cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Nur
Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Phone
+6281251712813
Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com
Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
Published by Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov Kalimantan Selatan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : 10.47441/JKP
Core Subject : Education,
Other
The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 163 Documents
 9   10   11   12   13 
Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare Andi Syafirah Putri Abdi Patu; Muhammad Heru Akhmadi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.200

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) is an infrastructure project financing system developed to solve the limited development budget. The Makassar-Parepare railway is the first PPP project handled by the Ministry of Transportation as the PJPK. This paper aims to evaluate the preparation stage of the Makassar-Parepare project. The research method used is descriptive qualitative. Primary data was collected through interviews. The data obtained were analyzed using the ATLAS.ti application. The results of the study indicate that the PPP preparation of the Makassar-Parepare project has generally been well carried out based on regulations. However, there are some obstacles in the preparation process, such as schedule delays due to land acquisition and the lack of understanding of the person in charge of the cooperation program because of unpreparedness of human resources. Thus, good organizational coordination is needed in the preparation process of the PPP project. Abstrak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan suatu sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang menggunakan skema KPBU saat ini yaitu proyek KPBU Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi tahap penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Meski demikian, terdapat kendala dalam proses penyiapan seperti pada proses penetapan trase jalur kereta api yang mengalami kemunduran jadwal karena permasalahan pembebasan lahan, dan minimnya pemahaman penanggungjawab program kerjasama (PJPK) terhadap konsep KPBU. Hal ini terjadi karena proyek KA Makassar-Parepare merupakan proyek KPBU pertama yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan selaku PJPK, sehingga kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi organisasi yang baik sangat diperlukan dalam proses penyiapan proyek KPBU kereta api.
Strategi Pemasaran Pariwisata Pantai Plengkung Kabupaten Banyuwangi Menggunakan 3P+4A (Price, Place, Promotion, Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary) Kristian Buditiawan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.201

Abstract

Plengkung Beach is one of the beaches in the Diamond Triangle line in Banyuwangi Regency. Plengkung Beach is dubbed “The Seven Giant Waves Wonder” by tourists. However, the potential development of Plengkung Beach has not been optimal because there are several problems such as the lack of media of promotions, limited modes of transportation, and visitor activities that tend to environmental pollutions. This study aims to formulate a marketing strategy for Plengkung Beach tourism based on the marketing aspects of 3P+4A (price, place, promotion, attraction, accessibility, amenity, and ancillary. This research is a descriptive qualitative study. The data were collected by survey and interviews with local government who were in charge of regional planning and tourism development as well as tourists who were selected randomly. The analysis method uses the Boston Consulting Group (BCG) matrix. The results of the BCG matrix analysis place Plengkung Beach in the Question Mark quadrant, that where tourism marketing (on the supply side) is well-executed, but not so with the tourist perceptions. Tourism marketing plans for improving visitors of Plengkung Beach were repairing the road, adding tourist attractions, providing tourism supporting facilities and infrastructure such as hotels and restaurants, and reducing transportation rental costs. Abstrak Pantai Plengkung adalah salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang termasuk dalam Triangle Diamond (Segitiga Berlian). Daya tarik utama Pantai Plengkung adalah ombaknya yang termasuk dalam The Seven Giant Wave Wonder karena bagus untuk olahraga selancar. Meski demikian, pengembangan potensi Pantai Plengkung belum maksimal karena terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya media dan sarana promosi, keterbatasan moda transportasi, dan aktivitas pengunjung yang cenderung merusak alam. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemasaran pariwisata Pantai Plengkung berdasarkan aspek-aspek pemasaran jasa pariwisata 3P+4A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara kepada instansi pemerintah terkait perencanaan pembangunan dan sektor pariwisata, dan wisatawan Pantai Plekung yang dipilih secara acak. Metode analisis menggunakan matrik Boston Consulting Group (BCG). Hasil analisis matrik BCG menempatkan Pantai Plengkung pada kuadran Tanda Tanya, artinya pemasaran pariwisata (sisi penawaran) sudah bagus dan menyeluruh tetapi belum sesuai dengan persepsi wisatawan. Upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menerapkan strategi pemasaran pariwisata di Pantai Plengkung, yaitu dengan cara memperbaiki aksesibilitas jalan, penambahan daya tarik wisata, dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel dan restoran serta pengurangan biaya sewa kendaraan melalui sistem subsidi.
Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional Boy Anugerah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.211

Abstract

The coastal areas and the front islands have strategic roles for Indonesia as an archipelagic state. This circumstance is a result of the natural resources contained by the two maritime entities. However, those strategic roles could not be empowered optimally yet, both in terms of socio-economic and security-defense aspects. Whereas, the optimal empowered areas have significance to strengthen the national sovereignty. This research aims to analyze the problems and present the solutions in developing the coastal areas and the front islands to enforce national sovereignty. This research uses a literature review approach. Desk research and annotated bibliography are used as the data collection and analysis methods. The result of this research is that it is important to conduct effective regional development mechanisms based on regional security and management approaches. Effective regional security could be done by involving the community in the state defense system through a reserve component scheme, while effective regional management could be done by enhancing the roles of the three main stakeholders, who are the government, society, and other interest groups (private sector, NGOs, local governments). The conclusion of this research is in terms of enforcing the national sovereignty, the development of the coastal areas and the front islands has to be done comprehensively by combining security and prosperity approaches, which are implemented through effective regional security and management mechanisms. Abstrak Wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan memiliki nilai strategis bagi Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Hal ini tidak terlepas dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kedua entitas maritim tersebut. Namun demikian, nilai strategis tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan belum diberdayakan, baik dalam konteks sosial-perekonomian maupun pertahanan-keamanan. Padahal, secara umum wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan yang diberdayakan secara optimal akan memiliki signifikansi penting dalam menopang kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan merumuskan solusi terkait pola pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan dalam mendukung tegaknya kedaulatan nasional melalui pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data dilakukan dengan metode annotated bibliography. Hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkannya mekanisme pembinaan wilayah secara efektif berbasis pengamanan dan pengelolaan. Pengamanan wilayah dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan dan pulau-pulau terdepan dalam sistem pertahanan negara melalui skema komponen cadangan, sedangkan pengelolaan wilayah dilakukan dengan lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi dari tiga pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah, masyarakat, serta kelompok kepentingan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan nasional, pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif dengan berbasis pada pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan dapat dimanifestasikan melalui mekanisme pengamanan wilayah secara efektif, sedangkan pendekatan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui mekanisme pengelolaan wilayah secara efektif.
Kajian Penanggulangan Gizi Buruk di Kalimantan Selatan Maliani; Latifa Suhada Nisa; Dewi Siska; Sajiman
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v16i2.223

Abstract

Toddlers in Indonesia experience a double burden problem, some children are obese but others experience stunting, emaciation, and malnutrition. Nutritional problems if not addressed will cause the Indonesian nation can experience a lost generation. The occurrence of malnutrition can be prevented if the root cause of the problem in the community concerned can be known, so that overcoming the problem of nutrition can be done more fundamentally through handling the root of the problem. The purpose of this study is to identify the causes of malnutrition, identify the implementation of efforts to overcome malnutrition, and formulate strategies to overcome malnutrition in South Kalimantan. This research is a descriptive study with a combination method combining qualitative and quantitative approaches. The results showed the number of malnutrition in South Kalimantan that was found in 2018 to September was 95 cases. Cases of malnutrition were found mostly with non-clinical symptoms. Most cases of malnutrition found with clinical symptoms are marasmus. Most of the cases in 2018 were caused by poverty + poor parenting + lack of sanitation. Efforts to combat malnutrition in South Kalimantan are not only carried out by the health department but also supported by cross-sectors which are included in sensitive interventions, including social services through PKH programs and non-cash direct assistance (literature, basic food distribution, business capital assistance, home rehabilitation) not living) and also the food security department through KRPL and CPP programs, and others. However, coordination between related agencies in managing malnutrition problems, especially at the district / city level, is still not optimal. High commitment from regional leaders is needed for the integration of all related sectors.
Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) Di Kabupaten Sidoarjo Hendrik Muchlison
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.234

Abstract

Decent road infrastructure is one of the public facilities that need to be provided by the local government to the society. However, many roads in Sidoarjo are damaged and society often complain. The Sidoarjo Regency Government in 2021 is taking a innovation by utilizing the indicative budget allocations (PIWK) focusing on overcoming the widespread damaged roads. The program is delegating some of the Regent’s authority to the sub-district head as the executor. However, the implementation of the program hasn’t run as expected. This descriptive qualitative research aims to describe the policy implementation process. Four aspect in Edward III theory name bureaucratic structure, resources, disposition and comunication are used to guide understanding the implementation process. Data were collected from in-depth interviews with officials at the Sidoarjo Regency Government, DPRD and the sub-district head as the implementor. As a result, the bureaucratic structure is still not optimal due to the regulatory problems and, furthermore, the aspect of resources is also not maximized due to the limited number and capacity of human resources in the districts. Abstrak Infrastruktur jalan yang layak menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Namun, kondisi jalan di Sidoarjo banyak yang rusak dan kerap dikeluhkan warga. Pemkab Sidoarjo pada tahun 2021 berinovasi dengan memanfaatkan program anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) untuk mengatasi jalan rusak. Program tersebut merupakan pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat selaku pelaksana. Tetapi, implementasi program tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendesripsikan proses implementasi kebijakan tersebut. Empat aspek dalam teori Edward III yakni struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi digunakan untuk memandu dalam memahami proses implementasi tersebut. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan pejabat di Pemkab Sidoarjo, DPRD dan camat selaku implementor. Hasilnya, struktur birokrasi masih belum optimal karena masalah regulasi dan aspek sumber daya juga belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di kecamatan.
Pemberdayaan Angkatan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional Boy Anugerah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.237

Abstract

As a maritime country, the management of national sea transportation is essential for the government of Indonesia. Sea transportation acts not only as a means of mobilizing people and goods but also as an interconnector among the islands. The government of Indonesia has carried out fairly good management so far. However, the management only focused on the transportation aspect. The management of the national sea transportation must also include state defence aspects as a consequence of maritime state and nation. This research aims to formulate solutions for the empowerment-based national sea transportation management mechanism that can strengthen state defence. This research uses the literature review and desk research as the data collection and analysis methods. The result of the research is the urgency to conduct the empowerment of national sea transportation as a reserve component to strengthen the state defence system. Abstrak Sebagai sebuah negara maritim, pengelolaan angkutan laut nasional adalah sebuah keharusan untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Angkutan laut tidak hanya berperan sebagai sarana mobilisasi orang dan barang saja, tapi juga sebagai penghubung antarpulau. Pemerintah Indonesia telah melakukan pengelolaan yang cukup baik hingga saat ini, hanya saja pengelolaannya masih berfokus pada aspek transportasi semata. Padahal, pengelolaan angkutan laut nasional juga harus mencakup aspek pertahanan negara sebagai konsekuensi bangsa dan negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi terkait mekanisme pengelolaan angkutan laut nasional berbasis pemberdayaan yang mampu memperkokoh pertahanan negara, khususnya pertahanan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui metode desk research. Analisis data menggunakan metode literature review. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukan pemberdayaan angkutan laut nasional sebagai komponen cadangan dalam rangka memperkokoh sistem pertahanan negara.
Faktor-Faktor Penyumbang NEET di Provinsi Jawa Barat Hella Citra
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.240

Abstract

NEET (Not in Education, Employment, or Training) is one of the SustainableDevelopment Goals (SDGs) indicators to determine the level of vulnerability of youngpeople aged 15-24 years in dropping out of school, unemployment and feeling hopelessabout the world of work. BPS data shows that in 2020 West Java is the province with thehighest number of NEETs in Indonesia. The influence of West Java's NEET is very largeon the national NEET figure, as evidenced in the last 5 years the pattern is always thesame as West Java's NEET. For this reason, this study aims to determine the cause of aperson's chance to become a NEET in West Java Province using data from the 2020National Labor Force Survey (Sakernas). The analytical method used is descriptivestatistics and inferential statistics with binary logistic regression models. The resultsshowed that with a 95 percent confidence level, the variables that significantly affect aperson's status as a NEET are age, gender, disability, marital status, education, skills,work experience, education of the head of the household, number of children, presenceof toddlers or the elderly, presence of household members who work, location ofresidence, and the perceived impact of COVID-19. In addition, it was found that personswith disabilities were 4 times more likely to become NEETs than non-disabled persons. Abstrak NEET (Not in Education, Employment, or Training) ialah salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengetahui tingkat kerawanan penduduk muda usia 15-24 tahun dalam putus sekolah, pengangguran serta merasa putus asa terhadap dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah NEET tertinggi di Indonesia. Pengaruh NEET Jawa Barat sangat besar terhadap angka NEET nasional, terbukti dalam 5 tahun terakhir polanya selalu sama dengan NEET Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang berpeluang menjadi NEET di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensia dengan model regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, variabel yang signifikan mempengaruhi status seseorang menjadi NEET ialah umur, jenis kelamin, disabilitas, status perkawinan, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anak, keberadaan balita atau lansia, keberadaan anggota rumah tangga yang bekerja, lokasi tempat tinggal, dan dampak covid-19 yang dirasakan. Selain itu ditemukan penyandang disabilitas 4 kali lebih berisiko menjadi NEET dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas.
Systematic Literature Review: Kebijakan Pemerintah terhadap Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bagi Pelaku UMKM di Indonesia Yunia Aprilia; Luluk Latifah; Iskandar Ritonga
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.241

Abstract

MSMEs are an essential pillar in the Indonesian economy with a significant contribution to the value of GDP and employment. The occurrence of the Covid 19 pandemic had a major impact on MSMEs in the form of a decrease in the value of trade and labor absorption. In order for MSMEs to survive, the Government provides program support, including social assistance for MSME actors. This study aims to determine the effectiveness of government policies in distributing social assistance for MSME actors in Indonesia and their solutions. With the SLR approach in journals published in 2020 and 2021, the results show that government policies on the distribution of social assistance are very influential because they can help with limited capital and save MSMEs from the threat of going out of business. However, it has not been effective due to the limited resources, both financially and with staff support. Hence, the inefficient bureaucratic system also contributes to the inaccurate targeting of aid recipients, resulting in the unequal distribution of aid and the large number of small entrepreneurs who have not been registered with the Cooperatives and SMEs Office. The solutions provided are adding staff and improving the bureaucratic structure, implementing a new formula to be used as a reference in inputting data on social assistance recipients, and collaboration between the central and regional governments to ensure the social assistance distribution runs effectively.
Pelaksanaan Isoman Di Rumah Sebagai Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Afriyanni Afriyanni; Viviyanti; Roselly Evianty Silalahi; Sinta Buana; Eva Yulieta Deliana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.245

Abstract

Home isolation is the last alternative to overcome the COVID-19 outbreak if the lack of capacity health service centers and isolation facilities are limited. However, in its implementation, home isolation is considered ineffective and even increases the transmission of the COVID-19 outbreak. This study aims to determine the implementation of home isolation of confirmed COVID-19 patients in Pekanbaru City. This study used a mixed-method with a sequential explanatory type, namely conducting quantitative research first, followed by qualitative research to explain the results obtained from quantitative research. The study found that home isolation was not optimal because it was a risk of family member transmission, limited monitoring, and weak financial support. This study recommends the need for financial and material support for self-isolated patients from the government, strengthening coordination between stakeholders related to COVID-19, improving data and information quality, and using monitoring based applications. Abstrak Isolasi mandiri (isoman) di rumah merupakan alternatif terakhir upaya penanggulangan wabah COVID-19 jika kapasitas pusat layanan kesehatan dan fasilitas isoman yang tersedia terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya isoman dinilai tidak efektif bahkan meningkatkan penularan wabah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan isoman di rumah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan jenis eksplanatoris sekuensial. Metode kuantitatif survey online yang didukung oleh data kualitatif menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil analisis data kuantitatif dalam bentuk tabel atau grafik didukung dengan analisis kualitatif dalam bentuk narasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan isoman di rumah masih belum optimal dilakukan karena rentan dengan risiko penularan anggota keluarga, terbatasnya pemantauan petugas baik terhadap kondisi kesehatan pasien maupun kepatuhan pasien isoman serta lemahnya dukungan finansial bagi pasien isoman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan finansial dan material dari pemerintah terhadap pasien isoman, penguatan koordinasi antar stakeholders terkait COVID-19, peningkatan kualitas data dan informasi serta penggunaan sistem pemantauan yang berbasis aplikasi.
Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kampung Warbo Christina Irwati Tanan; Benny Frangklin Fonataba
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warbo Village in Arso Barat District, Keerom Regency, Papua Province, is one of the villages that received Village Fund Allocations. The data analysis used in this paper is descriptive qualitative data analysis. The results show that ADD revenue from 2016 to 2019 has decreased by an average of 4.86 per cent. ADD management is mostly used for infrastructure development, while it is still lacking for the Empowerment of SMEs. Socialization from the government, the ADD fund transfer stage process, there is no standard reporting format, the Village Financial Information System application has not been effective, and Reporting and LPJ are realized. This paper is expected to be input for the Government on ADD management to improve the economy of the community in Warbo Village. Abstrak Kampung Warbo di Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua merupakan salah satu kampung yang menerima Alokasi Dana Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan masalah Pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun 2016 -2019 di Kampung Warbo. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Penerimaan ADD pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami penurunan rata-rata sebesar 4.86 persen. Pengelolaan ADD lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk Pemberdayaan terhadap pelaku UKM masih kurang dilakukan. Masalah dalam pengelolaan ADD yaitu masyarakat kurang berperan aktif, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, proses tahapan transfer dana ADD, belum ada format pelaporan yang baku, pengunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa belum efektif, pelaporan dan LPJ realisasi. Penulisan ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah pada pengelolaan ADD untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kampung Warbo.

Page 11 of 17 | Total Record : 163

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.20 NO.1 JUNI 2025 Vol 19 No 2 (2024): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.19 NO.2 DESEMBER 2024 Vol 18 No 2 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOL.18 NO.2 DESEMBER 2023 Vol 18 No 1 (2023): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 18 NOMOR 1 JUNI 2023 Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022 Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 14 No 2 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 14 No 1 (2019): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 2 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 2 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Vol 12 No 1 (2017): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN More Issue