cover
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Articles 132 Documents
Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Kabupaten Bireuen) Guslaili, Rafika; Teuku Yudi Afrizal; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10565660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, Penerapan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada serta peran KUA dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah umur. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang te rdiri dari wawancara serta didukung penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur dalam masa pandemi Covid- 19 di Kecamatan Peudada, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor media massa, faktor kemauan anak, faktor pendidikan, serta faktor adat dan budaya. Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kasus perkawinan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen adalah belum berjalan efektif. Peranan yang dilakukan oleh KUA Kecamata Peudada dalam meminimalisir angka perkawinan anak di bawah adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan dan pengajian.
Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Julpandi; Muhammad Hatta; Hamdani
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10934449

Abstract

Pelapor memainkan peran kunci dalam mengungkap tindak pidana, kecurangan, atau praktik tidak etis di suatu organisasi publik. Namun, risiko dan ancaman terhadap keselamatan mereka bisa sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan pada setiap tahap proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri tentang pengaturan hukum berkenaan dengan Whistle-Blower dalam system hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dimana kajian difokuskan kepada analisis hukum semata. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Whistle-Blower dalam system hukum pidana Indonesia sangat kuat. Walaupun nomenklatur Whistle-Blower terbilang masih baru tetapi kedudukannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Maulana, Abi
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10934417

Abstract

Pemberhentian terhadap PNS mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan berdampak hilangnya salah satu hak kepegawaian PNS yaitu jaminan atas pensiun. Pensiun merupakan penghargaan atas pengabdian PNS kepada negara sekaligus sebagai jaminan terhadap perlindungan kelangsungan kehidupan seorang PNS dan keluarganya. PNS yang telah diberhentikan dikarenakan faktor-faktor tertentu, sebelumnya telah bekerja dan mengabdi kepada pemerintah. Sebagai bagian dari aparatur negara telah mengabdikan dirinya kepada negara untuk membantu menyelenggarakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia hendaknya tetap diberikan hak kepegawaiannya berupa jaminan atas pensiun guna menjamin kelangsungan hidupnya. Setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, diharapkan dapat kembali menjadi warga negara biasa dengan hak-hak yang seharusnya diterima. Begitu juga dengan PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat berhak untuk hidup dan berhak atas kehidupan yang layak.
Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh Murni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10934400

Abstract

Penedahan merupakan tindak pidana yang berkolaborasi dengan tindak pidana asal seperti tindak pidana pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Tindak pidana penadahan juga banyak terjadi di Aceh tetapi umumnya diselesaikan melaui restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penanganan tindak pidana penadahan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penadahan dari barang hasil pencurian cendrung lebih banyak di selesaikan melalu mekanisme restorative justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penerapan restorative justice terhadap kasus penedahan barang yang tergolong sebagai tindak pidana ringan karena pelaku tidak secara sengaja atau tanpa adanya niat jahat melakukan penadahan barang hasil dari kejahatan pencurian. Penerapan restorative justice didasarkan kepada asas opurtinitas dimana Kejaksaan diberikan keleluasaan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.
Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Promosi Terhadap Minat Beli Produk Pakaian Maulizar; Subhani; Kamaruddin; Muchlis
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11063666

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan aplikasi tiktok sebagai media promosi minat beli produk pakaian pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh. Tiktok merupakan media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dengan beragamnya fitur dan konten yang ada diaplikasi Tiktor banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka telah menggunakan media sosial tersebut secara berlebihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh merupakan penggunaan aktif media sosial Tiktok ditemukan respon aktif dalam penggunaan media sosial Tiktok dibuktikan dengan hasil data penelitian sebanyak 46,2% sangat setuju dan menggunakan media sosoal Tiktok setiap hari 47,3% menjawab setuju. Dari hasil uji signifikansi variable pengaruh penggunaan aplikasi Tiktok (X) terhadap minat beli produk pakaian (Y) diperoleh bahwa nilai thitung sebesar 6,935 dan ttabel sebesar 1,986 yang berarti variable pengeruh penggunaan aplikasi Tiktok berpengaruh terhadap minat beli produk pakaian di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Pada Kegiatan Pacuan Kuda di Aceh Tengah Siregar, Askari Guna; Muhammad Nur; Husni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699971

Abstract

Perjudian (maisir) merupakan jarimah yang masuk dalam kategori ta`zir dimana hukumannya tidak diatur dalam nash sehingga hukumannya ditentukan oleh penguasa (negara) melalui putusan pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Tengah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didonimasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah Pratama, Andrian; Muhammad Hatta; Marlia Sastro
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699936

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. dilatarbelakangi adanya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. Disparitas hakim tersebut dianggap tidak tepat, akan menimbulkan kontroversi dan pencitraan sosial serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat analisis preskriptif. Sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., yaitu pertimbangan yang didasari secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat, fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi terhadap penipu, dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim didasari dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
Penegakan Hukum terhadap Jarimah Zina di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah Syuhada; Malahayati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12699999

Abstract

Penerapan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana (jarimah) Zina belum berjalan secara maksimal, di sebabkan ada dua pendekatan penyelesaian tindak pidana (jarimah) Zina, secara formal melalui peradilan dan non formal di luar peradilan. Penyelesaian hukum tindak pidana (jarimah) secara non formal tidak tercapainya hakekat pemidanaan yaitu memberikan efek jera pada sipelaku dan menjadi pembelajaran bagi orang lain, sehingga angka pelanggaran tindak pidana (jarimah) Zina dari tahun ke tahun di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah masih ada. Kemudian hambatan juga disebabkan oleh struktur dan infrastruktur hukum yang masih sangat terbatas.
Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh Setiawan, Heru; Marlia Sastro; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12700016

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses mediasi itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kemampuan mediasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada, dan mengajukan penambahan anggaran.
Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah Hadi, Yusri; Herinawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12743206

Abstract

Kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat penting. Secara hukum, semua saksi yang dipanggil oleh penyelidik dan penyidik wajib datang untuk proses pemeriksaan, namun kehadiran saksi sering terkendala karena kertebatasan biaya. Penelitian ini mengunakan metode kualitataif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.

Page 5 of 14 | Total Record : 132