cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putri Hana Pebriana
Contact Email
putripebriana99@gmail.com
Phone
+6285321149444
Journal Mail Official
putripebriana99@gmail.com
Editorial Address
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/EditorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Innovative: Journal Of Social Science Research
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 28074246     EISSN : 28074238     DOI : https://doi.org/10.31004
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 14,098 Documents
 792   793   794   795   796 
Implementasi Kewajiban Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kurnia, Putri; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15645

Abstract

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan narasumber yang relevan. Sumber data meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini membawa beberapa akibat hukum signifikan. Pertama, hak anak tidak terpenuhi dalam proses peradilan pidana. Kedua, jika diversi tercapai, keterlambatan hasil penelitian kemasyarakatan mempersulit proses dan memperpanjang waktu penetapan hasil diversi oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Ketiga, hasil penelitian kemasyarakatan sering melebihi batas waktu 3x24 jam, memaksa kepolisian mengajukan perpanjangan penahanan. Keempat, resume yang kurang maksimal memperlambat proses pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak harus didampingi petugas kemasyarakatan dalam proses pemeriksaan. Ketika ketentuan ini tidak terpenuhi, hakim pengadilan setempat akan menyampaikan keberatannya. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi kewajiban pendampingan yang optimal oleh Balai Pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.Kata Kunci: Pendampingan, Anak, Rokan Hulu
Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lina, Lina; Fahmi, Fahmi; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15646

Abstract

Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut. Permasalahan yang penulis teliti dalam kasus Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan gambaran kepada penulis bahwa begitu pentingnya mekanisme yang benar untuk tatacara pemberhentian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 105 UUPT. Dalam perkara Nomor: 1301 PK/Pdt/2023, Nomor: 1888K/Pdt/2020, Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG. Pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT yaitu “105 ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS” maupun anggaran dasar perseroan, perkara yang penulis telaah telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi ” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Oleh karenanya, pemberhentian tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Hengki, Hengki; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15648

Abstract

AbstrakPotensi sumber daya alam berupa tanah urug di Kota Dumai merupakan modal besar dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat mengelolanya dengan tetap mematuhi aturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perkembangan usaha pengerukan tanah urug di Kota Dumai sangat tinggi, dan banyak kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku. Akibatnya, tanah yang dikeruk menjadi berlubang dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Masalah utama adalah pengerukan tanah urug tanpa izin di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan yang berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan kendala terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer dan sekunder, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai. Polres Dumai hanya menangani 3 kasus dari tahun 2020 hingga 2021. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyimpanan barang bukti ekskavator sebelum pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Dumai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai masih terhambat, terutama karena fasilitas yang tidak memadai. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan aturan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggar.Kata Kunci: Pertambangan, Tanah Urug, Penegakan Hukum
Akibat Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Mutu Pelayanan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Haryono, Gandi; Budiarsih, Budiarsih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15649

Abstract

Masalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS tidak bisa dihindari oleh rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan berdampak langsung pada manajemen, petugas medis, petugas paramedis, penunjang medis, dan petugas kesehatan lainnya. Peningkatan beban biaya operasional akibat keterlambatan pembayaran ini berdampak pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dengan menggunakan metode studi kualitatif, informasi digali dari tim manajemen dan berbagai petugas terkait melalui pedoman wawancara yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan klaim dipengaruhi oleh pengumpulan berkas kelengkapan administrasi di bagian administrasi pasien, keterlambatan pengkodingan berkas di unit casemix, dan pengumpulan serta pengiriman berkas klaim oleh unit penagihan, dengan keterlambatan berkisar antara 7 hingga 45 hari setelah jatuh tempo. Hal ini mempengaruhi arus kas rumah sakit, sehingga pembayaran tagihan krusial harus diprioritaskan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan. Kesimpulannya, keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada efektivitas, efisiensi, keamanan, optimalisasi, kenyamanan pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan petugas. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk mengubah alur pengiriman berkas klaim BPJS Kesehatan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit terkait, serta mengoptimalkan manajemen mutu pelayanan dan manajemen piutang rumah sakit.
Fungsi PERADI Sebagai Organ Negara dalam Arti Luas untuk Mewujudkan Supremasi Hukum Damanik, Chrisman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15650

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai Organisasi Advokat yang diakui sebagai organ negara dalam arti luas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015 dan putusan-putusan sebelumnya. Peradi diakui sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan memiliki fungsi publik meskipun berstatus sebagai lembaga privat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis norma hukum yang berlaku, literatur terkait, serta putusan MK yang mengatur Peradi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradi memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara dengan dua fungsi utama, yaitu fungsi penerapan hukum dan fungsi penciptaan hukum, sesuai dengan teori Hans Kelsen. Keberadaan Peradi sebagai Organisasi Advokat yang sah dan diakui berimplikasi pada kesamaan martabatnya dengan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam konteks penegakan supremasi hukum, fungsi delapan kewenangan eksklusif Peradi diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesi Advokat dan mendorong peran Advokat dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai status Peradi sebagai organ negara, yang diharapkan dapat memperbaiki citra profesi Advokat di masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memenuhi kualifikasi sebagai lembaga negara dalam arti luas sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadikan Peradi sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, setara dengan lembaga penegak hukum lainnya. Teori Hans Kelsen menunjukkan bahwa untuk diakui sebagai organ negara, suatu lembaga harus memenuhi fungsi penerapan dan penciptaan hukum. Peradi berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum melalui pelaksanaan delapan kewenangan eksklusifnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan demikian, Advokat tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan.
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Dapat di Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VXII/2019 Welli, Dion; Harahap, Irawan; Winstar, Yelia Nathassa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15651

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah secara signifikan mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelumnya, kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia secara langsung jika debitor wanprestasi, tanpa perlu melalui pengadilan. Namun, dengan putusan ini, kreditor kini diharuskan memperoleh penetapan eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitor dengan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum. Namun, perubahan ini juga membawa dampak signifikan bagi kreditor. Proses yang harus dilalui menjadi lebih panjang dan kompleks, dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dari pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai alat perlindungan bagi kreditor, karena kreditor kini harus menghadapi risiko kredit yang lebih besar dan prosedur eksekusi yang lebih memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan tersebut dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor. Kesimpulannya, meskipun putusan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi debitor, ia juga menghadirkan tantangan baru bagi kreditor. Oleh karena itu, kreditor perlu mengadopsi strategi baru dan memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang ada untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Penting untuk melakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga peradilan, dan pihak-pihak terkait guna menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam eksekusi jaminan fidusia.
Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar Armen, Armen; Ardiansah, H.; Kadaryanto, Bagio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15652

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pelaporan belum berjalan maksimal karena sering melibatkan pihak luar, sehingga mengurangi efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum sosiologis yang memeriksa bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, termasuk hambatan administratif, politik, dan sosial yang memengaruhi pelaporan dana desa. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas administratif, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, serta intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaporan penggunaan dana desa di Kabupaten Kampar dapat lebih efektif dan efisien, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh undang-undang.
Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Afriandi, Angga; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15653

Abstract

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerugian materiil bagi korban tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum sosiologis, serta pendekatan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi langsung, wawancara terstruktur dengan narasumber relevan, dan studi dokumen atau kepustakaan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7A ayat (1) huruf b dari UU Nomor 31 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hulu belum efektif pada periode 2022 hingga 2023. Beberapa faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai kewajiban penasihat hukum korban untuk mengajukan permohonan restitusi, ketidakadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Provinsi Riau, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat setempat tentang hak restitusi, serta kebiasaan budaya lokal yang hanya mengandalkan hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tidak optimalnya pelaksanaan hak restitusi di wilayah tersebut.
Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien Alviana, Vivi; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.
Analisa Motif Pendengar Menjadi Citizen Journalist Di Radio Andika FM Sakdiyah, Tri Latifatul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.15657

Abstract

Secara umum, teknologi informasi dan komunikasi merujuk pada segenap pengetahuan mengenai penciptaan, pengelolaan dan pemanfaatan informasi guna mencapai berbagai tujuan sosial manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam adalah metode riset di mana periset melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus – menerus (lebih dari satu kali?) untuk menggali informasi dari responden. Karena itu, responden disebut juga informan. Karena wawancara dilakukan lebih dari sekali, maka disebut juga “intensive interviews”. Motif kognitif pendengar menjadi citizen journalist yang muncul dalam penelitian ini adalah Motif Konsistensi, Kategorisasi, Stimulasi, Atribusi. Motif afektif pendengar menjadi citizen journalist di radio Andika FM adalah Motif reduksi tegangan, Motif ekspresif, Motif Peniruan, Motif Afiliasi, Motif Peneguhan.

Page 794 of 1410 | Total Record : 14098

 792   793   794   795   796 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 3 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 2 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 6 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 5 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 1 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 2 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 2 No. 1 (2022): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 2 (2021): Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 1 No. 1 (2021): Innovative: Journal of Social Science Research More Issue