Articles
65 Documents
<![CDATA[Perbandingan Penerapan Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Dan Cammon Law Antara Indonesia Dan Australia: Comparison of the Application of Jurisprudence in Civil Law and Cammon Law Legal Systems Between Indonesia and Australia ]]>
<![CDATA[Kadimuddin Baehaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i1.635
<![CDATA[Setiap Negara pasti memiliki sistem hukum yang digunakan baik itu civil law maupun common law. Kedua sistem tersebut menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis perbandingan penerapan yurisprudensi di Negara Indonesia yang menganut sistem hukum civil law dan Australia yang menganut sistem hukum common law. penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain dan pendekatan konseptual (conseptual approach). sumber hukum utama dalam hukum civil law adalah ketentuan undang-undang, namun yurisprudensi juga memegang peranan penting dalam penerapan hukum dalam sistem hukum civil law. Sedangakn sistem hukum Common Law yang sumber hukum utamanya adalah (judge made by law/binding force of precedent), dimana permasalahan hukum diselesaikan dalam perkara pengadilan dan hasilnya tercermin dalam keputusan hakim (yurisprudensi).]]>
<![CDATA[Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi: Legal Standing of the Applicant Regarding the Submission of Judicial Review in the Constitutional Court ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdi Sabri I Budahu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i1.636
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan kualifikasi legal standing pemohon dalam pengujian UU terhdap UUD NRI 1945. permohonan yang didalilkan oleh pemohon harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan legal standing pemohon dalam pengujian Judicial Review di Mahkamah Konstitusi sehingga dapat membuktikan bahwa benar UU yang berlaku telah menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normative. Pengujian konstitusionalitas norma UU terhdap UUD NRI 1945, para pemohon harus memperhatikan kualifikasi legal standing secara saksama terhadap keberlakuan suatu UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, para pemohon juga harus memperhatikan aspek konstitusionalitas norma dan implementasi norma dari sebuah UU. Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma dari sebuah UU. Bukan menguji implementasi dari sebuah norma UU yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin: Implementation and Formation of Local Regulations on Legal Aid for the Poor ]]>
<![CDATA[Atriani Budahu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i1.638
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di daerah dan untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam membentuk peraturan daerah mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen hukum lainnya, serta hasil-hasil penelitian, hasil kajian dan referensi lainnya. Dalam melihat ketepatan berfungsinya suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah perlu lebih dioptimalkan, dengan melihat landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa jangkauan akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah merupakan hak konstitusional sebagai warga negara, melalui pembentukan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum agar pelaksanaannya dapat terarah sebagai perwujudan asas equality before the law.]]>
<![CDATA[Problematika Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah : Problems with the Authority of the Minister of Home Affairs to Revoke Regional Regulations ]]>
<![CDATA[Marno M Hipan]]>;
<![CDATA[Moh. Akli Suong]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i1.643
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis problematika terhadap kewenangan menteri dalam negeri dalam pembatalan peraturan daerah. penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945 kepada Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Peran peraturan derah diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan di daerah juga sebagai bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks pengujian UU merupakan ranah kewenangan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kewenangan yang diberikan kepada Menteri dan gubernur dapat membatalkan perda tentunya menjadi sebuah pertanyaan penting. Perda yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibetuk atas dasar persetujuan DPRD dan Kepala Daerah dapat dibatalkan oleh Menteri.]]>
<![CDATA[Penguatan Kelembagaan Adat Kewang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Maluku: Strengthening the Kewang Traditional Institution in Management of Coastal Areas and Small Islands in Maluku ]]>
<![CDATA[dayanto2024 Dayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i1.655
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga Kewang sebagai salah satu pranata hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku serta mengetahui politik hukum pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kaitannya dengan memperkuat kapasitas kelembagaan adat Kewang di Maluku. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewang sebagai pranata Adat mempunyai fungsi yang sangat strategis dan vital dalam menjaga dan melestarikan lingkungan serta memelihara kelangsungan ekologi dan konservasi lingkungan termasuk pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku. Pemerintah Daerah di Maluku dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum sepenuhnya optimal. Politik hukum pemerintah daerah, meskipun telah mengarah pada penguatan kelembagaan adat pemerintahan negeri namun sejauh ini belum secara spesifik menjamin eksistensi dan kepastian hukum kelembagaan adat kewang dan fungsinya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku.]]>
<![CDATA[Hak Dan Netralitas Dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas: Rights And Neutrality In General Elections with Integrity ]]>
<![CDATA[Yoseph Fenly Angkadai]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i2.725
<![CDATA[Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan ciri dari demokrasi, oleh karena itu hak pilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang kepemiluan yang berlaku. Dalam konteks itu, netralitas yang menjadi bagian penting dalam rangka menjamin pemilu yang berintegritas merupakan tantangan tersendiri dalam hukum kepemiluan.]]>
<![CDATA[Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah : Dynamics of the Implementation of Oil and Gas Mining in the Concept of Regional Autonomy ]]>
<![CDATA[atriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i2.726
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dinamika kegiatan usaha migas serta implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan di sektor minyak dan gas bumi sebagai daerah otonom. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan validitas konseptual dan aturan undang-undang untuk menilai ketepatan berfungsinya sebuah undang-undang positif dan mengatasi kesulitan hukum yang masih ada. Frasa “memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dan “dilaksanakan secara adil dan selaras” yang terdapat dalam Pasal 18A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menandakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahannya dalam sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diterima dengan tetap berpegang pada kerangka negara kesatuan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Orderan Fiktif Konsumen Pada Transaksi Elektronik Food and Shop : Legal Protection of Online Ojek Drivers Against Fictitious Consumer Orders in Food and Shop Electronic Transactions ]]>
<![CDATA[Kadimuddin Baehaki]]>;
<![CDATA[Marno M Hipan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i2.728
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum driver Go-jek Online terhadap orderan fiktif konsumen pada transaksi elektronik food and shop. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian normatif dengan metode kualitatif. Perlindungan hukum terhadap kerugian atas pemesanan fiktif yang di alami driver diatur dan dijabarkan dalam Pasal 35 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan sanksi yang diterapkan PT. Go-jek yaitu berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 dan pasal 51 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu sanksi yang diterapkan yaitu penerapan sanksi yang dilakukan P.T. Go-jek kepada konsumen yang melakukan pemesanan fiktif adalah pembekuan akun dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban orderan fiktif melalui transaksi elektronik.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial: Reconstructing the Constitution as a Social Contract ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdi Sabri I Budahu]]>;
<![CDATA[Trisno R Hadis]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i2.729
<![CDATA[Konstitusi dalam prespektif hukum diletakan sebagai hukum tertinggi dan paling mendasar sehingga muatan materi dalam sebuah konstitusi sangat bersifat fundamental, Menurut friedrich carl von savigny “hukum merupakan manifestasi dari volksgeist, jiwa bangsa”. Artinya bahwa konstitusi negara harus mengambarkan dan mencerminkan jiwa bangsa secara konseptual maupun secara kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang diselaraskan terkait dengan basis teroritis yang dimaksud untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait konsep tentang arti penting dan nilai konstitusi dan konsep konstitusi sebagai kontrak sosial yang difokuskan pada implikasi dari adanya peraturan perundang-undangan yang tidak berkesesuaian dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi bernegara yang menyebabkan terjadinya problematika pada tahap pelaksanaannya. Konstitusi merupakan kontrak sosial antara warga negara dan negara yang mana didalam kontrak sosial tersebut terdapat hak dan kewajiban. Rakyat sebagai pemegang hak yang memberikan tugas kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam mengelola aktivitas ketatanegaraan dan menyediakan akses kepada rakyat dalam melaksanakan haknya. Didalam konstitusi terdapat perintah, pemerintah dan pemerintahan. Perintah merupakan norma yang tertulis dalam teks konstitusi sedangkan pemerintah merupakan individu-individu yang menduduki suatu jabatan didalam lembaga negara yang bertugas menjalankan perintah norma konstitusi, dan pemerintahan adalah sistem kerja lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia: The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Idhar Hasan]]>;
<![CDATA[Kadimuddin Baehaki]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59414/jmh.v12i2.738
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama dalam hukum islam adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar kawin, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya. Namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya. Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan hal yang sama mengenai hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.]]>
