. The law is good, the people are good. On the other hand, the law is a mess, so the people are also a mess.

Page 7 of 26 | Total Record : 258

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue