cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
The Ethical Challenges in Copyright AI Creativity: Tantangan Etis dalam Kreativitas AI Hak Cipta Putri, Tasya Raehan Annisa; Disemadi, Hari Sutra; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.756

Abstract

In this era of rapid technological advancement, marked by the emergence of Artificial Intelligence (AI), the legal status surrounding AI-generated works sparks considerable debate. The question arises: do these creations warrant legal protection? This study employs a normative legal research method, drawing upon statutory regulations. Findings indicate that AI cannot be deemed a legal subject with rights and obligations, as it is a product of human-made technology. Consequently, AI-generated works do not meet the criteria for copyright protection, namely fixation, originality, and minimal creativity. Indonesia addresses copyright protection under Law Number 28 of 2014, stipulating that AI-generated works can be protected through registration, provided they meet standards of originality and human creative contribution. This essentially renders AI creations ineligible for legal protection, as they originate from machine intervention. However, legal protection for AI can be circumvented by directing it towards the owner and creator of the AI itself, rather than its resultant works.
Perlindungan Konsumen Atas Transaksi Jual Beli Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi Pada Marketpalce Shopee: Consumer Protection for Buying and Selling Transactions on Goods That Do Not Match the Description on the Shopee Marketplace trisnorhadis, trisnorhadis
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.848

Abstract

Pengaturan hukum perdata tetnag upaya penyelesaian transaksi jual beli terhadap barang yang tidak sesuai deskripsi pada marketplace shopee, dan mengkaji tanggung jawab shopee sebagai pelaku usaha dalam penyelesaian transaksi jual beli barang yang tidak sesuai deskripsi pada marketplace shopee. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptuan. Bahan hukum primer bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan artikel jurnal ilmiah. Kedua jenis hukum tersebut dikumpulkan melalui penelurusan dokumen dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi, diseleksi, dan dikelompokkan untuk dianalisis dengan logika deduktif. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat dapat diketahui bahwa konsumen dalam transaksi jual beli terhadap barang yang tidak sesuai deskripsi pada marketplace shopee telah memiliki landasan hukum yang kuat yang diatur secara spesifik dalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan mekanisme penyelesaian Litigasi dan Non Ligitasi. Namun pada dasarnya, Shopee memili kewajiban untuk memastikan terselenggaranya transaksi yang adil dan aman bagi konsumen sesuai dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca: Regency Regional Government Efforts in Mitigation and Adaptation to Control Greenhouse Gas Emissions Andi, Andi; sabri, abdi; P Hio, Yusuf Kiki; Monsoba, Asri
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.854

Abstract

Melalui tulisan ini diharapkan dapat mendeteksi politik hukum pengendalian emisi gas rumah kaca dan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah kabupaten terkait adaptasi dan mitigasi pengendalian emisi gas rumah kaca. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pemerintah daerah kabupaten memiliki peranan penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi pengendalian efek rumah kaca. Pemerintah daerah kabupaten dapat merumuskan kebijakan-kebijakan melalui peraturan daerah untuk menangani pengendalian emisi gas rumah kaca yang sudah tidak terkontrol. sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global yang cukup tinggi. Untuk itu saat ini pemerintah daerah kabupaten diharapkan memiliki peran sebagai aktor perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman): ASN's Legal Obedience Regarding Its Neutrality in General Elections and Regional Head Elections (Herbert C. Kelman's Legal Obedience Theory Perspective) I Budahu, Muhammad Abdi Sabri; Suling, Moh Sulfikar
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.855

Abstract

Artikel ini mengkaji ketaatan hukum aparatur sipil negara terkait isu netralitas dalam pemilu dan pilkada, dengan menggunakan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman. Banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi merupakan problem tersendiri yang harus segera diselesaikan oleh berbagai stakeholders kepemiluan, di antaranya institusi kepegawaian negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas ketaatan hukum ASN terkait netralitasnya dalam pemilu dan pilkada masih berada pada tingkat kepatuhan dan identifikasi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum ASN terhadap netralitasnya dalam pemilu dan pilkada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, penyempurnaan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga terkait.
Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah : Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights DM, Andi Munafri
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.868

Abstract

Penelitian ini menganalisis eksepsi gugatan kurang pihak berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf b tentang Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah. Khususnya tentang sengketa hak atas tanah yang diimplementasikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:44/Pdt.G/2022/PN.Lwk dan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:37/Pdt.G/PN.Lwk. Penelitian ini bersifat normatif, menganalisis SEMA Nomor : 10 Tahun 2020 dimaksud. Hasil penelitian ditemukan bahwa keberadaan eksepsi gugatan kurang pihak berkembang dalam beberapa yurisprudensi yang digunakan dalam praktek peradilan perdata, serta masih beragam tafsir dan penerapan. Berlakunya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 khususnya tentang eksepsi terhadap suatu gugatan yang dianggap kurang pihak hingga berakhir dengan Putusan gugatan tidak dapat diterimadalam sengketa hak atas tanah belum terdapat kesatuan pemahaman penerapan oleh hakim sehingga belum berkepastian hukum. Dengan demikian, Penulis menyarankan, agar peradilan dapat mengetatkan pemberlakuan eksepsi termasuk eksepsi terhadap gugatan yang kurang pihak, dengan ketentuan apabila tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang kurang pihak, dengan dalil bahwa obyek sengketa diperoleh oleh tergugat dari pihak ketiga, maka tergugat diberikan kewajiban untuk membuktikan dengan minimal 2 (dua) orang saksi disertai alat bukti surat mengenai bukti jual beli antara penggugat dengan pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan sebab yang halal dan beritikad baik. Hakim juga wajib menguji keabsahan jual beli tergugat dengan pihak ketiga, apalagi jika jual beli tersebut dilakukan setelah terbitnya sertifikat hak atas nama penggugat. Apabila jual beli dilakukan tidak dengan itikad baik dan bukan oleh sebab yang halal, maka hakim wajib membatalkan jual beli dan menolak eksepsi tergugat. Selain itu, jika tergugat tidak mampu membuktikan dalil eksepsinya, hakim wajib menolak dalil eksepsi tergugat. Namun, apabila Hakim menerima eksepsi tergugat, maka hakim wajib menyebutkan dengan jelas alasan dan dasar serta fakta dan hukumnya secra jelas dalam putusan Hakim.
Perkembangan Politik Hukum Pegisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia (perspektif sejarah hukum ): Development of Legal Politics for Filling Regional Head Positions in Indonesia (legal history perspective) bidja, isnanto; Ilyas, Mohammad
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.869

Abstract

Penelitian ini membahas terkait perkembangan politik hukum pegisian jabatan kepala daerah di indonesia (dalam perspektif sejarah hukum). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan sejarah hukum, infentarisasi hukum, dan perbandingan hukum. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia telah diawali bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga di era pasca reformasi berdasarkan ketentuan normatif yang menjadi acuan model pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang masing-masing regulasi ketentuan normatif pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memiliki corak dan karakter tersendiri sangat bergantung pada model pemerintahan daerah dan konfigurasi politik yang melatarbelakangi regulasi pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Menurut UUD Tahun 1945 yang telah diatribusikan kedalam Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan normatif utama pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pengisian jabatan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota “dipilih secara demokratis”.Dengan menggunakan penafsiran normatif terlihat bahwa baik “dipilih secara langsung” maupun “dengan cara lain” (dipilih oleh DPRD) sama-sama konstitusional.
Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adorno dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual: The Use of Artificial Intelligence in Works of Art: Adorno's Critical Theory Perspective and Its Implications for Intellectual Property Rights Sulaiman, Herlina; Adam, Arlin; Kamaruddin, Syamsu
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.870

Abstract

Kecerdasan buatan Kecerdasan buatan (Artificial Intelegence/AI) menjadi komoditi ekonomi dan telah menjadi budaya populer saat ini. AI tidak hanya bisa mengolah kata tetapi sampai pada kemampuan menciptakan karya seni yang hampir sulit dibedakan dengan karya manusia. Undang Undang Hak Cipta diharapkan hadir untuk memberikan batas antara orisinalitas karya manusia ataukah hasil karya AI agar tidak terjadi permasalahan di masa depan. Teori kritis adorno dapat dielaborasikan sebagai padanan dalam meregulasi ulang perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni dari Perspektif Teori Kritis Adorno dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual. penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Regulasi indonesia belum bisa mengakomodir kehadiran AI serta masih ketinggalan dengan perkembangan regulasi hukum yang ada di dunia.
Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Functions and Authorities of the General Election Supervisory Body in Enforcement of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Amatahir, Zulharbi
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.874

Abstract

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka dapat di tarik kesimpulan bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pemilu yang mesti dipegang erat agar penyelenggaraannya berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tentunya peranan Pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut.Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu kondisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum, secara umum adalah bahwa suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemlihan umum.
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Konteks Demokrasi: Direct and Indirect Election of Regional Heads in the Context of Democracy Baehaki, Kadimuddin
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.875

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks Demokrasi. penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif dengan jenis penelitan kualitatif. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam konteks demokrasi yaitu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat daerah karena membuka peluang tampilnya calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Partisipasi rakyat merupakan perwujudan dari prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan dan mendorong warga negara untuk terlibat aktif dalam proses politik negaranya. namun kelemahannya adalah dapat menimbulkan sikap pesimisme demokrasi pada setiap kalangan sehingga tidak mencapai proses dan tujuan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Selain itu pemilihan Kepala Daerah secara langsung berpotensi melanggengkan praktek-praktek politik uang, serta menimbulkan tingginya biaya administrasi yang membebani APBD. Sedangkan pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung atau melalui Lembaga perwakilan (DPRD) menunjukkan adanya inkonsistensi yaitu tidak berpegang teguh pada prinsip dan sistem yang ditetapkan. Selain itu pemilihan secara tidak langsung atau pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dapat memberi ruang tersanderanya Kepala Daerah yang terpilih oleh kepentingan tertentu dari DPRD.
Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dan Murid Dalam Proses Pendidikan: Concept of Legal Protection for Teachers and Students in the Education Process Angkadai, Fenly
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.883

Abstract

Sejak menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) hingga saat ini para murid diperdengarkan suatu ungkapan atau semboyan filsafati dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi “Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani”, yang artinya: “Di depan memberi teladan, Di tengah membangun semangat, Di belakang memberi dorongan”. Hal ini adalah konsep dasar yang berasal dari nilai kemanusiaan yang diusahakan untuk dikembangkan melalui proses pendidikan. Seiring perjalanan bersama waktu, di sana terjadi suatu peristiwa dalam proses pendidikan yang kemudian diduga sebagai peristiwa hukum di mana guru dan murid merupakan bagian yang sama penting di dalam proses dan peristiwa itu. Konsep perlindungan hukum antara keduanya menjadi hal mendesak dan fenomena yang interaktif ini dipandang penting sehingga peristiwa dalam proses pendidikan itu tidak hanya menjadi tantangan bagi dunia pendidikan tapi juga hukum sebab dengan kehadiran hukum diharapkan adanya kepastian.

Page 5 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)