Articles
65 Documents
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Berpolitik Praktis Bagi Pemerintah Desa Pada Pemilihan Umum: Juridical review of practical political bans for village governments in elections ]]>
<![CDATA[Abdul Rauf Barri]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.855 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v11i1.446
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap larangan bagi pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsekan sebagai apa saja yang tertuliskan peraturan perundang-undangan,dan penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada peraturanperundang-undangan tertentu. Larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis daitur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat dalam pasal 29 huruf b,g dan j dan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Sementara Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu terdapat dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf h, I dan j. Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. ]]>
<![CDATA[Tinjauan yuridis Wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia: Juridical review of Default in credit agreements with Fiduciary Guarantees ]]>
<![CDATA[Zulharbi Amatahir]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.341 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v11i1.447
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. ]]>
<![CDATA[Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation ]]>
<![CDATA[Marno Hipan]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdi Sabri I Budahu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.443 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v11i1.448
<![CDATA[Artikel ini mencoba menganalisis kedudukan dan peran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta problematika Penerbitan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat Bahwasannya Undang-Undang cipta kerja masih mengalami problematika yang harus diperbaiki salah satunya hal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu penting untuk mengkaji kedudukan dan peran Perppu dalam peraturan perundang-undangan Indonesia agar penerbitan Perppu tidak disalah maknai sehingga penerbitan Perppu berkesuaian dengan yang telah dituliskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: CRIMINAL LIABILITY OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CORRUPTION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Andi Munafri DM]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.148 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v11i1.449
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi pembuktian pertanggungjawaban kerugian uang negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana kerugian uang negara wajib dihitung dan di-declare dengan metode baku untuk menjamin kepastian hukum. Laporan Hasil Pemeriksaan kerugian keuangan Negara oleh BPK, APIP (BPKP, Inspektorat) dan Akuntan Publik menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam Implementasi pembuktian adanya kerugian uang negara, tida semua Hakim terikat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Idealnya terdapat Standar baku metode menghitung dan men-declare kerugian uang negara oleh auditor BPK yang menjadi acuan bagi semua auditor dalam menghitung dan men-declare adanya kerugian uang Negara.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Legal Protection of Witnesses and Victims in Indonesia's Criminal Justice System ]]>
<![CDATA[Kadimuddin Baehaki]]>;
<![CDATA[Trisno R. Hadis]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.511 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v11i1.451
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik dan menciptakan peradilan yang bersih serta dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat dan diharapkan dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan. ]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PASAL 57 UU NO 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TERHADAP HAK MEMILIH : IMPLICATIONS OF ARTICLE 57 OF LAW NO. 10 OF 2016 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS ON THE RIGHT TO VOTE ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdi Sabri I Budahu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.805 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v10i1.467
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak yang diakibatkan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap hak memilih warga negara, Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normative, hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberlakuan Pasal 57 UU 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional warga negara yaitu hak memilih pada pemilihan kepala daerah, Oleh karena itu Pasal 57 UU No 10 tersebut sangat tidak relevan terhadap perlindungan hak memilih warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya. Persyaratan teknis administrasi memang sangat diperlukan namun tidak dapat menghilangkan subtansi dari pelaksanaan pemilihan umum yaitu sebagai sarana bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PRINSIP KONSTITUSIONALITAS MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STRENGTHENING THE PRINCIPLE OF CONSTITUTIONALITY THROUGH LAWS AND REGULATIONS ]]>
<![CDATA[Kadimuuddin Baehaki]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdi Sabri I Budahu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (445.981 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v10i1.499
<![CDATA[Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI PENGUNAAN DISKRESI PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: Analysis of the Implementation of the Use of Discretionary Budget Management of the Regional Government of West Java Province to Overcome the Covid-19 Pandemic in Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohammad Ilyas]]>;
<![CDATA[Hari Sapto Adji]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.637 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v10i1.501
<![CDATA[Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang belum mengatur ketentuan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang menyebabkan setiap tindakan diskresi kepala daerah dalam pengelolaan anggaran daerah dianggap sebagai perbuatan korupsi. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari data lapangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, kamus-kamus dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yaitu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Implementasi diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan: 1). Melakukan refocusing anggaran, 2). Melakukan pinjaman daerah, dan 3). Menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Konsep penggunaan diskresi pengelolaan anggaran pemerintah daerah untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu: 1). Diskresi pengelolaan anggaran daerah dilakukan pada kondisi darurat pandemi Covid-19. 2). Pemberitahuan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum tindakan diskresi dilakukan. 3). Pelaporan tertulis Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD Provinsi dan pemberitahuan Bupati/ Wali Kota kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota setelah tindakan diskresi dilakukan. 4). Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili dan memutuskan penyalahgunaan wewenang tindakan diskresi pengelolaan anggaran pemerintahan daerah.]]>
<![CDATA[PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA: THE INFLUENCE OF LEGAL CULTURE ON LEGAL DEVELOPMENT POLICY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zulharbi Amatahir]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (474.968 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v10i1.502
<![CDATA[Perkembangan massyarakat akan selalu beriringan dengan perkembangan hukum itu sendiri sehingga peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Ditengah kebutuhan massyarakat yang semakin kompleks sehingga peran peraturan perundang-undangan harus mampu menerjemahkan dan mengartikulasikan sebagai daya kontrol dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana melalui penelitian ini untuk menemukan perangkat aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan koseptual dan pendekatan peraturan perundang undang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 mengidikasikan bahwasannya masih perlunya perbaikan serta pengawasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan aturan pelaksanaan. Sehingga sangat diperlukan suatu pengawasan terhadap tertibnya suatu peraturan perundangan dibawah UUD NRI 1945 agar terciptannya suatu kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA HAK ATAS TANAH (studi pada putusan pelaksanaan pengadilan negeri luwuk): ENFORCEABLE COURT'S DECISION ON THE EXECUTION OF LAND RIGHTS DISPUTES (study on the implementation of the Luwuk District Court's decision) ]]>
<![CDATA[Moh. Akli Suong]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.998 KB)
|
DOI: 10.59414/jmh.v10i1.507
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Atas Putusan Pengadilan Menyangkut Sengketa Hak Atas Tanah Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian secara normatif akan menganalisis tentang ketentuan eksekusi dalam peraturan perundang-undangan terkait, Penelitian ini dilakukan di institusi terkait yaitu di Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II. Pengadilan negeri luwuk tetap akan memproses permohonan eksekusi hingga telah memenuhi syarat serta eksekusi dapat dilaksanakan jika obyek eksekusi dapat terjamin keamanan dan apabila diperlukan dimintakan bantuan keamanan dari kepolisian setempat. Serta Pelaksanaan eksekusi ditemukan problema-problema yaitu problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan probelema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan.]]>
