cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)" : 15 Documents clear
Eksistensi Hak Pengelolaan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja di Kota Palu dan Kabupaten Donggala: The Existence of Land Management Rights after the Job Creation Law in Palu City and Donggala Regency Dewi Kemala Sari; Adiguna Kharismawan
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.905

Abstract

Tujuan penulisan pada artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang ketentuan pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah negara berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan juga untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah negara setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris serta berlokasi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa ketentuan perihal HPL atas objek tanah negara dalam UUPA belum terumuskan dalam norma yang ketentuannya mengenai HPL di UUPA tidak tegas diatur kedudukan hukumnya. Namun, jika merujuk pada Penjelasan Umum II angka 2 UUPA bahwa negara dapat memberikan tanah yang dikuasai negara dengan hak untuk pengelolaan kepada badan hukum publik saja. Lalu setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, hak pengelolaan atas tanah negara akhirnya telah diatur dengan tegas di dalam Pasal 136 UU Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 3 PP No. 18 Tahun 2021. HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan perjanjian pemanfaatan tanah.
Politik Hukum Pidana: Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Pemegang Saham Berdasarkan Kuhp Nasional: Criminal Law Policy: Application of the Principle of No Crime Without Fault in Corporate Criminal Liability to Shareholders Based on the National Criminal Code kiki, yusuf
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.958

Abstract

Kodifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP di Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi tidak dikenal didalamnya. Melainkan melalui UU Pidana diluar KUHP. Namun demikian, Politik Hukum Pidana melalui KUHP Nasional yang baru saja disahkan oleh legislatief dan eksekutif untuk berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, telah memuat rumusan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana Korporasi. Dalam rumusan tindak pidana dan rumusan pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional, mengadopsi yang namanya Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Berlakunya asas ini memberi konsekwensi terhadap model penegakkan hukum Pidana Korporasi di Indonesia.
Implementation of Civil Servant Discipline to The Public Works and Spatial Planning of Banggai Regency Based On Government Regulation Number 94/2021 : Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang Kabupaten Banggai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Bidja, Isnanto; Mappatunru, Andi Munafri D.; Bidja, Ivana
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.990

Abstract

Penelitian ini berangkat dari dua permasalahan utama yaitu ; Bagaimakah penerapan  serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. metode penelitian yaitu yuridis sosiologis. Pelaksanaan kedisiplinan dilakukan memalui tiga mekanisme ; Pertama ; Melalui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil pada bulan April dengan status Tanpa Keterangan > 3 hari  berjumlah 13 orang sedangkan pada bulan Juni dengan status Tanpa Keterangan > 3 hari berjumlah 5 orang. Kedua ; Untuk Pegawai Negeri Sipil yang memilik status kehadiran Tanpa Keterangan baik itu < 3 hari dan > 3 hari mendapat konsekuensi sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, antara lain seperti mendapatkan Teguran Lisan/Tertulis dan Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tunjangan Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banggai. Ketiga ; Pemberian sanksi kedisiplinan dilaksanakan oleh Dinas Dinas PUPR Kabupaten Banggai sesuai dengan tahapan mulai dari pembinaan, administrasi hingga penindakan sampai ketingkat yang lebih tinggi dengan melibatkan garis koordinasi seperti BKPSDM Kabupaten Banggai, Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai hingga Bupati Banggai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Dinas PUPR Kab. Banggai meliputi beberapa hal, yaitu :Ketepatan Waktu,  Pemanfaatan Sarana,  Tanggung Jawab yang Tinggi, dan Ketaatan Terhadap Aturan Instansi
Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI (Studi Putusan Nomor 144/Pdt/2021/Pt.Dps): Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Result of Nominee Agreements with Indonesian Citizens (Study of Decision Number 144/Pdt/2021/Pt.Dps) Agustina, Ajeng Ana; Nazah, Farida Nurun
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1023

Abstract

Penggunaan nama pinjaman oleh warga negara asing (WNA) untuk memperoleh kepemilikan tanah di Indonesia dikenal sebagai praktik nominee agreement. Praktik ini kerap dianggap sebagai strategi untuk menghindari pembatasan hukum yang melarang WNA memiliki tanah dengan status hak milik. Keabsahan hukum dari perjanjian semacam ini menimbulkan perdebatan, terlebih dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS yang turut ditelaah pada penelitian ini, termasuk konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah kasus konkret serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis permasalahan, digunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa perjanjian nominee tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang secara tegas membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Selain itu, perjanjian semacam ini mengandung unsur penyimpangan tujuan yang menunjukkan adanya niat tidak baik dari para pihak. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah, dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Dengan demikian, perjanjian nominee dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber Berbasis AI terhadap Perempuan: Kajian Hukum Pidana dan Kebijakan Digital: Optimizing Law Enforcement against AI-Based Cybercrimes against Women: A Study of Criminal Law and Digital Policy Rahmawati, apitta23; Naili, Yuris Tri
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1030

Abstract

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan tantangan baru di area hukum pidana, terutama mengenai kejahatan siber yang menargetkan perempuan sebagai sasaran. Fenomena seperti pornografi deepfake, pemalsuan identitas digital, hingga algoritma predator menjadi bentuk kejahatan siber gender yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga aspek penting yaitu tipe-tipe kejahatan siber yang didorong AI dengan perhatian pada perempuan sebagai korban; efektivitas perlindungan hukum pidana nasional bagi perempuan yang menjadi sasaran kejahatan siber berbasis AI; serta strategi penguatan penegakan hukum dan perumusan kebijakan digital dalam menangani fenomena ini. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif yakni melalui peraturan yang berlaku. Hasil analisis mengindikasikan kejahatan siber yang didasarkan pada AI memiliki ciri-ciri transnasional, terautomatisasi, dan tingkat bias gender yang tinggi. Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara efektif. Karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang peka terhadap kemajuan teknologi dan sudut pandang keadilan gender, serta penguatan kebijakan digital yang terkoordinasi antara negara, platform digital, dan masyarakat sipil. Studi ini menyarankan peneguhan lembaga siber nasional, reformasi norma hukum pidana yang berorientasi pada AI, serta penyatuan perlindungan perempuan dalam kebijakan teknologi dan keamanan digital
Hukum Melakukan Promosi Produk Overclaim Oleh Influencer Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen (Studi : Produk Skincare): The Law on Influencers Making Overclaimed Product Promotions from a Consumer Protection Perspective (Study: Skincare Products) vidia; Rokan, Mustapa Khamal
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1031

Abstract

Overclaiming is a practice of guaranteeing excessive and unrealistic claims. This practice not only harms consumers but also violates the basic principles of consumer protection law. This study aims to analyze the legal liability of influencers who promote products that are found to overclaim, based on the legal framework in Indonesia, specifically through a normative approach to various legal instruments. Consumer protection in this case is not limited to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), but also includes the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the BPOM Regulation, and the Indonesian Advertising Ethics (EPI), which are material sources of law. The results of the study indicate that overclaiming violates the principles of good faith, fairness, transparency, and legal certainty. Influencers, as part of the marketing system, can be held legally accountable through civil, criminal, and administrative proceedings. Therefore, the results of this analysis confirm that influencers must also be held accountable because influencers cannot be considered merely passive parties, but are legal subjects who share promotional content disseminated to the public through social media. Law enforcement against influencers who make overclaims is important to provide more effective consumer protection.
The Role of Farmer Groups in Preventing Corruption of Village Funds (A Case Study in Lamongan Regency): The Role of Farmer Groups in Preventing Corruption of Village Funds (A Case Study in Lamongan Regency) Sundari, Ariefah; Muslikh; Kuncoro, Cipto; Moh. Hudi; Afiyah, Siti
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1032

Abstract

This study aims to analyze the role of farmer groups in preventing corruption of village funds, using a case study in Manyar Village, Lamongan Regency. The research employs a combination of normative and empirical legal approaches by examining relevant legal regulations and field findings based on direct community involvement. The results reveal that while the disbursement and use of village funds procedurally comply with existing laws, community participation in budget oversight remains limited. Farmer groups, traditionally perceived as agricultural production units, have demonstrated potential as informal agents in monitoring village projects. These findings indicate that their involvement in verifying physical project implementation and reporting discrepancies has helped reduce the risk of corruption. The scientific contribution of this research lies in recognizing local actors as key players in participatory governance and grassroots-based integrity systems. The study advocates for policy reforms that formally integrate farmer groups into village fund oversight frameworks to promote greater transparency and accountability in rural financial governance.
Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Jember : Resolution of Criminal Cases Based on Local Wisdom in Jember Regency Aenur Rosyid, Muhammad; Abdul Jabar
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1033

Abstract

Proses peradilan pidana yang berakhir pada pemenjaraan pelaku tindak pidana berdampak pada kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di kabupaten Jember. hal ini yang kemudian mendorong aparat penegak hukum melakukan perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar pengadilan yang berbasis kearifan lokal. penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini pertama, mekanisme penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten jember dilakukan melalui mediasi yang dilakukan pihak desa atau kelurahan dengan melibatkan semua pihak seperti Kepolisian, Perangkat desa, tokoh masyarakat, para pihak yang berperkara beserta keluarganya dengan syarat perkara pidana yang dapat dimediasi adalah tindak pidana ringan yang ancamannya dibawah lima tahun penjara ; Kedua, Proses penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten Jember dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan mencerminkan karakteristik kearifan lokal masyarakat pandhalungan; ketiga, Penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal di kabupaten relevan dengan tujuan pemidanaan keadilan restoratif dalam mewujudkan win-win solution dan mengurangi biaya peradilan.
The The Role Of Village Government Officials (Village Head) In Addressing Domestic Violence Crimes: Peran Pejabat Pemerintahan Desa (Kepala Desa) dalam Menangani Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sundari, Ariefah; Hayati; Kuncoro, Cipto; Bagus, Shalahuddin Serba
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1040

Abstract

This article examines the role of village government officials, particularly the village head, in addressing Domestic Violence (DV) crimes at the local level. Despite the presence of formal legal mechanisms under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, cases of domestic abuse continue to increase, including in rural areas such as Ngarum Village, Sekaran District, Lamongan Regency.The purpose of this research is to explore the position of domestic violence as a lex specialis relative to the general provisions of assault under the Indonesian Penal Code, and to identify how village heads contribute to resolving such crimes without always resorting to the judiciary process.This study uses normative legal research with a conceptual and statutory approach. Data were collected from relevant laws and legal doctrines, supported by qualitative analysis of cases in Ngarum Village.The findings of this research show that domestic violence is legally classified as a special criminal offense (lex specialis) distinct from general assault. Moreover, the study reveals that village heads play a strategic role in facilitating early mediation, community reconciliation, and legal awareness to prevent further escalation. This contributes to a deeper understanding of local governance mechanisms in handling sensitive legal issues at the grassroots level.
Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024 : The Future of Elections in Indonesia: Legal and Political Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XII/2024 Baehaki, Kadimuddin
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1042

Abstract

Tujuan pernelitian ini yaitu mengkaji tekait masa depan Pemilihan Umum dalam implikasi hukum dan politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilihan umum serentak nasional dan pemilihan umum serentak lokal. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi sebagai landasan analitis untuk memperoleh pengetahuan yang menedalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang menjadi objek dalam penelitian. Dengan hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada stabilitas sistem hukum dan pemilu serta politik dan pemerintahan, sehingga perlu untuk dilakukan tindak lanjut oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang diwujudkan dalam perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)