Articles
108 Documents
<![CDATA[Komunikasi Interpersonal Orang Tua Kepada Anak Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Akhlak Di Gampong Meunasah Puuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Ladena, Ayatul Fitri]]>;
<![CDATA[Muhammad Fazil]]>;
<![CDATA[Cut Andyna]]>;
<![CDATA[Subhani]]>;
<![CDATA[Masriadi]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10934376
<![CDATA[Komunikasi Interpersonal adalah proses pengiriman pesan yang dilakukan antara dua orang atau lebih hingga menimbulkan efek umpan balik. Orang tua merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak dalam membentuk akhlak anak. Melalui komunikasi interpersonal, hubungan antara orang tua dan anak diharapkan menjadi lebih efektif agar akhlak anak yang terbentuk nantinya adalah akhlak yang baik. Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Tak lepas dari komunikasi, manusia sebagai makhluk sosial pastilah mudah terpengaruh. Sehingga peran komunikasi interpersonal selalu diwajibkan dalam keluarga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam menanamkan nilai-nilai akhlak beserta hambatan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dimana lokasi penelitian ini dilakukan di Gampong Meunasah Puuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Teori yang digunakan adalah teori kebutuhan antarpribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap anak di Gampong Meunasah Puuk, orang tua membentuk komunikasi interpersonal melalui proses komunikasi yaitu menasehati, menjadikan diri sebagai panutan, memberikan pemahaman tentang agama dan sebagainya sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Dari segi keberhasilan orang tua dalam mengurangi pengucapan kata asu, teumeunak pada anak dinilai kurang berhasil. Hal ini menandakan perlu adanya kesabaran selama mendidik. Pentingnya komunikasi interpersonal itu ketika orang tua mampu memberikan nasehat-nasehatnya dan pengajaran-pengajarannya kepada anak. Pentingnya komunikasi interpersonal ini mampu mencapai atau mampu memenuhi tujuan daripada apa yang orang tua sampaikan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak yakni akhlak kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Adapun hambatan dalam penelitian ini adalah anak yang asik dengan dunianya, sulit memahami dan juga kesibukan orang yang bekerja]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Suami Isteri Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Gampong Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Safitri, Safrina]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Zulfan]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10464115
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk, untuk mengetahui hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan mengambil lokasi di Gampong Meunasah Pu’uk dan hasilnya akan dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahapan pelaporan, penerimaan laporan, dan tahapan persidangan. Hambatan penyelesaian perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu kehadiran para pihak, sikap para pihak, kegiatan kemasyarakatan dan tidak disiplin. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri di Gampong Meunasah Pu’uk yaitu melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa, menyusun rencana persidangan dengan matang, dan pemantauan terhadap pihak yang bersengketa setelah putusan perdamaian disetujui]]>
<![CDATA[Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Guslaili, Rafika]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Hamdani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10565660
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, Penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada serta peran KUA dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah umur. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang te rdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor media massa, faktor kemauan anak, faktor pendidikan, serta faktor adat dan budaya. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah belum berjalan efektif. Peranan yang dilakukan oleh KUA Kecamata Peudada dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan dan pengajian.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Julpandi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Hamdani]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10934449
<![CDATA[Pelapor memainkan peran kunci dalam mengungkap tindak pidana, kecurangan, atau praktik tidak etis di suatu organisasi publik. Namun, risiko dan ancaman terhadap keselamatan mereka bisa sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan pada setiap tahap proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri tentang pengaturan hukum berkenaan dengan Whistle-Blower dalam system hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dimana kajian difokuskan kepada analisis hukum semata. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Whistle-Blower dalam system hukum pidana Indonesia sangat kuat. Walaupun nomenklatur Whistle-Blower terbilang masih baru tetapi kedudukannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu]]>
<![CDATA[Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen ]]>
<![CDATA[Maulana, Abi]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10934417
<![CDATA[Pemberhentian terhadap PNS mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan berdampak hilangnya salah satu hak kepegawaian PNS yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun merupakan penghargaan atas pengabdian PNS kepada negara sekaligus sebagai jaminan terhadap perlindungan kelangsungan kehidupan seorang PNS dan keluarganya. PNS yang telah diberhentikan dikarenakan faktor-faktor tertentu, sebelumnya telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia hendaknya tetap diberikan hak kepegawaiannya berupa jaminan atas pensiun guna menjamin kelangsungan hidupnya. Setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, diharapkan dapat kembali menjadi warga negara biasa dengan hak-hak yang seharusnya diterima. Begitu juga dengan PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat berhak untuk hidup dan berhak atas kehidupan yang layak.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Murni]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10934400
<![CDATA[Penedahan merupakan tindak pidana yang berkolaborasi dengan tindak pidana asal seperti tindak pidana pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Tindak pidana penadahan juga banyak terjadi di Aceh tetapi umumnya diselesaikan melaui restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penanganan tindak pidana penadahan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penadahan dari barang hasil pencurian cendrung lebih banyak di selesaikan melalu mekanisme restorative justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penerapan restorative justice terhadap kasus penedahan barang yang tergolong sebagai tindak pidana ringan karena pelaku tidak secara sengaja atau tanpa adanya niat jahat melakukan penadahan barang hasil dari kejahatan pencurian. Penerapan restorative justice didasarkan kepada asas opurtinitas dimana Kejaksaan diberikan keleluasaan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Promosi Terhadap Minat Beli Produk Pakaian ]]>
<![CDATA[Maulizar]]>;
<![CDATA[Subhani]]>;
<![CDATA[Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Muchlis]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.11063666
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penggunaan aplikasi tiktok sebagai media promosi minat beli produk pakaian pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh. Tiktok merupakan media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dengan beragamnya fitur dan konten yang ada diaplikasi Tiktor banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka telah menggunakan media sosial tersebut secara berlebihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh merupakan penggunaan aktif media sosial Tiktok ditemukan respon aktif dalam penggunaan media sosial Tiktok dibuktikan dengan hasil data penelitian sebanyak 46,2% sangat setuju dan menggunakan media sosoal Tiktok setiap hari 47,3% menjawab setuju. Dari hasil uji signifikansi variable pengaruh penggunaan aplikasi Tiktok (X) terhadap minat beli produk pakaian (Y) diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 6,935 dan ttabel sebesar 1,986 yang berarti variable pengeruh penggunaan aplikasi Tiktok berpengaruh terhadap minat beli produk pakaian di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda di Aceh Tengah ]]>
<![CDATA[Siregar, Askari Guna]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Husni]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12699971
<![CDATA[Perjudian (maisir) merupakan jarimah yang masuk dalam kategori ta`zir dimana hukumannya tidak diatur dalam nash sehingga hukumannya ditentukan oleh penguasa (negara) melalui putusan pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didonimasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah ]]>
<![CDATA[Pratama, Andrian]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12699936
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. dilatarbelakangi adanya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. Disparitas hakim tersebut dianggap tidak tepat, akan menimbulkan kontroversi dan pencitraan sosial serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat analisis preskriptif. Sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., yaitu pertimbangan yang didasari secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat, fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi terhadap penipu, dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim didasari dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Jarimah Zina di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah ]]>
<![CDATA[Syuhada]]>;
<![CDATA[Malahayati]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12699999
<![CDATA[Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Zina belum berjalan secara maksimal, di sebabkan ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) Zina, secara formal melalui peradilan dan non formal di luar peradilan. Penyelesaian hukum tindak pidana (jarimah) secara non formal tidak tercapainya hakekat pemidanaan yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran tindak pidana (jarimah) Zina dari tahun ke tahun di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih ada. Kemudian hambatan juga disebabkan oleh struktur dan infrastruktur hukum yang masih sangat terbatas.]]>
