Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan Aulia Muthiah Rusmini
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.255

The elderly are part of the diversity of humans and humanity who have the same rights and obligations as regulated in the provisions of the laws and regulations in Indonesia. The Government and Regional Governments are obligated to be present in respecting, fulfilling, and protecting the elderly in Indonesia. The number of older people in various regions of Indonesia, including South Kalimantan province, continues to increase. Based on these conditions, the Provincial Government of South Kalimantan has an obligation to be present in fulfilling and protecting the rights of the elderly following the provisions of the applicable laws and regulations. To realize this, local regulations are needed. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach focusing on legal norms that have become positive laws. The normative legal research referred to in this research uses a case study approach by analyzing legal products on legal events in detail to describe the problems in the research. The draft regional regulation on the protection of the elderly is essential considering a large number of elderly, which continues to increase every year and is also following the mandate of the 1945 Constitution, Law No. 39/1999 on Human Rights, and Law No. 13/1998 on Welfare. The elderly mandate the Regional Government to provide special protection to the elderly because, with their weakened physical condition, the position rights of the elderly become the priority focus of the State. They established a draft regional regulation on protecting the elderly in South Kalimantan to provide direction, foundation and legal certainty to all parties in protecting the elderly. Lansia merupakan merupakan bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Lansia di Indonesia. Jumlah lansia diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rangka pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merealisasikannya diperlukan perangkat peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan norma-norma hukum yang sudah menjadi hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dimaksud pada penelitian menggunakan cara pendekatan studi kasus dengan menganalisis produk hukum terhadap peristiwa hukum secara rinci untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia sangat diperlukan mengingat banyaknya jumlah lansia yang terus meningkat setiap tahunnya, dan juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus kepada para Lansia, sebab dengan kondisi melemahnya fisik mereka sehingga kedudukan hak-hak lansia menjadi fokus prioritas Negara. Pembentukan Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lansia di Kalimantan Selatan adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam konteks perlindungan lansia.

Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Suralaga Lombok Timur Oryza Pneumatica Inderasari; Saipul Hamdi; Syarifuddin; Ikmal Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Both central and local governments have issued policies to overcome the crisis caused by Covid-19 by providing social protection for the community consisting of direct cash assistance and direct non-cash assistance to assist the Indonesian Migrant Workers community in meeting their needs. Existing policies have not been able to provide solutions to the problems they face in Suralaga. The policy requires a particular strategy in the field that involves the village government as the spearhead of implementing the policy. This study aims to explore the village government's strategy in dealing with the socio-economic impacts of Migrant Workers during the Covid-19 pandemic in Suralaga District, East Lombok. The results of this study indicate that the Covid-19 pandemic has resulted in a socio-economic crisis among Migrant Workers. The policies issued by the central and local governments have not been able to be a solution to solve the problems faced by Migrant Workers in Suralaga Sub-district. Following up on this, the local government in Suralaga issued a strategy to improve the Migrant Worker's economy in Suralaga during the Covid-19 pandemic, including developing agricultural businesses, livestock, family potential-based entrepreneurship, and MSMEs to support access to become illegal Migrant Workers. This research was conducted for six months (October 2021-March 2022) using qualitative methods and a phenomenological approach. Data are collected through observation-participation, deepening, FGD and documentation. Abstrak Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis yang ditimbulkan akibat Covid-19 berupa pemberian perlindungan sosial untuk masyarakat terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan langsung non tunai yang ditujukan untuk membantu masyarakat termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam menutupi kebutuhannya. Kebijakan yang ada belum mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PMI di Suralaga. Kebijakan tersebut membutuhkan strategi khusus di lapangan yang melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemerintah desa dalam menangani dampak sosial-ekonomi PMI pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis sosial-ekonomi pada kalangan PMI. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah belum mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PMI di Kecamatan Suralaga. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga mengeluarkan strategi untuk mengembangkan perekonomian PMI di Suralaga pada masa pandemi Covid-19 meliputi, pengembangan usaha pertanian, peternakan, kewirausahaan berbasis potensi keluarga, UMKM, hingga mendukung akses untuk menjadi PMI Ilegal. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober 2021-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, FGD dan dokumentasi.

Analisis Pembangunan Kepemudaan di Kota Banjarbaru menggunakan Pendekatan Indeks Pembangunan Pemuda (Domain Pendidikan dan Lapangan & Kesempatan Kerja) Siska Fitriyanti; Herry Azhar Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.257

The Youth Development Index (YDI) is an instrument to measure youth development in a region. Youth development is a vital need to prepare quality people for future development. In Indonesia, YDI is only available at the provincial level. However, district and city governments are obliged to apply youth development in regional development planning to support the achievement of provincial YDI. This paper aims to analyze youth development in the education and employment sector in Banjarbaru City based on YDI indicators in these domains: MYS, SM-APK, APK-PT, white-collar entrepreneur, and youth unemployment rate. This study used a qualitative approach and analyzed descriptively exploratory. Primary data were collected through interviews. The source of secondary data was mainly BPS and relevant worksheets. The analysis showed that the MYS and APK SM do well enough, while the APK-PT although above the achievements of the province is still below the national average. In the employment sector, white-collar entrepreneurial youth in Banjarbaru City is above the province and the nation. Youth Unemployment is above province, below the national. The problem in this sector is the mismatch between workforce competence and job opportunities. Abstrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan suatu instrument untuk mengukur pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Pembangunan kepemudaan sangat penting dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. IPP di Indonesia baru tersedia di tingkat provinsi, belum sampai ke tingkat kabupaten/kota. Meski demikian, kabupaten/kota juga berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan kepemudaan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menunjang capaian IPP provinsi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan kepemudaan di sektor pendidikan dan lapangan & kesempatan kerja di Kota Banjarbaru berdasarkan indikator IPP di 2 domain tersebut, yaitu RLS, APK SM, APK PT, pemuda wirausaha kerah putih, dan TPT pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis secara literatur review. Data primer diambil melalui wawancara, sedangkan data sekunder terutama berasal dari BPS dan dokumen kinerja SKPD yang relevan dengan objek penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa domain Pendidikan sudah cukup baik, sedangkan di domain lapangan dan kesempatan kerja terdapat permasalahan TPT Pemuda yang cukup tinggi karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Suralaga, Lombok Timur (Studi Pada Pemulihan Ekonomi Pekerja Migran) Saipul Hamdi; Oryza Pneumatica Indrasari; Syarifuddin; Moh Adiyat Hidayatullah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.259

This article aims to understand government policies in tackling the impact of the Covid-19 Pandemic on the economy of migrant workers and their recovery efforts. To overcome the impact of the Covid-19 pandemic so as not to cause a prolonged crisis and minimize the impacts in other sectors, the government needs a social security policy for the economic stability of the community, especially for migrant workers. To understand in more detail about government policies and their implementation, this study aims to explore the implementation model in the economic recovery of the community, especially the Indonesian Migrant Workers (PMI) group. This research was conducted for 6 months (October-March 2022) using qualitative methods. Data was collected using participant observation techniques, in-depth interviews, FGDs, and documentation. There were 30 informants in the study (15 men and 15 women) consisting of migrant workers, village governments, local governments, NGOs, and migrant workers distributors. The results of this study indicate that Covid-19 has had a major impact on the weakening of the community’s economy, including groups of migrant workers. In addition, the village governments in the Suralaga sub-district, namely the villages of Suralaga, Paok Lombok and Dasan Borok, have successfully implemented policies from the central government in order to mitigate the economic impact of Covid-19, especially for groups of Indonesian migrant workers. In addition to continuing central programs such as providing BLT (Direct Cash Assistance) and basic necessities, the village governments in theose three villages made special policies as a solution to the economic problems that occurred to groups of Indonesian migrant workers, namely providing assistance to PMIs who were affected by disasters in their countries of work, providing illegal access to PMI during Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) development, agricultural assistance, and livestock. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pekerja migran dan upaya pemulihannya. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini agar tidak menimbulkan krisis yang berkepanjangan dan meminimalisir dampak-dampak di sektor lainnya, maka pemerintah membutuhkan suatu kebijakan pengamanan sosial untuk kestabilan ekonomi masyarakat, terutama bagi buruh migran. Untuk memahami lebih detail tentang kebijakan pemerintah dan implementasinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model implementasinya dalam pemulihan ekonomi masyarakat khusunya kelompok pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan (Oktober-Maret 2022) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian sebanyak 30 orang (15 laki-laki dan 15 perempuan) terdiri dari pekerja migran, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM, dan penyalur TKI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Covid-19 berdampak besar pada melemahnya ekonomi masyarakat termasuk kelompok pekerja migran. Selain itu, pemerintah desa di Kecamatan Suralaga yakni Desa Surala, Paok Lombok dan Dasan Borok berhasil mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 khususnya bagi kelompok pekerja migran Indonesia. Selain melanjutkan program pusat seperti pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sembako, pemerintah desa di tiga desa tersebut membuat kebijakan khusus sebagai solusi atas persoalan ekonomi yang terjadi pada kelompok pekerja migran Indonesia yaitu memberi bantuan kepada PMI yang terkena musibah di negara tempat bekerja, memberikan akses ilegal kepada PMI selama Covid-19, pengembangan UMKM, bantuan pertanian, peternakan.

Rekognisi Stres Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten Selama Masa Pandemi Covid-19 Wily Mochamad Iqbal; Ipah Ema Jumiati; Rina Yulianti; Delly Maulana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.261

The results of the study before the COVID-19 pandemic showed that the prevalence of the Indonesian population experiencing mental-emotional disorders in 2013 was 6.0%. This value increased from 63.33% to 9.8% in 2018. This situation represents that the Indonesian people are vulnerable to psychological or mental-emotional disorders. The existence of the COVID-19 pandemic has resulted in the disruption of the entire system of work mechanisms and social interactions. One of the groups of workers who are at risk of experiencing work stress is the State Civil Apparatus (ASN) at the Leadership Administration Bureau (BAP) of Banten Province. This study aims to measure the level of work stress of ASN in the Bureau for Executive Administration (BAP) of Banten Province. This study aims to measure the work stress scale of ASN in BAP. The results showed the total average score of the work stress level was 2.68, meaning that work stress is in a moderate category which indicates it had enough work stress.

Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021 Yusuf Hariyoko
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.264

The trend of issues regarding sustainable development is getting hotter discussed because of the growing discourse on climate change that is starting to be felt. Awareness of the importance of protecting the environment is why various countries emphasize their development by adopting sustainable development. The implementation of sustainable development in Indonesia has entered the village stage with the implementation of the village SDGs, which direct sustainable village development. This study aims to gain an understanding of the process of sustainable village development, which is becoming a trend throughout the world. Many studies have been conducted and published on a global scope that uses villages as research targets, but there still needs to be a research map that describes the potential for future research with existing trends. This research was conducted using the literature review method by reviewing articles in the previous study from 2018 to 2021 to provide an overview of sustainable village development trends. The data was used using research sources from the Scopus database of 1799 research results which were then processed and analyzed using the VOSviewer application. The results showed the relationship between themes, dominant research themes, relationships between researchers, and opportunities for sustainable village development research themes. Global research shows dominant themes of collective action, decentralization, gender, governance, inequality, intersectionality, participation, social capital, urban villages, and women related to sustainable village development. The dominant theme creates a relationship between the themes mostly connected to that theme. Meanwhile, the research was dominated by Yansui Liu, who wrote many articles in line with the dominant theme. Further research can be carried out by conducting research with the same theme as the Indonesian context and publishing in journals in Indonesia. Tren isu tentang pembangunan berkelanjutan semakin hangat dibahas karena berkembangnya wacana tentang perubahan iklim yang mulai dirasakan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi alasan dari berbagai negara untuk menekankan pembangunannya mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah masuk pada tahap desa dengan penerapan SDGs desa yang mengarahkan pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang proses pembangunan desa yang berkelanjutan dan sedang menjadi tren di seluruh dunia. Sudah banyak penelitian dilakukan dan diterbitkan dalam lingkup global yang menggunakan desa sebagai sasaran penelitian, namun masih belum ada peta penelitian yang menggambarkan potensi penelitian ke depan dengan tren yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian literatur dengan mengkaji artikel-artikel pada penelitian sebelumnya pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tren pembangunan desa berkelanjutan. Data penelitian yang digunakan menggunakan sumber penelitian dari basis data scopus sejumlah 1799 hasil penelitian yang kemudian diproses dan dianalisis menggunakan aplikasi VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antar tema, tema dominan penelitian, hubungan antar peneliti, dan peluang tema penelitian pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian global menunjukkan bahwa ada dominasi tema aksi kolektif, desentralisasi, gender, governance, inequality, intersectionality, partisipasi, modal sosial, desa perkotaan, dan wanita yang berhubungan dengan pembangunan desa berkelanjutan. Tema dominan tersebut menciptakan hubungan antar tema yang mayoritas terhubung pada tema tersebut. Sedangkan, penelitian didominasi oleh Yansui Liu yang punya banyak tema tulisan sejalan dengan tema dominan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan konteks indonesia dan diterbitkan dalam jurnal yang ada di Indonesia.

Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan Lola Malihah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.272

The issue of climate change and global warming has now become a concern for all countries worldwide. Tackling climate change and sustainable development is part of the Sustainable Development Goals (SDGs). This article review aims to examine the various challenges in efforts to overcome climate change and support sustainable development. Several references obtained data that most countries in the world have indeed felt the impact of climate change and global warming. Various efforts and policies are carried out with these conditions to overcome the effect. Starting from applying the concept of circular economy, which is an anti-synthesis of linear economic activities, reducing the use of fossil fuels to carbon tax policies. But all these policies must also be understood and supported by all parties. Not only the government but all the private sector elements, entrepreneurs, and society. Awareness and participation of all parties are needed so that the impacts of climate change can be overcome and sustainable development can be implemented. This effort is not only for the current generation but also for the next generation. Isu perubahan iklim dan pemanasan global saat ini memang telah menjadi kekhawatiran seluruh negara didunia. Penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Tulisan ini merupakan sebuah tinjauan yang mengkaji berbagai macam tantangan dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari beberapa referensi yang menjadi acuan diperoleh data bahwa sebagian besar negara telah merasakan dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan kondisi tersebut dilakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Mulai dari penerapan konsep ekonomi sirkular yang dianggap sebagai anti sintesis dari kegiatan ekonomi linier, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil sampai kebijakan pajak karbon. Namun semua kebijakan tersebut tentunya juga harus dipahami dan didukung oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah saja tetapi harus melibatkan semua unsur disektor swasta, pengusaha dan juga masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran dan partisipasi semua pihak agar dampak perubahan iklim dapat diatasi dan pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan. Upaya ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja tetapi untuk generasi yang akan datang.

Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia Latifa Suhada Nisa
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 1 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i1.274

The Indonesian government has made various efforts to increase global competitiveness. One of which is through increased innovation. In doing so, it should be integrated within a system to ensure its implementation and sustainability, with actors, institutions, interaction relationships and productive processes that influence the direction of development, speed and diffusion of innovation. Its implementation in the regions is known as the regional innovation system, which is an integral part of the national innovation system. This paper aims to describe the implementation of the innovation system in terms of regulation, implementation, monitoring and evaluation. The method used is desk study, by analyzing secondary data descriptively according to related topics. Based on the literature review, it is known that the implementation of innovation in Indonesia runs within a national innovation system. The implementation of innovation in the central and local governments is based on the law and regulations underlying the innovation system in Indonesia. Programs and activities are carried out to support the implementation of innovation, such as the implementation and strengthening of the Regional Innovation System (SIDa), the construction of a Science Techno-Park, and the assessment of the regional innovation index. The preparation of the SIDa Roadmap was carried out as one of the strengthening steps to create a conducive innovation system. One form of monitoring and evaluation carried out by the central government on implementing innovation is through the measurement of the regional innovation index, where awards and guidance are given to regions based on their innovation predicate. Local governments need to prepare an innovation database as a strategic step in developing innovation, intellectual property and information, as well as encouraging the growth and development of a culture of innovation through education, training, appreciation, and innovation campaigns. Abstrak Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing global. Salah satunya melalui inovasi. Untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan inovasi, maka inovasi dijalankan dalam suatu sistem, dimana di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Pelaksanaannya di daerah dikenal dengan istilah sistem inovasi daerah, merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan sistem inovasi, dari segi regulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah desk study, dengan menganalisis data sekunder secara deskriptif sesuai dengan topik bahasan terkait. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan inovasi berjalan dalam suatu wadah sistem inovasi nasional. Secara regulasi, sudah terdapat peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan inovasi di tingkat pusat dan daerah. Banyak program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan inovasi, seperti pelaksanaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), pembangunan Science Tecno-Park, dan penilaian indeks inovasi daerah. Penyusunan Roadmap SIDa dilakukan sebagai salah satu langkah penguatan untuk menciptakan sistem inovasi yang kondusif. Salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan inovasi adalah melalui pengukuran indeks inovasi daerah, dimana penghargaan dan pembinaan diberikan kepada daerah berdasarkan predikat inovasinya. Pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan basis data inovasi sebagai langkah strategis pengembangan inovasi, dan juga pengembangan kekayaan intelektual serta informasi, serta mendorong tumbuh kembang budaya inovasi melalui jalur pendidikan, pelatihan, apresiasi, dan kampanye inovasi.

