cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia: Optimization of Laws and Technologies Related to the Protection of Human Rights Talaba, Ari Sukadi; Budahu, Muhammad Abdi Sabri I
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1046

Abstract

Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan teknolgi pada hal-hal yang bermuara pada rusaknya hubungan sosial. Pengunaan teknologi tidak hanya berkaitan dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Tetapi berhubungan dengan pengelolaan data, sistem keuangan, implementasi pelayanan, mekanisme prosedur, dan partisipasi publik. Oleh karena itu ketika teknologi mulai digunakan maka secara tidak langsung akan bersinggungan dengan aspek etis, politis, ekonomis, dan hukum. Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama Bagaimana Optimalisasi Hukum dan Tekonologi Dalam Realisasi Akses HAM?, Kedua Bagaimana Relevansi Antara Hukum Dan Teknologi Terhadap Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM?. Perkembangan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Indonesia telah memiliki grondnorm dan staat fundamental norm yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar atau pedoman yang didalamnya telah termuat perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga perkembangan teknologi harus diselaraskan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Penyelesaian Sengketa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Dalam Bingkai Copying-Plagiarism: Resolution of Traditional Cultural Expression (TCE) Disputes in the Context of Copying and Plagiarism Elkristi Ferdinan Manuel
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1047

Abstract

The purpose of this study is to analyse how the settlement of Intellectual Property Rights (IPR) disputes can distinguish between Copyright issues and Traditional Cultural Expressions (TCE), as well as to provide a contextual explanation of the elements of copying and plagiarism in conflicts involving local culture. The method employed is juridical-normative, incorporating a legislative, and conceptual approach. The results of the study show that the modern IPR system based on individualistic principles has not been able to accommodate the collective nature and spirituality of NRE. Reform of the community-based legal system, strengthening the doctrine of the idea-expression dichotomy, and documentation mechanisms based on community participation are needed. Disputes involving copying and plagiarism should be understood not only as a violation of the law, but also as a matter of ethics and cultural justice.
Merasionalkan Keadaan Yang Meringankan Pada Putusan Hakim Di Indonesia: Rationalizing Mitigating Circumstances in Judgments by Judges in Indonesia Iqbal, Ahmad
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1048

Abstract

Penentuan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim kerap dinilai tidak rasional karena dipengaruhi sentimen pribadi, misalnya sikap sopan terdakwa di persidangan. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan yang meringankan dalam putusan hakim di Indonesia serta memberikan dasar rasionalisasinya dengan menggunakan rational theory of mitigation and aggravation in sentencing dari Mirko Bagaric. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dengan sumber data berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung mengenai pedoman pemidanaan korupsi, 35 putusan perkara korupsi tahun 2024, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan variasi yang luas dalam praktik, seperti sikap sopan, belum pernah dihukum, pengabdian sebagai pegawai negeri, memiliki tanggungan keluarga, dan pengembalian kerugian negara. Analisis teoritis memperlihatkan bahwa pertimbangan yang rasional hanya mencakup pengembalian kerugian negara, tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana, kooperatif dalam persidangan, terpaksa melaksanakan perintah atasan, dan kondisi tanggungan keluarga tertentu. Temuan ini menegaskan pentingnya keadaan yang meringankan yang rasional sehingga pemidanaan dilakukan dengan secara adil dan efisien.
Kompromi Umur Dan Relevansinya Dengan Kontrak Kekuasaan Dalam Pemilihan Umum: Age Compromise and Its Relevance to Power Contracts in General Elections Angkadai, Fenly; Atriani; Hadis, Trisno R
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1049

Abstract

Kontrak kekuasaan dalam pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang digunakan untuk membatasi kekuasaan. Pembatasan dimaksud adalah periodisasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dari pemangkunya. Penentuan lama waktu menjabat suatu jabatan dalam organisasi kenegaraan merupakan konsekuensi logis normatif dari peraturan perundang-undangan yang menentukannya. Peraturan perundang-undangan dimaksud merupakan “kontrak normatif” yang menjadi acuan konstitusional yang terealisasi dalam “kontrak politis” ketika menentukan pilihan di bilik pemilu. Terkait dengan itu, makna “kontrak” dalam konsep yuridis dan politis menjadi kabur sebab patokan umur oleh pembuat undang-undang cenderung kompromistis karena intervensi kekuasan yang didorong oleh unsur kepentingan sehingga berdampak pada pengaburan makna hukum terhadap keberlakuan antar undang-undang yang tidak konsisten.
Peran Forkopimcam Kintom Dalam Pencegahan Konflik Sosial: The Role of Forkopimcam Kintom in Social Conflict Prevention Suling, Moh. Sulfikar; Palalas, Zaenuddin B.; Suong, Moh. Akli A.; Baompon, Firmansyah; Bolonggodu, Intan Ayudia
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1053

Abstract

Artikel ini membahas peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam pencegahan konflik sosial di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dengan unsur Forkopimcam, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Temuan penelitian menunjukkan peran Forkopimcam Kintom dalam pencegahan konflik sosial dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, deteksi dini, mediasi, dan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana mandat normatif PP Nomor 12 Tahun 2022. Namun, Forkopimcam Kintom juga mengalami kendala struktural, sosial dan kultural. Untuk memperkuat perannya dalam mencegah konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, serta pengembangan inovasi dan literasi informasi digital. Temuan ini berkontribusi pada diskursus hukum dan kebijakan tata kelola Forkopimcam dan memberikan wawasan tentang implementasi praktis kerangka kerja pencegahan konflik di tingkat lokal.

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH)