cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faturachman Alputra Sudirman
Contact Email
fatur@uho.ac.id
Phone
+6282251053573
Journal Mail Official
neorespublica@uho.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kampus Baru Jl, H.E.A. Mokodompit, Kota Kendari, 93232
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : -     EISSN : 27160777     DOI : 10.52423
Core Subject : Social,
Social Sciences
NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan is a peer-reviewed journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Halu Oleo. Published 2 (two) issues in a year (June and December). NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan publishes various concepts of thinking or ideas and research on the following topics 1) State and Governance, 2) Policy and public services, 3) Government innovation, 4) Local Government and Public Policy, 5) Political and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 146 Documents
 11   12   13   14   15 
Analisis Tantangan Layanan Kesehatan Publik di Indonesia : Menuju World Class Public Services 2025 Diyah Karunia; Husein, Rahmawati; Nurmandi, Achmad; Fridayani, Helen Dian
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v6i1.307

Abstract

Indonesia terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan menuju World Class Public Services 2025. Upaya peningkatan pelayanan publik tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan kesehatan di Indonesia menuju World Class Public Services 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperoleh dari sumber sekunder scopus dan google scholar, juga dibantu dengan aplikasi Nvivo 14 yang digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari berita. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan parameter penilaian berupa tangibility, responsiveness, realibility. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia belum cukup baik, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelayanan kesehatan adalah tantangan mengenai pengadaan fasilitas fisik (pegawai) dan fasilitas kelengkapan. Dari hasil penelitian ini diharapkan tantangan-tantangan pada sektor pelayanan kesehatan dapat diatasi sehingga cita-cita menuju World Class Public Service 2025 dapat tercapai.
Implementasi Program Padat Karya dalam Pengurangan Pengangguran di Kota Surabaya: Sebuah Analisis Berdasarkan Model David C. Korten ‘Izzah , Zafiratul; Hertati, Diana
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v6i1.316

Abstract

Kota Surabaya masuk dalam sepuluh besar tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Oleh karena itu pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa cara agar dapat menangani permasalahan tersebut salah satunya melalui program padat karya. Program padat karya merupakan salah satu program pemerintah dalam menangani kemiskinan serta pengangguran. Tujuan dari program ini untuk mengentas kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan fokus model implementasi kebijakan menurut David C. Korten yang terdiri dari 1. Program, 2. Organisasi pelaksana, 3. Kelompok sasaran. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program padat karya sudah terimplementasi namun selama proses pengimplementasiannya masih mengalami beberapa hambatan.
Pendekatan Quadruple Helix: Inovasi AI Green Light Pada Sektor Publik DKI Jakarta Utami, Sherly Tri; Zain, Herlina Muzanah
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v6i1.319

Abstract

Kemacetan lalu lintas di Jakarta tetap menjadi tantangan meskipun berbagai kebijakan seperti ganjil-genap, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan transportasi umum telah diterapkan. Sebagai solusi, Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan lalu lintas melalui Network Operation Center (NOC) Intelligent Traffic Light System (ITS). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta (Google), akademisi, dan masyarakat (Quadruple Helix) dapat mendukung implementasi inovasi AI Green Light di DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan wawancara dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Quadruple Helix efektif dalam menciptakan solusi inovatif, dengan setiap aktor berperan penting dalam mengoptimalkan pengaturan lalu lintas, meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi karbon, dan memperbaiki kualitas udara. Kesimpulannya, kolaborasi antar aktor ini tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan di Jakarta.
Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan : Aplikasi Plavon Dukcapil di Pemerintah Desa Gempolsari Handayani, Titin Dwi; Rodiyah, Isnaini
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v6i1.836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai kualitas pelayanan administrasi kependudukan menggunakan aplikasi Plavon Dukcapil di Pemerintah Desa Gempolsari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap tiga informan yang terlibat dalam pelayanan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator tangibles, pegawai menunjukkan penampilan dan kedisiplinan yang baik serta fasilitas pelayanan yang memadai, namun masih terdapat kekurangan yaitu belum tersedianya papan informasi alur pelayanan. Pada indikator reliability, pegawai terampil dan kompeten dalam mengoperasikan sistem, namun perlu perbaikan dalam penyampaian prosedur pelayanan. Pada indikator responsiveness, pegawai merespons keluhan masyarakat dengan cepat berkat sarana komunikasi yang memadai. Pada indikator assurance, layanan diberikan secara gratis namun belum dapat memberikan jaminan terkait waktu penyelesaian dokumen. Terakhir, pada indikator empathy, pegawai dikenal ramah dan berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga memberikan pengalaman pelayanan yang memuaskan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Pemerintah Desa Gempolsari menambahkan papan informasi alur pelayanan dan meningkatkan pengelolaan waktu penyelesaian dokumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui: Faktor Pengaruh dan Tantangan Ginting, Gunanta; Kuswandi , Aos; Budiati, Ayuning
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v6i1.1084

Abstract

Partisipasi masyarakat Desa Kandui dalam perencanaan pembangunan desa telah terlaksana dengan baik setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang menggunakan metode penelitian kualitatif dan peneliti terlibat secara langsung sehingga peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap masyarakat Desa Kandui sebagai informan. Analisis data dilakukan dengan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman dengan tiga proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah baik namun terdapat kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
Institutional Dualism in Mukim Forest Governance: A Green Politics Perspective in Peudada, Aceh Hidayat, Amri Wahid; Saputra, Akmal; Latif, Ikhwan Rahmatika; Lestari, Yeni Sri; Mufazzal
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1229

Abstract

This study examines the authority of Imum Mukim in the sustainable governance of customary forests in Peudada Subdistrict, Bireuen Regency, Aceh, from a Green Politics perspective. Although Mukim institutions are formally recognized within Aceh’s legal framework, their practical authority in forest governance remains weak and marginal. This research aims to analyze the causes of this institutional paradox and to explain why Mukim functions merely as a normative actor rather than an effective governing authority. Using qualitative library-based research supported by document analysis of legal instruments, policy documents, and relevant academic literature, this study applies Green Politics and Political Ecology frameworks to interpret the gap between formal recognition and practical authority. The findings reveal a persistent institutional dualism in Mukim governance: while Mukim holds strong normative and cultural legitimacy, it lacks regulative and enforcement power due to regulatory fragmentation, state-centric forest governance, and power asymmetries with corporate and bureaucratic actors. As a result, Mukim operates as a “phantom institution” recognized symbolically but excluded substantively from decision-making processes. This study concludes that strengthening customary forest governance requires not only legal recognition but also institutional integration, regulatory coherence, and redistribution of authority toward indigenous governance structures. These findings contribute to Green Politics debates on ecological justice and local sustainability.
Bridging Legal Ambiguity and Customary Legitimacy: Governance of Village Boundaries in Multicultural Rural Indonesia Fitri, Muhammadnor; Samahuddin
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1243

Abstract

This study examines the dynamics of customary and administrative village boundary management in Kambiyain and Auh Villages, Tebing Tinggi District, Balangan Regency, from a governance perspective. The research focuses on three key aspects: legal clarity in boundary determination, community participation in boundary arrangements, and coexistence through tolerance and mutual recognition between the Dayak and Banjar communities. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews with customary leaders, village officials, community members, and local government actors, supported by field observations and document analysis of maps and relevant policies. Data analysis involved reduction, presentation, and interpretive conclusion. The findings show that formal legal clarity has not been achieved due to the absence of a definitive Regent Regulation. However, customary boundaries under Dayak Pitap tradition provide strong social legitimacy. Participation occurs through informal deliberation and traditional leadership, but remains weakly integrated into formal mechanisms. Social relations between communities remain stable, marked by tolerance and the absence of open conflict despite differing systems. The study concludes that social harmony and customary legitimacy sustain governance under legal gaps. Policy implications highlight the need for local governments to accelerate boundary formalization through participatory mechanisms that recognize customary boundaries and strengthen institutional integration. These findings support adaptive policies that balance administrative authority, culturalbrecognition, and long-term conflict prevention in multicultural village governance contexts today.
Analisis Kualitas Layanan PAKSEMMOK dalam Administrasi Kependudukan Online di Kabupaten Kudus Azzahira, Anastashya; Permana, Dian Fithra
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan administrasi kependudukan online PAKSEMMOK di Kabupaten Kudus dengan menggunakan lima dimensi SERVQUAL, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Transformasi layanan digital merupakan bagian inetgral dari upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Petugas Operator, Helpdesk, serta masyarakat pengguna layanan PAKSEMMOK. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural layanan PAKSEMMOK telah berjalan sesuai standar operasional dengan target penyelesaian maksimal 1 x 24 jam pada hari kerja serta didukung oleh integrasi dengan sistem nasional yang menjamin kepastian hukum dokumen. Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem, keterbatasan dari fitur teknis, serta variasi tingkat literasi digital di kalangan pengguna.
Diplomasi Ekonomi Indonesia untuk Keberlanjutan Hilirisasi Nikel melalui Negosiasi IEU-CEPA Pasca-Sengketa di WTO: Perspektif Resource Nationalism Adinda Dian Salsa Sabila; Devita Prinanda; Havidz Ageng Prakoso
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1254

Abstract

Studi ini menganalisis strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menanggapi gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel, dengan fokus pada dinamika Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi melalui diplomasi ekonomi adaptif dengan tiga pendekatan utama: menempatkan nikel sebagai bahan baku kritis, memperkuat negosiasi bilateral untuk membuka akses pasar, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan (ESG) untuk memenuhi standar lingkungan UE. Studi terdahulu belum secara spesifik mengkaji CEPA sebagai instrumen diplomasi pasca-sengketa yang mampu mempertahankan otonomi kebijakan industri sekaligus membuka akses pasar produk olahan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan model diplomasi ekonomi adaptif yang berakar pada teori resource nationalism dalam konteks sengketa perdagangan global. CEPA diproyeksikan menjadi alat penting dalam memperluas ekspor produk nikel olahan dan meningkatkan investasi di sektor hilir, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global.
Securitizing Drug Tourism: Cannabis Legalization and Policy Reversal in Thailand (2019–2025) Christanti, Theresia Nelvina Putri; Arum, Laras Ayu Sekar; Putri, Helena Eka; Hapsari, Renitha Dwi
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i2.1256

Abstract

This article examines the emergence of drug tourism in Thailand in the context of cannabis decriminalization and its securitization as a national security issue during the period 2019–2025. After Thailand’s legalize medical cannabis in 2019 and removed cannabis from Category V narcotics list in 2022, the country became the first in Southeast Asia to adopt a relatively liberal cannabis policy. This policy shift created new economic opportunities, particularly in the tourism sectors, and encourage the growth of cannabis based tourism in major destinations such as Bangkok, Chiang Mai, and Phuket. However, the rapid expansion of cannabis commercialization and consumption also raised concerns regarding public health, youth exposure, and Thailand’s international tourism image. Using the securitization theory proposed by Buzan et al., this study analyzes how drug tourism and cannabis use were reframed by the government as a social security threat. This research employs a qualitative descriptive approach based on policy documents, official reports, and media sources. The findings show that the Thailand government gradually securitized the phenomenon of drugs tourism by framing recreational cannabis use as a threat to social order and public health, which led to tighter regulations and discussion on reclassifying cannabis as a controlled substance. These findings highlight a policy dilemma between the economic benefits of tourism and the need to maintain social stability and public health. Theoritically, this study contributes to expanding the application of securitization theory in the study of drug policy and tourism in developing countries undergoing policy transitions.

Page 13 of 15 | Total Record : 146

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi April Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Desember Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Desember Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember