cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 1   2   3   4   5 
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Tinggi Terhadap Penyandang Disabilitas : Fulfillment of the Right to Higher Education Against Disabilities Muhammad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.513 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.509

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan tinggi penyandang disabilitas serta untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan terhadap penyandang disabilitas untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengakses hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Metode penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan dengan pendekatan normatif analisis dan pendekatan kasus. Pendekatan normatif analisis yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Prasarana dan infrastruktur yang berada pada lingkungan perguruan tinggi semestinya dapat menyediakan jalur khusus untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitasnya, serta persyaratan administrasi perlu untuk mendukung keberadaan penyandang disabilitas, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membatasi siapa saja yang mendapatkan pendidikan, yang terpenting ialah warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Tidak ada pembatasan terhadap orang yang kemampuan yang sama pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas karena semuanya layak menerima pendidikan dan dijamin oleh negara.
Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Singapura: Comparison of Death Penalty Arrangements for Narcotics Crimes in Indonesia and Singapore Kadimuddin Baehaki
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.244 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.511

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pengaturan hukuman mati pada tindak pidana Narkotika antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum. Data digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perbandingan pengaturan antara pidana mati terhadap kejahatan Narkotika antar Indonesia dan Singapura dapat kita lihat dari pertimbangan sistem penjatuhan pidana, dimana Indonesia memberikan hukuman mati tergantung pendapat hakim pada pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Singapura memberikan hukuman mati pada pelaku Tindak Pidana Narkotika tergantung pada kuantitas obat-obatan terlarang yang memicu wajib hukuman mati berdasarkan Act 5 of 1973 The Misuse of Drug Act Revised Edition 2008.
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan: Criminology Review of the Crime of Embezzlement Marno M Hipan
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.096 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.512

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang teknik dan tata cara pengungkapan tindak pidana penggelapan, serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pada tindak pidana penggelapan, penegak hukum lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh pelaku bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penggelapan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).
Tinjauan Hukum Pemberdayaan Hak Politik Perempuan: Legal Review of the Empowerment of Women's Political Rights Zulharbi Amatahir; Abdul Mukmin Rehas
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.218 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pemberdayaan politik perempuan. Dan untuk mengetahui hak-hak politik perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta memahami asas-asas dalam perundang-undangan. Peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Keterlibatan Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sangatlah perlu diapresiasi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari penyetaraan gender yang mana hak-hak wanita tidak lagi dikesampingkan, bahkan telah dilindungi secara nyata dalam bentuk produk-produk hukum nasional.
Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Environmental Protection as a Constitutional Right of Citizens in Sustainable Development Moh Akli Suong; Muhamad Abdi Sabri I Budahu
Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.027 KB) | DOI: 10.59414/jmh.v10i2.525

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mengetahui pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah dalam hal perwujudan hak asasi manusia sebagaimana tertuliskan dalam UUD NRI 1945, selain itu juga pembangunan berkelanjutan harus lebih mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penting untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui regulasi dan implementasi kebijakan program dalam pelestarian lingkungan.
Revitalisasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia: Revitalization of Islamic Law as a Legal Source in the Development of the Legal System in Indonesia Kadimuddin Baehaki
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.563

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah merevitalisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat di Indonesia. revitalisasi asas-asas hukum islam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis dibandingkan dengan hukum islam yang formalistik. Untuk menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, perlu dikembangkan dalam bentuk perundang-undangan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Dalam pembentukan perundang-undang di Indonesia, perlu adanya metode yang tepat agar bisa diamalkan dan membawa kedamaian, ketenangan dan rahmat bagi semua warga Negara. Penafsiran terhadap asas-asas hukum harus dilakukan secara holistik dengan lebih mengedepankan pada aspek kemaslahatan. Penafsiran terhadap asas-asas hukum secara sempit akan mengakibatkan pergeseran penafsiran yang justru melanggar hak asasi manusia.
Kerangka Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Pada Kekhususan Dan Keberagaman Daerah: Framework for Preparing Regional Legal Products Based on Regional Specificity and Diversity Muhammad Abdi Sabri I Budahu; Arliyanda
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.567

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terkait problematika peraturan daerah yang kehilangan dasar keberlakuannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat mendeteksi permasalahan peraturan perundang-undangan terkait keberlakuan peraturan daerah yang secara Teknik dan subtansi telah sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan namun kehilangan dasar keberlakuannya karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta menemukan apakah benar peraturan daerah yang bermasalah ataukah sebenarnya peraturan diatas lebih tinggi dari peraturan daerah yang sebenarnya yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan konsep otonomi daerah sehingga peraturan daerah tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada didaerah karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun apabila merujuk pada Pasal 18 UUD NRI 1945 peraturan daerah masih memiliki dasar keberlakuan dengan syarat hal yang diatur merupakan kewenangan pemerintah daerah dan bukan merupakan urusan pemerintah pusat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan harus dilandaskan pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud Zulharbi Amatahir
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.577

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mencegah politik uang dan menjaga keadilan pemilu, Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Dalam mencegah politik uang dan kecurangan pemilu, peran mahasiswa memiliki dampak yang signifikan. Dalam studi hukum untuk menjaga keadilan pemilu, mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas independen dan menjaga integritas pemilihan umum. Dengan pendidikan hukum yang diperoleh, mahasiswa dapat membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam proses politik pemilihan umum. Memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan prosedur pemilu, mahasiswa dapat memantau dan melaporkan kecurangan dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama pemilu, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Terkait, Khususnya Bongkar Muat Barang Yang Tidak Memiliki Perizinan di Wilayah Terminal Khusus Berdasarkan Undang Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran : Criminal Liability of Related Service Business Actors, Especially Loading and Unloading of Goods That Do Not Have a License in Special Terminal Areas Based on Law 17 of 2008 concerning Shipping Andi Munafri DM
Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v11i2.585

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggungjawab Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dalam pengaturan dan pengawasan usaha bongkar muat barang di wilayah terminal khusus, serta pertanggungjawaban pidana Pelaku Usaha Bongkar Muat Barang dalam melakukan kegiatan usaha di terminal khusus yang tidak memiliki perizinan. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa KUPP mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara kemersial. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Kegiatan dalam hal keselamatan dan keamanan dilaksanakan oleh Syahbandar sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pelanggaran terhadap perizinan jasa usaha bongkar muat barang berdasarkan Undang-Undnag Pelayaran dapat diancam pidana. Keberadaan terminal khusus wajib memiliki perizinan, jika terminal khusus tidak memiliki perizinan maka dapat dipidana. Ancaman pidana dapat juga dikenakan kepada orang yang karena jabatannya bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawas kegiatan usaha terkait termasuk bongkar muat di wilayah terminal khusus, orang yang karena jabatannya berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di terminal khusus dan menyalahgunakan kewenangan dapat diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Pelayaran.
Metode Amendemen Konstitusi: Perbandingan Indonesia Dan Latvia : Constitutional Amendment Methods: A Comparison Of Indonesia And Latvia Moh. Sulfikar Suling
Jurnal Media Hukum Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v9i1.621

Abstract

Metode amendemen konstitusi mencakup beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan dan pengesahan. Persyaratan formal, subyek pengusul, obyek amendemen, dan teknik amendemen juga menjadi bagian penting dalam metode amendemen konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode amendemen konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan konstitusi Latvia (Satversme) dalam perspektif perbandingan. Bahan-bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Metode amendemen UUD 1945 dan Satversme memiliki kesamaan pada lembaga negara yang berwenang dan berperan penting dalam mengendalikan proses amendemen dan syarat kuorum kehadiran anggota Lembaga tersebut dalam sidang amendemen konstitusi. Perbedaan metode terdapat pada syarat persetujuan amendemen, subyek pengusul amendemen, obyek amendemen, dan Teknik amendemen. Kajian mendalam tentang metode amendemen konstitusi di berbagai negara merupakan hal penting dan perlu terus dilakukan sebagai bahan perbandingan untuk menyempurnakan metode amendemen UUD 1945 di masa mendatang.

Page 3 of 7 | Total Record : 65

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)