Upaya Pemerintah Dalam Menangani Pemulihan Dampak Covid-19 Pada Sektor Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Nur Kurniawan; Sakir Sakir; Arissy Jorgi Sutan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.276

The Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) is one of Indonesia's domestic and even international tourist attractions. The tourism sector in DIY has been affected by the Covid-19 pandemic. This paper examines the government's efforts to recover from the Covid-19 pandemic and post-pandemic in DIY. This paper is designed with a qualitative method. The research uses literature data in the form of library and journal articles. Content analysis is used for non-social media data, which aims to answer the question of How are the government's efforts to recover from Covid-19, which will be useful for the community tourism industry stakeholders in DIY. Research results have shown that the growth of tourists during the pandemic is negative. The tourism industry suffered heavy losses and laid off workers without pay. The recovery of the tourism sector is carried out in stages and will take a long time. Phase one starts in June 2020 and is expected to point to the new normal in 2022. The action plan covers the area of tourism information systems, health protocols, SMART Tourism and digital tourism. This study, however, has a potential drawback, i.e. the focus of the study in the tourism sector to recover from Covid-19 in DIY. This study has recommendations for future research, namely studying the emphasis on the sustainability of the tourism sector after the Covid-19 pandemic. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu tempat wisata domestik bahkan internasional yang ada di Indonesia. Sektor pariwisata di DIY terkena dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Penelitian ini mengkaji upaya pemerintah pada pemulihan pandemi serta pasca pandemi Covid-19 di DIY. Tujuan penelitian ini mengkaji terkait upaya pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 sebagai bagian pemulihan pada sektor pariwisata di DIY. Tulisan ini dirancang dengan metode kualitatif, penelitian memakai data literatur berupa data pustaka serta data artikel jurnal yang memakai pendekatan analisis, yaitu teknik analisis isi bagi data non sosial media yang bertujuan untuk menjawab: Bagaimana upaya pemerintah pada pemulihan akibat Covid-19 yang nantinya berguna bagi para pelaku industri pariwisata pada DIY. Hasil penelitian telah memberikan bahwa pertumbuhan wisatawan selama pandemi ialah negatif. Industri pariwisata mendapat kerugian besar dan memberhentikan pekerja tanpa dibayar. Pemulihan sektor pariwisata dilakukan secara bertahap dan akan memakan waktu lama. Fase ke 1 mulai pada Juni pada tahun 2020, diperkirakan menunjuk ke era new normal pada tahun 2022. Rencana aksi mencakup sistem informasi pariwisata, protokol kesehatan, SMART Tourism dan pariwisata digital. Kajian ini memiliki kekurangan yaitu fokus kajian di sektor pariwisata dalam upaya pemulihan Covid-19 pada DIY. Kajian ini memiliki rekomendasi pada penelitian yang akan datang yaitu mempelajari penekanan keberlanjutan sektor wisata pasca pandemi Covid-19.

Causal Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth, And Poverty In South Kalimantan Herry Pradana; Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 17 No 2 (2022): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN VOLUME 17 NOMOR 2 DESEMBER 2022
Publisher : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47441/jkp.v17i2.280

Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga paling rendah di Indonesia pada tahun 2020 dan terendah di Wilayah Kalimantan. Namun, secara umum, tren penurunan harga beberapa komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti karet, kelapa sawit, dan batu bara, sangat mempengaruhi pendapatan penduduk, terutama di pedesaan. Meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2018 dan 2019 turut mempengaruhi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analitik: Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensial. Scatter plot digunakan dalam analisis Deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sebaliknya, Cross-Sectional Time-Series FGLS dan pemodelan Generalized Ridge Regression digunakan dalam analisis inferensial. Tiga dari lima jenis belanja pemerintah secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, yaitu belanja pegawai tidak langsung, belanja pegawai langsung, dan belanja modal. Meski signifikan, ketiga jenis pengeluaran tersebut memiliki hubungan yang berlawanan. Dua dari lima fungsi belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, kedua pengeluaran tersebut masing-masing hanya tumbuh satu persen. The poverty rate in South Kalimantan is the 3rd lowest nationally in 2020 and the lowest in Kalimantan Region. However, the downward trend in the prices of several commodities that have been the backbone of the economy, such as rubber, palm oil, and coal, greatly affects the population's income, especially in rural areas. The study aims to analyze the effect of government expenditure on economic growth and poverty in South Kalimantan. The study used two analytical approaches: Descriptive and Inferential Analysis. A Scatter plot is used in Descriptive analysis to describe the relationship between government expenditure on economic growth and poverty. Cross-Sectional Time-Series FGLS and Generalized Ridge Regression modeling were used in the inferential analysis. Three out of five government expenditures statistically significantly affect economic growth: indirect personnel, direct personnel, and capital expenditure. Two of the five functions of government spending positively affect poverty reduction: direct and indirect spending.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Nur

Contact Email jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone +6281251712813

Journal Mail Official admin@jkpjournal.com

Editorial Address Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Nur

Contact Email
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id

Phone
+6281251712813

Journal Mail Official
admin@jkpjournal.com

Editorial Address
Jalan Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA